Kerusakan Hutan di Indonesia Tercepat di Dunia
Senin, 24 Mei 2004 | 15:05 WIB
TEMPO Interaktif, Mataram:Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting mengatakan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar setahun. Ini berarti semenit 7,2 hektar yang rusak.
Jika masih terus terjadi dan kalau tidak dihentikan, maka hutan dataran rendah Sumatera akan habis pada tahun 2005. Juga dataran rendah di Kalimantan akan habis pada tahun 2010. Minyak pun, dikatakan Longgena, tidak akan bertahan dalam waktu 10 tahun.
Dari tutupan hutan Indonesia seluas 130 juta hektar, menurut World Reseach Institute (sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat), 72 persen hutan asli Indonesia telah hilang. Berarti hutan Indonesia tinggal 28 persen. Data Departemen Kehutanan sendiri mengungkapan 30 juta hektar hutan di Indonesia telah rusak parah. Itu berarti 25 persen rusak parah.
Ia juga mengatakan kerusakan hutan juga diakibatkan hutan kemasyarakatan (HKM) dengan melakukan penggundulan hutan secara legal. Longgena mengaku prihatin mendengar akan adanya HKM yang mengelilingi taman nasional Rinjani berjarak 10 meter sekelilingnya. ??Ini akal-akalan,?? ucapnya.
Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan
Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Sebagian dianataranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut.
Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen [World Resource Institute, 1997]. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. [Badan Planologi Dephut, 2003].
Pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektar. Pada akhir tahun 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektar atau 7 persen dari luas total Pulau Jawa. Saat ini, penutupan lahan di pulau Jawa oleh pohon tinggal 4 %. Pulau Jawa sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air sebanyak 32,3 miliar meter kubik setiap tahunnya.
Dampak Kerusakan Hutan
Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia telah menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana, baik bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, dimana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan kerusakan hutan [Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003].
Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sementara itu, hutan Indonesia selama ini merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia. Hutan merupakan tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan serta menjadi tempat hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan hilangnya hutan di Indonesia, menyebabkan mereka kehilangan sumber makanan dan obat-obatan. Seiring dengan meningkatnya kerusakan hutan Indonesia, menunjukkan semakin tingginya tingkat kemiskinan rakyat Indonesia, dan sebagian masyarakat miskin di Indonesia hidup berdampingan dengan hutan.
Apa hanya itu?
Hutan Indonesia juga merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini.
Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.
Mengapa Hutan Kita Rusak?
Industri perkayuan di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan kayu. Pengusaha kayu melakukan penebangan tak terkendali dan merusak, pengusaha perkebunan membuka perkebunan yang sangat luas, serta pengusaha pertambangan membuka kawasan-kawasan hutan.
Sementara itu rakyat digusur dan dipinggirkan dalam pengelolaan hutan yang mengakibatkan rakyat tak lagi punya akses terhadap hutan mereka.
Dan hal ini juga diperparah dengan kondisi pemerintahan yang korup, dimana hutan dianggap sebagai sumber uang dan dapat dikuras habis untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Bagaimana itu terjadi?
Penebangan hutan di Indonesia yang tak terkendali telah dimulai sejak akhir tahun 1960-an, yang dikenal dengan banjir-kap, dimana orang melakukan penebangan kayu secara manual. Penebangan hutan skala besar dimulai pada tahun 1970. Dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya ijin-ijin pengusahaan hutan tanaman industri di tahun 1990, yang melakukan tebang habis (land clearing).
Selain itu, areal hutan juga dialihkan fungsinya menjadi kawasan perkebunan skala besar yang juga melakukan pembabatan hutan secara menyeluruh, menjadi kawasan transmigrasi dan juga menjadi kawasan pengembangan perkotaan.
Di tahun 1999, setelah otonomi dimulai, pemerintah daerah membagi-bagikan kawasan hutannya kepada pengusaha daerah dalam bentuk hak pengusahaan skala kecil. Di saat yang sama juga terjadi peningkatan aktivitas penebangan hutan tanpa ijin yang tak terkendali oleh kelompok masyarakat yang dibiayai pemodal (cukong) yang dilindungi oleh aparat pemerintah dan keamanan.
Upaya Yang Dilakukan
Pemerintah Indonesia melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku serpih. Dan di tahun 2003, Departemen Kehutanan telah menurunkan jatah tebang tahunan (jumlah yang boleh ditebang oleh pengusaha hutan) menjadi 6,8 juta meter kubik setahun dan akan diturunkan lagi di tahun 2004 menjadi 5,7 juta meter kubik setahun.
Pemerintah juga telah membentuk Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang bertugas untuk melakukan penyesuaian produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku dari hutan.
Selain itu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan illegal logging dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang diharapkan di tahun 2008 akan dihutankan kembali areal seluas tiga juta hektar.
Hasil Yang Diperoleh
Sayangnya Pemerintah masih menjalankan itu semua sebagai sebuah ucapan belaka tanpa adanya sebuah realisasi di lapangan. Hingga tahun 2002 masih dilakukan ekspor kayu bulat yang menunjukkan adanya pelanggaran dari kebijakan pemerintah sendiri. Dan pemerintah masih akan memberikan ijin pengusahaan hutan alam dan hutan tanaman seluas 900-an ribu hektar kepada pengusaha melalui pelelangan. Pemerintah juga belum memiliki perencanaan menyeluruh untuk memperbaiki kerusakan hutan melalui rehabilitasi, namun kegiatan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan, yang tentunya akan mengakibatkan terjadinya salah sasaran dan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan.
Hal yang terpenting dan belum dilakukan pemerintah saat ini adalah menutup industri perkayuan Indonesia yang memiliki banyak utang. Pemerintah juga belum menyesuaikan produksi industri dengan kemampuan penyediaan bahan baku kayu bagi industri oleh hutan. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan penebangan hutan tanpa ijin akan terus berlangsung.
Dan dengan hanya menurunkan jatah tebang tahunan, maka kita masih belum bisa membedakan mana kayu yang sah dan yang tidak sah. Bila saja pemerintah untuk sementara waktu menghentikan pemberian jatah tebang, maka dapat dipastikan bahwa semua kayu yang keluar dari hutan adalah kayu yang tidak sah atau illegal, sehingga penegakan hukum bisa dilakukan.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Untuk menghentikan kerusakan hutan di Indonesia, maka pemerintah harus mulai serius untuk tidak lagi mengeluarkan ijin-ijin baru pengusahaan hutan, pemanfaatan kayu maupun perkebunan, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku ekspor kayu bulat dan bahan baku serpih. Pemerintah juga harus melakukan uji menyeluruh terhadap kinerja industri kehutanan dan melakukan penegakan hukum bagi industri yang bermasalah. Setelah tahapan ini, perlu dilakukan penataan kembali kawasan hutan yang rusak dan juga menangani dampak sosial akibat penghentian penebangan hutan, misalkan dengan mempekerjakan pekerja industri kehutanan dalam proyek penanaman pohon.
Kemudian, bila telah tertata kembali sistem pengelolaan hutan, maka pemberian ijin penebangan kayu hanya pada hutan tanaman atau hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat lokal.
Selama penghentian sementara [moratorium] dijalankan, industri-industri kayu tetap dapat jalan dengan cara mengimpor bahan baku kayu. Untuk memudahkan pengawasan tersebut, maka jenis kayu yang diimpor haruslah berbeda dengan jenis kayu yang ada di Indonesia.
Dan yang terpenting adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan hutan, karena rakyat Indonesia sejak lama telah mampu mengelola hutan Indonesia.
Dapatkah individu membantu?
Ya, dengan melakukan lobby, menulis surat ataupun melakukan tekanan kepada pemerintah agar serius menjaga hutan Indonesia yang tersisa. Selain itu, lakukan pengawasan terhadap peredaran kayu di wilayah terdekat, dan berikan laporan kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terdekat ataupun lembaga non pemerintah lainnya dan kepada instansi penegak hukum, serta media massa, bila menemukan terjadinya peredaran kayu tanpa ijin maupun kegiatan pengrusakan hutan.
Dan mulailah menanam pohon untuk kebutuhan kayu keluarga di masa datang, memanfaatkan kayu dengan bijak dan tidak lagi membeli kayu-kayu hasil penebangan yang merusak hutan
12 Januari 2007
Peringatan Dua Tahun Tsunami
Siaran Pers, Untuk segera disiarkan 12 Januari 2007
Banda Aceh, Indonesia - Lebih dari 45.000 meter kubik kayu asal luar negeri telah berhasil didatangkan ke Aceh dan Nias, sekitar 20.000 meter kubik lagi akan datang. Hal ini merupakan hasil dari kerja sama yang dinisiasi oleh WWF-Indonesia – CI Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan kebutuhan mendesak akan kayu untuk rekonstruksi dan melindungi kelestarian hutan alam Aceh beserta fungsi ekologinya. Kampanye WWF untuk menghimbau organisasi-organisasi untuk menggunakan kayu yang dikelola dengan lestari, setelah dua tahun bencana tsunami menimpa NAD, telah menghasilkan keterlibatan beberapa organisasi yang memiliki program perumahan menggunakan kayu hibah dari luar negeri. Hal ini tentu saja mengurangi tekanan terhadap hutan yang semakin menurun di Indonesia.
Deforestasi dan kerusakan parah hutan Aceh terjadi di Utara, Barat dan Timur Aceh, serta di beberapa provinsi Sumatra, dan tempat lainnya di Indonesia menghadapi ancaman tinggi akan keberlangsungan sumber daya hutan. Lebih dari 2 juta hektar hutan Indonesia per tahunnya mengalami degradasi – lebih dari 20.000 hektar terjadi di Aceh – dan terbatasnya persediaan kayu bulat di industri perkayuan, hutan Indonesia tidak dapat memenuhi volume kebutuhan kayu untuk rekonstruksi dimana perkiraan kayu yang dibutuhkan sedikitnya 30.000 meter kubik kayu olahan. Masalah ini merupakan fakta karena pada saat yang bersamaan bencana tsunami tidak ada konsesi yang beroperasi di Aceh. Ancaman yang tinggi dari kegiatan pembalakan liar dengan mengatasnamakan rekonstruksi menjadi motivasi utama latar belakang kolaborasi.
“Program TFA ini ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia dalam membangun kembali rumah, kehidupan dan mata pencaharian mereka sesegera mungkin yakni dengan menggunakan kayu produksi dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Dr. Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia. “Atas dukungan yang diberikan oleh berbagai lembaga non-pemerintah internasional, Pemerintah Indonesia, pemasok kayu serta Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh and Nias, kami mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai dukungan pemerintah serta partisipasi semua organisasi atas hasil yang dicapai,” tambahnya. Dengan lebih banyaknya jumlah rumah yang akan dibangun, WWF menghimbau lebih banyak organisasi kemanusiaan untuk menggunakan mekanisme TFA.
Guna mengatasi permasalahan pengadaan kayu, berbagi pelajaran dan menjalin jejaring, serta membangun koordinasi pembelian kayu, BRR dan Nias, the International Federation of Red Cross Red Crescent Societies (IFRC), dan WWF-Indonesia dengan dukungan dari US-Aid, menyelenggarakan acara marketplace event di Medan pada bulan Juli 2006. Himbauan dari acara tersebut adalah membantu melestarikan hutan Indonesia—terutama Aceh – pada saat proses pembangunan rumah sebagai bagian dari kegiatan kemanusiaan. Marketplace ini memberikan panduan kepada organisasi kemanusiaan dimana mendapatkan kayu legal yang berasal dari sumber lestari dan dimana mendapatkan keseluruhan sistem pendukung untuk mewujudkan hal tersebut.
‘Rebuilding Aceh Right – Membangun Aceh Secara Benar’ sekarang bukan hanya sebagai topic penting dalam penyelamatan hutan Indonesia, tetapi juga keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat Aceh,” ujar Fadlullah Wilmot, country director lembaga swadaya masyarakat Muslim Aid berbasis di Inggris. “WWF-Indonesia, melalui TFA, telah mengimplementasikan konsep pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan untuk solusi proses rekonstruksi pasca-tsunami, dan untuk yang akan dating. Muslim Aid juga sudah memasang fasilitas sanitasi dan air bersih berwawasan lingkungan,” ungkap Fadlullah dalam serah terima rumah bantuan secara simbolis kepada masyarakat dalam peringatan dua tahun tsunami.
BRR Aceh-Nias telah menunjukkan dukungan terus-menerus terhadap program TFA, begitupula pemerintah provinsi NAD. Capaian inisiasi WWF-Indonesia mendorong keinginan BRR dan pemerintah provinsi untuk membangun Aceh kembali menuju “provinsi hijau’ pada penerbitan Panduan Kebijakan Rekonstruksi Hijau yang diluncurkan oleh WWF pada April 2005. Serah terima bantuan ini merupakan bagian dari peringatan Dua Tahun Tsunami (26/12); rangkaian kegiatan Bumi-ku Satu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Nasional (10 Januari), Hari Bumi (22 April) dan Hari Lingkungan Dunia (5 Juni).
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
