Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok.
Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah masuk akal.
Menuliskan tujuan akan sangat membantu dalam menjaga alasan melakukan sesuatu.
Dishutbun Bantah Kelangkaan Kayu
Akan Ada Dua Sawmill, Tinggal Menunggu Amdal
Nunukan Zoners Community - Langkanya kayu untuk bahan bangunan yang terjadi saat ini di Nunukan dikeluhkan sebagian masyarakat. Pasalnya, warga yang ingin membangun rumah menjadi kesulitan mencari kayu. Tidak hanya itu, sawmill pun susah ditemukan lagi di Nunukan. Kalau pun ada, harga kayu olahan untuk pemenuhan kebutuhan lokal selangit. Akhirnya warga memilih kayu bakau berbatang besar yang dipakai untuk tiang dan balok membangun rumah. Namun tidak demikian anggapan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan Suwono Thalib. Ia membantah terjadi kelangkaan kayu di Nunukan. “Kayu itu tidak langka. Makanya ikuti aturan. Yang penting kita punya sawmill resmi, bahan baku banyak tersedia,” tegasnya. Memiliki sawmill pun, harus memenuhi syarat yang ada. Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan persyaratan penting lainnya.
Ia juga membantah jika masyarakat menganggap Pemkab Nunukan kaku terhadap peraturan. “Peraturan itu bukan punya Pemkab, tapi Menteri Kehutanan. Pemkab itu terbuka, yang mau menuruti aturan, izin sawmillnya akan ditandatangani Pak Bupati (H Abd Hafid Achmad),” tambahnya. Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua sawmill yang mengurus izin. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dua sawmill tersebut sudah ada. Begitu pula Amdal dan UKL-UPL-nya yang sedang diurus. “Kalau UKL-UPL dan Amdal sudah kelar (selesai) dan tidak bermasalah, dibuat rekomendasinya dan sawmill bisa terlaksana,” jelasnya. Ia menegaskan, meskipun memiliki bahan baku (kayu), tapi tak memiliki izin sawmill resmi, aparat keamanan yang kemudian akan menangkap yang bersangkutan. Apa tindakan Dishutbun Nunukan? Ia mengatakan, kayu merupakan kebutuhan orang banyak. Izin 2 ribu kubik kayu saat ini, hanya melalui bupati saja, bukan gubernur lagi. “Tapi masyarakat harus turuti aturan. Kalau tidak, siapa yang berani tanggung jawab? Berarti ’kan itu ilegal. Saya juga tidak mau memberi rekomendasi. Kalau syarat lengkap, rekomendasi tidak susah,” tandasnya.(dew)
130 Marinir ke Ambalat
Nunukan Zoners Community Surabaya : Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir K. Situmorang, di Surabaya, Kamis, melepas 130 prajurit dari Pasmar-1 yang bertugas ke Ambalat. Pada pelepasan dengan menggunakan KRI Teluk Penyu-513 itu, Komandan Brigif-1 mengingatkan pasukan tersebut nantinya akan berada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim. "Bagi prajurit Korps Marinir, tugas adalah suatu kepercayaan, sekaligus amanah, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota satgas," katanya. Seperti satgas sebelumnya, katanya, seluruh personel Satgas Ambalat akan ditempatkan di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. "Dengan posisi seperti itu, maka sewaktu-waktu mereka bisa digerakkan dengan lebih cepat ke lokasi pengamanan," katanya. Sebelum dilepas, satgas tersebut sempat ditinjau oleh Komandan Guspurla Koarmatim, Laksma TNI R. M. Harahap di atas KRI Teluk Penyu-513 yang berada di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. Penyerahan anggota satgas tersebut nantinya akan dilakukan oleh Letkol Marinir Firman Johan ke Guspurla di Nunukan Kalimantan Timur. Pasukan tersebut selanjutnya akan melaksanakan tugas selama kurang lebih enam bulan.
Ke 130 personel Marinir yang ditugaskan itu terdiri dari 106 personel dari Brigif-1, 13 personel dari Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur)-1, tujuh personel Intai Amfibi (Taifib), dan empat orang dari Detasemen Markas Pasmar-1. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Marinir Budi Santosa itu akan menjaga wilayah perbatasan RI itu agar tidak lepas ke negara asing. (Ant)
Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik
Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad meminta kepada simpatisan partai politik maupun masyarakat Nunukan, untuk menjadikan kampanye terbuka ini sebagai pembelajaran politik dan diharapkan tidak terjadi gesekan politik. “Konflik atau gesekan politik ini, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam kondisi stabilitas keamanan yang telah terbangun dengan kondusif,” terangnya. Kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, desk pemilu atau KPU saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Nunukan. Sebab, pemilihan anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota dan DPD yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden sebagai puncak pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah diakui bangsa lain dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sekaligus melaksanakan pesta demokrasi dengan baik,” jelasnya. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilu, seperti yang diatur dalam UU 10/2008, masa kampanye parpol dan para caleg sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.
“Bisa kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho, poster, spanduk maupun bendera parpol dimana-mana. Berbagai aktivitas pun dilakukan peserta pemilu dan masyarakat,” tambahnya. Semuanya ini, dilakukan untuk merebut hati para pemilih. Bahkan sosialisasi tentang visi misi juga dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah, guna meraih simpati publik. Meskipun berada di wilayah perbatasan, dengan segala keterbatasan yang ada, harus mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Ia menambahkan, harus disadari walaupun berbeda pandangan dan haluan politik, tapi sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan sama. “Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.(dew)
Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab
Polres dan Kejari Tak Pernah Minta Dana Penyidikan
Nunukan Zoners - Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko dan Kajari Nunukan H Suleman Hadjarati SH mengaku tak pernah meminta dana penyidikan kepada Pemkab dalam menangani kasus-kasus kriminal. Ditemui kemarin, Kajari mengatakan, secara yuridis dan hukum, tidak ada disebutkan kejaksaan boleh meminta atau menggunakan dana diluar dari yang telah ditentukan. ”Kami di sini menggunakan anggaran sesuai DIPA dan peruntukkannya, serta penanganan perkara,” jelasnya. Selama Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan tugas, baik secara resmi maupun tidak resmi, pihaknya mengaku tidak pernah membebankan anggaran atau minta bantuan dana dari instansi manapun. ”Silakan kroscek di Pemkab, apakah pernah kejaksaan minta bantuan dana ke Pemkab, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya. Diakui, Kejari melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pemusnahan barang bukti, juga sudah ada protapnya. ”Anggaran kita memang sangat terbatas sekali, terlebih jika ada penyelidikan dan penyidikan kejaksaan di luar kota. Tapi inilah tugas yang harus kami laksanakan,” tandasnya. Hal serupa juga diungkapkan Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko. Ia mengaku tak pernah meminta bantuan ke Pemkab Nunukan. ”Misalkan kita mau berangkat ke luar kota, mau menginap di hotel atau ada anggota dari Polda datang untuk melakukan penyidikan, nggak bisa kita minta bantuan Pemkab,” jelas Kapolres.
Yang selama ini dibantu oleh Pemkab yakni bantuan dana untuk operasional kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. ”Itu pun hibah. Misalnya ada kerja sama dengan Linmas atau instansi lain untuk penguatan masyarakat, itu kita terima,” katanya. Selain itu, ada juga dana bantuan patroli seperti saat-saat kampanye sekarang ini. Pihaknya akan libatkan TNI, Satpol PP, Kesbang dan Linmas, organisasi masyarakat untuk pengamanan. ”Dana itu untuk penjagaan polisi saat kampanye saja. Sedangkan untuk pengamanan TPS dan sebagainya, kita (Polri) sudah ada anggarannya. Begitu pula dalam penyidikan terhadap pejabat,” terangnya. Sampai saat ini, untuk masalah kasus dan penyidikan, polres memang dari dana penyidikan sendiri. Ia menegaskan, salah kalau ada anggota polri yang meminta bantuan dana penyidikan kepada pemkab dan itu harus ditindak. Ia menambahkan, permintaan bantuan dana bisa saja dilakukan, selain untuk kegiatan masyarakat, juga terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan di bidang Perda dan itupun ada kewenangan dari Satpol PP. ”Kita bergabung dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau penindakan. Jadi, dananya dibantu Satpol PP dalam rangka penegakan perda,” katanya.(dew)
Revitalisasi Hubungan Industrial
Program Depnakertrans Atasi Pengangguran
Nunukan Zoners - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno mengungkapkan, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memiliki kebijakan unggulan untuk mengatasi pengangguran, yakni revitalisasi tenaga kerja dan membangun hubungan industrial. Dalam revitalisasi tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) harus diinventarisasi dengan dana sharing APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, ada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi BLK seluruh Indonesia, yang meliputi 151 BLK UPTD dan 11 BLK UPTP yang kondisinya buruk dan tidak berfungsi. Revitalisasi BLK dimaksud meliputi peningkatan kualitas prasarana fisik (bangunan dan lingkungan), peremajaan peralatan pelatihan yang tidak berfungsi, peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaan BLK. ”Di Depnakertrans juga ada program penanggulangan pengangguran, yakni gerakan penanggulangan pengangguran (GPP) melalui fasilitasi informasi pasak kerja (IPK), bursa kerja dan penempatan antarkerja,” jelasnya, saat berkunjung ke Nunukan beberapa waktu lalu. Kemudian koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan departemen terkait (Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UMKM), melalui padat karya, wira usaha baru dan teknologi tepat guna.
“Lalu membangun kewirausahaan baru/UMKM baru dan program pendampingan/pemagangan. Job fair tahun 2008 telah berhasil dilaksanakan di 11 lokasi dan telah ditempatkan sekitar 60 ribu orang pencari kerja,” ungkapnya. Ia meminta SDM yang ada dididik sesuai kurikulum. Ia juga menyetujui langkah untuk menutup sekolah yang tidak terkolerasi. “Kita bicara dulu soal pendidikan, kesehatan, kualitas SDM, baru bicara tenaga kerja. Jangan bangun manusia pintar, tapi sakit-sakitan,” tegasnya. Karena kebijakan umum pemerintah berlandaskan pada tiga pilar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. ”Sistem pendidikan diarahkan pada tujuh aspek. Diantaranya aspek kelautan, pertanian, kehutanan dan dirgantara,” imbuhnya. Menakertrans meminta, dalam bidang ketenagakerjaan, dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. Seperti pembentukan lembaga tripartit nasional, meningkatkan fungsi lembaga kerja sama bipartit dan mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan. “Perselisihan hubungan industrial diselesaikan cepat dan murah, serta mendorong terjadinya perjanjian kerja bersama yang dinamis, demokratis, transparan dan bermartabat,” terangnya. Yang lebih penting lagi, tambahnya, ada jaminan sosial pekerja. Dengan menambah program jaminan sosial yang ada, seperti hari tua, kematian, kecelakaan, kesehatan, ditambah dengan jaminan pesangon. “Tingkatkan kesejahteraan pekerja dengan subsidi uang muka perumahan pekerja, kesehatan dan transportasi pekerja, serta beasiswa bagi anak pekerja,” harapnya.(dew)
Hanya Tersisa 20 Unit Barak
Tak Mampu Menampung TKI yang Dipulangkan dari Malaysia
Nunukan Zoners - Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara bertahap yang rencananya dilakukan tahun ini masih simpang siur. Jumlah TKI yang akan dipulangkan secara reguler ini pun masih belum jelas. Meskipun demikian, Pemkab Nunukan tetap melakukan persiapan untuk menghadapi pemulangan TKI melalui Pelabuhan Tunon Taka. Melalui dana sharing, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan dana untuk perbaikan tempat penampungan, juga perbaikan barak TKI di Mambunut. “Setelah ada pembicaraan dengan pihak transmigrasi Provinsi Kaltim, dihitung-hitung ada dana sharing sebesar Rp 900 juta yang direncanakan untuk perbaikan tempat penampungan, termasuk perbaikan barak TKI di Mambunut. Ini di luar biaya pemulangan TKI dari Malaysia,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bappeda Nunukan, dari 60 unit barak TKI di Mambunut dengan kapasitas masing-masing 70-100 orang, hanya 20 unit yang masih layak digunakan.
”Bak penampungan air banyak rusak dan hilang, dapur dan WC rusak berat, serta genset dan mesin air rusak,” kata Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah dalam paparannya. Sementara untuk pembangunan baru penampungan TKI yang bersifat permanen, lahan disediakan pemerintah daerah. ”Kemudian rusunawa di Kampung Buton Sedadap, yang rencananya akan digunakan keluarga TKI yang KK-nya bekerja di Malaysia belum dapat difungsikan. Karena masih terkendala dengan listrik, air bersih serta manajemen dan pengelolaan rusunawa,” tambahnya. Setelah deportasi besar-besaran 2002 lalu, kondisi barak TKI Mambunut dengan konstruksi kayu saat ini, memang tak sebagus saat pertama kali dibangun. Dinding dan lantai barak TKI ini sudah tidak utuh lagi. Bahkan kabarnya, kayu-kayu untuk dinding atau lantai barak TKI tersebut dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sementara ini, yang tinggal di barak tersebut, hanya mantan TKI yang enggan pulang kampung lagi, memilih mencari nafkah di Nunukan dan tak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di barak TKI dengan fasilitas yang sangat minim. Listrik hanya menumpang dari warga sekitar, air untuk minum dan mandi masih mengandalkan air hujan. (dew)
Bupati Nunukan : Belum Maksimal Serap Aspirasi
Nunukan Zoners : Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad mengakui, dalam APBD 2009 ini masih banyak program dan kegiatan, maupun aspirasi dari masyarakat yang belum dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya. ”Ini disebabkan karena masih terbatasnya dana dan pendapatan yang kita peroleh. Tapi dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan, kita yakin APBD 2009 mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan pemerintahan setahun kedepan,” ujarnya optimis. Penyusunan APBD memang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mengutamakan skala prioritas dan plafon anggaran yang ditetapkan. Untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal, perlu didukung dana yang memadai. ”Tanpa adanya dukungan dana, mustahil tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan mencapai hasil maksimal,” ungkapnya. Berdasarkan Permendagri 32/2008 tentang Pedoman penyusunan APBD 2009, katanya, sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah melalui kesamaaan persepsi, terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan yang berkesinambungan.
Hal ini disebabkan, karena masih tingginya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah dan masih kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan, serta antisipasi terhadap pelaksanaan pemilu dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. ”Upaya semaksimal mungkin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara prioritas, diwujudkan dalam penyusunan APBD tahun ini,” katanya. (dew)
Zuckerberg, Si Pembuat FacebookJoice Tauris Santi dan Simon SaragihLebih dari seratus juta warga dunia kini keranjingan dengan jaringan sosial di dunia maya,
Facebook.com. Lewat situs ini, pengguna dapat memperluas pertemanan lintas benua, bahkan kembali ”bertemu” dengan kawan-kawan atau pacar lama yang tidak terlihat lagi seusai perpisahan sekolah. Presiden AS Barack Hussein Obama bahkan memanfaatkan situs ini sebagai salah satu cara untuk meraih dukungan dalam Pemilihan Presiden AS, tahun lalu. Inilah buah karya Mark Elliot Zuckerberg, seorang keturunan Yahudi AS, salah satu dari tiga pendiri Facebook. Mengapa Facebook melejit? Pakar teknologi informasi, Dr Linda M Gallant, Asisten Profesor dari Emerson College, Boston, memberi penjelasan, ”Situs internet umumnya menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima apa adanya. Sekarang ini para penjelajah ingin berpartisipasi sebagai pengisi situs. Facebook memenuhi hasrat itu.” Mengapa Facebook mengejar My Space, situs jaringan sosial terbesar pertama di dunia sebelum April 2008? Keadaan bahkan sudah berubah, Facebook tidak lagi nomor dua sebagaimana ditulis di situs Techcrunch. Situs Mashable (The Social Media Guide) menyatakan, desain Facebook lebih enak dilihat dan dijelajahi serta menawarkan hal-hal yang lebih riil. Sebagai contoh, Facebook menawarkan orang lain yang kira-kira Anda kenal untuk di-add (ditambahkan) jadi teman. My Space juga menyodori Anda beberapa teman, tetapi termasuk menyodori orang-orang dari negeri antah berantah menjadi teman. Apa pun latar belakang kemajuan Facebook, nama Zuckerberg sudah melejit ke seluruh dunia seperti meteor. Banyak pengguna Facebook yang merupakan orang-orang elite dunia. Facebook juga menjadi sarana komunikasi para karyawan Toyota, Ernst & Young, dan perusahaan kaliber dunia lainnya. Siapa Zuckerberg? Dia adalah pemuda berusia 25 tahun dan masih singel, perancang teknologi informasi sekaligus pemuda berjiwa wiraswasta. Saat belajar di Harvard University pada tahun 2004, dia menciptakan Facebook bersama kawannya, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Hughes kemudian direkrut Obama saat masih menjadi calon presiden untuk membuat situs barackobama.com. Di Facebook, Zuckerberg bertanggung jawab untuk urusan garis kebijakan umum dan penyusunan strategi perusahaan yang kini menjadi rebutan para pemasang iklan dan para investor.
Zuckerberg telah mendapat julukan sebagai ”salah satu orang yang paling berpengaruh pada tahun 2008” versi majalah Time. Pada Forum Ekonomi Davos 2009, Zuckerberg termasuk dalam daftar pemimpin muda karena prestasi dan komitmen terhadap masyarakat serta berpotensi menyumbangkan ide untuk membentuk tatanan dunia baru. Pemuda itu tampil dalam sesi ”Pengalaman Digital Mendatang” pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Peserta lain yang hadir antara lain Chad Hurley (YouTube), Craig Mundie (Microsoft), Shananu Narayen (Adobe), Hamid Akhvan (T-Mobile), dan Eric Clemmons (Wharton). Salah satu poin menarik yang diberikan Zuckerberg adalah bahwa lebih dari 100 juta orang secara aktif menggunakan aplikasi bergerak pada Facebook. iPhone Facebook saja telah memiliki 5 juta pengguna aktif bulanan dan Blackberry untuk Facebook memiliki 3,25 juta pengguna aktif bulanan. Kiprah Zuckerberg lewat Facebook melesat seperti roket. Pada Februari 2004 ketika Zuckerberg meluncurkan program itu, para siswa di AS langsung membuka akun di Facebook dan dari mulut ke mulut menyebar hingga merambah ke sekolah dan universitas lain. Zuckerberg dan timnya pun kemudian pindah ke Palo Alto, California, dan mulai merangkul investor, seperti pendiri PayPal, Peter Thiel, dan pendiri Napster, Sean Parker. Pada Agustus 2005, Zuckerberg secara resmi menamakan perusahaannya Facebook. Setelah berhasil mengumpulkan modal 12,7 juta dollar AS, dia mengembangkan perusahaan ke level berikutnya. Situs itu secara bertahap dan konsisten terus memperluas jaringan. Saat ini ada lebih dari 175 juta pengguna aktif dengan berbagai fasilitas yang ada di situs itu. Facebook kini menjadi situs keempat yang paling sering dikunjungi di dunia.”Pencuri”Tentu saja sukses Zuckerberg dibarengi dengan kontroversi. Beberapa teman sekolahnya menuduh dia mencuri ide ConnectU untuk Facebook. Namun, gugatan soal itu ditepis pengadilan. Dia menyebabkan kehebohan karena dianggap ”menjual” data-data pribadi pemilik akun, tanpa menghargai privasi. Pada tahun 2006, Zuckerberg mencengangkan dunia karena menampik tawaran Yahoo untuk membeli Facebook seharga 1 miliar dollar AS (atau sekitar Rp 12 triliun). Setahun kemudian, Microsoft membeli 1,6 persen saham Facebook seharga 240 juta dollar AS. Kini nilai ekonomi Facebook ditaksir sebesar 15 miliar dollar AS. Zuckerberg yang lahir dari keluarga dokter yang kaya memiliki 20 persen saham di Facebook senilai 3 miliar dollar AS. Majalah Forbes mendeklarasikan Zuckerberg sebagai miliuner ”self made” termuda di planet ini. Namun, jangan tanyakan perihal kehidupan pribadinya, tidak banyak yang diketahui. Maklum, ketika di SMA pun dia sudah berkutat dengan urusan komputer. Ketika itu dia ingin membantu jaringan yang dimiliki ayahnya untuk dipertemukan lewat dunia maya. Kebiasaan ini terus melekat dan dia lupa belajar. Karena urusan komputer dan teknologi informasi inilah dia drop-out dari Harvard. Entah iseng atau tidak, Facebook kini kebanjiran uang. ”Mengherankan juga, begitu banyak tawaran datang,” kata Zuckerberg kepada Techcrunch pada 7 Desember 2008. Tidak banyak kalimat lain dari Zuckerberg selain ambisinya terus membuat Facebook senyaman mungkin untuk jadi alat penyatu warga dunia. ”Bukankah kami memiliki situs, yang membuat Anda merasa lebih enak menggunakannya?” ujar Zuckerberg. Hmmm.... Zuckerberg, iya deh! *
Kejati Kaltim Sidik 7 Kasus Dugaan Korupsi
Nunukan Zoners Samarinda— Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melanjutkan penyidikan terhadap tujuh kasus dugaan korupsi yang belum selesai ditangani pada 2008. Kepala Seksi Penerangan, Hukum, dan Humas Kejati Kaltim, Syakhrony mengemukakan itu di Samarinda,
Rabu (11/3). Dua kasus di antaranya melibatkan mantan pejabat tinggi Pemprov Kaltim. Satu kasus ialah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu di Kabupaten Berau pada 2004-2005. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Budi Pranowo ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu terjadi saat dirinya menjabat Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan. Tersangka lainnya ialah Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan Dishut Kaltim Aminulla Hak. Kasus lainnya, menurut Syakhrony, terkait pembangunan jalan ruas Talisayan sampai batas Kabupaten Berau. Proyek itu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2002-2003 senilai Rp 33 miliar. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Awang Darma Bhakti ditetapkan tersangka. Terkait kasus ini sudah sampai proses penyusunan dakwaan untuk persidangan, kata Syakhrony. Empat jaksa dari Kejati Kaltim dan satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda akan bergabung dalam tim jaksa penuntut umum untuk kasus jalan Talisayan tersebut.
Kasus lainnya, menurut Syahkrony, ialah dugaan penyalahgunaan dana anggaran Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2003-2005. Dana yang dianggarkan senilai Rp 117 miliar. Namun, ada sekitar Rp 3 miliar yang belum diketahui pertanggungjawabannya. Syakhrony menjelaskan, dalam kasus itu, telah ditetapkan dua tersangka. Satu adalah Encik Muknidin, mantan Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, dan Yosia Doyos, mantan bendahara pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Kejati Kaltim juga menyidik dugaan penyelewengan dalam pembebasan lahan untuk Korpri di Kabupaten Kutai Timur pada 2007. Kasus lainnya adalah dugaan penyalahgunaan dana Rp 4,2 miliar untuk normalisasi Sungai Mahakam di Samarinda pada tahun anggaran 2004-2005. "Dua kasus lainnya adalah pengadaan generator di PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2004 dan pengadaan barang-barang dalam program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pasir tahun 2007," kata Syakhrony. BRO
Hore! Guru di Perbatasan Bakal Dapat Insentif
Nunukan Zoners Pontianak — Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno mengatakan, hingga sekarang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah mengajukan program spesifik tentang konsep pembangunan pendidikan lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Selain itu, legislatif telah mengesahkan anggaran buat guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan sebesar Rp 486 miliar serta akan dibuatkan rumah dinas. Kesemuanya dianggarkan dalam APBN 2009. "Hingga sekarang belum ada sekalipun kita menerima seperti apa program spesifik dari Kalbar tentang pendidikan di perbatasan. Itu yang mesti didorong dan menjadi fokus atau pusat perhatian," kata Irwan Prayitno kepada Tribun,
Rabu (11/3), seusai bertemu dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Selama dua hari, sejumlah 13 orang anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, kesenian, pariwisata, pemuda, dan olahraga mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Munawar Sholeh, anggota Komisi X, mengatakan, Pemerintah Kalimantan Barat jangan mengajukan program ke pemerintah pusat sama dengan provinsi lainnya. Gunakan faktor perbatasan sebagai keunggulan guna memperoleh bantuan pusat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pemuda.
"Malaysia saja pasti mengalokasikan dana besar untuk daerah-daerah perbatasan dengan Indonesia. Kenapa ini yang tidak ditiru oleh Kalimantan Barat? Kalbar mesti tanggap tentang ini, tangkap peluang tersebut," ujar Munawar sambil berjanji akan memperjuangkan ini. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam pertemuan pada Selasa (10/3) malam di Balai Petitih Kantor Gubernur menyadari terjadinya keadaan yang sangat berbeda antara Kalbar dan Sarawak, Malaysia. Dirinya sudah mengajukan konsep tentang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar langsung ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cornelis menambahkan, dirinya sudah berteriak-teriak mengenai infrastruktur pendidikan, jalan serta lainnya. "Apa yang Bapak omongkan, saya tidak sangkal. Memang betul apa adanya. Malahan di Danau Sentarum, sama sekali tidak ada bangunan sekolah di sana, di Aruk, Sambas hanya ada satu SMK, di Nanga Badau, Kapuas Hulu, sama sekali tidak," ujar Cornelis. Sejak pengiriman guru secara besar-besaran tahun 1978 silam, tambahnya, hingga sekarang belum ada pengangkatan guru secara massal. Padahal, mereka bakal memasuki usia pensiun dalam satu dua tahun ke depan. "Tahun 2010 nanti, sekitar 10.000 guru akan memasuki pensiun. Sedangkan, di pedalaman dan perbatasan sangat dibutuhkan guru serta tambahan insentif buat mereka," tutur Gubernur Cornelis. Menanggapi ini, Irwan Prayitno mengatakan, dalam APBN 2009 ini DPR RI telah mengesahkan alokasi pendapatan buat guru-guru di pedalaman dan perbatasan. Jumlahnya mencapai Rp 486 miliar. "Mereka mendapatkan insentif dan tunjangan khusus. Besarannya satu kali gaji pokok mereka ditambah tempat tinggal di mana mereka dinas. Bagi yang di pedalaman dan perbatasan akan dikirimkan melalui wesel pos," tuturnya. (Tribun Pontianak/Fakhrurrodzi)
Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global telah merendam pantai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Di Paparan Sunda ada Pulau Jawa yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertimbangan ekologis dan ekonomis. Gas-gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida yang terus teremisikan ke atmosfer tanpa henti bahkan terus merangkak naik sejak tiga abad lalu, telah menampakkan dampak buruknya secara nyata. Beberapa negara kepulauan telah melaporkan kehilangan pulau-pulau kecilnya. Papua Niugini, misalnya, melaporkan ada tujuh pulaunya yang berada Provinsi Manus telah tenggelam. Adapun Kiribati telah kehilangan tiga pulaunya, sekitar 30 pulau lainnya juga mulai menghilang dari permukaan laut. Kiribati bukan satu-satunya negara kecil yang tergabung dalam SIDS (Small Islands Development States) yang terancam hilang dari muka bumi ini. Diperkirakan dari 44 anggota SIDS, 14 negara di antaranya akan lenyap akibat naiknya permukaan laut. Di Samudra Pasifik ancaman itu selain dihadapi Kiribati juga dialami Seychelles, Tuvalu, dan Palau. Adapun di Samudra Hindia ada Maladewa yang bahkan akan kehilangan seluruh pulaunya. Menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan wilayahnya, belum lama ini Presiden Maladewa yang berpenduduk 369.000 jiwa menyatakan akan merelokasikan seluruh negeri itu dan mengharapkan uluran tangan negara lain untuk mereka menyewakan wilayahnya. Sementara itu, nasib yang sedikit beruntung dialami Vanuatu yang didiami 212.000 penduduk. Negara ini masih memiliki lahan untuk merelokasi penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir yang terendam.
Kerugian Indonesia Di antara negara kepulauan di dunia, agaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Pada tahun 2030 potensi kehilangan pulaunya sudah mencapai sekitar 2.000 bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, urai Indroyono, Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP. Saat ini belum diketahui berapa sesungguhnya jumlah pulau di Nusantara ini yang telah hilang karena dampak kenaikan permukaan laut. Namun, pengamatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menunjukkan penciutan daerah pantai sudah terlihat di pulau-pulau yang berada di Paparan Sunda dan Paparan Sahul, ungkap Aris Poniman, Deputi Sumber Dasar Sumber Daya Alam Bakosurtanal. Paparan Sunda meliputi pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan serta pantai utara Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di sekitar wilayah Papua. Penjelasan Aris didasari pada pemantauan pasang surut yang dilakukan Bakosurtanal di berbagai wilayah pantai Nusantara sejak 30 tahun terakhir. Menghadapi ancaman hilangnya kawasan pantai dan pulau kecil yang kemungkinan akan terus berlanjut pada masa mendatang, Aris yang juga pengajar di IPB menyarankan penyusunan peta skala besar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000. ”Saat ini baru tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Makassar, yang memiliki peta berskala tersebut,” ujarnya. Pada peta tampak detail wilayah pantai yang terbenam di tiga kota tersebut. Peta ini disusun Bakosurtanal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Selain itu, pembuatan peta skala besar juga dilaksanakan untuk wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal ini terkait dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS). Sementara itu, untuk wilayah timur Sumatera dan wilayah lain yang tergolong rawan genangan air laut akibat pemanasan global peta yang ada masih berskala kecil, sekitar 1:25.000. ”Pembuatan peta genangan perlu menjadi prioritas agar setiap daerah dapat melakukan langkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah yang bakal tergenang dalam 5 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya. Data spasial dan penginderaan jauh yang merekam dampak pemanasan global juga akan menjadi materi untuk pengambilan kebijakan di setiap instansi terkait pada waktu mendatang, urai Indroyono.Skenario usia bumiTanpa perubahan pola konsumsi manusia dan perilaku manusia, serta tanpa upaya mereduksi emisi GRK untuk mengatasi pemanasan global, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan usia bumi tinggal seabad lagi. Proyeksi itu berdasar tren kenaikan suhu udara hingga 4°C. Tingkat itu dapat tercapai bila emisi GRK terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan karena tidak ditegakkannya kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pola pembangunan ramah lingkungan. Bila melihat data emisi GRK pada kurun waktu 1970-2004, emisi GRK naik 70 persen. Tingkat itu disumbangkan dari sektor energi yang mencapai peningkatan 145 persen. Bila temperatur udara naik menjadi 4°C, dampaknya antara lain hilangnya 30 persen lahan basah, naiknya kasus penyakit akibat udara panas, banjir, dan kekeringan, mengakibatkan angka kematian naik drastis. Ancaman itu, menurut IPCC, dapat dicegah dengan beberapa skenario untuk menurunkan GRK hingga tahun 2030. Skenario terbaiknya adalah menahan kenaikan suhu bumi hanya 2°C-2,4°C sampai 23 tahun ke depan. Untuk mencapai itu, konsentrasi GRK harus distabilkan pada kisaran 445-490 part per million (ppm). Skenario lain menyebutkan, kenaikan dibatasi sekitar 3,2°C hingga 4°C pada kurun waktu yang sama, dengan menjaga jumlah GRK 590-710 ppm. Saat ini tingkat GRK telah melampaui itu semua. Tahun 2005 konsentrasi GRK 400-515 ppm. Menurut IPCC, target itu bisa dicapai jika diterapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tiap negara, yang harus diambil di sektor energi, transportasi, gedung, industri, pertanian, kehutanan, dan juga manajemen limbah.
BPPT Minta Hacker Tidak Ganggu Pemilu
Nunukan Zoners Jakarta — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta para hacker turut bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu 2009 dengan tidak mengganggu sistem teknologi informasi yang telah dibangun BPPT untuk mendukung proses penghitungan suara pada ajang pemilu mendatang. "Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja underground itu bisa diminta bekerja sama," tutur Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar seusai penandatanganan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait teknologi informasi di Kantor KPU,
Kamis (12/3). Meski demikian, BPPT telah melindungi sistem TI yang sudah dibangun dengan sistem pengamanan untuk menghindari hacker, terutama yang mengganggu sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan dan jaringan komunikasi data, pengoperasian data center, pengumpulan hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan penayangan hasilnya kepada masyarakat melalui internet.
Hari ini, KPU menandatangani perjanjian kerja sama penyusunan rencana dan pengawasan sistem teknologi informasi dengan BPPT selama setahun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, termasuk dalam proses pengadaan scanner di kabupaten/kota. Caroline Damanik
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan Laporan wartawan KOMPAS Christoporus Wahyu Haryo PNunukan Zoners Pontianak— Sebagian tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia, menjadi salah satu prioritas pengamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalbar pada pemilu April mendatang. Hal ini mengingat sebagian TPS di perbatasan letak geografisnya cukup jauh dan sulit dijangkau. "Tidak semua TPS di perbatasan masuk dalam kategori TPS yang rawan. Ada sebagian yang masuk rawan karena letak geografisnya jauh dan tidak bisa dijangkau lewat jalan darat. Ini menjadi salah satu prioritas (pengamanan oleh polisi)," kata Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Pemetaan Polda Kalbar menyebutkan, 3.505 TPS tergolong rawan I, 2.328 TPS tergolong rawan II, 350 TPS rawan III, dan 4.596 TPS lainnya tergolong aman. Pemetaan tingkat kerawanan ini menggunakan indikator letak geografis, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, situasi politik, dan keberadaan tokoh politik di wilayah itu. Sebanyak 6.508 polisi dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Kalbar. Pengamanan pemilu juga melibatkan 21.000 anggota perlindungan masyarakat. Penjagaan tidak hanya dilakukan di lokasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga sejumlah obyek vital, seperti Pertamina, perbankan, dan instansi pemerintah.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya tindakan anarki oleh kelompok massa yang mengganggu jalannya pemilu, Kepala Polda memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu menindak pelakunya. "Polisi harus tegas dan berani mengambil keputusan untuk mengantisipasi tindakan anarki. Kalau harus melumpuhkan pelakunya ya lumpuhkan, tetapi harus tepat aturan. Jangan bersifat sadis, harus sesuai prosedur," katanya. Melihat kondisi saat ini, ia optimistis pelaksanaan pemilu di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif.
Malaysia Bangun Hotel di Dekat Perbatasan Indonesia-Malaysia
Ajak Wisatawan yang Menginap Masuk Wilayah Indonesia
Nunukan Zoners Pontianak - Perhatian pemerintah Malaysia terhadap wilayah dekat perbatasan dengan Indonesia memang cukup besar. Salah satunya terlihat dari dibangunnya hotel di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Batang Aek, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kalimantan Barat Hefni A.S. mengungkapkan fakta tersebut
kemarin (11/2). Lokasi hotel itu begitu dekat dengan perbatasan. Hefni mencurigai agen perjalanan Malaysia membawa wisatawan yang menginap di hotel tersebut ke wilayah Indonesia secara ilegal. "Lokasinya di dalam hutan. Kami sulit mengontrolnya," kata dia saat berdialog dengan rombongan Komisi X DPR di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah perbatasan yang termasuk teritorial Indonesia. Jangankan hotel, sebagian besar lokasi masih terisolasi atau sulit dijangkau lantaran infrastruktur jalan yang minim. Hal tersebut, menurut dia, sangat merugikan Indonesia dari sektor wisata.
Hefni berharap agar DPR bisa mendorong pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan segera merealisasikan rencana pembukaan border atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau supaya pariwisata di kawasan itu dapat berkembang. Pemerintah dan swasta di Kapuas Hulu, ujar dia, sudah siap menyambut wisatawan. "Pembukaan border terus diulur-ulur. Ini merugikan. Tahun 2008, ada kontrak 14 grup wisatawan yang ingin berkunjung ke Kapuas Hulu melalui border, tetapi tidak jadi karena border belum dibuka," ujarnya. Kepala Dinas Budpar Kalbar Kamaruzzaman menambahkan, ada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang layak jual dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Yakni, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Masalahnya, infrastruktur jalan di dua objek tersebut tidak memadai dan jarak tempuh dari Pontianak sangat jauh. Pemprov berencana mengarahkan supaya wisatawan datang ke dua objek wisata tersebut melalui Malaysia (lebih dekat, Red). Karena itulah, pembukaan PPLB dirasakan sangat penting. Menurut Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia Kalbar Martias, hotel yang dibangun Malaysia di kawasan perbatasan cukup mewah dan bernama Hotel Hilton. "Lokasi bangunannya di Malaysia, tetapi view-nya adalah view Kalbar. Kita yang rugi," ujar dia.(rnl/jpnn/ruk)
Bangun Lembaga Pengembangan Wilayah Perbatasan
Komitmen Pemprov untuk Perbaikan Perbatasan
Nunukan Zoners - Saat melakukan kunjungan kerja pertama ke Nunukan beberapa waktu lalu, sekaligus mendampingi Menakertrans Erman Soeparno, Wagub Kaltim Farid Wadjdy mengungkapkan, Pemprov Kaltim tetap komitmen untuk melaksanakan perbaikan perbatasan. “Ditunjukkan dengan mewujudkan suatu badan atau lembaga pengembangan wilayah perbatasan yang khusus menangani wilayah perbatasan,” jelasnya, saat ia dan Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad menunggu kedatangan Menakertrans dari Tawau Malaysia. Hal ini tentunya menjadi suatu kabar yang menggembirakan bagi warga perbatasan. Perekonomian dan aspek lainnya di perbatasan akan diakomodir dan pengerjaannya lebih fokus, agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai. “Badan ini nantinya juga akan melakukan sharing anggaran dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat punya badan atau lembaga yang sama. Seluruh badan ini akan kita sinergikan untuk membangun wilayah perbatasan,” ungkapnya. Ia menuturkan, Kaltim dengan penduduk 3 juta lebih dan SDA yang melimpah, memiliki penduduk miskin sekitar 10-11 persen. Itulah sebabnya, Pemprov melaksanakan percepatan pembangunan merata di seluruh kabupaten di Kaltim. “Tunjukkan kalau Kaltim bukan Kalimantan yang tidur,” tegasnya. Ada 5 isu dalam pembangunan Kaltim ke depan, yakni kemiskinan, ketenagakerjaan, kesenjangan pembangunan antar daerah, infrastruktur dan SDM yang rendah. ”Dari SDM di Kaltim, 49,5 persen diantaranya tidak tamat SD. Ini ’kan memprihatinkan. Makanya, Pemprov Kaltim menggenjot bidang pendidikan,” katanya.
Selama ini, warga perbatasan khususnya Nunukan ada yang mengeluhkan kurang perhatian dan merasa dianaktirikan dalam menata wilayah perbatasan, baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. ”Saya rasa nggaklah, itu cuma perasaan saja dan harus dibuang jauh-jauh, ya bapak bupati ya?,” ujarnya kepada Bupati Nunukan sedang duduk di sebelahnya dan ditanggapi dengan senyum. Ia menganggap, perasaan dianaktirikan tersebut sangat berbahaya dan jangan dikembangkan lebih luas. ”Pemerintah tidak asal ngomong. Kita terus benahi wilayah perbatasan, tidak hanya di Nunukan tapi kabupaten lain juga,” tandasnya. Ia menambahkan, pembangunan daerah perbatasan merupakan prioritas pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim, serta telah menjadi program nasional. ”Tidak ada anak tiri-anak tirian. Semua sama, sama-sama warga Indonesia. Pemerintah membangun juga untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.(dew)
APBD 2009 Nunukan Rp 1,129 T
Nunukan Zoners : ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan tahun 2009 sebesar Rp 1,129 triliun lebih. Dari laporan panitia anggaran DPRD Nunukan yang dibacakan H Surati, pada sidang paripurna penetapan Raperda tentang APBD 2009 Nunukan menjadi Perda, di Gedung DPRD belum lama ini dijelaskan, pendapatan sebesar Rp 968 miliar lebih. Jumlah ini terdiri dari PAD sebesar Rp 37 miliar lebih, dana perimbangan Rp 883 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 48 miliar lebih. Kemudian belanja daerah Rp 1,129 triliun lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 253 miliar lebih dan belanja langsung Rp 876 miliar lebih. Lalu pembiayaan Rp 160 miliar lebih, terdiri dari penerimaan Rp 167 miliar lebih dengan rincian SILPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran Rp 6,5 miliar dengan rincian penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Disebutkan, pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen menjadi perhatian bersama Pemkab Nunukan dan DPRD. Dan untuk tahun ini, sesuai dengan hasil pembahasan antara panggar dan tim anggaran Pemkab Nunukan, maka dalam RAPBD Nunukan 2009 telah dialokasikan dana sebesar Rp 221 miliar lebih atau 20,02 persen dari total APBD 2009. Lalu, pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang sifatnya prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, cukup mendapat perhatian dari panggar legislatif dan tim anggaran eksekutif. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pada pembangunan sarana kepentingan umum, seperti jalan dan jembatan. ”Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru akan dikurangi dan diprioritaskan untuk merampungkan pembangunan yang memang sudah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.
Dalam sidang paripurna ini, panggar legislatif menyarankan agar Pemkab Nunukan (instansi terkait) lebih berusaha dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD, yang secara langsung dan tidak langsung mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya. Pemerintah Daerah dalam pengajuan RAPBD selanjutnya, juga harus dapat memenuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. ”Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 6,5 miliar yang tercantum dalam dokumen anggaran, seharusnya bisa lebih diuraikan lagi. Karena sampai saat ini, perkembangan nilai investasi tersebut menjadi tidak jelas,” ungkapnya. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD H Ngatidjan Achmadi, dihadiri oleh Wabup Nunukan Kasmir Foret, pimpinan instansi vertikal dan muspida, kepala instansi dan badan di lingkup Pemkab Nunukan, serta tokoh agama dan adat Nunukan.(dew)
Proses Pembentukan Watak Kaum Muda
Nunukan Zoners : DANDIM 0911/NNK Letkol Inf Drs Basri mengaku bangga dengan pembentukan satuan pramuka dalam lingkungan TNI AD dan masyarakat. Karena Pramuka merupakan proses pembentukan kaum muda. Kerja sama Kodim 0911/NNK dengan Kwarcab Nunukan sebagai upaya revitalisasi gerakan pramuka, untuk mengembangkan eksistensi satuan pramuka di tengah dukungan masyarakat. ”Sebagai proses pembentukan watak remaja, harus berorientasi pada kepentingan kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat, khususnya para pemuda,” katanya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan di gugus depan dan Saka Wira Kartika, menggunakan metode peserta didik aktif dalam berpartisipasi dan mengikuti kegiatan, tapi tidak dipaksakan, serta disesuaikan dengan minat dan keinginan.
”Saya tetap menaruh harapan besar kepada generasi muda menjadi harapan bangsa, untuk tidak pernah mengendurkan semangat, menyurutkan tekad dalam pengabdian dan kerja keras sehari-hari,” jelasnya. Ia juga menegaskan, kekerasan bukan sekedar identik dengan pola pendidikan di lingkungan TNI, sebab dalam sistem pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, memang ditanamkan sikap keras, tegas, ketat dan disiplin. ”Tapi sama sekali bukan menggunakan kekerasan yang dapat merusak fisik dan psikis,” tandasnya. Ia berharap, anggota pramuka dan generasi muda menjadi contoh teladan dalam mematuhi hukum, disiplin dan tata tertib yang berlaku baik di organisasi maupun masyarakat. ”Jauhi juga pergaulan yang dapat menyebabkan generasi muda terjerumus dalam jurang kehancuran. Seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jagalah keluarga, agar tidak bersentuhan dengan barang haram berbahaya tersebut,” imbuhnya.(dew)
Kesadaran Warga Memprihatinkan
Tak Peduli Kebersihan, Biarkan Sampah Berhamburan
Nunukan Zoners - Tingkat kepedulian warga Nunukan akan kebersihan dan turut bekerjasama dengan pemerintah menjaga kebersihan, tampaknya masih minim. Terbukti, banyak sampah yang masih berserakan di sekitar kota Nunukan, terlebih di bantaran sungai. Hal ini dikatakan oleh tokoh pemuda Nunukan, Agus Mahesa. Ia menilai, tugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Nunukan memang sudah optimal dalam menjaga kebersihan Kota Nunukan. “Sudah banyak program dari pemerintah. Tidak hanya DKPPK saja, tapi juga Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Mulai dari Jumat bersih atau program lainnya,” jelasnya. Kondisi kebersihan di ’tangan’ DKPPK pun semakin membaik. Selain terus menerus menambah armada untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah masyarakat, petugas lapangan DKPPK sering turun untuk membersihkan parit rumah warga. ”Padahal kalau dipikir, pembersihan parit ’kan kewajiban dari pemilik rumah,” katanya. Penempatan bak sampah atau gerobak sampah, juga telah diletakkan dimana-mana, termasuk di dalam gang atau lorong pemukiman warga Nunukan. ”Tapi sepertinya, semakin warga dibantu dengan segala macam fasilitas dari pemerintah, warga makin bertingkah. Akhirnya kesadaran untuk menjaga kebersihan minim,” tandasnya.
Padahal jika warga tidak menjaga kebersihan, lanjutnya, warga itu sendiri yang akan rugi. Karena lokasi yang kotor, parit yang mampet dan sampah yang berserakan seperti yang sering dilihat di pesisir pantai dan pemukiman warga dekat bantaran sungai, bisa menjadi sarang segala macam penyakit. ”Sosialisasi juga telah dilakukan pemerintah. Apa harus menunggu sampai sakit dulu baru sadar?,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Nunukan Abd Wahab Kiak tidak membantahnya. Kurangnya kesadaran warga dengan kebersihan sekitar, akan mengakibatkan kerugian bagi warga itu sendiri. ”Sekarang begini ya, kita pikir sajalah. Pemerintah sudah memberikan fasilitas kebersihan kepada warga, meskipun dengan sarana terbatas. Warga tinggal membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan saja ’kok susah?,” tegasnya. Meskipun demikian, pemerintah terus menerus memikirkan cara dan berbenah, agar masyarakat Nunukan dapat memiliki dan menumbuhkembangkan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Mungkin dengan adanya lomba kebersihan lingkungan, warga akan semakin termotivasi untuk menjaga kebersihan. ”Lomba kebersihan tingkat RT-lah, seperti Green and Clean yang dilakukan Radar Tarakan. Secara tidak langsung, kita dapat mengajak warga berlomba-lomba untuk bersih,” jelasnya. Ia mengaku sangat mendukung program ini. Karena masyarakat akhirnya konsisten dan memiliki rasa tanggungjawab tinggi, meskipun masyarakat telah membayar retribusi.(dew)
Nunukan Punya Potensi Besar
Wilayah Perbatasan Jadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Nunukan Zoners - Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan, memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Pasalnya, dengan potensi SDA dan lahan, serta letak geografis, Nunukan dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah menuturkan, peluang pengembangan wilayah perbatasan juga terpengaruh pada letak Nunukan yang menjadi salah satu pintu masuk dan daerah transit TKI dari dan ke Malaysia. ”Nunukan juga terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan regional serta Internasional,” katanya. Nunukan memiliki potensi SDA dan lahan yang luas, sehingga berpeluang sebagai kawasan sentra industri hasil pertanian, perikanan, jasa pergudangan dan transportasi serta industri pengolahan lainnya. Juga penguatan Hankam, melalui pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dalam isu strategis, dijelaskan Nunukan merupakan salah satu entry point utama bagi TKI yang bekerja ke Sabah dan Serawak, bahkan ke wilayah Semenanjung Malaysia. Isu strategis lain, karena penyebaran penduduk dan pembangunan wilayah tidak merata, maka ada ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga, serta terbatasnya aksesibilitas serta infrastruktur wilayah. Kemudian, adanya timpangnya pembangunan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, pencurian sumber daya alam (illegal logging, illegal fishing), minimnya pelayanan dasar yang disediakan pemerintah, menyebabkan rawan terjadinya degradasi rasa nasionalisme di masyarakat.
Sedangkan isu strategis kedua yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan keterampilan masyarakat perbatasan masih rendah, kecenderungan pemakaian produk luar negeri dibanding dalam negeri, serta rawan terhadap intervensi dan penyerobotan wilayah. Padahal, ada potensi wilayah berupa pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dijelaskan, di wilayah daratan Kalimantan di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Simenggaris di Kecamatan Nunukan, memiliki potensi untuk pengembangan tanaman unggulan, seperti padi, buah-buahan, karet dan kelapa sawit. ”Produksi padi tahun 2007 sebesar 48.127 ton dari luas 11.426 hektare, luas lahan inti PIR-Trans 9.987,21 hektare, plasma 4.240 hektare dan sawit rakyat mencapai 6.537 hektare, serta telah beroperasi 3 unit pabrik pengolahan CPO,” tambahnya. Wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, juga memiliki potensi beras organik yakni padi Adan yang menjadi andalan dan terkenal di Malaysia dan Brunei, serta berpeluang untuk pengembangan tanaman vanili. Sedangkan Pulau Sebatik memiliki potensi unggulan tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao dan lada. Kemudian untuk peningkatan usaha peternakan dan mengurangi ketergantungan dari negara tetangga, dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) di Nunukan.(dew)
Dibandingkan tahun 2004, pertarungan Pilpres 2009 tampaknya bakal lebih semarak. Banyak tokoh nasional berambisi untuk tampil. Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kelihatannya masih akan dijagokan Partai Demokrat, Jusuf Kalla, Megawati, dan Wiranto tampaknya juga bakal dimajukan oleh partainya masing-masing. Di samping itu ada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah mulai dilirik PAN, Sutiyoso yang mendapat dukungan partai-partai kecil, Yusril Ihza Mahendra yang diusung PBB, Hidayat Nur Wahid yang dielus-elus PKS, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan PKB, Akbar Tandjung yang masih belum menemukan kendaraan politiknya, hingga Prabowo Subianto yang tampaknya akan maju dengan menggunakan Partai Gerindra. Semua tokoh nasional yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden 2009 kini sudah sibuk dengan tim dan partainya masing-masing. Mereka menyadari bahwa partai besar atau basis massa yang luas bukan jaminan dapat memenangkan Pilpres. Politik pencitraan yang canggih yang ditopang program pemenangan yang sistematis dan terukur terbukti dapat mengantarkan SBY ke kursi RI 1 meski ia tidak didukung partai besar dan tidak memiliki basis massa tradisional yang luas seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais dan Megawati. Itulah sebabnya hampir semua tokoh yang berambisi bertarung dalam Pilpres 2009 sejak dini merasa perlu didampingi konsultan politik profesional dan lembaga survei independen sebagaimana yang dilakukan Yudhoyono menjelang Pilpres 2004. Para kandidat kini menyadari bahwa dalam Pilpres langsung partai politik hanyalah kendaraan untuk pencalonan. Selebihnya, rakyat pemilihlah yang akan menentukan apakah ia bisa menang atau tidak. Konsultan politik profesional dan lembaga survei independen dapat memberikan peta perilaku pemilih yang objektif dan komprehensif yang berguna untuk menjalankan program-program pemenangan.
Peluang SBY BeratLalu, bagaimana peta persaingan dalam Pilpres 2009 nanti? Siapakah yang berpeluang besar jadi pemenang? Bagaimana peluang SBY? Hasil survei LSN dan lembaga lain menunjukkan popularitas Presiden SBY terus merosot.
Survei terbaru LSN bulan Mei 2008 memperlihatkan popularitas SBY telah mencapai titik psikologis yang mencemaskan. Tinggal 16.4% publik yang mengaku akan memilih SBY jika Pilpres dilaksanakan Mei 2008. Padahal pada survei Januari 2008, masih ada 25.2% publik yang akan memilih SBY dalam Pilpres. Kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit rakyat, pengangguran yang terus membengkak, kemiskinan yang merata di mana-mana, dan harga-harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau, akan membuat posisi SBY semakin terpojok. Tanpa adanya program yang spektakuler dan berpihak pada mayoritas rakyat, dapat dikatakan peluang SBY memenangkan kembali Pilpres sangat kecil. Lantas, siapakah kandidat yang berpeluang besar menggeser SBY? Survei dari berbagai lembaga independen memperlihatkan bahwa Megawati merupakan satu-satunya tokoh yang kini popularitasnya paling mendekati SBY. Bahkan dalam survei LSN Mei 2008, tingkat dukungan terhadap Megawati sudah di atas SBY. Tapi ini bukan berarti Megawati paling berpeluang mengalahkan SBY dan kembali jadi RI-1. Tingginya popularitas Megawati dalam berbagai survei tidak terlepas dari masih besarnya massa tradisional Megawati yang fanatik. Peluang Megawati untuk merebut kembali tahtanya di Istana Merdeka tidak mudah. Pemilih Megawati tidak akan bergeser jauh dari jumlah konstituen tradisionalnya. Para pemilih rasional yang jumlahnya terus bertambah kelihatannya sulit untuk menjatuhkan pilihan kepada Ketua Umum PDI-P tersebut. Namun dengan program pencitraan yang hebat bukan tidak mungkin Megawati dapat merontokkan prediksi tersebut. Memori orang Indonesia terkenal sangat pendek dan gampang diombang-ambingkan oleh politik pencitraan. Survei LSN mengindikasikan publik Indonesia tidak mengharapkan lagi tokoh-tokoh alumni Pilpres 2004 maju ke Pilpres 2009. Dalam konteks ini, bukan hanya SBY dan Megawati yang tidak dikehendaki publik. Wiranto dan Amien Rais yang juga alumni Pilpres 2004, kemungkinan cukup berat bisa memenangkan Pilpres 2009. Namun, bukan tak mungkin Ketua Umum Partai Hanura itu membuat kejutan. Amien Rais, untuk menjaga nama harumnya sebagai ”Bapak Reformasi”, sebaiknya memang tidak mencalonkan lagi. Jika memaksakan, bisa dipastikan bakal kalah.Sultan dan PrabowoKandidat yang tampaknya akan menjadi fenomena dalam panggung politik 2009 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan LSN bulan Januari dan Mei 2008 kedua tokoh ini terpilih sebagai capres alternatif terfavorit untuk Pilpres 2009. Sayangnya kedua figur ini masih malu-malu dalam mempersiapkan diri sebagai capres. Prabowo selalu menghindar jika ditanya wartawan mengenai persiapannya menjadi capres. Ini berbeda dengan Sutiyoso dan Megawati yang sudah berterus terang ingin menjadi capres. Sultan, terbentur dengan kultur raja yang tidak boleh sembarangan bicara. Selain itu, partai yang akan digunakan sebagai kendaraan politik Sultan dan Prabowo juga belum jelas seperti halnya Wiranto dengan Hanura, Megawati dengan PDI-P, SBY dengan Demokrat, atau JK dengan Partai Golkar. Sultan dan Prabowo memang dikenal sebagai kader Golkar, tapi sangat mustahil JK merelakan kursi capres Golkar diberikan kepada mereka. Perihal ketokohan Sultan dan Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Sultan dikenal sebagai tokoh reformis yang berpenampilan kalem dan berwatak pluralis. Karakter ini dianggap sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang bhineka. Prabowo merupakan tokoh muda yang progresif, tegas, dan berani mengambil risiko. Karakter ini dinilai pas sebagai pengganti SBY yang lembek, peragu dan terlalu kompromistis. Banyak pemerhati dan pelaku politik meyakini jika Sultan dan Prabowo diduetkan akan menjadi paduan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Perkara siapa yang akan menjadi RI-1 dan RI-2 itu terserah perkembangan politik kedepan dan bargaining di antara keduanya. Jika hasil survei kita jadikan acuan untuk memprediksikan peta Pilpres 2009 siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan 2009-2014 tidak akan bergeser dari nama-nama yang disebutkan di atas. Wacana memunculkan tokoh muda dalam Pilpres 2009 kelihatannya baru sebatas diskursus yang sulit menjadi realita. Begitu pula harapan untuk memunculkan tokoh-tokoh macam Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tandjung, Tifatul Sembiring atau Soetrisno Bachir, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta, rupanya masih akan menemui jalan terjal. Namun, beribu kali para filsuf berkata: politik adalah seni yang serba mungkin. Sisa satu tahun sebelum Pilpres 2009 masih memungkinkan lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang lebih menjanjikan ketimbang sejumlah tokoh yang disebut di atas.
Penulis adalah Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN)
Diskusi bulanan Harian Sinar Harapan pada 26 Juni 2008 dengan tema “
Penggelaran Essential Force dalam Tinjauan Situasi Terkini”, menjadi ajang bagi para peserta dari berbagai latar belakang untuk membahas tentang bagaimana membangun pertahanan Indonesia ke depan. Terdapat kesamaan persepsi di antara para peserta diskusi bahwa sifat alamiah dan status Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama untuk membangun pertahanan Nusantara kini dan ke depan. Terlebih lagi setelah melihat kecenderungan negara-negara maju untuk turut campur dalam pengamanan perairan yurisdiksi negara berkembang dengan dalih tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan maritim. Contohnya adalah Resolusi DK PBB No 1816 yang memberikan mandat kepada negara-negara yang terlibat kerja sama dengan Pemerintahan Transisi Federal Somalia untuk memasuki perairan teritorial Somalia guna menindas pembajakan dan perompakan di laut. Dikaitkan dengan Indonesia, pengakuan status sebagai negara kepulauan oleh hukum internasional memberikan pula tanggungjawab kepada Indonesia untuk mengamankan perairannya. Maka isu responsibility to protect menjadi suatu hal yang kritis. Isu Alur Laut Kepulauan Indonesia juga mengemuka, khususnya tentang ruang udara di atasnya–yang sesuai dengan UNCLOS 1982–dapat menjadi tempat perlintasan pesawat militer tanpa harus mengajukan security clearance kepada Indonesia. Ketentuan ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi ketika draf UNCLOS dibahas di PBB, yang mana ada tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menyangkut navigasi kapal perang dan pesawat militer.
Proses diterbitkannya PP No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditentukan, dinilai tidak melalui pembahasan yang komprehensif. Masih kuat persepsi di lingkungan pemerintahan bahwa ALKI lebih merupakan domain TNI AL, padahal di situ menyangkut pula masalah pertahanan udara karena adanya ruang udara di atas ALKI.Persepsi terhadap AncamanMasalah ALKI menjadi lebih rumit ketika Amerika Serikat dan Australia terus menuntut penetapan alur Timur-Barat yang membentang dari Laut Arafuru-Laut Flores-Laut Jawa. Permintaan terhadap ALKI keempat semakin kuat karena pada sidang International Maritime Organization (IMO) tahun 1996 di London saat mengesahkan tiga ALKI Utara-Selatan, delegasi Indonesia menyatakan bahwa ketiga ALKI itu merupakan partial designation. Pernyataan ini bagi negara-negara maju diartikan sebagai janji bahwa di masa depan akan ada penetapan ALKI lainnya oleh Indonesia. Dalam forum berkembang beberapa pandangan tentang ancaman, yaitu yang berbasis pada primordialisme, terorisme dan ancaman asimetris lainnya, bahkan ada yang menganggap sekarang bukan lagi saatnya berdiskusi tentang ancaman. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun ada benang merah yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kini dan ke depan Indonesia tidak menghadapi ancaman invasi dan pendudukan wilayah seperti yang diskenariokan dalam Latgab TNI 2008. Justru “penguasaan” sumber daya alam melalui pintu kebijakan politik dan ekonomi merupakan ancaman dan tantangan terhadap Indonesia, dan hal itu sesungguhnya berada di luar domain pertahanan. Mengacu pada Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pembangunan pertahanan diamanatkan menggunakan pendekatan capability-based planning. Pendekatan ini menggantikan pendekatan threat-based planning yang dianut oleh Indonesia dan negara-negara lain sejak masa Perang Dingin. Yang disebut pertama menekankan pada “kemampuan apa yang harus dimiliki di masa depan”, sedangkan yang kedua bertumpu pada “senjata apa yang harus diganti”. Dengan mengidentifikasi kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kekuatan pertahanan, dalam hal ini militer, maka aspek anggaran sebenarnya tidak dapat lagi dikambing-hitamkan. Kekuatan yang hendak dibangun dirancang untuk menghadapi tantangan sampai tingkat tertentu saja. Sebagai contoh, mungkin untuk pembangunan kemampuan TNI AL di bidang militer, tingkatannya “hanya” sampai pada mampu untuk mengamankan wilayah yurisdiksi Indonesia dan belum akan diarahkan untuk mampu operasi ekspedisionari ke luar wilayah kedaulatan. Bisa jadi, kebutuhan akan kapal patroli lebih banyak daripada kapal kombatan atas air, sebab ada tuntutan untuk melaksanakan tugas konstabulari menanggulangi kerugian negara di laut sebesar US$ 30 miliar per tahun.Reformasi atau TransformasiIsu reformasi TNI tak ketinggalan dibahas. Ada yang memandangnya belum tuntas karena ada beberapa isu yang masih menggantung, misalnya masalah bisnis TNI dan sistem peradilan militer. Juga belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI secara signifikan. Pemikiran ini berpendapat bahwa perubahan doktrin dan organisasi merupakan bagian integral dari reformasi TNI untuk meningkatkan profesionalisme. Pandangan lainnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara reformasi TNI dengan profesionalisme TNI. Perubahan doktrin dan organisasi TNI, menurut pendapat ini, faktor pendorongnya harus berupa penerapan revolution in military affairs (RMA). Penerapan RMA dalam praktek di negara-negara dikenal sebagai transformasi pertahanan dan bukan reformasi pertahanan. Belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI, merupakan bukti kuat bahwa Departemen Pertahanan dan TNI belum mengadopsi RMA di tengah era peperangan generasi keempat saat ini. Untuk menerapkan RMA di TNI, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memandang peperangan ke depan yang selain bercirikan eksploitasi teknologi tinggi, juga bersifat tiba-tiba dan cepat (sudden and swift). Menurut pendapat ini, penerapan RMA di tanah air merupakan keniscayaan asalkan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia dan tidak mentah-mentah menjiplak konsep dari Amerika Serikat. Dari jalannya diskusi, tampak nyata bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Departemen Pertahanan. Terbitnya Perpres No. 7 Tahun 2008 yang disusul oleh Strategi Pertahanan, Doktrin Pertahanan, Postur Pertahanan 2010-2029 dan Buku Putih Pertahanan harus ditindaklanjuti dengan berbagai langkah. Di antaranya memastikan bahwa postur TNI dan Angkatan mengacu pada postur pertahanan, sehingga tidak terjadi lagi pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebab pengadaan alutsista mempunyai efek logistik yang panjang. Dengan politik politik luar bebas aktif, Indonesia cukup kesulitan untuk menjamin ketersediaan logistik alutsista secara berkelanjutan dari negara produsen. Sementara industri pertahanan nasional masih harus melakukan pembenahan untuk dapat memenuhi kebutuhan TNI.Penulis adalah pengamat masalah pertahanan.
WABUP Nunukan Kasmir Foret menjelaskan, pergerakan ekonomi kerakyatan yang masih lamban, merupakan salah satu dari beberapa isu strategis Nunukan yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana kerja. ”Isu-isu strategis inilah, yang harus mendapat prioritas dari kita semua. Baik mengenai masih terbatasnya sarana di beberapa wilayah perbatasan, maupun minimnya sarana prasarana pelayanan dasar,” jelasnya. Tidak hanya itu, peningkatan pembangunan SDM, pola pemanfaatan SDA yang belum optimal, kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan dengan negara tetangga, juga termasuk dalam isu strategis yang disampaikan Wabup Nunukan. ”Kita semua telah mendengar dan membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan camat dan seluruh SKPD se-Nunukan dalam Musrenbang 2009,” terangnya. Musrenbang sebagai suatu wadah penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan, merupakan implementasi dari UU, yang mengamanatkan setiap proses penyusunan rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, untuk menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan menjadi acuan penting dalam RKPD.
”Proses itu harus dilalui tahap demi tahap, dengan perencanaan yang sistematik dan terencana, yang didukung pendanaan dan sumber daya dari seluruh elemen yang ada di Nunukan,” imbuhnya. Itulah sebabnya, penyusunan RKPD tahun 2010 ini merupakan upaya mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan, yang dihimpun dari usulan desa dan kelurahan se-Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dinilai sangat strategis, karena dalam forum tersebut, seluruh instansi Pemkab Nunukan merumuskan kebijakan prioritas dalam penyusunan RKPD Nunukan, yang berisi program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan, dalam APBD tahun anggaran 2010 dan menjadi acuan bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Pembukaan Musrenbang ini dihadiri Kabid Pengembangan dan Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Nursigit dan seluruh kepala pimpinan vertikal dan muspida, serta kepala SKPD Nunukan.(dew)
''Urus Negara, Tiru Falsafah Tukang Parkir''
KH Zainuddin MZ Isi Tablig Akbar Maulud Nabi Muhammad di Nunukan
Ribuan umat muslim berbondong-bondong datang dan memadati Stadion Sei Bilal, Nunukan Sabtu (7/3). Ini karena Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Nunukan mendatangkan dai kondang KH Zainuddin MZ. Hikmah apa yang didapat?
HELDHA NUR’AFDI-Nunukan"BANYAK sekali ibu-ibu yang datang kesini, itu berarti dai kondang kita masih jadi idola ya? Kami dari Pemkab Nunukan memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya meminta beliau datang, Alhamdulillah baru sekarang kesampaian,” ungkap Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad membuka acara. Kontan saja, seluruh perempuan di stadion langsung tepuk tangan. Memang, KH Zainuddin MZ didatangkan PHBI untuk melakukan tablig akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1430 H/2009. Meski kondisi kesehatan kurang baik, karena salah satu kakinya terkilir, dai sejuta umat ini tetap datang. Itulah sebabnya, ia membawa anaknya Ust M Fikri Haikal yang dalam kesempatan sama juga sempat menyampaikan tausiyah. Tingkah laku, wajah dan caranya berceramah pun mirip dengan sang Ayah. Saat ustaz tampan ini naik panggung, kaum muslimah langsung mengeluarkan suara bergemuruh. Begitu pula saat KH Zainuddin MZ naik panggung, lebih heboh lagi. Dalam ceramahnya, Zainuddin menyampaikan mengenai akhlak manusia kepada Allah SWT, kepada sesama dan kepada makhluk Allah SWT di luar manusia.
Ia menerangkan, sebelum bertemu dengan rasul, manusia belum memiliki akhlak. Mulai dari gunung tinggi, batu dan lainnya disembah. ”Memangnya gunung dan batu yang menciptakan manusia?,” tanyanya. Kepada manusia, Allah menitipkan alam semesta. ”Tapi apa yang terjadi? Pulau bisa hilang! Bingung ya? Kalau dompet yang hilang masih masuk akal. Akhirnya Allah murka, tsunami, banjir, longsor, lumpur Lapindo dan lainnya datang,” katanya. Dilanjutkan, hal-hal seperti ini perbuatan orang pintar tapi jalannya tidak benar. ”Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orangutan. Disuruh bikin hukum, yang ’besar’ salah, yang lain diem-diem pura-pura nggak ngerti,” ujarnya. Ia menambahkan, hal ini terjadi karena tiga penyakit manusia, yakni kudis (kurang disiplin), kurap (kurang rapi) dan kutil (kurang teliti). Sawah dipermak menjadi gedung dan akhirnya Indonesia beli beras ke Vietnam. ”Hiduplah seperti tukang parkir. Mereka punya mobil banyak tapi tidak pernah sombong, karena mereka tidak merasa memiliki. Mau banyak atau tidak mobil yang diparkir, mereka tidak sedih. Mereka sadar, mereka cuma dititipi dengan yang punya mobil,” katanya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Perkataan dai ini bukan tidak ada maksud. Ia menghubungkannya dengan manusia yang tidak bisa merawat dan memelihara apapun yang dititipkan Allah SWT. Begitu juga dengan para pejabat pemerintahan, makanya kini ramai pejabat masuk penjara, gara-gara tidak bisa dititipi dan malah korupsi. ”Memang, korupsi agak sulit diberantas. Karena mereka yang di pusat sana tidak takut dengan Tuhan, tapi dengan atasan,” tegasnya, lagi-lagi mendapat riuh aplaus. Ia juga memberi saran kepada muslimin dan muslimah sebagai pemilih dalam pemilu-pemilu mendatang. Dikatakan, seorang pemilih harus pintar dan cerdas dalam memilih, jangan tertipu dengan penampilan. ”Meskipun hati kita kurang sreg, tapi kalau ada caleg yang bagi-bagi uang, ambil! Ada caleg kasih sembako, ambil! Dikira cuma partai yang bisa boongin? Rakyat juga bisa ngeboongin partai,” tandasnya. Memilih seorang figur pemimpin pun tidak mudah. Dikatakan, zaman rasul dulu, ada beberapa syarat menjadi imam (pemimpin). Yakni harus orang yang paling alim di kampung, tahu benar apa yang dibutuhkan rakyatnya. ”Jika ada dua imam yang memenuhi kedua syarat ini, cari yang omongannya fasih. Karena imam yang bodoh, pasti makmumnya ikut bodoh,” tegasnya. Menghadapi pemilu dalam waktu dekat ini, ia meminta kaum muslimin menjaga kerukunan. Beda boleh, marah jangan. ”Dengar ada tetangga sekarat, malah rapat mencari tahu partai politik si tetangga. Keburu mati tetangganya,” selorohnya. Tablig akbar ini tidak hanya dihadiri warga Nunukan yang menuntut dai kondang ini terus ceramah, tapi juga pimpinan instansi muspida dan vertikal dan instansi pemerintahan. Malamnya, KH Zainuddin MZ dan anaknya bersilaturahmi ke rumah dinas jabatan Bupati Nunukan. (*)
Realisasi Proyek di Perbatasan 40 Persen
Jhonny Laing: Terkendala Transportasi Bahan Bangunan
Nunukan Zoners Malinau - Ketua DPRD Malinau Drs Jhonny Laing Impang MSi menyebutkan, pelaksanaan realisasi fisik proyek pembangunan di daerah pedalaman dan perbatasan baru 40 persen, sehingga terkesan jalan di tempat. Hal itu diakibatkan karena sulit dan terbatasnya sarana transportasi. Hal itu disampaikannya terkait hasil kunjungan kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Malinau tahun 2008 beberapa waktu lalu di Kecamatan Malinau Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Selatan bersama anggota DPRD dari gabungan komisi yang terbentuk dalam satu tim. Dijelaskan, lambatnya pembangunan di kawasan pedalaman dan perbatasan karena mobilitas angkutan yang hanya mengandalkan transportasi penerbangan. Karena bahan bangunan atau material utama yang dibutuhkan lebih banyak dikirim dari ibukota Kabupaten Malinau. “Untuk mengangkut material bangunan ini, membutuhan biaya yang tidak sedikit dan menunggu jadwal yang pas. Sebab, pesawat yang ada digunakan juga melayani penerbangan subsidi orang dan barang,” terang politisi dari PDI Perjuangan ini. Oleh karenanya, Jhonny Laing Impang berharap pemerintah pusat dan provinsi juga turut memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap pembangunannya. Terutama pembangunan jalan darat yang harus segera direalisasikan sebagai usaha untuk membuka keterisolasian penduduk di kawasan pedalaman dan perbatasan.
Sebab, dengan membuka jalan tersebut, dapat mempermudah hubungan transportasi dan dapat mengurangi ongkos angkut yang selama ini cukup tinggi. Selain itu, dengan terbukanya jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten, maka warga pedalaman dan perbatasan tidak lagi bergantung pada pasokan kebutuhan keluarga dari negara tetangga seperti yang terjadi selama ini. “Ongkos pesawat saat ini, per kilogramnya Rp 27 ribu. Belum ditambah ongkos angkut buruh, keuntungan dan harga belinya. Jadi, sangat tinggi biaya hidup untuk di kawasan pedalaman dan perbatasan,” jelasnya. Jhonny Laing mencontohkan, harga gula dari Malaysia hanya 250 Ringgit Malaysia atau Rp750 ribu per sak isi 50 kilogram, dengan kurs 3 ribu per ringgit. Sehingga harga jual gula tersebut berkisar antara 15 ribuan per kilogram. Sementara harga gula di Malinau hanya 300 ribu ke bawah per zak. Dengan harga eceran Rp 9 ribu per kilogram, sudah mendapatkan untung. Harga BBM per drum isi 200 liter mencapai 1.150 Ringgit Malaysa. Jika harga barang seperti itu diambil dari Malinau, maka warga pedalaman dan perbatasan ini akan mengeluarkan ongkos lebih banyak lagi. Jadi, benar-benar sangat memprihatinkan kondisinya. ”Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan kawasan perbatasan ini sebagai serambi depan negara seperti yang sudah diprogramkan,” harapnya. (ida)
Malaysia Buka Peluang
Banyaknya TKI yang Bekerja Tanpa Dokumen Resmi
Nunukan Zoners - Dari paparan Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah di acara silaturahmi dengan Menakertrans Erman Soeparni beberapa waktu lalu terungkap faktor daya tarik TKI bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia. Diantaranya, Pemerintah Malaysia memberikan peluang kerja, meski TKI tidak menggunakan dokumen (undocumented). Selain itu, banyak tersedia lapangan pekerja di luar negeri. Ada pula oknum-oknum tertentu yang mengiming-imingi TKI dengan pendapatan besar. Faktor lainnya, TKI memiliki latar belakang ekonomi dan kesempatan kerja yang sangat kurang, serta kebanggaan tersendiri jika bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadikan TKI tidak berpikir dua kali untuk menyetujui pekerjaan di luar negeri, dengan berbagai macam pasar kerja TKI seperti perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga dan lainnya. ”Calon TKI menurut negara tujuan tahun 2008, sebanyak 31.502 TKI yang terdiri dari 22.187 laki-laki dan 9.315 wanita yang bekerja di Sabah. Sedangkan di Serawak hanya 74 TKI, 47 laki-laki dan 27 wanita,” jelasnya. Kemudian proses calon TKI menurut pendidikan tahun 2008, 24.785 TKI yakni 18.141 laki-laki dan 6.644 wanita yang memiliki latar belakang pendidikan SD. Untuk TKI yang pendidikannya SMP ada 6.224 orang, 3.749 laki-laki dan 2.475 wanita. Sedangkan pendidikan tertinggi hanya sampai SMA dan jumlahnya pun paling sedikit dibandingkan pendidikan lainnya, yakni hanya 567 TKI yang terdiri dari 344 laki-laki dan 223 wanita.
Dalam kesempatan sama, ia juga menyampaikan permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yakni TKI bermasalah yang disebabkan oleh masuk ke Malaysia dengan paspor lawatan, bukan paspor untuk bekerja. Lalu hak yang diterima tidak sesuai dengan job order atau kesepakatan, TKI over stay dan TKI pindah majikan. ”Permasalahan yang saat ini akan dihadapi, yakni pelaksanaan pemulangan TKI tahun ini,” katanya. Informasi yang diperoleh dari KJRI Kota Kinabalu dan Kantor Penghubung di Tawau, lanjutnya, Pemerintah Sabah akan melaksanakan proses pemutihan bagi TKI dan keluarganya sekira 200 ribu orang, itupun jika majikannya mau menjamin. Sedangkan bagi yang tidak lagi dijamin akan di pulangkan ke Indonesia melalui Nunukan. Pelaksanaan program pemutihan perizinan bagi TKI bermasalah di Malaysia berimplikasi, pada pelaksanaan pemutihan proses perizinan TKI di Sabah, bertentangan dengan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 27 Agustus 2008.Dijelaskan, proses pemutihan yang dilaksanakan di Sabah hanya mengurus sisi keimigrasian saja, sedangkan administrasi dan prosedur ketenagakerjaan terabaikan. ”Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah RI kehilangan potensi penerimaan negara berupa PNBP, sedangkan Pemerintah Malaysia mendapatkan levi yang cukup besar,” ungkapnya. (dew)
Beras Krayan di Negeri Seberang
Sulitnya sarana transportasi dari dan ke Krayan -- Nunukan membuat pasaran beras varietas unggul itu dikuasai cukong-cukong Malaysia.
Nunukan Zoners Krayan : Warga Kaltim mungkin sudah mengenal beras Mayas. Beras lokal ini diproduksi oleh sebagian kecil petani ladang di Jembayan (Kukar), Batu Cermin Sempaja (Samarinda), atau di daerah Sengata dan Sangklulirang (Kutai Timur). Beras yang butirannya halus dan rasanya lezat ini menjadi kesukaan bagi sebagian warga berduit di Kaltim. Harganya sekarang relatif mahal, bervariasi antara Rp 13 – 15 ribu per kilogram. Tapi, kualitas beras Mayas masih lebih bagus beras Krayan (Nunukan). Beras Krayan itu beras organik yang dihasilkan dari persawahan di dataran tinggi Kaltim yang bersuhu dingin itu. Penanaman benih padi ini sampai pemanenannya meniadakan pupuk kimia, kecuali murni memakai pupuk organik seperti kotoran kerbau. Lantaran itu, beras ini kaya akan kandungan mineral dan vitamin, seperti seng dan zat besi yang penting untuk kesehatan. Beras yang di daerah asalnya akrab disebut sebagai ‘Padi Adan’ ini diyakini menjadi salah satu varian langka. Hanya terdapat dan bisa dikembangkan di daerah Krayan sendiri Sudah beberapa kali varietas padi unggul ini coba dikembangkan di daerah lain, tapi hasilnya tetap belum memuaskan.
Beras ‘Padi Adan’ Krayan memang istimewa. Menjadi salah satu produk pertanian terbaik di Indonesia. Daya jualnya cukup tinggi. Bentuk butirannya halus memanjang, berwarna putih seperti kristal, beraroma, pulen dan rasanya aduhai lezat. Sayangnya, beras Krayan ini tergolong langka di pasaran Kaltim seperti di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan daerah lainnya. Itu disebabkan adanya keterbatasan publikasi, minimnya sarana komunikasi dan sulitnya transportasi dari dan ke Krayan yang hanya bisa ditembus melalui pesawat udara. Berbeda dengan Indonesia – khususnya Kaltim sendiri -- di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, beras ‘Adan’ cukup familiar. Beras ini disebut-sebut sebagai makanan kesukaan Raja Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dan para petinggi negari kaya itu. Tapi, di Brunei sendiri, beras Krayan tidak dikenal, kecuali sebutannya sudah menjadi beras Bario. Kenapa? Beras Bario artinya beras yang berasal dari Bario – salah sebuah desa di Brunei yang berbatasan langsung dengan Krayan. Di Indonesia, pasaran beras ‘Adan’ Krayan masih bersifat terbatas lantaran minimnya sarana transportasi. Bayangkan saja, untuk menjangkau daerah Krayan dari daerah terdekat seperti Tarakan dan Nunukan, hanya bisa melalui pesawat terbang. Beras ini akhirnya hanya bisa diadakan atas pesanan atau by order. Ujung-ujungnya, situasi macam itu dimanfaatkan oleh cukong-cukong berkantong tebal di Malaysia. Wajar, kalau para petani Krayan harus melego beras mereka ke negeri seberang seperti ke Serawak dan Sabah yang relatif dekat. Mudah dijangkau dari Long Bawan, kecamatan Krayan. Mereka menjualnya dengan berjalan kaki dengan cara digendong atau dihambin lantaran harus melalui perbukitan terjal dan curam.Ironisnya, para cukong Malaysia itu memasarkan kembali beras ‘Adan’ Krayan ke berbagai negara tetangga lainnya. Tak hanya di Brunei sendiri, melainkan sampai ke Filipina, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Harganya? Belum diketahui persis. Tapi, mencapai belasan kali lipat dari harga jual petani Krayan. Celakanya lagi, cukong-cukong itu menjual beras produk Krayan ini dengan mengklaim kalau beras itu adalah produk Malaysia. Benarkah itu? Apa tindakan pemerintah -- khususnya Pemkab Nunukan – terkait persoalan ini? Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan sendiri, H Zainuddin HZ seolah ‘angkat tangan’ kalau membicarakan produk pertanian di Krayan. Apalagi pemasarannya. Namun, dia mengaku bahwa pemerintah tak pernah terbesit – apalagi bermaksud -- untuk mengabaikan daerah kecamatan yang memang masih terisolir itu. “Bicara soal Krayan, pemerintah membutuhkan waktu panjang untuk memikirkannya. Mencarikan solusi peningkatan produksi pertanian di daerah itu. Pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana teknis sarana transportasinya,” aku Sekkab Zainuddin dalam suatu perbincangan dengan BONGKAR! di Nunukan. Bagaimana dengan Dinas Pertanian? Kadis Pertanian Nunukan sendiri, Jabbar, tidak menampik persoalan itu. Ia mengaku kesulitan untuk memberikan subsidi pupuk dan obat-obatan guna membantu petani-petani di Krayan. Pasalnya, ongkos angkut barang subsidi yang hendak dikirim itu harus dihitung kilo sebelum naik pesawat. Belum lagi berbicara berapa lama harus mengantri pengiriman ke daerah bersuhu dingin itu. “Kita bisa rugi kalau barang rusak, hanya karena menunggu antrean pengangkutan,” ujarnya saat dikonfirmasi BONGKAR!. Di bagian lain, Jabbar merasa beruntung, karena daerah Krayan termasuk wilayah subur. Hampir seluruh tanaman di sana tak membutuhkan bantuan pupuk atau obat-obatan. ‘’Produksi tanaman padi dan paliwija di sana seratus persen masih organik alias alami. Masyarakat petani Krayan bahkan tak pernah menggubris mengenai subsidi pupuk dan obat-obatan untuk tanaman mereka,” timpal Jabbar. Persoalannya sekarang bukan itu. Tuntutan para petani Krayan itu adalah bagaimana beras-beras mereka yang super lezat bisa dipasarkan di Indonesia. Harga beras ‘Adan’ Krayan yang seharusnya ekslusif di Indonesia, dimainkan harga dan ‘lisensinya’ di Malaysia. Setidaknya hal itu pernah ditelusuri oleh Camat Krayan Induk Sarfianus. Berbekal fasilitas WWF Indonesia, dia sempat mengecek alur distribusi beras Krayan di Malaysia. “Sungguh terasa sangat menyedihkan,” katanya saat bertemu BONGKAR! di Kecamatan Krayan baru-baru ini. “Bayangkan saja, beras-beras yang dipikul para petani ke Bakalalan itu ternyata dijual dengan harga belasan kali lipat di Malaysia. Malaysia juga melakukan ekspor ke negara-negara tetangga dengan menagatasnamakan beras itu sebagai produk mereka,” timpal Sarfianus agak miris. Persoalan beras Krayan dengan berbagai problematikanya, bukan tanpa perjuangan. Camat Krayan sendiri pernah membawa sample satu karung beras Krayan ke Departemen Pertanian di Jakarta guna mempromosikan produksi daerah asalnya itu. Hasilnya, menurut Sarfianus, Dirjen Pertanian sempat terkagum-kagum melihat kualitas beras itu. Buntutnya, langsung terjalin sebuah kesepakatan pemasaran dengan kapasitas ton per bulan harus didrop ke Jakarta. Sayang, karena terkendala faktor distribusi, jalinan kerja sama itu hanya sempat terlayani tiga kali. “Sampai sekarang, kami tak bisa memenuhi permintaan pasar Jakarta,” ujar Serfianus, seraya menambahkan, apa pun caranya beras Krayan itu harus mendapat pemasaran yang layak. Sarfianus pun mengaku pernah ‘bergerilya’ mencari mitra kerja ke Malaysia agar beras-beras warganya yang berlimpah ruah itu dipasarkan. Hasilnya lumayan memuaskan. Cukong-cukong Malaysia berebut membeli beras-beras petani Krayan. Tapi, persoalannya harga berasnya dimainkan. Petani Krayan hanya memperoleh keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebulan. ”Kenyataan ini memang pahit, tapi harus ditelan,” ujar Serfianus. Mengapa kondisi itu sampai tercipta? Bukankah selaku aparat pemerintah, ia dan jajarannya bisa mencari solusi lebih baik? Oo, bukan begitu. Sarfianus balik bertanya. ‘’Bagaimana dengan dinas teknis terkait? Adakah upaya yang dilakukan mereka untuk memikirkan persoalan beras Krayan agar bisa menjadi harapan penghidupan ekonomi rakyat? Kami ini unsur pemerintahan yang paling kecil. Di atas kami masih ada lintas dinas yang bisa menjawab kenyataan ini,’’ ujarnya seraya menambahkan apalah daya dan sejauhmana kemampuan seorang Camat di wilayah ini. Stefanus mungkin tidak keliru. Dia menyebut, seharusnya pemerintah daerah kabupaten ini melihat Krayan sebagai salah satu daerah yang terus harus dicarikan solusinya untuk dibina dan dikembangkan produk-produk unggulannya. Namun, kenyatannya terbalik. Justru sektor pertanian di daerah lain yang sebenarnya kurang punya prospek bagus yang malah didahulukan. “Kita lihat contoh, misalnya sawah dibuat di kawasan tertentu dengan dana miliaran rupiah tapi tidak dimanfaatkan. Sedang di Krayan, potensi kekayaan alamnya yang ibaratnya ‘tinggal disuap’ itu malah ditinggalkan. Kami ini tidak punya kewenangan untuk mengatasi perihal itu,” papar Serfianus tanpa bermaksud memojokkan dinas teknis terkait. Dia pun mengusulkan agar Pemkab Nunukan melakukan semacam seminar untuk mencari solusi persoalan produksi hasil bumi masyarakat Krayan. Seminar itu misalnya mengundang para pedagang atau pemodal, jaringan pengusaha, LSM dan pemerintah. “Dari seminar itu nanti, paling tidak kita bisa menyimpulkan ada jaringan yang bergerak untuk mencari pasar dan pebisnis yang bisa menguntungkan semua pihak,” pungkas Sarfianus. Lalu apa tanggapan pemerintah dengan wacana yang diharapkan Camat Krayan Induk itu? Sekkab Nunukan menganggap ide tersebut brilian. “Tinggal bagaiman instansi terkait mengaplikasikannya di lapangan,” ujarnya. Lantas, Kadis Pertanian mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait soal wacana dan persoalan beras Krayan itu. ‘’Harapan kita, paling tidak di Nunukan ini bisa dibuatkan lumbung cadangan untuk menampung beras Krayan. Kita berharap pemerintah tinggal mencari rekanan pasar untuk menjual produk beras Krayan itu,” usul Jabbar. *** m sakir
Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur
Kabupaten Nunukan adalah salah satu
Kabupaten di
provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Ibu kota kabupaten ini terletak di
kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (
2004). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa
suku Tidung.
Nunukan juga adalah nama sebuah
kecamatan di
Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.
Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dgn dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau.
Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan.
Nunukan terletak pada 3° 30` 00" sampai 4° 24` 55" Lintang Utara dan 115° 22` 30" sampai 118° 44` 54" Bujur Timur.
Adapun batas Kabupaten Nunukan adalah:
- Utara; dengan negara Malaysia Timur, Sabah.
- Timur; dengan Laut Sulawesi.
- Selatan; dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- Barat; dengan Negara Malaysia Timur, Serawak
Kata Mutiara Hari Ini
Hidup bukan hidup, mati bukan juga mati, hidup adalah mati, mati adalah hidup, hidup bukan sekedar kematian, hidup adalah sensasi dari kematian, mati bukan sekedar kematian, mati adalah sensasi dari kehidupan, kematian dan kehidupan hanyalah sebuah sensasi dalam suasana ketidaknyataan....
