TKI, Illegal Logging, dan Kasus Ambalat

TKI, Illegal Logging, dan Kasus Ambalat
Eggi Sudjana
Anggota Dewan Pakar PPP dan Alumnus S3 IPB

Nunukan Zoners : Hubungan dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia kini tengah mencapai titik paling kritis. Sejak Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, memberikan konsesi pengeboran minyak di lepas pantai Sulawesi yaitu di Blok Ambalat kepada Shell (perusahaan milik Inggris dan Belanda) 15 Februari lalu, hubungan kedua negara tetangga tersebut mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dalam pekan pertama Maret 2005, sudah beberapa kali kapal-kapal perang RI dan Malaysia berhadap-hadapan, nyaris baku tembak. Untung keduanya masih menahan diri. Seandainya salah satu pihak menembak, niscaya perang terbuka akan meletus. Jika sudah demikian, hubungan RI-Malaysia pun akan makin tegang dan menyeret konflik yang lebih luas.Yang menjadi pertanyaan kita: kenapa Malaysia punya sikap senekat itu tanpa mengindahkan tatakrama hubungan antarnegara ASEAN? Pertanyaan itu agaknya tak mudah dijawab. Banyak hal yang menyebabkan kenapa negeri jiran itu tiba-tiba berambisi menduduki Ambalat. Salah satunya, karena di Blok Ambalat terkandung minyak dan gas bumi yang nilainya amat besar, mencapai miliaran dolar. Tapi ada alasan lain yang tampaknya menjadi pertimbangan dalam pendudukan Ambalat: Indonesia tengah mengalami krisis kepercayaan, korupsi, dan pengikisan dari dalam sehingga posisi Indonesia jika berkonflik dengan Malaysia niscaya kalah! Malaysia secara geografis dan populasi memang kecil, bukan tandingan Indonesia. Tapi dilihat secara militer khususnya jumlah peralatan militer canggih Malaysia unggul dibanding Indonesia. Malaysia punya uang, tak punya utang, dan sewaktu-waktu bisa membeli peralatan militer secara kontan. Jadi meski secara kuantitas dia kecil, tapi secara kualitas dia besar. Dari sini tampaknya kita bisa mengerti mengapa Malaysia punya keberanian menantang Indonesia. Belum lagi posisi Malaysia sebagai anggota Negeri Persemakmuran di bawah Kerajaan Inggris. Di antara negara-negara anggota persemakmuran (Commenwealth States), termasuk di dalamnya Australia dan Kanada ada traktat kerjasama militer jika terjadi serangan kepada salah satu anggotanya.Uji coba Dari gambaran di atas, barangkali kita bisa mengerti kenapa Malaysia suka ''mempermainkan'' Indonesia untuk uji coba. Uji coba tersebut dilakukan Malaysia dengan menunggu momen yang tepat. Sebagai gambaran, kita bisa melihat uji coba Malaysia dalam penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Bung Karno masih berkuasa dan berani menggertak Malaysia, negeri itu seakan tiarap. Pada tahun 1961, Indonesia memberikan konsesi penambangan minyak kepada berbagai perusahaan, termasuk Shell. Malaysia hanya menonton, tak berani berani berbuat apa-apa. Maklumlah Bung Karno terkenal dengan keberaniannya melawan penjajah. Jangankan Malaysia, Inggris dan AS pun ditantangnya. Waktu terus bergulir. Ketika Indonesia diperintah Soeharto, Malaysia bikin uji coba lagi. Kuala Lumpur tahun 1979 membuat peta Malaysia dengan memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Tahun 1980, Indonesia protes. Protes itu diikuti Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Cina, Taiwan, dan Inggris. Malaysia tak berani berbuat lebih jauh dari sekadar membuat peta. Tapi, tiba-tiba tahun 2000, Malaysia membawa masalah dua kepulauan itu ke International Court of Justice (ICJ). Rupanya selama 'sembunyi' itu, Malaysia mempersiapkan segalanya untuk membawa kasus Sipada-Ligitan ke ICJ. Indonesia yang saat itu sedang berada di titik nadir secara ekonomi, politik, dan militer setelah tumbangnya Orde Baru, tak siap menghadapi tuntutan Malaysia. Akhirnya pada tahun 2002, ICJ memutuskan Malaysia sebagai pemilik kedua pulau tersebut. Uji coba Malaysia untuk memperdayai Indonesia berhasil. Keyakinan seperti itu pula yang tampaknya membuat Malaysia kemudian makin rajin 'mengerjai' Indonesia. Cukong-cukong kayu Malaysia membeli kayu dan membiayai pencuri kayu dari Kalimantan dan Papua. Lantas, maraklah illegal logging yang dudukung dengan dana dari para pengusaha kayu Malaysia. Pemerintah Malaysia menutup mata terhadap kasus mafia illegal logging yang merugikan Indonesia. Jangankan Kuala Lumpur menangkap penadah kayu curian asal Indonesia, yang terjadi malahan memutihkan kayu ilegal itu menjadi legal. Kayu-kayu curian asal Indonesia itu diberi label legal oleh Kuala Lumpur dan selanjutnya dijual ke Eropa dan Jepang, baik dalam bentuk log, setengah jadi, maupun produk furnitur. Di Malaysia pun tumbuh industri kayu lapis dengan cepat. Bahan-bahan dari kayu curian tadi. Pemerintah Indonesia yang korup dan lemah, lagi-lagi tak bisa berbuat apa-apa terhadap mafia illegal logging yang berada di Malaysia. Tragisnya lagi, banyak warga Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan kayu lapis dan furnitur di Malaysia. Ibaratnya sang pemilik bekerja pada pencuri! Tragis memang. Dan lebih tragis lagi, pemerintah Malaysia selalu melindungi mafia kayu curian tersebut. Pemerinah Indonesia sudah menuntut penahanan mafia kayu itu. Tapi Kuala Lumpur tak mau menghukum warganya. Walhasil, pemerintah Indonesia tak bisa berbuat apa-apa terhadap cukong-cukong kayu Malaysia itu. Indonesia terlalu lemah untuk menangkap para cukong kayu asal Malaysia tadi. Di Indonesia cukong-cukong itu bagaikan raja. Mereka mampu mengendalikan aparat keamanan, pemda, dan birokrasi terkait yang berhubungan dengan perkayuan. Di Malaysia cukong-cukong itu bak pahlawan. Uji coba berikutnya adalah masalah TKI ilegal. Betul, Malaysia menghukum semua tenaga kerja ilegal dari mana pun. Tapi siapa pun tahu, tenaga kerja pendatang paling banyak berasal dari Indonesia (TKI). Jadilah masalah pendatang haram ini adalah masalah TKI ilegal. Yang jadi persoalan, kenapa banyak TKI ilegal di Malaysia? Apakah hal itu terjadi tanpa peran majikan di Malaysia. Ternyata yang terjadi adalah, majikan di Malaysia lebih suka memakai TKI ilegal. Ini karena mereka gampang diatur, proses rekrutmennya tak berbelit, dan mudah diputus tanpa ribut-ribut. Karena majikan di Malaysia senang memakai TKI ilegal, maka banyak TKI yang semula legal menjadi ilegal. Persoalannya: kenapa pemerintah Malaysia hanya keras terhadap TKI ilegal tanpa mau bersikap keras terhadap warganya yang sengaja menjadi penadah TKI ilegal? Belum lagi masalah-masalah penganiayaan, pelecehan seksual, dan tak dibayarnya sejumlah TKI selama bekerja pada perusahaan tertentu. Lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan Jakarta untuk membela TKI ilegal tampak kurang greget. Jakarta kurang berani menggebrak untuk membela warganya. Bandingkan dengan Filipina. Jika satu orang saja tenaga kerjanya di luar negeri dirugikan, presiden dan seluruh rakyat Filipina akan marah. Ingat kasus Sarah Balabagan di Uni Emirat Arab (UEA) beberapa tahun lalu yang dituduh membunuh majikannya. Presiden Ramos langsung terbang ke Abu Dhabi melobi raja UEA. Jutaan rakyat Filipina tumpah ruah di jalan-jalan Manila untuk menuntut pembebasan Balabagan. Akhirnya, Uni Emirat Arab pun membebaskannya! Tapi Indonesia? Alih-alih membela ketidakberdayaan TKI ilegal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malah memahami hukum yang berlaku di Malaysia. Hukum apa? Hukum untuk membela kepentingannya sendiri seperti hukum illegal logging? Mengapa Kuala Lumpur tak menghukum perusahaan yang memberi tempat pada TKI ilegal dan menipu mereka? Dalam kasus TKI ilegal, lagi-lagi pemerintah Indonesia menunjukan kelemahannya di mata Kuala Lumpur. Malaysia pun makin di atas angin bila berurusan dengan Indonesia. Bukankah Jakarta hanya macan ompong? Dalam kondisi yang lebih percaya diri itulah, kemudian Kuala Lumpur mencaplok Ambalat. Alasannya, berdasarkan peta tahun 1979, wilayah laut Ambalat masuk dalam teritori Malaysia. Masuknya Sipadan dan Ligitan dalam wilayah Malaysia yang dikukuhkan ICJ, makin menambah keyakinan Malaysia atas kebenaran klaimnya. Padahal, peta tersebut telah diprotes dunia internasional. Sekarang persoalannya kembali ke Indonesia! Apakah Jakarta akan terus mengalah dan memahami hukum Kuala Lumpur? Jika dulu Bung Karno berani menggertak Malaysia. Jangan tunjukkan kelemahan dengan kata-kata diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan kasus Ambalat. Tapi berbuatlah sesuatu untuk menekan Malaysia. (icmi)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Indonesia Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat

Indonesia Peringatkan
Malaysia Soal Blok Ambalat

Nunukan Zoners Jakarta / ANTARA News - Pemerintah Indonesia memperingatkan Malaysia untuk tidak melakukan tindakan atau aksi yang memprovokasi di Blok Ambalat, yang hingga kini masih dalam proses perundingan kedua pihak. Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, jika Malaysia tetap melecehkan Indonesia secara politik dan militer, maka Indonesia bisa melakukan tindakan tegas. "Bagaimana pun, kami tidak mau insiden Ambalat pada 2006 terulang lagi. Jadi, kalau mereka masih melecehkan kita secara politik dan militer, kita bisa melakukan pembatasan keberadaan mereka di Indonesia, secara ekonomi," katanya. Blok Ambalat terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan. Juwono menegaskan, diplomasi melalui perundingan tetap akan berjalan tetapi harus tetap didukung kehadiran militer di kawasan tersebut. Dan kedua pihak harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan, unsur kekuatan bersenjata Malaysia, masih kerap melakukan pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, terutama di Blok Ambalat."Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat," ujarnya. Terkait itu, lanjut Pangalima TNI, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi dengan mengintensifkan gelar kekuatan baik berupa patroli laut maupun udara di blok Ambalat dan sekitarnya di Sulawesi Utara. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Terkait itu, dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR merekomendasikan agar pemerintah benar-benar dapat mengamankan Blok Ambalat, termasuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh para investor. "Selain itu, TNI juga harus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai manuver dan provokasi yang potensial dilakukan pihak Malaysia dalam mewujudkan klaimnya terhadap blok Ambalat," kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga.(*)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Ambalat Bakal Dijaga Pesawat Tempur

Ambalat Bakal Dijaga Pesawat Tempur
Oleh Rolex Malaha

Perang dingin di antara Indonesia dengan Malaysia pasca "senggolan" antara kapal perang RI Tedung Naga dan kapal perang Diraja Malaysia, Renchong di perairan Ambalat, Kalimantan Timur, Indonesia pada 8 April 2005 terkait sengketa blok Ambalat tampaknya masih berlanjut. Setelah Malaysia menempatkan pesawat tempurnya di Tawao, dekat perairan Indonesia yang kaya minyak itu, TNI Angkatan Udara (AU) kini siap-siap menggelar armada tempurnya di Tarakan, Kalimantan Timur. "Ambalat adalah milik Indonesia dan kita tidak mau Ambalat ini menjadi seperti pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil Malaysia," kata Panglima Komando Operasi TNI AU (Koopsau) II, Marsda Yushan Sayuti saat kepada pers yang mengikuti pengintaian udara perairan Ambalat, Rabu (27/2). Penggelaran kekuatan militer dari TNI AU di sekitar perairan Blok Ambalat itu memang bukan yang pertama kalinya karena pesawat-pesawat tempur dan intai TNI AU secara rutin memantau kawasan itu dan selalu siaga di Pangkalan Udara (Lanud) Balikpapan, Kalimantan Timur dan Lanud Hasanuddin, Makassar. Hanya saja, pesawat-pesawat tempur itu masih butuh waktu tempuh antara 15 sampai 30 menit dari Balikpapan atau Makassar baru bisa menjangkau Ambalat, sementara pesawat tempur dari Tawao bisa menjangkau daerah yang masih dipersengketakan itu dalam hitungan detik."Kita ingin agar pesawat-pesawat tempur kita lebih dekat ke Ambalat karena konon, pihak Malaysia telah menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di Tawao," kata Kepala Staf Koopsau II, Marsda TNI Benyamin Dandel usai menemui Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD. Kedua pejabat yang didampingi sejumlah stafnya masing-masing itu menggelar rapat untuk memantapkan koordinasi kedua belah pihak dalam upaya mempercepat terealisasinya pembangunan Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan yang telah dirintis sejak Desember 2005. Lanud Tarakan akan berdiri di atas lahan seluas 168 hektare di ujung landas pacu Bandar Udara Juata Tarakan dan diharapkan sudah beroperasi akhir 2009. Pekerjaan fisik pembangunan kantor telah dimulai meski pembebasan lahan belum tuntas. Dari 168 hektare lahan yang dibutuhkan, Pemkot Tarakan harus membebaskan 108 hektare untuk perkantoran dan fasilitas penerbangan tempur lainnya. Namun dari jumlah itu, baru 38 ha yang selesai dibebaskan. Pembebasan lahan yang mulai dianggarkan tahun 2007 berjalan agak lambat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (APBD Pemprov Kaltim) tahun 2007 yang mengalokasikan dana Rp10 miliar terlambat dicairkan dan tahun 2008 ini akan dikucurkan lagi Rp10 miliar. "Negosiasinya agak rumit pak karena banyak lahan yang akan dibebaskan merupakan areal pertambakan rakyat yang cukup produktif," ujar Asisten I Pemkot Tarakan. "Lanud ini akan beroperasi tahun 2009 untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI di perbatasan dengan-Malaysia, terutama blok Ambalat dan sekitarnya," kata Benyamin. Setelah Lanud type C di Tarakan beroperasi, TNI AU akan menempatkan pesawat-pesawat tempur di kota ini sehingga lebih cepat, efektif dan efisien dalam pengerahan kekuatan udara bila eskalasi gangguan keamanan di perbatasan meningkat. Koopsau II memiliki beberapa jenis pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, F-5 dan Hawk. "Pesawat-pesawat itulah yang nantinya akan kita gilir untuk bersiaga di Tarakan," ujarnya. Pihak Malaysia, kata Benyamin, sudah memiliki pangkalan udara di Tawao dan menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di sana, sementara TNI AU selama ini menyiagakan pesawat tempurnya di Balikpapan yang jaraknya cukup jauh dengan perbatasan kedua negara dibanding Tawao. Satuan TNI AU yang ada di Tarakan saat ini adalah Satuan Radar yang berada di bawah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) II Makassar. Sementara itu, Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan Lanud Tarakan karena hal itu terkait dengan upaya menegakkan integritas NKRI. "Bagi kami, keutuhan NKRI adalah harga mati, apalagi daerah kami ada di wilayah perbatasan. Karena itu kami akan mendukung penuh pembangunan Lanud ini dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan TNI AU," ujarnya. Perairan Ambalat sampai saat ini dapat dikatakan aman dari gangguan kapal-kapal asing, khususnya dari negara serumpun, Malaysia. Wartawan ANTARA News yang mengikuti operasi pengintaian udara menggunakan pesawat intai B-737-200 dari Skadron Udara 5 Lanud Hasanuddin menyaksikan bahwa bendera merah putih di puncak mercusuar Karang Unarang tetap berkibar. Dengan kamera wescam canggih di dalam kabin pesawat intai tersebut terlihat jelas KRI Hiu bernomor lambung 804 sedang berada beberapa ratus meter dari sekitar mercusuar Karang Ungaran. Di sekitar mercusuar itu yang tetap kokoh itu, tampak sejumlah perahu nelayan sedang menangkap ikan dan beberapa kapal lainnya, termasuk sebuah tongkang yang ditarik kapal tunda sedang melintas. "Kapal-kapal itu milik orang Indonesia, tak ada kapal asing," kata Lettu Pnb T. Sani selaku pemimpin misi (mission commander) kepada wartawan di dalam pesawat pada posisi 2500 meter di atas permukaan laut tepat di atas mercusuar itu. Benyamin Dandel mengatakan, perairan Ambalat kini aman dari gangguan kapal asing setelah TNI memperkuat pengamanan di kawasan itu. "TNI AU sendiri secara rutin melakukan pengamanan melalui pengintaian udara dan selalu siap mengerahkan kekuatan tempur dari Balikapapan dan Makassar kalau eskalasi keamanan meningkat," kata Benyamin. TNI AU sendiri saat ini menyiagakan lima KRI yang secara bergilir ditugaskan untuk berlayar di sekitar mercusuar Karang Unarang. Kapal-kapal itu berpangkalan di Tarakan dan Nunukan (Kaltim) dan Tolitoli (Sulawesi Tengah). Disamping kapal perang, satu kompi personil Marinir dari Pasmar I Surabaya juga terus siaga di sekitar Ambalat. Langkah preventif TNI mengamankan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia sebagai miliknya itu merupakan implementasi dari tanggung jawab TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sebagaimana yang diatur juga dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 Tentang TNI. Upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI merupakan pendorong utama sehingga TNI mengerahkan kekuatan baik laut maupun udara ke wilayah itu, kata Marsda Yushan Sayuti, Pangkoopsau II. (*) Makassar (ANTARA News)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Masalah Ambalat: Pembentukan Provinsi Kaltara Sangat Mendesak

Masalah Ambalat:
Pembentukan Provinsi Kaltara Sangat Mendesak

Nunukan Zoners Ambalat : Ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia soal batas wilayah negara terkait dengan klaim Malaysia bahwa kawasan Ambalat di Kabupaten Nunukan, membuka mata bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sangat mendesak. "Jadi desakan untuk membentuk Kaltara itu bukan hanya sekedar keinginan warga di Utara Kaltim untuk bisa menikmati pembangunan lebih baik, namun secara kenegaraan juga sangat strategis dalam mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luas," kata warga utara Kaltim, Datoe Muluk, di Tanjung Selor, Senin (7/3). Ia mengatakan, dengan wilayah begitu luas sehingga kini menjadi provinsi terluas nasional --luas Kaltim 220.440 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa plus Madura-- maka sangat sulit untuk memantau dan membangun seluruh kawasannya. Datoe Muluk yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor di Bulungan itu menilai bahwa selama ini pembangunan kawasan utara Kaltim sangat tertinggal ketimbang wilayah lain di Kaltim. "Misalnya pembangunan di kawasan perbatasan, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang relatif tidak mengalami kemajuan berarti," katanya. Sampai kini kondisi infrastruktur daerah di kawasan perbatasan baik di Kabupaten Nunukan dan Malinau masih sangat lemah. "Hal ini sebenarnya cukup memalukan karena berbatasan dengan langsung Malaysia. Selain itu akibat lemahnya infrastruktur sehingga kawasan itu seperti tidak bertuan sehingga dengan gampang Malaysia mencuri kayu dari kawasan itu," katanya. "Apabila Kaltara terbentuk, maka otomatis semuan lembaga setingkat provinsi akan terbentuk, misalnya Korem, Polda, Kajati, Kantor Bea dan Cukai serta lembaga pengawas lain, sehingga bisa lebih efektif mengamankan wilayah teritorial kita," katanya. Selama ini, katanya, pihak Pemprov Kaltim serta unsur pengawasan seperti Korem dan Polda selalu menggunakan "alasan klasik" dalam mengamankan kawasan itu dengan alasan kekurangan personil, dana dan peralatan transportasi. "Sehingga pembabatan hutan di kawasan utara, khususnya berbatasan, bisa dikatakan bukan pencurian lagi namun perampokan karena menggunakan alat berat milik warga Malaysia," katanya. Sebelumnya, lima daerah di utara Kaltim, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan mendesak segera dibentuknya Provinsi Kaltara.Terkait dengan tekad tersebut, kini telah dibentuk Tim Pembentukan Kaltara yang anggotanya terdiri dari para bupati/walikota, anggota dewan dan berbagai unsur dari lima kabupaten/kota itu. DPRD Kaltim telah mengeluarkan sikap melalui sidang paripurna yang mendukung terbentuknya Kaltara, sementara Gubernur Kaltim, H Suwarna, AF meskipun secara lisan dalam beberapa kesempatan mendukung Kaltara namun secara politis belum mengeluarkan "political will" (kemauan politik) dalam pembentukan Kaltara itu.

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Batas Negara di Wilayah Ambalat dipertegas, Pasang Rumpon Merah Putih

Batas Negara di Wilayah Ambalat dipertegas, Pasang Rumpon Merah Putih
Nunukan Zoners Ambalat - Belajar dari kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah Indonesia tidak ingin wilayahnya kembali dicaplok Malaysia. Apalagi, negeri jiran itu mulai mengincar blok Ambalat yang ditengarai mengandung potensi minyak bumi tersebut. Untuk itu, batas negara di wilayah tersebut dipertegas. Sabtu (21/2) Departemen Kelautan dan Perikanan memasang rumpon dan joy sailing dengan dukungan TNI-AL. Rombongan yang berangkat dengan kapal perang KRI Hasan Basri itu terdiri atas pejabat Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir Supriyanto, Kadis Pertanian Ir Jabbar MSi, Kabag Umum Sudi Hermanto, Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Rahmat Eko Raharjo, Ketua PN Jhon Halasan Butar Butar SH, Kasi Intel Kejaksaan Kurnia SH, dan Ketua HNSI Nunukan H Muhammad Yusuf. Pemasangan rumpon berbendera Merah Putih itu dilakukan pukul 11.30 Wita. Rumpon tersebut dipasang tepat pada garis batas Indonesia-Malaysia di perairan dengan kedalaman sekitar 250 meter. Rumpon itu terbuat rakit bambu dengan lebar 1,5 meter dan panjang 8 meterPada bagian bawah rakit dipasang beberapa ikat daun kelapa. Hal itu dimaksudkan agar ikan-ikan yang berada di daerah tersebut bisa berkumpul. Selain itu, dipasang pemberat yang terbuat dari semen dipadatkan dalam dua buah drum dan satu jangkar. Fungsinya, rakit tidak bergeser ke mana-mana. Satu alat lagi yang juga turut dipasang dan dirangkaikan dengan rumpon adalah joy sailing. Alat yang terbuat dari tabung berongga tersebut dicat merah dan putih. Tertulis pada tabung tadi Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-AL RI, dan HNSI Nunukan. Bagian terpenting adalah bendera Merah Putih. Selama pemasangan rumpon berlangsung, tampak KRI Patola yang memantau wilayah sekitar lokasi. (ogy/jpnn/ruk)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....