Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok.
Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah masuk akal.
Menuliskan tujuan akan sangat membantu dalam menjaga alasan melakukan sesuatu.
TKI Di Nunukan
Seorang TKI yang kembali dari Tawao Malaysia memandang KRI Tanjung Kambani 971 yang akan difungsikan sebagai Rumah Sakit terapung saat tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Timur, Minggu, 8 September 2002. Kapal ini tidak dapat merapat di dermaga dikarenakan dangkalnya air di pelabuhan tersebut. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20021218].
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Pembalakan Liar Masih Marak di NunukanNunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan: Pembalakan liar masih marak terjadi di perairan Nunukan, Kalimantan Timur. "Hampir setiap hari terjadi," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Abdul Wahab kepada Tempo,
Rabu (21/9). Menurut
Wahab, kayu-kayu dari hutan di Kabupaten Nunukan diselundupkan ke Pulau Tawau di Malaysia melalui perairan Nunukan. "Kayu dibawa sekitar pukul 20.00 WITA dan biasanya sampai sekitar pukul 6 pagi di Pulau Tawau," ujar
Wahab. Kayu diambil di antaranya dari hutan-hutan di Semanggaris, Sebakis, juga di Hutan Lindung Pulau Nunukan. Menurut Wahab, dengan kapasitas 50-200 meter kubik, kapal yang membawa kayu selundupan membutuhkan 5-7 drum bensin, berkapasitas masing-masing 200 liter.
Komandan Distrik Militer Kodim 0911 Letnan Kolonel Infanteri Taufik Budilukito secara terpisah tidak dapat memastikan intensitas terjadinya pembalakan liar di perairan Nunukan. "Bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali," ujar Taufik. Berdasarkan pantauannya, penyelundup mulai bergerak sejak pukul 18.00 WITA dan sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia sekitar pukul 24.00 atau pukul 01.00 WITA. "Rata-rata dari mereka bergerak malam di perairan seputar blok Ambalat," ujar Taufik. Kayu dibawa keluar dari Pulau Sebatik ke Tawau. Menurut Taufik, ada dua kendala karena wilayahnya yang sangat luas dan terbatasnya personel. Untuk mengamankan wilayah Kabupaten Nunukan, Kodim 0911 yang beranggotakan 70 personel juga dibantu oleh 409 personel di bawah komando operasi (BKO) yang tergabung dalam Batalion 613. Fanny Febiana
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Nunukan Zoners - Persis di bawah Pulau Sipadan dan Ligitan yang dipersengketakan Indonesia dan Malaysia, terdapat dua pulau agak besar berdempetan, yaitu Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pulau Nunukan bentuknya agak bulat seperti Pulau Bali, sedangkan Pulau Sebatik memanjang seperti Pulau Madura. Pulau Sebatik hingga saat ini terbelah dua, satu masuk Malaysia, sebelah lagi masuk Indonesia. Sebelum tahun 1999, wilayah utara Kaltim yang berbatasan dengan Sabah masuk Kabupaten Bulungan, namun sejak Oktober 1999, daerah itu dimekarkan dan menjadi Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan terdiri atas daratan di wilayah utara Kaltim yang berbatasan dengan Sabah, sedangkan ibukotanya berada di Pulau Nunukan dan kini jadi pembicaraan hangat karena didatangi puluhan ribu TKI. Konon, secara diam-diam mantan Menhankam Jenderal (Purn) Edy Sudrajat sempat meninjau dua pulau sengketa itu. Dalam peninjauan itu diketahui, Malaysia telah membangun kedua pulau itu menjadi pulau wisata meski masih dalam statusquo. Kabupaten Nunukan juga sering kali terdengar dibicarakan berkaitan maraknya penyelundupan berbagai barang, dan terutama kayu ke Malaysia. Pada masa Orde Baru, Nunukan sempat populer ketika Menhut Muslimin Nasution dengan berani melakukan reformasi pengelolaan hutan di kawasan perbatasan (Kaltim-Sabah) dan tidak memperpanjang izin usaha Yayasan TNI AD, Yamaker di wilayah tersebut. Yayasan Yamaker diduga menjual kayu dalam jumlah sangat besar dan melakukan kerjasama berbau kolusi dengan pihak pengusaha Malaysia. Namun sayangnya, meski menjadi tempat yang sangat strategis, kota di Pulau Nunukan yang berbatasan dengan Sabah itu nasibnya tidak pernah berubah, tetap kumuh dan seperti tidak tersentuh pembangunan sejak Kemerdekaan RI diproklamirkan 57 tahun silam. Sebenarnya pada zaman Orba, sudah ada langkah untuk memanjukkan kawasan perbatasan tersebut dengan terbentuknya ide konsep "Kawasan Berikat" Nunukan- Sebatik-Tawau.
Prospeknya kawasan itu dari segi ekonomi dipandang sangat luar biasa, tetapi konsep pembangunan kawasan itu kemudian hilang.
Pemekaran wilayah
Barangkali warga Kabupaten Nunukan, khususnya pualu kecil yang menjadi ibukota kabupaten itu harus berterima kasih kepada Bupati Bulungan (1995-1998) RA Besing, yang atas usulannya memekarkan Bulungan, sebelumnya 15 kecamatan, menjadi empat daerah tingkat dua, aitu Bulungan, Tarakan, Malinau dan Nunukan. Maka pada tahun 1999, lahirlah UU No.47/1999 tentang pemekaran ilayah di Indonesia. Salah satunya, Nunukan menjadi kabupaten endiri yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebuku, embakung, Nunukan, Krayan dan Lumbis. Sejak saat itu, terutama sejak bergulirnya Otonomi Daerah, ana-dana pembangunan dari Pusat dan provinsi mulai banyak mengalir e Nunukan, dan secara perlahan denyut pembangunan di daerah itu ulai hidup. Kini Kabupaten Nunukan, dengan penduduk sekitar 76.000 jiwa, emiliki dana cukup besar untuk melaksanakan pembangunan karena PBD-nya sekitar Rp300 miliar, padahal sebelumnya rata-rata kurang ari Rp1 miliar/tahun. Dana besar itu dijadikan modal untuk membenahi Nunukan, namun embangunan fisik saja ternyata tidak cukup, karena diperlukan anyak dana untuk mengembangkan daerah, apalagi daerah itu memiliki otensi besar di bidang perkebunan, kelautan dan pertanian.
Transit TKI
Mata dunia kini kembali tertuju ke Nunukan, berkaitan dengan bencana nasional kemanusiaan akibat terjadinya penumpukan manusia yang dideportasi dari Malysia serta yang pulang dengan sendirinya menyusul diberlakukannya UU Keimigrasian yang baru Malaysia dan berlaku efektif 1 Agustus 2002. Pemberitaan yang begitu gencar dari media massa nasional dan asing, serta kantor berita transnasional, menyebabkan mata dunia tertuju ke daerah kecil di ujung Kalimantan itu. Pulau Nunukan yang menjadi pembicaraan kini dan menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan, penduduknya tidak sampai 22 ribu jiwa, karena itu sangat luar biasa ketika para TKI memenuhi pulau itu yang jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah penduduknya. Pulau Nunukan yang sebelumnya adalah sebuah kecamatan dari Kabupaten Bulungan, kini menjadi Ibukota Nunukan, dan harus 'menanggung derita' dipadati puluhan ribu TKI yang juga menderita. Awal Agustus 2002, ketika UU Keimigrasian Malaysia diberlakukan, yaitu tenaga kerja asing harus memiliki dokumen resmi, Pulau Nunukan itu dimasuki sekitar 70.000 TKI. Wajah kota Nunukan yang sebenarnya semrawut, tampak tambah kusut dengan kehadiran puluhan ribu TKI. Kini, masa transisi tampaknya telah lewat, dan awal September 2002 Nunukan masih dipadati oleh sekitar 17.600 TKI. Kota Nunukan kini sangat ramai, di mana-mana tampak kerumunan orang-orang, sebagian besar adalah TKI dan keluarganya dari berbagai tingkatan usia, pria, wanita, tua, muda dan abak-anak hingga bayi. Suasana kota di bibir laut yang udaranya cukup panas itu kian terasa panas akibat kerumunan TKI yang memadati rumah-rumah penduduk, gedung-gedung kosong, tenda-tenda penampungan darurat di lapangan dan pasar-pasar. Pemandangan yang mengenaskan tampak pada lokasi penampungan TKI, sebagian di antaranya ada yang tidur di atas tempat penjualan ikan.
Lintasan sejarah
Sebenarnya Nunukan memiliki lintasan sejarah cukup panjang, karena merupakan basis pertama pertahanan TNI AL (dulu KKO, Korps Komando AL) pada masa konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1960-an. H. Mansyur, salah seorang tokoh Nunukan menuturkan bahwa sebenarnya daerah itu menyimpan sejarah perjuangan, namun selama ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengenai munculnya masalah TKI, katanya, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Orba yang sentralistik dan mengabaikan pembangunan di daerah luar Pulau Jawa. Hal itu tampak dari wajah kota yang berkembang tanpa perencanaan, lokasi permukiman tidak teratur dan jalan- jalan sempit membuat kota sangat sumpek. Dia mengatakan, selama masa Orba potensi daerah sebagai kawasan yang berbatasan dengan Negeri Jiran diabaikan. Kesenjangan pembangunan sangat terasa antara Tawau (Sabah) dan Nunukan sehingga tidak heran kota di Malaysia menjadi daya tarik bagi warga Indonesia. Jarak yang begitu dekat dari Nunukan dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi daya tarik besar bagi para TKI yang kebanyakan dari Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan. "Kalau memang niat TKI ingin bekerja di perkebunan sawit, mengapa kawasan Nunukan tidak kita ubah saja menjadi daerah perkebunan sawit. Ketimbang kayunya dicari terus, lahan potensial untuk perkebunan sawit tersedia ratusan hektar," kata H. Mansyur yang juga Ketua DPRD Nunukan. Wapres Hamzah Haz saat mengunjungi Nunukan, 4 September 2002 lalu berjanji akan mendukung pembangunan kawasan perbatasan, kini ditunggu rakyat. Rakyat Nunukan berharap agar ucapan Hamzah Haz bukan retorika politik untuk menenangkan suasana keruh akibat membanjirnya TKI di Nunukan, karena selama ini daerah itu memang telah menjadi "pintu" utara Kalimantan yang terabaikan. (ant/iskandar zulkarnaen)
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Sebatik,
Setelah Setahun Krisis AmbalatNunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Jakarta :Sambil mengepulkan asap kreteknya, Marzuki mengamati bagan-bagan yang ada di tengah laut Sulawesi, perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia. Di samudera itu, hidupnya bergantung. “Cuma ini keahlian kami,” kata kakek enam cucu itu,
Rabu (29/11) lalu di pelabuhan desa Tanjungkarang, Sebatik, Nunukan. Bagi dia dan Anier, kawan seperantauan dari Bone, Sulawesi Selatan, keberuntungan besar bila mendapat 20 kilogram ikan sekali melaut. Sebab, sejak 2000, saat Malaysia mengizinkan nelayannya menggunakan troll, penghasilan sekitar 300 nelayan di Sebatik langsung anjlok. “Dulu bisa 60 kilo sekali melaut,” kata Anier. Troll mampu meraup banyak sekali hasil, lantaran bisa menembus kedalaman laut hingga 20 meter. Sementara, pukat yang biasa dipakai nelayan Sebatik, cuma 10 meter. Di bawah kedalaman itulah, ikan teri, makanan favorit warga Malaysia biasa hidup. “Harga teri paling mahal, bisa 7-8 ringgit Malaysia per kilo,” kata Marzuki. Ringgit, adalah alat tukar yang biasa dipakai penduduk Sebatik dalam bertransaksi bisnis. Di Tawau, Sabah, “pedagang grosir” ikan menunggu nelayan Sebatik menjual dagangannya.
Di Tawau juga semua kebutuhan penduduk Sebatik dipenuhi. Mulai dari popok bayi sampai minuman ringan. Penduduk Sebatik pun bisa kapan saja ke Tawau. “Tinggal minta cap camat Sebatik Barat atau bupati (Nunukan) beres,” kata Kaharuddin, staf humas Kabupaten Nunukan. Tapi, kehidupan nelayan Sebatik dan Tawau berbeda jauh. Kalau di perbatasan Malaysia itu, para nelayan diperhatikan ketersediaan alat produksinya, seperti bensin dan oli serta alat tangkapnya. Nelayan Indonesia harus membeli oli produksi Petronas seharga 27 ringgit per empat kilo. Bensinnya memang masih Pertamina, tapi harga seliter Premium hampir Rp 7000. Tingginya harga itu lantaran pasokan masih berasal dari Nunukan dan Balikpapan, dua kota terdekat dari Sebatik. Sebab, Depo Pertamina yang dibangun di Sungai Nyamuk sejak dua tahun lalu tak kunjung rampung. Pertamina sendiri bukan tak ingin memasok langsung agar nelayan bisa menghemat Rp 2.000 – 3.000 ribu untuk membeli bensin. Namun jika itu dilakukan, menurut seorang pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), “Potensi untuk diselundupkan ke Malaysia amat besar.” Sebatik merupakan satu pulau di utara Nunukan Timur yang terbagi dua. Separuh pulau di sebelah utara merupakan bagian Sabah Malaysia, dan di selatan masuk wilayah Indonesia. Pemerintah melalui DKP telah membentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terpadu Lintas Sektor untuk Membangun Pulau Sebatik. Tim ini melibatkan 18 departemen, antara lain Departemen Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan, Pertahanan, Perhubungan, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Niat membangun Sebatik tak lepas dari keputusan Mahkamah Internasional pada 2002 yang memberikan dua pulau di Laut Sulawesi, Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Belakangan, negeri jiran itu kembali mengklaim blok Ambalat yang hanya sejarak sekitar 5 mil laut dari Pulau Sebatik, berdasarkan peta laut buatan mereka pada tahun 1979. Untuk menunjukkan dukungan politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah mengunjungi Sebatik dan Nunukan, serta Blok Ambalat yang sedang dipersengketakan pada 7 Maret 2005. Namun, pasca kunjungan itu belum ada perubahan signifikan di Sebatik. "Masih sama," kata Marzuki. Dua pekan lalu, 27 pejabat dari 11 departemen terkait mengunjungi Sebatik. Kunjungan tersebut, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Ali Supardan, agar masing - masing sektor sinergis membangun Sebatik, sebagai pintu gerbang Indonesia dari Malaysia. Bila dibandingkan dengan Tawau yang hanya berjarak lima mil laut, kondisi Sebatik amat kontras. Melalui teropong, terlihat aktivitas pesisir pantai Malaysia itu layaknya kota metropolitan. Crobong asap pabrik makanan ringan dari cokelat tampak mengepul. Juga berderet kompleks perumahan dan rumah susun, serta mall. Sebaliknya untuk Sebatik, lima departemen telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 52 miliar pada 2007. Sedangkan 13 departemen lainnya belum selesai menghitung anggaran yang akan dikucurkan untuk membangun masa depan di Pulau Sebatik hingga 2009. Yophiandi
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Dana Bantuan TKI Nunukan Diduga DikorupNunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan :Kalangan lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka juga menemukan ketidakjelasan dalam penyaluran bantuan. Suryosumpeno, staf jaringan relawan kemanusiaan untuk Nunukan, mengatakan ada penggelembungan dana pembangunan barak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan biaya sebesar Rp 21 juta per barak, kata dia. Namun, saat jaringan relawan mengecek kepada dua pemborong, ternyata biayanya hanya Rp 8-10 juta per barak dengan ukuran 15 meter x 4 meter . “Jadi, anggaran itu dua kali lipat dari harga riilnya,” kata dia malam ini. Harga Rp 8-10 juta itu dihitung berdasar harga masing-masing material yang digunakan. Perinciannya, ongkos kerja Rp 1,5 juta, kayu (5 m3) senilai Rp 4 juta, seng gelombang sebanyak 90 lembar senilai Rp 2,7 juta, 20 triplek senilai Rp 600 ribu, dan paku seharga Rp 200 ribu. Dari pantauan di lapangan, menurut Suryosumpeno, ada 82 barak yang sudah dan sedang dibangun, kemungkinan akan bertambah. Dari 82 barak itu, 25 dibangun di Sedadap dan 57 di Mambunut. Setiap barak berkapasitas 60-80 jiwa, kata dia, namun dihuni sekitar 100 jiwa sehingga berdesakan.
Koordinator Government Watch Farid R. Faqih mengatakan terdapat kesimpangsiuran pembangunan barak, baik jumlah, biaya, maupun bantuan lainnya. Bahkan, kata dia, para kontraktor belum tahu siapa yang akan membiayai barak. “Saya menilai ada masalah ketidakjelasan kordinasi di sini,” ujarnya dalam siaran pers hari ini. Government Watch juga tidak menemukan adanya bantuan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa 1.000 m3 kayu dan 4.000 meter pipa pralon. “Satgas TKI Pemkab Nunukan, bupati, maupun kontraktor Gapensi mengatakan tidak pernah menerima bantuan itu,” kata Farid. Ketua Tim Penanggulangan TKI di Nunukan Kasmir Foret mengaku tidak tahu dugaan penggelembungan dana pembangunan barak. "Masalah barak itu sudah menjadi program Kimpraswil. Yang kami ketahui hanya bangun saja dan Pemerintah Nunukan tidak menangani persoalan pembuatan barak-barak itu," ujar Kasmir. Kondisi penampungan TKI di Nunukan hingga kemarin belum ada perbaikan berarti. Bahkan, dua orang lagi meninggal, seorang di antaranya bayi yang lahir prematur. “Mungkin orang tuanya kelelahan karena habis melakukan perjalanan jauh," ujar Trisno Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, kepada Tempo News Room. (Maria Hasugian/Rusman)
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Kasus Penyelundupan
di Perbatasan Masih TinggiNunukan Zoners TEMPO Interaktif, Jakarta :Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Suprapto mengatakan penyelundupan di perbatasan Malaysia-Indonesia masih tinggi. Dari segi ekonomi kondisi ini merugikan kedua negara. "Pemerintah harus memperhatikan masalah ini," katanya dalam acara serah terima jabatan Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Sudjuangon Situmorang di Departemen Dalam Negeri kemarin. Menurutnya, penanggulangan masalah penyelundupan harus dilakukan dengan peningktan sarana dan prasarana pos pemeriksaan lintas batas baik darat dan laut. Pemerintah telah menyepakati pembangunan pos lintas batas antara lain di Nanga Badau, Kalimantan Barat-Lubuk Antu, Sarawak, dan Aruk, Kalimantan Barat-Biawak, Sarawak.
Berikutnya Nunukan dan Sungai Nyamuk diKalimantan Timur dan Walace Bay, Sabah. Juga di Simenggaris, Kalimantan Timur- Serudong, Sabah. "Namun hingga saat ini baru sebagian yang dilaksanakan," katanya. Dia mencontohkan Lubuk Antu dan Aruk belum dilaksanakan. "Padahal dua pos itu telah lebih dulu disepakati," tambah dia. Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi MAlaysia Indonesia Sodjuangon Situmorang mengatakan, kondisi pos pemeriksaan lintas batas masih sangat kurang. Eko Ari Wibowo
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Terlibat Pembalakan,
Tentara Perbatasan Ditarik
Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Balikpapan : Panglima Kodam VI Tanjungpura, Kalimantan, Mayor Jenderal GR Situmeang mengatakan akan segera mengganti para personil batalyon pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur, karena diduga terlibat praktek kolusi dan pembalakan liar di pos Simenggaris, Kabupaten Nunukan. "Seluruhnya akan saya ganti," katanya,
Sabtu (19/5) Situmeang mengatakan saat ini Provost TNI sedang memeriksa 10 personil pengamanan perbatasan yang diduga turut terlibat dalam kasus ini. “Semua yang ada di pos itu tengah diperiksa," katanya.
Ia menjelaskan, kolusi oleh para personil TNI dan para pembalak liar itu dilakukan dengan cara melepaskan sejumlah peralatan berat milik pelaku pembalakan di Nunukan yang disita aparat. "Mereka mendapatkan suap. Komandan pos jaga langsung diproses," ujarnya. Komandan Komando Rayon Militer Samarinda, Kolonel Bambang Budi Waluyo, mengatakan penarikan Batalyon 623 Banjarmasin akan dilakukan pada akhir bulan ini. Sejauh ini belum ditentukan batalyon pengganti yang ditugaskan mengamankan perbatasan tersebut. "Secepatnya. Mungkin bulan depan," ujarnya. SG Wibisono
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Polisi Periksa Saksi Kasus Nunukan
Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif Balikpapan :Detasemen Khusus 88 Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membekuk Udin alias Lotus yang diduga terlibat konflik etnis di Nunukan. Hingga kini dirinya masih menjalani pemeriksaan intensif dan penjagaan ekstra ketat dari Densus 88. "Dirinya masih dalam pemeriksaan polisi," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Brigadir Jenderal Pratikno. Namun, ia enggan berkomentar panjang terkait penangkapan itu. Kabid Humas Komisaris Besar I Wayan Tjatra dan Komandan Densus 88 Polda Kaltim Ajun Komisaris Besar Urip Widodo juga menolak berkomentar. Wartawan Tempo sempat menyaksikan langsung proses evakuasi Udin di Bandara Sepinggan Balikpapan. Densus 88 dengan persenjataan lengkap, Selasa (28/8), menyambut kedatangan pria berpostur sedang dan berambut sepundak ini dari Bandara Juwata Tarakan. Belasan petugas kepolisian langsung membawanya ke dalam ruang tahanan Mapolda Kaltim.
Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan, Abraham, menyatakan keberadaan Udin di Polda Kaltim sebatas memberikan keterangan sehubungan permasalahan di Nunukan. Kedatangannya di Mapolda Kaltim untuk memberikan dukungan moral pada kasus yang dialami Udin. SG Wibisono
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Dua Pejabat Nunukan Dibebaskan dari Jabatan
Tersangkut Kasus Amdal Bapedalda
Nunukan Zoners -- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nunukan Hj Susilawati mengungkapkan, pembebasan jabatan diberlakukan untuk mantan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Nunukan Hasan Basri dan mantan stafnya Thoyib Haryadi. Sedangkan empat mantan pejabat lain, yakni mantan Lurah Nunukan Selatan Arifuddin, mantan juru bayar Pemkab Simon Sili, mantan Kepala Satpol PP Abd Kadir dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nunukan Azis Muhammadiyah, statusnya masih pemberhentian sementara dari jabatan, karena SK-nya masih dalam proses. "Pemberhentian sementara dari jabatan bukan termasuk jenis hukuman disiplin, tapi kepentingan proses peradilan seorang PNS. Sedangkan hukuman pembebasan dari jabatan, sudah termasuk kategori hukuman disiplin berat," jelas Susilawati. Ia menyebutkan, menurut PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dijelaskan, tingkat hukuman disiplin terbagi tiga. Yakni hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji dan penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.
"Yang masuk di data BKD hanya hukuman disiplin ringan dan berat. Untuk hukuman disiplin ringan, lebih kepada masing-masing instansi yang ditindaklanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PNS," tambahnya. Sedangkan untuk hukuman disiplin berat, dilakukan sejak yang bersangkutan ditahan, berdasarkan surat dari kepolisian atau kejaksaan. Para pejabat yang saat ini tersangkut dengan hukum, dikatakan diberlakukan pengurangan gaji pokok dari jabatannya sekarang, tapi tunjangan yang lain tetap diberikan. (jpnn)
Ada 51 PJTKI di Nunukan
Diduga BermasalahLaporan:
BasriNunukan Zoners Kinabalu. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, terus menuai masalah. Kabupaten Nunukan tetap menjadi tumpuan harapan para TKI yang bermasalah. Mereka banyak mendatangi Pengerah Jasa (PJ) TKI untuk meminta bantuan. Namun, tak sedikit PJTKI di Nunukan beroperasi secara ilegal, sehingga para TKI justru menuai masalah baru. Tak tanggung-tanggung, di antara 54 PJTKI di Nunukan, 51 di antaranya beroperasi secara tidak normatif. Pejabat sementara Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia, Rudhito Widogdo, bahkan lebih keras lagi mengatakan bahwa ke-51 PJTKI di Nunukan tersebut beroperasi secara ilegal. Klaim ini dikemukakan Rudhito ketika menerima tim Kunker (Kunjungan Kerja) ICMC (International Catholic Migration Commission), Rabu, 11 Februari. Ketika klaim ini dikonfirmasi kepada beberapa PJTKI di Nunukan, Fajar mendapatkan data bahwa ketidaklegalan itu sesungguhnya lebih banyak pada faktor penempatan tenaga kerja. Sesuai prosedur, PJTKI cabang tidak boleh menempatkan TKI di daerah tujuan.
PJTKI cabang hanya bisa menyuluh, mendata, mendaftar, dan menyeleksi calon TKI. PJTKI juga berhak menyelesaikan kasus calon TKI pada tahap dan purna penempatan serta menandatangani perjanjian penempatan calon TKI. Namun, yang terjadi di Nunukan, ada PJTKI yang diduga langsung menempatkan TKI-nya. Mereka beralasan bahwa pihaknya diberi wewenang oleh pusat untuk menempatkan TKI di daerah tujuan. "Kami diberi wewenang oleh pusat untuk menempatkan TKI di Malaysia. Saya ini orang pusat yang ditempatkan di Nunukan," kata pengurus PJTKI PT. Satria Cabang Nunukan, H Hendrik Aidil yang dikonfirmasi, kemarin. Hal senada juga disampaikan pengurus PJTKI lainnya di Nunukan, Rahmat. Ia juga mengaku telah mendapat wewenang dari pusat untuk menempatkan PJTKI di daerah tujuan. Adapun pengurus PJTKI PT Alfira, Agus, diakui bahwa perusahaannya merupakan pusat. Oleh karena itu, tidak ada hambatan dalam hal penempatan TKI. "Sudah ada lima PT yang bermitra dengan kami untuk mengupayakan pegiriman TKI secara normatif," kata Agus. (bas)
Menpera: Gunakan Dana Diknas
untuk Rusun Mahasiswa
Nunukan Zoners Jakarta, Kominfo Newsroom -– Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy’ari mengajak para pakar dan cendekiawan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ikut memperjuangkan sebagian dana Diknas bagi pembangunan asrama mahasiswa. Menpera mengingatkan adanya MoU dengan Depdiknas, namun sampai kini ia belum berhasil menarik sebagian dana Diknas yang 20 persen untuk digunakan pembangunan asrama mahasiswa, sekalipun hal itu merupakan bagian dari pendidikan. ''Ini yang saya titipkan kepada para pakar dan cerdik pandai di UNJ untuk memperjuangkannya, tidak usah besar, satu persen saja untuk rusun mahasiswa,'' kata Menpera pada pencanangan pembangunan Rusun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mahasiswa UNJ, di Jakarta,
Rabu (4/3) Menurutny a, jika dana dari Depdiknas itu cair, maka ia yakin seluruh mahasiswa di Indonesia akan cepat terpenuhi kebutuhan asramanya. Dike mukakan, hingga akhir 2009, pembangunan rumah susun termasuk Rusunawa UNJ telah mencapai sekitar 79 twin-blok.
Namu n pada kesempatan itu Menpera juga mengatakan bahwa anggaran untuk Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakayt relatif kecil, yaitu hanya 0,35 persen dari total APBN, itu termasuk subsidi. Ia mengharapkan Depdiknas dengan 20 persen anggaran dari APBN mempertimbangkan untuk mengalokasikan satu persennya untuk digunakan bagi pembangunan asrama mahasiswa. Menurut Menteri, investasi di bidang rumah susun sewa untuk mahasiswa, yang dianggap sebagai ''future leaders'', bukan suatu hal yang sia-sia. Ia mendukung proses pembangunan Rusunawa tersebut akan berjalan lancar dengan atau tanpa bantuan departemen lain. Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Perumahan Kemenpera, Dr.Andi Zainal dalam laporannya mengatakan, target pembangunan rusunawa yang harus dicapai pemerintah dalam kurun waktu 2005-2009 sejumlah 60.000 unit atau sekitar 600 twin blok. Pembangun an Rusunawa sejak 2005 ditujukan bagi pekerja dan mahasiswa, di antaranya di Medan 2 twinblok (TB), Batam dan Tanjung Piayu 2 TB, Bandung 1 TB, Semarang (Undip) 1 TB, Yogyakarta (UII) 1 TB, Surabaya (Siwalankerto) 2 TB, Makasar (UMI) 1 TB, Manado (Unstrat) 1 TB dan Nunukan 1 TB. Pada 2006 Kemenpera kembali membangun Rusunawa sejumlah 5 TB dengan prioritas lokasi di perguruan tinggi, tahun 2007 24 TB dan 2008 39 TB yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Rusunawa mahasiswa UNJ, sehingga mencapai 79 TB Rusunawa. Rusunawa UNJ terletak di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, mencakup area seluas 5.000 m2, dengan total luas lantai 4.700 m2, terdiri atas lima lantai, 98 unit kamar berukuran tipe 21 (untuk 3-4 mahasiswa). And i Zainal mengemukakan pembangunan Rusunawa UNJ ini diharapkan selesai Juni 2009. (T.mnr/ysoel)
Nunukan Zoners - Luas wilayah darat kecamatan Sebatik kian hari terus mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan karena terjadinya abrasi. Daerah yang mengalami abrasi, ada di sepanjang pesisir pantai dari Sungai Nyamuk sampai kawasan Sungai Taiwan kecamatan Sebatik Induk. Saharuddin, anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Sebatik berharap agar pemerintah Kabupaten Nunukan segera mengambil langkah-langkah guna menghindari terjadi abrasi yang lebih luas lagi. Panjang pantai yang mengalami abrasi saat ini, menurut anggota DPRD dari komisi III ini telah mencapai 100 meter dari bibir pantai. “Panjangnya 100 meter yang terkikis gelombang pantai, akibatnya ada beberapa masyarakat harus berpindah tempat,” terang Saharuddin. Penyusutan garis pantai tadi bisa dilihat dari banyaknya pohon kelapa yang dulunya berdiri kokoh di pantai saat ini hilang karena abrasi. Padahal menurut politikus dari Partai Bulan Bintang ini, jarak antara bibir pantai dengan pohon kelapa beberapa tahun yang lalu cukup jauh, namun sekarang air laut sudah sampai, bahkan melewati pohon kelapa tersebut.
“Masyarakat sebenarnya sudah melakukan upaya dengan cara memasang penahan gelombang, namun karena dipasang secara sederhana sehingga tidak begitu kuat menahan hantaman gelombang,” ucapnya Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni memasang alat pemecah gelombang di sepanjang pesisir pantai yang terkena abrasi. Karena jika tidak, masyarakat yang bermukim di pesisir pantai akan menerima dampaknya. “Saya rasa ini harus segera kita lakukan, jika kita tidak ingin daerah tersebut terus mengalami abrasi,” tegasnya. (ogy)
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Berkacalah pada Gary,
Pelestari Orang UtanSenin, 2 Maret 2009 | 23:50 WIB"Kenapa orang-orang bule lebih peduli kepada orang utan ketimbang kita sebagai masyarakat Indonesia?" Pertanyaan tersebut bukan bermaksud untuk menggugat sebagian orang Indonesia yang sampai sekarang mungkin masih berpikir hutan tropis menjadi hak manusia daripada orang utan. Namun, pernyataan tersebut diajukan kepada Gary Shapiro, Ph.D., pendiri Orang Utan Republik Education Initiative (OUREI), salah satu LSM dunia yang peduli keberadaan orang utan di Indonesia. "Mungkin kurangnya pengetahuan tentang orang utan," ujar Gary menjawab lugas atas pertanyaan tersebut saat diajukan salah seorang saat jumpa pers "Selamatkan Orang Utan dan Habitatnya untuk Kehidupan" di Jakarta,
Senin (2/3). Padahal, ia yang berasal dari Amerika Serikat begitu yakin bahwa konservasi orang utan sangat penting karena hanya bisa dilihat di Indonesia. "Menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya," terang Gary. "Perlu anda ketahui, 97 persen DNA dari orang utan itu mendekati manusia," katanya. Gary sendiri telah memulai penelitian tentang keberlangsungan orang utan di Indonesia sejak tahun 1978. Ia mengawalinya di Kampliki, Tanjung Puting, yang terletak di semenanjung barat daya Kalimantan Tengah. "Saya tertarik pada ilmu jiwa si otak besar orang utan ini, dan satu-satunya negara yang bisa menjawab kehausan saya adalah Indonesia dengan 100 ribu ekornya waktu itu," papar lulusan Universitas Oklahoma ini. Menurut Gary, Tanjung Puting waktu itu termasuk cagar alam. Barulah pada 12 Mei 1984 ditetapkan menjadi Taman Nasional Tanjung Puting oleh Menteri Kahutanan seluas 405.000 ha. Selain itu, jumlah Orang Utan masih 100 ribu ekor yang tersebar di seluruh Kalimantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Jumlah ini makin berkurang tiap tahunnya. Setidaknya terjadi penurunan 10 persen dalam lima tahun terakhir terhadap habitat orang utan yang secara otomatis mengurangi pula populasinya.
"Sayang, belum ada survei pasti tentang jumlah orang utan. Tapi saya perkirakan hingga tahun ini tinggal ada 55 ribu ekor. Sebelumnya memang ada survei, yakni tahun 2004 sebesar 50 ribu ekor. Itu juga hanya di daerah Kalimantan, bukan termasuk Sabah dan Sarawak," terang Gary. Sementara pada wilayah Sumatera hingga akhir tahun 2008 masih tersisa 6.600 ekor orang utan. Gary juga memperkirakan pada tiga tahun terakhir terjadi pembunuhan antara 4000-5000 ekor orang utan di seluruh Indonesia. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan persawahan pemukiman menjadi penyebab berkurangnya populasi orang utan. "Di Sumatera, siklus yang terjadi adalah perubahan fungsi hutan menjadi lahan sawah dan pemukiman. Di Kalimantan lebih hancur lagi karena beralih ke areal industri," pungkas Gary. Selain habitat yang terus berkurang, ancaman utama semakin berkurangnya orang hutan adalah perburuan liar. Apalagi tingkat reproduksi yang rendah. "Reproduksi orang utan sangat lamban. Tujuh tahun baru punya anak, itu setelah si anak terbilang dewasa dan mandiri," ujarnya. Menurutnya orang utan itu sangat sayang kepada anaknya. Namun, sifat inilah yang membuatnya semakin diincar pemburu. Ketika si pemburu liar ingin mengambil anak orang utan, ia seringkali harus membunuh induknya karena untuk menghindari induk yang akan mencakar, mengamuk, dan mengahalangi siapapun yang menyakiti anaknya. Dari hasil penelitiannya, Gary pun dapat menjelaskan perbedaan orang utan Kalimantan dengan Sumatera. Ia mengatakan meskipun lebih banyak populasinya, orang utan di Kalimantan memiliki kemampuan bersosialisasi sangat minim ketimbang orang utan Sumatera. Menurut Gary ini disebabkan pendeknya waktu menetap sang jantan dan kurang lebih seminggu. Bandingkan dengan pasangan orang utan Sumatera yang menghabiskan waktu untuk menetap selama 2-3 minggu bersama pasangannya. Selain itu 99 persen orang utan Kalimantan lebih banyak hidup di atas pohon. "Inilah yang jadi faktor kenapa orang utan Kalimantan disebut spesies minim sosialisasi," ungkap Gary. Perbedaan yang sangat jelas juga terlihat pada fisiknya. Bila orang utan Sumatera lebih berwarna coklat cerah sementara Kalimantan berwarna coklat gelap. Meski bolak-balik Indonesia - Amerika, hingga kini genap 31 tahun Gary mendarmakan dirinya dalam hutan belantara orang utan di Indonesia. Harapannya pun tidak muluk-muluk yakni merubah paradigma masyarakat Indonesia akan orang utan bahwa makhluk langka ini tidak boleh diambil untuk dipelihara terlebih lagi diperjualbelikan. "Bisa merubah paradigma orang Indonesia untuk mengenal orang utan lebih banyak, bahwa tidak boleh dipelihara," harapnya. Ia juga berharap adanya kurikulum khusus untuk lebih memperkenalkan orang utan kepada orang Indonesia yang menjadi "pemilik" asli. Jadi, siapa lagi yang bakal melestarikan keberadaan orang utan jika bukan kita, masyarakat Indonesia. Haruskah menunggu sampai orang utan nyaris punah. Pastinya tidak bukan! C2-09
Nunukan Zoners Tenggarong — Dua pesut mahakam (Orcaella brevirostris) yang terperangkap di suatu genangan air berhasil diselamatkan kalangan warga Kampung Pela, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Senin (2/3) sore. "Yang berhasil diselamatkan adalah induk dan anak pesut," kata Direktur Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) Budiono di Samarinda, Rabu (4/3). Yang induk usia tujuh tahun, panjang dua meter, dan bobot 200 kilogram. Yang anak usia tiga tahun, panjang 1,3 meter, dan bobot 130 kilogram. Pesut itu mungkin masuk lewat kampung saat banjir sebulan lalu, kata Saldian (36), warga Kampung Pela, yang dihubungi dari Samarinda, Rabu. Saldian dan Budiono mengatakan, genangan yang mirip danau itu sebenarnya cekungan yang terendam banjir di dekat permukiman. Warga rata-rata nelayan Sungai Mahakam dan pembudidaya ikan lewat keramba-keramba. Saldian, lelaki yang akrab dipanggil Alol, mengatakan, di genangan air itu banyak ikan. Warga membentangkan jaring-jaring atau rengge. Warga awalnya tidak tahu kalau ada pesut tetapi menjumpai rengge banyak yang jebol.
"Setelah kami telusuri ternyata ada pesut makanya kami hubungi RASI," kata Saldian. Budiono mengatakan, di lokasi yang banyak ikan sebagai pakan itulah yang dituju pesut. Informasi adanya pesut yang terperangkap diterima Senin pagi dan sore hari berhasil ditangkap, diangkat, dan dipindahkan ke Sungai Pela, anak Sungai Mahakam. Budiono meyakini, pesut itu berkeliaran di sekitar Kampung Pela di dekat Sungai Mahakam. Pesut masuk lewat semacam saluran yang terhubung dengan Sungai Pela. Saluran itu dalamnya 40 sentimeter sedangkan genangan air 1,5 meter yang saat banjir lebih dalam lagi. Saldian mengatakan, warga Kampung Pela amat dekat dengan pesut sebab ibarat bagian dari kehidupan warga. Karena itulah penyelamatan pesut yang terperangkap tadi melibatkan hampir 200 orang. Budiono gembira sebab warga punya pengetahuan alami memperlakukan pesut dengan baik. Untuk menangkap pesut , warga memakai selimut tebal. Warga pun melepaskan pakaian agar saat terjadi kontak dengan tubuh pesut tidak terluka oleh aksesori pakaian seperti sabuk dan kancing besi. Saat ini, menurut Budiono, populasi pesut mahakam sekitar 90 ekor. Pesut dijumpai di Kecamatan Muara Pahu pada pertemuan antara Sungai Kedang Pahu dengan Sungai Mahakam dan di Kecamatan Muara Kaman pada pertemuan antara Sungai Kedang Rantau dengan Sungai Mahakam. Budiono mengatakan, gangguan terhadap pesut ialah lalu lalang kapal dan rengge. Suara kapal mengganggu sistem sonar untuk mencari ikan dan berkomunikasi dengan pesut lainnya. Jaring nelayan dari nilon tidak bisa dideteksi pesut sehingga pesut terperangkap dan akhirnya mati. Gangguan terhadap habitat bisa berasal dari pencemaran oleh tambang batu bara dan penangkapan ikan yang tidak lestari. Pencemaran mengakibatkan pesut tidak bisa hamil atau steril. Penangkapan ikan membuat pesut kehilangan sumber makanan dan akhirnya mati. Warga di Kecamatan Muara Pahu menganggap penting keberadaan pesut sehingga perlu dilestarikan. Pesut membantu masyarakat memahami fenomena banjir dan membantu nelayan mencari tempat yang banyak ikan. Jika tidak ada pesut berkeliaran di sungai-sungai di Muara Pahu itu merupakan tanda bahwa Sungai Mahakam akan meluap dan banjir sehingga masyarakat bisa mengantisipasi sebelumnya. Keberadaan pesut sekaligus menandakan keberadaan ikan sehingga nelayan bisa dengan mudah menangkap ikan. Namun, penangkapan ikan dengan kail atau jaring beberapa kali melukai bahkan membunuh pesut. (BRO)
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
34 Video Kamera Jebak Dipasang di TNUK Kamis, 5 Maret 2009 | 15:56 WIBNunukan Zoners Jakarta — WWF-Indonesia dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sejak akhir Desember 2008 telah memasang 34 unit video kamera jebak di 34 blok di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan demikian, hampir semua tempat yang menjadi lintasan satwa langka bercula satu tersebut dapat dimonitor dan rahasia hidup mamalia besar ini dapat dipelajari secara teliti 24 jam sehari. WWF-Indonesia dan Taman Nasional Ujung Kulon pertama kali memasang 4 unit video kamera tahun 2007, kemudian menambah 30 unit video kamera baru pada Desember 2008. "Sejak tambahan video mulai dioperasikan Januari lalu, kami telah merekam sembilan badak, termasuk induk dan anak, sehingga sangat membantu penelitian satwa yang sedang dalam bahaya ini," kata Adhi Rachmat Hariyadi, Pemimpin Proyek Program Konservasi Badak WWF-Indonesia di Taman Nasional Ujung Kulon di Jakarta,
Kamis (5/3). Pemasangan video kamera ini diharapkan akan semakin mengembangkan pengetahuan ilmiah tentang satwa yang terancam punah dan hanya tersisa kurang dari 60 badak di Indonesia dan Vietnam tersebut. Di Taman Nasional Ujung Kulon diperkirakan terdapat sekitar 50 badak Jawa.
Badak Jawa adalah satwa yang dikenal bersifat pemalu dan soliter sehingga teknologi video jebak diharapkan dapat membantu mengenal lebih jauh satwa yang beratnya bisa mencapai lebih dari 2 ton ini. Misalnya saja, dalam klip video yang didapatkan baru-baru ini terlihat seekor badak jantan berbagi wilayah dengan badak betina dan anaknya pada satu lokasi kubangan. Suatu kondisi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sementara itu, dalam rekaman video lainnya, terlihat seekor badak mengambil alih kubangan lumpur babi hutan lalu mengejarnya, merupakan video pertama yang merekam perilaku agresi badak terhadap satwa lain. "Hasil rekaman video ini merupakan alat yang penting dan menjadi menjadi bukti ilmiah dalam upaya menyelamatkan spesies badak Jawa dari kepunahan," ujar Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Agus Priambudi. Dari dua populasi badak Jawa yang tersisa di dunia, populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik, terbukti hanya populasi tersebut yang menunjukkan perkembangbiakan. Meskipun demikian, populasi yang sehat harus memiliki catatan kelahiran beberapa individu baru setiap tahunnya. "Kami merasa khawatir karena sangat sedikit tanda-tanda adanya anak badak yang baru lahir beberapa tahun ke belakang ini dan populasi badak Jawa di Ujung Kulon mungkin bergantung pada dua atau tiga betina saja," kata Adhi Rachmat Hariyadi.LOK
Telur Penguin Pertama di Indonesia Menetas
Jumat, 6 Maret 2009 | 21:31 WIBNunukan Zoners Cisarua — Telur satwa langka Penguin humboldt (Spheniscus humboldti) atau burung laut yang bisa berenang yang dimiliki Lembaga Konservasi Eksitu (di luar habitat) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk pertama kali berhasil ditetaskan. Juru bicara TSI Cisarua, Yulius H Suprihardo, kepada ANTARA News di Bogor, Jumat (6/3), mengemukakan bahwa sebagai lembaga konservasi satwa, yang juga anggota World Association Zoos Aquaria (WAZA), pihaknya gembira atas keberhasilan dalam mengembangbiakkan satwa langka itu. "Menetasnya telur penguin ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia," katanya. Ia menjelaskan bahwa dua induk dari 12 ekor penguin yang didatangkan dari Sea Life Park Tokyo, Jepang, ini tiba di TSI Cisarua pada tanggal 1 Februari 2008.
Induk tersebut berhasil menetaskan anaknya sebanyak tiga ekor secara alami, Selasa (17/2), di luar habitat alamnya. Namun, baru dipublikasikan sekarang karena sangat sensitif bila langsung disampaikan ke publik. Namun, saat ini belum diketahui jenis kelamin anak yang baru ditetaskan tersebut. Induknya sangat telaten dalam merawat anaknya. Perlahan-lahan anaknya disuapi oleh induknya dengan menggunakan paruhnya. Menurut rencana, apabila yang menetas berkelamin jantan maka akan dinamakan David, sedangkan bila yang menetas berkelamin betina akan dinamakan Sisca. Dijelaskannya bahwa jumlah koleksi penguin yang ada di TSI Cisarua kini menjadi 15 ekor, sedangkan di habitat aslinya diperkirakan hanya tinggal 12.000 ekor. Penguin humboldt (Spheniscus humboldti) ini berkembang-biak secara bertelur yang biasa disarangkan di dalam lubang tanah selama 40 hingga 42 hari masa inkubasi. Menurut Badan Konservasi Dunia (IUCN), di habitat alaminya, spesies penguin ini sangat terancam dikarenakan ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Salah satu Direktur TSI Drs Jansen Manansang, MSc—yang juga Presiden South East Asian Zoos Association (SEAZA)—seperti spesies penguin lainnya, Penguin humboldt yang berhabitat di sepanjang Pantai Pasifik Benua Amerika Selatan yang berdekatan dengan kutub selatan merupakan jenis spesies burung laut yang bisa berenang dan menahan napas sampai dua menit untuk menjangkau kedalaman 60-150 m di bawah permukaan laut untuk mencari ikan atau udang sebagai mangsanya. Penguin ini ditempatkan di kandang peragaan dan kolam khusus untuk penguin dengan menggunakan alat pengatur suhu udara sebagai pendingin. Tidak itu saja, kandang kolam khusus ini juga terdapat alat pengatur kadar garam yang dirancang sesuai dengan habitat aslinya. Pengunjung dapat melihat penguin-penguin ini dari dalam bangunan berbentuk kapal ekspedisi yang menggambarkan sedang dalam kedaan karam dan membentur karang/pantai yang terdapat habitat penguin. Para pengunjung dapat melihat dari depan, samping kiri atau kanan, dan juga dari atas. Penguin-penguin ini berenang di kolam dengan airnya yang bening berwarna biru laut. Hingga kini, ketiga ekor anak penguin ini terus dipantau kesehatannya oleh drh Yohana Trihastuti, dibantu oleh keeper (perawat satwa), yaitu Imam Purwadi dan Fajar. Para pengunjung dapat melihat ketiga ekor anak penguin ini melalui layar monitor yang berada di kandang peragaan.ABD
Nunukan Zoners Jakarta — Markas Besar (Mabes) Polri meminta selama pelaksanaan kampanye hingga pemilihan presiden para pimpinan partai politik tidak saling memprovokasi sehingga selama proses pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009 bisa berlangsung lancar dan aman. "Kita meminta perhatian pimpinan parpol tidak memprovokasi untuk menghindari terjadinya kesinggungan antara parpol yang satu dengan yang lain sehingga pemilu bisa berlangsung lancar," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira di Jakarta,
Jumat (6/3). Dia juga meminta agar para parpol mematuhi aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu. Mabes Polri bersama dengan pengurus parpol peserta pemilu juga akan menandatangani perjanjian berkomiten melaksanakan pemilu aman dan tertib sehingga Pemilu 2009 bisa berjalan seperti tahun 2004 yang dapat pengakuan dunia bahwa bisa berjalan sukses, aman, tertib, dan damai.
"Hari ini juga kita mengadakan pertemuan dengan pimpinan parpol untuk sosialisasi penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan UU Pemilu No 10/2008, menyampaikan kesiapan Polri mengamankan pelaksanaan pemilu selama kampanye yang terbuka tanggal 16 Maret sampai 5 April maupun pemungggutan suara presiden/wakil," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Polri juga melakukan sosialisasi kepada pengurus parpol peserta kampanye terkait dengan Peraturan Kapolri No 6/2008 tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye.
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Ke Balikpapan? Lihat Buaya Yuk..Jumat, 27 Februari 2009 | 07:50 WIBNunukan Zoners Balikpapan : Wisata pantai biasanya menjadi kawasan tujuan wisata jika berkunjung ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ibarat sambil menyelam minum air, selain ke pantai Anda juga bisa berwisata dengan menyaksikan ribuan buaya yang bercengkerama di Penangkaran Buaya Teritip. Letaknya tak jauh dari Pantai Manggar, yang merupakan salah satu obyek wisata favorit di Balikpapan. Lokasi penangkaran tersebut berada di Jl Mulawarman No 66, Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penangkaran Buaya Teritip hanya berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat kota Balikpapan. Penangkaran Buaya Teritip merupakan penangkaran buaya yang memiliki jumlah buaya paling banyak di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat lebih dari 1.450 ekor buaya yang ditangkar, terdiri dari buaya muara (Crocodylus porosus) yang paling dominan dan dua jenis buaya langka, yaitu buaya air tawar (Crocodylus siamensis) dan buaya supit (Tomistoma segellly). Ribuan buaya ini ditangkar dalam puluhan kandang di areal seluas 5 hektar.
Kandang buaya dibagi atas 4 kategori, yaitu kategori anakan, penggemukan, remaja dan induk. Penangkaran ini dikelola oleh pihak swasta yaitu CV. Surya Raya sejak tahun 1993. Setiap pengunjung dikenakan biaya Rp.10.000 per orang, dan bisa dikunjungi setiap hari, Senin-Minggu pukul 08.00-17.00 WITAMelihat buaya melahap makanannyaSelama ini buaya dikenal sebagai hewan yang liar, buas, dan berbahaya. Di Penangkaran Buaya Teritip, pengunjung bisa melihat secara dekat gerak-gerik hewan amfibi tersebut. Pengunjung dapat langsung memberikan makan berupa ikan dan ayam hidup kepada buaya yang ditangkar. Saat buaya-buaya berebut makanan, menjadi hal yang menarik perhatian pengunjung. Kalau jadwal pemberian makan buaya hanya dua kali dalam seminggu. Tapi, pengunjung bisa membeli satu ekor ayam seharga Rp 10.000 dan langsung memberikan makan kepada buaya-buaya yang ditangkar. Selain melihat proses pemberian makan buaya, pengunjung juga bisa menikmati wisata satwa lainnya, yaitu menunggang dua gajah Lampung yang ada di kompleks penangkaran buaya. Sebagai suvenir, bisa diperoleh berbagai cinderamata berbentuk buaya.Bisa makan sate buaya juga lo...Bagi yang hobi berwisata kuliner, di Penangkaran Buaya Teritip juga bisa mencicipi sate buaya yang dijual dengan harga Rp 3.000 per tusuk. Sate buaya dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Alat kelamin buaya (tangkur) juga dijual dengan harga Rp 400.000-Rp 700.000. Tapi, penjualan sate buaya, tangkur, minyak buaya, dan lain-lain hanya tersedia di akhir pekan atau hari libur. Tahun ini pengelola akan mengembangkan fasilitas di kompleks penangkaran tersebut, di antaranya menyelesaikan pembangunan Rumah Lamin, rumah adat Kalimantan Timur. Rumah Lamin ini akan dimanfaatkan sebagai tempat pertunjukan budaya sehingga para pengunjung bisa mendapatkan hiburan selain melihat buaya. Hanya satu hal yang perlu diingat jika berkunjung ke obyek wisata ini: Jangan abaikan papan-papan peringatan yang dipasang di penangkaran! Salah-salah, bukan ayam yang dilahap sang buaya...Tapi Anda! Hiiiiiii..... ING
Teras Narang: Orang Kalteng Tak Ngerti "Contreng"Kamis, 5 Maret 2009 | 16:49 WIBNunukan Zoners Palangkaraya — Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengemukakan, warga di wilayahnya tidak memahami kata baru dalam iklan sosialiasi pemilu oleh KPU yang kini disebut sebagai sistem "Contreng". "Bagi orang Dayak, banyak yang bertanya, ’narai itu contreng’ (apa itu contreng?). Saya juga tidak yakin kata ini mudah dipahami," kata Teras Narang, di Palangkaraya, Kamis. Teras menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu Pemprov Kalteng Tahun 2009 yang dihadiri puluhan pejabat, unsur Muspida, dan KPU se-Kalimantan Tengah. Teras dengan tertawa kecil mempertanyakan kebakuan penggunaan kata 'contreng' yang merupakan kata adopsi dari bahasa Jawa itu. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Tengah yang didominasi suku Dayak dan Banjar belum memahami dengan baik arti kata contreng sebagai ganti "coblos" pada pemilu tahun ini.
Meski tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'contreng' itu boleh digunakan sesuai aturan KPU Nomor 35 tahun 2008 yang menyebutkan pemberian tanda V (centang) atau sebutan lain, yang kemudian dipilih "contreng" oleh KPU. Namun, Teras menegaskan, jajarannya akan selalu mendukung upaya KPU setempat dalam kegiatan sosialisasi tata cara dan mekanisme pemilihan dalam pemilu tahun ini dari semua lini. Teras bahkan mengaku telah membatalkan sejumlah program pemda senilai hampir Rp 3 miliar demi mengalokasikan anggaran untuk membantu dan mendukung kegiatan KPU setempat. Menurut Teras, telah ada dua aturan, yakni Perpres Nomor 2/2009 dan Nomor 4/2009 yang mengatur bantuan, fasilitas, dan dukungan, pemda untuk kelancaran pemilu. "Sesuai aturan itu, wajib hukumnya bagi pemerintah membantu KPU saat dibutuhkan. Oleh karena itu, program rehabilitasi rumah dinas dan aula pemda saya coret untuk mengalihkan dana membantu KPU," tambahnya.ABI
Kemajuan di Kaltim Tak Diimbangi Kebutuhan PokokRabu, 4 Maret 2009 | 20:11 WIBNunukan Zoners Jakarta — Wapres Jusuf Kalla menyayangkan masih terjadinya ketidakseimbangan pembangunan di mana sejumlah daerah yang relatif sudah berkembang perekonomiannya, kurang diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti infrastruktur jalan, listrik, dan pelabuhan serta sarana pendidikan dan kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, Wapres Kalla mendukung percepatan pembangunan daerah yang menyeluruh meliputi dengan prioritas pembangunan infratruktur, revitalisasi pertanian, dan pendidikan. Pembangunan menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur diharapkan segera bisa dilaksanakan pada tahun ini. Demikian disampaikan Wapres Kalla, sebagaimana dikutip kembali oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishaq kepada pers, seusai bertemu Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (4/3). Awang menemui Wapres Kalla untuk memaparkan rencana pembangunan Kaltim secara menyeluruh dalam waktu mendatang. "Ironisnya, selama Indonesia merdeka, kebutuhan dasar masyarakat belum juga dipenuhi dengan baik. Pak Wapres, juga membenarkan, itulah kemajuan kita yang tidak diimbangi dengan infrastruktur dan kebutuhan lainnya," ujar Awang.
Menurut Awang, Provinsi Kaltim sekarang ini berhasil mengembangkan pertanian dan perkebunan. Tercatat, ada 350.000 hektar perkebunan yang menghasilkan banyak pabrik minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). "Akan tetapi, infrastruktur jalannya kurang sehingga infrastruktur jalan yang ada menjadi tumpuan dan akhirnya semakin rusak," tambah Awang. Demikian pula tenaga listrik. "Kita kaya-raya dengan batu bara dan gas alam, Akan tetapi, Kaltim hingga kini masih krisis listrik. Belum lagi, kita kurang pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Semuanya itu belum teratasi dengan baik," lanjut Awang. Perihal pendanaan, Awang menyatakan, "Pak Wapres sendiri minta dipilah-pilah dulu. Mana yang bagian pemerintah pusat, mana daerah, dan mana swasta".Rel KA
Lebih jauh mengenai rencana pembangunan rel kereta api di Kaltim, Awang mengakui investor Uni Emirat Arab, RAS Al-Khaimah, menyatakan siap mendanai pembangunan rel kereta api sepanjang 150 km yang menghubungkan Muara Wahau-Lubuk Tutung di Kaltim. Proyek tersebut menghabiskan dana 900 juta dollar AS. "Detail engineering design (DED)-nya segera dimulai. MoU-nya sudah ditandatangani kemarin di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Awang lagi. Awang mengatakan, tahap awal pembangunan rel KA tersebut ditujukan untuk mengangkut batu bara. Selanjutnya, jalur tersebut akan dikembangkan menjadi sarana transportasi dan angkutan hasil bumi. Pembangunan rel KA dijadwalkan segera dimulai tahun ini juga.HAR
Indonesia Bertekad Menjadi Contoh Penegakan HAMSenin, 2 Maret 2009 | 04:33 WIBNunukan Zoners Hua Hin -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad menjadi contoh dalam penegakan HAM, terutama di kawasan ASEAN. Penegasan itu disampaikan Presiden,
Minggu (1/3) menanggapi pembentukan Badan HAM yang masuk dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin dan Cha-am, Thailand. Menurutnya, Indonesia sejak awal serius dan ingin menjadi contoh penegakan HAM dengan mendorong terbentuknya Badan HAM ASEAN. Ia menegaskan badan ini tidak hanya untuk promosi tetapi juga berfungsi menjadi proteksi bagi korban pelanggaran HAM. "Pembentukan Badan HAM tidak hanya untuk promosi. Indonesia sejak awal serius menjadi contoh agar terbentuk Badan HAM. Termasuk kebebasan pers agar terus dikembangkan di kawasan ini. Indonesia sangat aktif agar Badan HAM berjalan efektif," katanya. Presiden pun berharap para LSM dan kelompok masyarakat sipil mendorong lahirnya Badan HAM ASEAN. Meskipun, ia menyadari beberapa negara ASEAN masih belum siap.
Berbicara soal Indonesia, Presiden menilai negara ini telah mengalami sejarah luar biasa sehingga penegakan HAM mengalami kemajuan berarti. "Setelah krisis 1998 ada reformasi dan pemajuan HAM. Dan prosesnya akan terus berlanjut dengan ada keseimbangan dalam penegakan hukum," katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyayangkan terjadinya ketegangan saat pertemuan antara para aktivis HAM dengan pemimpin pemerintahan dan kepala negara ASEAN, Sabtu (28/2). Saat itu dikabarkan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan PM Myanmar Jenderal Thein Sein memprotes hadirnya utusan aktivis HAM yang diundang dalam pertemuan tersebut. Menurut kedua pemimpin itu, negaranya tidak diajak konsultasi tentang penunjukan aktivis yang diundang dalam KTT. Presiden pun berharap tuan rumah lebih mempersiapkan diri ketika menggelar pertemuan sensitif seperti itu. "Saya harap koordinasi dan persiapan lebih baik lagi," katanya, menekankan bahwa Kamboja dan Myanmar belakangan telah menyelesaikan ketegangan itu dengan Thailand.Tri Mulyono
Nunukan Zoners Surabaya - Atraksi reog Ponorogo begitu terkenal. Sejumlah warga mancanegara pun pernah menyaksikan kesenian asli Ponorogo tersebut. Namun, itu tak terjadi pada sekitar 60 turis yang melihat tari tersebut di Balai Pemuda kemarin
pagi (5/3). Mereka mengaku baru pertama melihat reog. Para turis itu berasal dari Ho Chi Minh City (Vietnam), Singapura, Bangkok (Thailand), Kuala Lumpur (Malaysia), Filipina, dan Hongkong. Mereka adalah perwakilan media dan travel agent dari negara masing-masing. Lantaran baru kali pertama melihat reog, mereka langsung kepincut. Tepuk tangan dan gelengan kekaguman sesekali terlihat. Beberapa di antara turis tersebut sibuk mengabadikan aksi para pemain itu dengan kamera. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Disbudparta) Surabaya dan Garuda Indonesia mengundang turis tersebut. Mereka adalah klien Garuda Indonesia. Acara itu juga bagian program Garuda South East Appreciation yang bertujuan mengapresiasi para klien Garuda. ''Kami pilih perwakilan dari media dan travel karena merekalah yang nanti bisa mempromosikan pariwisata kita kepada wisatawan dari negara mereka,'' ujar Purnomo Hadi, general manager Garuda Indonesia di Vietnam. Seorang undangan, Kitty, mengaku sangat tertarik dengan reog dari Gembong Kyai Bulak itu. Dia sebenarnya tak begitu paham makna tari tersebut. Namun, wanita asal Vietnam itu begitu terkesan dengan penampilan gadis-gadis penari reog tersebut. Nah, agar tamu lebih mengerti makna cerita, disbudparta menerjemahkan setiap adegan dalam bahasa Inggris. Dalam acara kemarin, Tran Thi Pay Phoang dari Vietnam menaiki kepala singobarong, maskot reog.
Reog Ponorogo adalah salah satu performance yang difasilitasi Pemkot Surabaya. ''Kami ingin Surabaya bisa menjadi jendela budaya seluruh wilayah Indonesia,'' ujar Wiwik Widyawati, kepala Dibudparta Surabaya. (ika/dos)
Pengawasan TKI Makin Mudah
BNP2TKI Terbitkan Card Reader, Muat 112 Informasi TKI Legal
Nunukan Zoners - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melakukan launching operasional card reader untuk Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemarin. Deputi Bidang Penempatan TKI dari BNP2TKI Ade Adam Noeh mengungkapkan, card reader yang ditempatkan di bandara-bandara dan pelabuhan ini, berfungsi untuk membaca KTKLN milik TKI, yang memuat 112 informasi mengenai TKI yang bersangkutan. “Penerbitan KTKLN secara nasional ada di 15 titik. Tapi yang sudah dilaunching baru 4 lokasi, termasuk di Nunukan,“ terang Ade Adam didampingi Kepala Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nunukan, Syafrie. Ia menjelaskan, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KTKLN dibuat dalam bentuk smartcard contactless yang memuat data identitas TKI, foto, sidik jari, pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, perjanjian kerja, jenis pekerjaan, negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, tanggal berangkat dan embarkasi/debarkasi, serta lainnya.
“Dengan diterbitkannya KTKLN, akan memudahkan pengawasan semua stakeholder yang terkait dengan urusan penempatan TKI. Hal ini juga dapat meminimalisasi ruang gerak terjadinya penyimpangan dalam pengurusan dokumen untuk TKI,“ terangnya. KTKLN yang diterapkan mulai akhir 2008 lalu ini, tidak mudah dipalsukan dan paling aman. Data di dalamnya dapat ditambah dan di update, serta dapat dikembangkan sebagai kartu multi fungsi, mudah penggunaannya dan bebas fiskal luar negeri (BFLN). Penerbitan KTKLN, katanya, merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI. Pengadaan KTKLN pun dibebankan ke APBN BNP2TKI. “Kita berharap KTKLN dapat ’mengawal’ tenaga kerja yang bekerja di seluruh negara. Jika tidak, mereka akan terjebak trafficking yang pasti merepotkan kita semua. Makanya, para TKI harus berangkat sesuai prosedur dan dokumen yang lengkap,” jelasnya di depan para TKI yang juga mengikuti launching card reader KTKLN. Kepala BP3TKI Nunukan Syafrie menambahkan, pemasangan card reader ini sebenarnya sudah direncanakan pada akhir tahun 2008. ”Baru sekarang bisa terwujud dan sekaligus sebagai sosialisasi kepada para TKI dan stakeholder lainnya,” katanya. Sementara itu, Wabup Nunukan Kasmir Foret MM yang menghadiri launching ini, mengaku mendukung program tersebut. ”Ini suatu langkah besar dalam program yang menyangkut TKI. Dengan KTKLN, prosesnya pasti lebih disiplin dan bisa mengetahui seluruh identitas TKI, hanya dengan KTKLN saja,” imbuhnya. Launching ini dihadiri juga oleh pimpinan instansi terkait dan pimpinan instansi vertikal dan muspida Nunukan. Dalam kegiatan ini, dilakukan pula simulasi KTKLN dan pemaparan proses pembuatan KTKLN.(dew)
Perlu Waktu 5-10 Menit
Conteng Surat Suara
Nunukan Zoners - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan berkeyakinan angka suara sah pada pemilu legislatif nanti di atas 70 persen, kendati pesta demokrasi kali ini menggunakan cara baru. Keyakinan KPUD Nunukan tersebut didasari pada hasil simulasi yang mereka lakukan, baik kepada masyarakat dan para pemilih pemula. Hasil simulasi, angka suara sah melebihi 70 persen. Mengacu pada angka-angka tadi, menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Teknis Penyelenggara dan Data Pemilih KPUD Nunukan Sari Dewi Bakhtiar, sebenarnya masih dapat ditingkatkan mengingat waktu pelaksanaan pemilu masih tersisa satu bulan lagi. Artinya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya mengaku, dalam upaya mencapai target yang lebih optimal, berbagai sosialisasi di berbagai tempat telah dilakukan, diantaranya membagikan selebaran sosialisasi ke masyarakat yang berada di pasar-pasar, di jalan raya dengan target para pengendara, ke sekolah-sekolah, bahkan sosialisasi telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya berharap, sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh KPUD Nunukan akan tetapi juga oleh partai politik kepada konstituennya,” harap Sari Dewi. Dengan cara conteng atau centang, menurut Dewi, cukup menemui masalah dalam persoalan waktu. Hasil simulasi khususnya kepada masyarakat yang berusia lanjut, membutuhkan waktu selama 10 menit bahkan ada yang lebih. Padahal idealnya 5 menit saja, untuk empat lembar surat suara yang terdiri kertas suara untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan surat suara DPD.
Banyaknya partai politik serta caleg yang ada di dalam surat suara merupakan salah faktor yang mempengaruhi lamanya waktu karena ukuran surat suara yang lebih besar dari bilik suara. Terbatasnya waktu pada Pemilu 9 April mendatang, yakni hanya 5 jam (pukul 07.00-12.00), untuk mengantisipasi tidak cukupnya waktu, maka sejumlah TPS kemungkinan akan ditambah bilik suara, misalkan dari 4 bilik menjadi 6 bilik suara. Disebutkan Sari Dewi, salah satu penyebab suara tidak sah adalah masyarakat yang buta huruf, dimana mereka diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mencari yang akan dipilihnya karena tidak bisa membaca. “Bagi yang buta huruf kita juga beri solusi, dengan cara didampingi oleh keluarga dan petugas KPPS pada saat di bilik suara,” jelasnya. (ogy)
Polwan Boleh Berjilbab
Nunukan Zoners Jakarta - Imbauan Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam agar polisi wanita (polwan) yang beragama Islam mengenakan jilbab bergaung sampai ibukota. Markas Besar Polri memberi restu dan tidak melarang. “Silakan, tidak ada masalah dan sah,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di kantornya
kemarin (5/3). Imbauan Anton yang pernah menjabat wakil kepala Divisi Humas Mabes Polri itu dianggap sebagai imbauan personal. “Secara khusus tidak ada peraturan yang melarang. Jadi, kalau sebatas imbauan tidak masalah. Bisa ditaati bisa juga tidak,” kata Abubakar. Pemakaian jilbab tidak terbatas untuk pakaian dinas harian, tapi juga pakaian operasional. Untuk seragam dinas harian, jika sebelumnya bagian bawahnya memakai rok pendek di atas lutut, kini para polwan bisa menggantinya dengan rok panjang dipadu atasan panjang dan jilbab cokelat tua. Sedangkan untuk pakaian operasional, roknya bisa diganti celana panjang dengan paduan sama. Menurut Abubakar, Mabes Polri tidak mengeluarkan kebijakan secara spesifik soal jilbab. “Diserahkan pada masing-masing,” kata mantan Kapolres Bogor itu. Imbauan Anton juga disambut baik oleh kalangan DPR RI. Wakil Ketua Komisi III (bidang Hukum dan Kepolisian) Soeripto menilai, jilbab bagi polwan tidak mengganggu kinerja.
“Sebaliknya, justru bisa meningkatkan prestasi,” ujarnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menambahkan, dari sisi teknis, jilbab juga banyak manfaat. “Jika bertugas dalam cuaca panas atau cuaca dingin, akan lebih terlindungi,” katanya. Soeripto menilai jilbab bagi polwan bisa diterapkan secara menyeluruh ke seluruh satuan Polda di Indonesia. “Tentu, tidak perlu diwajibkan. Yang jelas, bagi yang non-Muslim tetap dipersilakan dengan seragam yang ada sekarang,” tambahnya. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandu Praja juga sependapat. “Di beberapa daerah dengan spesifikasi khusus seperti Aceh akan sangat membantu,” tuturnya. Jilbab juga tidak melanggar undang-undang kepolisian. “Jadi, secara prinsip oke. Bisa diterapkan kapan saja,” ucapnya. Penggunaan jilbab sekarang sudah dimulai di lingkungan sekretaris pribadi Kapolda Jatim dan Polwil Bojonegoro, Jawa Timur.(rdl/jpnn)
Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur
Kabupaten Nunukan adalah salah satu
Kabupaten di
provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Ibu kota kabupaten ini terletak di
kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (
2004). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa
suku Tidung.
Nunukan juga adalah nama sebuah
kecamatan di
Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.
Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dgn dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau.
Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan.
Nunukan terletak pada 3° 30` 00" sampai 4° 24` 55" Lintang Utara dan 115° 22` 30" sampai 118° 44` 54" Bujur Timur.
Adapun batas Kabupaten Nunukan adalah:
- Utara; dengan negara Malaysia Timur, Sabah.
- Timur; dengan Laut Sulawesi.
- Selatan; dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- Barat; dengan Negara Malaysia Timur, Serawak
Kata Mutiara Hari Ini
Hidup bukan hidup, mati bukan juga mati, hidup adalah mati, mati adalah hidup, hidup bukan sekedar kematian, hidup adalah sensasi dari kematian, mati bukan sekedar kematian, mati adalah sensasi dari kehidupan, kematian dan kehidupan hanyalah sebuah sensasi dalam suasana ketidaknyataan....
