Bangun Lembaga Pengembangan Wilayah Perbatasan

Bangun Lembaga Pengembangan Wilayah Perbatasan
Komitmen Pemprov untuk Perbaikan Perbatasan

Nunukan Zoners - Saat melakukan kunjungan kerja pertama ke Nunukan beberapa waktu lalu, sekaligus mendampingi Menakertrans Erman Soeparno, Wagub Kaltim Farid Wadjdy mengungkapkan, Pemprov Kaltim tetap komitmen untuk melaksanakan perbaikan perbatasan. “Ditunjukkan dengan mewujudkan suatu badan atau lembaga pengembangan wilayah perbatasan yang khusus menangani wilayah perbatasan,” jelasnya, saat ia dan Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad menunggu kedatangan Menakertrans dari Tawau Malaysia. Hal ini tentunya menjadi suatu kabar yang menggembirakan bagi warga perbatasan. Perekonomian dan aspek lainnya di perbatasan akan diakomodir dan pengerjaannya lebih fokus, agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai. “Badan ini nantinya juga akan melakukan sharing anggaran dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat punya badan atau lembaga yang sama. Seluruh badan ini akan kita sinergikan untuk membangun wilayah perbatasan,” ungkapnya. Ia menuturkan, Kaltim dengan penduduk 3 juta lebih dan SDA yang melimpah, memiliki penduduk miskin sekitar 10-11 persen. Itulah sebabnya, Pemprov melaksanakan percepatan pembangunan merata di seluruh kabupaten di Kaltim. “Tunjukkan kalau Kaltim bukan Kalimantan yang tidur,” tegasnya. Ada 5 isu dalam pembangunan Kaltim ke depan, yakni kemiskinan, ketenagakerjaan, kesenjangan pembangunan antar daerah, infrastruktur dan SDM yang rendah. ”Dari SDM di Kaltim, 49,5 persen diantaranya tidak tamat SD. Ini ’kan memprihatinkan. Makanya, Pemprov Kaltim menggenjot bidang pendidikan,” katanya.Selama ini, warga perbatasan khususnya Nunukan ada yang mengeluhkan kurang perhatian dan merasa dianaktirikan dalam menata wilayah perbatasan, baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. ”Saya rasa nggaklah, itu cuma perasaan saja dan harus dibuang jauh-jauh, ya bapak bupati ya?,” ujarnya kepada Bupati Nunukan sedang duduk di sebelahnya dan ditanggapi dengan senyum. Ia menganggap, perasaan dianaktirikan tersebut sangat berbahaya dan jangan dikembangkan lebih luas. ”Pemerintah tidak asal ngomong. Kita terus benahi wilayah perbatasan, tidak hanya di Nunukan tapi kabupaten lain juga,” tandasnya. Ia menambahkan, pembangunan daerah perbatasan merupakan prioritas pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim, serta telah menjadi program nasional. ”Tidak ada anak tiri-anak tirian. Semua sama, sama-sama warga Indonesia. Pemerintah membangun juga untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.(dew)