Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik

Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik

Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad meminta kepada simpatisan partai politik maupun masyarakat Nunukan, untuk menjadikan kampanye terbuka ini sebagai pembelajaran politik dan diharapkan tidak terjadi gesekan politik. “Konflik atau gesekan politik ini, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam kondisi stabilitas keamanan yang telah terbangun dengan kondusif,” terangnya. Kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, desk pemilu atau KPU saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Nunukan. Sebab, pemilihan anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota dan DPD yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden sebagai puncak pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah diakui bangsa lain dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sekaligus melaksanakan pesta demokrasi dengan baik,” jelasnya. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilu, seperti yang diatur dalam UU 10/2008, masa kampanye parpol dan para caleg sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.“Bisa kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho, poster, spanduk maupun bendera parpol dimana-mana. Berbagai aktivitas pun dilakukan peserta pemilu dan masyarakat,” tambahnya. Semuanya ini, dilakukan untuk merebut hati para pemilih. Bahkan sosialisasi tentang visi misi juga dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah, guna meraih simpati publik. Meskipun berada di wilayah perbatasan, dengan segala keterbatasan yang ada, harus mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Ia menambahkan, harus disadari walaupun berbeda pandangan dan haluan politik, tapi sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan sama. “Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.(dew)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab

Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab
Polres dan Kejari Tak Pernah Minta Dana Penyidikan

Nunukan Zoners - Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko dan Kajari Nunukan H Suleman Hadjarati SH mengaku tak pernah meminta dana penyidikan kepada Pemkab dalam menangani kasus-kasus kriminal. Ditemui kemarin, Kajari mengatakan, secara yuridis dan hukum, tidak ada disebutkan kejaksaan boleh meminta atau menggunakan dana diluar dari yang telah ditentukan. ”Kami di sini menggunakan anggaran sesuai DIPA dan peruntukkannya, serta penanganan perkara,” jelasnya. Selama Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan tugas, baik secara resmi maupun tidak resmi, pihaknya mengaku tidak pernah membebankan anggaran atau minta bantuan dana dari instansi manapun. ”Silakan kroscek di Pemkab, apakah pernah kejaksaan minta bantuan dana ke Pemkab, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya. Diakui, Kejari melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pemusnahan barang bukti, juga sudah ada protapnya. ”Anggaran kita memang sangat terbatas sekali, terlebih jika ada penyelidikan dan penyidikan kejaksaan di luar kota. Tapi inilah tugas yang harus kami laksanakan,” tandasnya. Hal serupa juga diungkapkan Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko. Ia mengaku tak pernah meminta bantuan ke Pemkab Nunukan. ”Misalkan kita mau berangkat ke luar kota, mau menginap di hotel atau ada anggota dari Polda datang untuk melakukan penyidikan, nggak bisa kita minta bantuan Pemkab,” jelas Kapolres.Yang selama ini dibantu oleh Pemkab yakni bantuan dana untuk operasional kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. ”Itu pun hibah. Misalnya ada kerja sama dengan Linmas atau instansi lain untuk penguatan masyarakat, itu kita terima,” katanya. Selain itu, ada juga dana bantuan patroli seperti saat-saat kampanye sekarang ini. Pihaknya akan libatkan TNI, Satpol PP, Kesbang dan Linmas, organisasi masyarakat untuk pengamanan. ”Dana itu untuk penjagaan polisi saat kampanye saja. Sedangkan untuk pengamanan TPS dan sebagainya, kita (Polri) sudah ada anggarannya. Begitu pula dalam penyidikan terhadap pejabat,” terangnya. Sampai saat ini, untuk masalah kasus dan penyidikan, polres memang dari dana penyidikan sendiri. Ia menegaskan, salah kalau ada anggota polri yang meminta bantuan dana penyidikan kepada pemkab dan itu harus ditindak. Ia menambahkan, permintaan bantuan dana bisa saja dilakukan, selain untuk kegiatan masyarakat, juga terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan di bidang Perda dan itupun ada kewenangan dari Satpol PP. ”Kita bergabung dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau penindakan. Jadi, dananya dibantu Satpol PP dalam rangka penegakan perda,” katanya.(dew)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....