Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok.
Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah masuk akal.
Menuliskan tujuan akan sangat membantu dalam menjaga alasan melakukan sesuatu.
Nunukan Zoners Community Banjarmasin — Seorang dosen senior Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rustam Effendi, heran dengan begitu populernya pemakaian kata 'contreng' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Saya belum pernah lihat kosa kata 'contreng' dalam kamus bahasa Indonesia, entah kalau diteliti lagi ada atau tidak kata 'contreng' itu, kalau tidak ada berarti kata itu seakan dipaksakan untuk lebih dipopulerkan," katanya di Banjarmasin, Senin. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam tersebut mengaku tidak tahu persis asal bahasa daerah mana kata contreng tersebut. Diperkirakan, kata contreng berasal dari bahasa Jawa yang dipaksakan untuk dipopulerkan, mungkin dimaksudkan untuk menjadi bahasa Indonesia.
Menurut dia, boleh-boleh saja bahasa daerah dipopulerkan menjadi bahasa Indonesia tetapi sebaiknya hal itu jangan dipaksakan karena kalau semua daerah memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia sendiri telah menggunakan bahasa Indonesia. "Seperti bahasa Banjar, ada kosa kata 'bukah' yang berarti lari, janganlah kata 'lari' diganti-ganti dengan kata 'bukah', cukup dengan kata lari saja semua sudah mengerti," tambahnya. Kata 'contreng' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang tidak ada, yang ada hanya kata 'conteng'. Berdasarkan KBBI, 'conteng', 'coret' (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya, 'berconteng-conteng bercoreng-coreng' (dengan arang, jelaga dan sebagainya). 'Menconteng-conteng', 'mencoreng-coreng' (memalit-malit), mencoret-coret dengan arang (tinta, kapur dan sebagainya). Mungkin maksud dari kata 'contreng' jika disamakan dengan KBBI adalah kata centang, yaitu tanda koreksi yang bentuknya seperti huru "V" atau tanda cawang. Orang pun kemudian bertanya-tanya, kata 'contreng' berasal dari planet mana? ABI
PDI-P Laporkan
Facebook "Say No!!! to Megawati" ke Bawaslu
Nunukan Zoners Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menindaklanjuti munculnya grup dalam jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook, yang menggunakan nama "Say No!!! to Megawati". Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Senin (6/4) siang, mengatakan, keberadaan grup dalam Facebook itu merupakan bagian dari upaya mendiskreditkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
PDI Perjuangan, kata Pramono, akan segera melaporkan komunitas itu kepada pengawas pemilu. "Pasti itu merupakan black campaign yang dilakukan dengan sangat terbuka. Dalam UU Pemilu, pelaku bisa diancam pidana pasal 270 dengan hukuman 24 bulan. Kami meminta Bawaslu menyikapi hal ini karena ada upaya mengadu domba," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Senin. Laporan kepada pengawas pemilu akan segera dilayangkan PDI Perjuangan. Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan membentuk tim guna melacak siapa yang menggagas komunitas itu. "Karena sudah sangat kasar, dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kita boleh bersaing, tapi harus secara sehat," ujarnya. Ia pun menduga, komunitas itu sengaja dibuat oleh lawan politik Megawati. KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik
Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad meminta kepada simpatisan partai politik maupun masyarakat Nunukan, untuk menjadikan kampanye terbuka ini sebagai pembelajaran politik dan diharapkan tidak terjadi gesekan politik. “Konflik atau gesekan politik ini, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam kondisi stabilitas keamanan yang telah terbangun dengan kondusif,” terangnya. Kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, desk pemilu atau KPU saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Nunukan. Sebab, pemilihan anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota dan DPD yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden sebagai puncak pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah diakui bangsa lain dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sekaligus melaksanakan pesta demokrasi dengan baik,” jelasnya. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilu, seperti yang diatur dalam UU 10/2008, masa kampanye parpol dan para caleg sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.
“Bisa kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho, poster, spanduk maupun bendera parpol dimana-mana. Berbagai aktivitas pun dilakukan peserta pemilu dan masyarakat,” tambahnya. Semuanya ini, dilakukan untuk merebut hati para pemilih. Bahkan sosialisasi tentang visi misi juga dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah, guna meraih simpati publik. Meskipun berada di wilayah perbatasan, dengan segala keterbatasan yang ada, harus mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Ia menambahkan, harus disadari walaupun berbeda pandangan dan haluan politik, tapi sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan sama. “Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.(dew)
BPPT Minta Hacker Tidak Ganggu Pemilu
Nunukan Zoners Jakarta — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta para hacker turut bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu 2009 dengan tidak mengganggu sistem teknologi informasi yang telah dibangun BPPT untuk mendukung proses penghitungan suara pada ajang pemilu mendatang. "Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja underground itu bisa diminta bekerja sama," tutur Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar seusai penandatanganan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait teknologi informasi di Kantor KPU,
Kamis (12/3). Meski demikian, BPPT telah melindungi sistem TI yang sudah dibangun dengan sistem pengamanan untuk menghindari hacker, terutama yang mengganggu sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan dan jaringan komunikasi data, pengoperasian data center, pengumpulan hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan penayangan hasilnya kepada masyarakat melalui internet.
Hari ini, KPU menandatangani perjanjian kerja sama penyusunan rencana dan pengawasan sistem teknologi informasi dengan BPPT selama setahun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, termasuk dalam proses pengadaan scanner di kabupaten/kota. Caroline Damanik
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan Laporan wartawan KOMPAS Christoporus Wahyu Haryo PNunukan Zoners Pontianak— Sebagian tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia, menjadi salah satu prioritas pengamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalbar pada pemilu April mendatang. Hal ini mengingat sebagian TPS di perbatasan letak geografisnya cukup jauh dan sulit dijangkau. "Tidak semua TPS di perbatasan masuk dalam kategori TPS yang rawan. Ada sebagian yang masuk rawan karena letak geografisnya jauh dan tidak bisa dijangkau lewat jalan darat. Ini menjadi salah satu prioritas (pengamanan oleh polisi)," kata Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Pemetaan Polda Kalbar menyebutkan, 3.505 TPS tergolong rawan I, 2.328 TPS tergolong rawan II, 350 TPS rawan III, dan 4.596 TPS lainnya tergolong aman. Pemetaan tingkat kerawanan ini menggunakan indikator letak geografis, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, situasi politik, dan keberadaan tokoh politik di wilayah itu. Sebanyak 6.508 polisi dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Kalbar. Pengamanan pemilu juga melibatkan 21.000 anggota perlindungan masyarakat. Penjagaan tidak hanya dilakukan di lokasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga sejumlah obyek vital, seperti Pertamina, perbankan, dan instansi pemerintah.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya tindakan anarki oleh kelompok massa yang mengganggu jalannya pemilu, Kepala Polda memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu menindak pelakunya. "Polisi harus tegas dan berani mengambil keputusan untuk mengantisipasi tindakan anarki. Kalau harus melumpuhkan pelakunya ya lumpuhkan, tetapi harus tepat aturan. Jangan bersifat sadis, harus sesuai prosedur," katanya. Melihat kondisi saat ini, ia optimistis pelaksanaan pemilu di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif.
Dibandingkan tahun 2004, pertarungan Pilpres 2009 tampaknya bakal lebih semarak. Banyak tokoh nasional berambisi untuk tampil. Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kelihatannya masih akan dijagokan Partai Demokrat, Jusuf Kalla, Megawati, dan Wiranto tampaknya juga bakal dimajukan oleh partainya masing-masing. Di samping itu ada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah mulai dilirik PAN, Sutiyoso yang mendapat dukungan partai-partai kecil, Yusril Ihza Mahendra yang diusung PBB, Hidayat Nur Wahid yang dielus-elus PKS, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan PKB, Akbar Tandjung yang masih belum menemukan kendaraan politiknya, hingga Prabowo Subianto yang tampaknya akan maju dengan menggunakan Partai Gerindra. Semua tokoh nasional yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden 2009 kini sudah sibuk dengan tim dan partainya masing-masing. Mereka menyadari bahwa partai besar atau basis massa yang luas bukan jaminan dapat memenangkan Pilpres. Politik pencitraan yang canggih yang ditopang program pemenangan yang sistematis dan terukur terbukti dapat mengantarkan SBY ke kursi RI 1 meski ia tidak didukung partai besar dan tidak memiliki basis massa tradisional yang luas seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais dan Megawati. Itulah sebabnya hampir semua tokoh yang berambisi bertarung dalam Pilpres 2009 sejak dini merasa perlu didampingi konsultan politik profesional dan lembaga survei independen sebagaimana yang dilakukan Yudhoyono menjelang Pilpres 2004. Para kandidat kini menyadari bahwa dalam Pilpres langsung partai politik hanyalah kendaraan untuk pencalonan. Selebihnya, rakyat pemilihlah yang akan menentukan apakah ia bisa menang atau tidak. Konsultan politik profesional dan lembaga survei independen dapat memberikan peta perilaku pemilih yang objektif dan komprehensif yang berguna untuk menjalankan program-program pemenangan.
Peluang SBY BeratLalu, bagaimana peta persaingan dalam Pilpres 2009 nanti? Siapakah yang berpeluang besar jadi pemenang? Bagaimana peluang SBY? Hasil survei LSN dan lembaga lain menunjukkan popularitas Presiden SBY terus merosot.
Survei terbaru LSN bulan Mei 2008 memperlihatkan popularitas SBY telah mencapai titik psikologis yang mencemaskan. Tinggal 16.4% publik yang mengaku akan memilih SBY jika Pilpres dilaksanakan Mei 2008. Padahal pada survei Januari 2008, masih ada 25.2% publik yang akan memilih SBY dalam Pilpres. Kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit rakyat, pengangguran yang terus membengkak, kemiskinan yang merata di mana-mana, dan harga-harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau, akan membuat posisi SBY semakin terpojok. Tanpa adanya program yang spektakuler dan berpihak pada mayoritas rakyat, dapat dikatakan peluang SBY memenangkan kembali Pilpres sangat kecil. Lantas, siapakah kandidat yang berpeluang besar menggeser SBY? Survei dari berbagai lembaga independen memperlihatkan bahwa Megawati merupakan satu-satunya tokoh yang kini popularitasnya paling mendekati SBY. Bahkan dalam survei LSN Mei 2008, tingkat dukungan terhadap Megawati sudah di atas SBY. Tapi ini bukan berarti Megawati paling berpeluang mengalahkan SBY dan kembali jadi RI-1. Tingginya popularitas Megawati dalam berbagai survei tidak terlepas dari masih besarnya massa tradisional Megawati yang fanatik. Peluang Megawati untuk merebut kembali tahtanya di Istana Merdeka tidak mudah. Pemilih Megawati tidak akan bergeser jauh dari jumlah konstituen tradisionalnya. Para pemilih rasional yang jumlahnya terus bertambah kelihatannya sulit untuk menjatuhkan pilihan kepada Ketua Umum PDI-P tersebut. Namun dengan program pencitraan yang hebat bukan tidak mungkin Megawati dapat merontokkan prediksi tersebut. Memori orang Indonesia terkenal sangat pendek dan gampang diombang-ambingkan oleh politik pencitraan. Survei LSN mengindikasikan publik Indonesia tidak mengharapkan lagi tokoh-tokoh alumni Pilpres 2004 maju ke Pilpres 2009. Dalam konteks ini, bukan hanya SBY dan Megawati yang tidak dikehendaki publik. Wiranto dan Amien Rais yang juga alumni Pilpres 2004, kemungkinan cukup berat bisa memenangkan Pilpres 2009. Namun, bukan tak mungkin Ketua Umum Partai Hanura itu membuat kejutan. Amien Rais, untuk menjaga nama harumnya sebagai ”Bapak Reformasi”, sebaiknya memang tidak mencalonkan lagi. Jika memaksakan, bisa dipastikan bakal kalah.Sultan dan PrabowoKandidat yang tampaknya akan menjadi fenomena dalam panggung politik 2009 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan LSN bulan Januari dan Mei 2008 kedua tokoh ini terpilih sebagai capres alternatif terfavorit untuk Pilpres 2009. Sayangnya kedua figur ini masih malu-malu dalam mempersiapkan diri sebagai capres. Prabowo selalu menghindar jika ditanya wartawan mengenai persiapannya menjadi capres. Ini berbeda dengan Sutiyoso dan Megawati yang sudah berterus terang ingin menjadi capres. Sultan, terbentur dengan kultur raja yang tidak boleh sembarangan bicara. Selain itu, partai yang akan digunakan sebagai kendaraan politik Sultan dan Prabowo juga belum jelas seperti halnya Wiranto dengan Hanura, Megawati dengan PDI-P, SBY dengan Demokrat, atau JK dengan Partai Golkar. Sultan dan Prabowo memang dikenal sebagai kader Golkar, tapi sangat mustahil JK merelakan kursi capres Golkar diberikan kepada mereka. Perihal ketokohan Sultan dan Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Sultan dikenal sebagai tokoh reformis yang berpenampilan kalem dan berwatak pluralis. Karakter ini dianggap sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang bhineka. Prabowo merupakan tokoh muda yang progresif, tegas, dan berani mengambil risiko. Karakter ini dinilai pas sebagai pengganti SBY yang lembek, peragu dan terlalu kompromistis. Banyak pemerhati dan pelaku politik meyakini jika Sultan dan Prabowo diduetkan akan menjadi paduan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Perkara siapa yang akan menjadi RI-1 dan RI-2 itu terserah perkembangan politik kedepan dan bargaining di antara keduanya. Jika hasil survei kita jadikan acuan untuk memprediksikan peta Pilpres 2009 siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan 2009-2014 tidak akan bergeser dari nama-nama yang disebutkan di atas. Wacana memunculkan tokoh muda dalam Pilpres 2009 kelihatannya baru sebatas diskursus yang sulit menjadi realita. Begitu pula harapan untuk memunculkan tokoh-tokoh macam Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tandjung, Tifatul Sembiring atau Soetrisno Bachir, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta, rupanya masih akan menemui jalan terjal. Namun, beribu kali para filsuf berkata: politik adalah seni yang serba mungkin. Sisa satu tahun sebelum Pilpres 2009 masih memungkinkan lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang lebih menjanjikan ketimbang sejumlah tokoh yang disebut di atas.
Penulis adalah Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN)
Golput = Penumpang Gelap?
Nunukan Zoners Bengkulu — Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Lamhir Syam Sinaga menilai, kalangan yang tidak memberikan suara alias golput pada pemilu sama dengan "penumpang gelap" di dalam negara ini. "Saya kira yang golput itu sama dengan ’penumpang gelap’ di negara ini, karena tidak mau berpartisipasi dalam membangun bangsa," kata Lamhir di Bengkulu,
Kamis (26/2). Menurut dia, pemilu merupakan jalan untuk memilih pemimpin bangsa yang akan menentukan garis kebijakan dalam pengelolaan negara. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu akan menentukan kondisi maju-mundurnya negara ini, tergantung kualitas figur pemimpin yang terpilih melalui pemilu. Ketika yang terpilih itu figur yang tidak berkualitas dan dampaknya pengelolaan negara tidak baik, maka kalangan golput itu harus ikut bertanggung jawab karena tidak memilih orang lain yang baik-baik. Demikian juga ketika yang terpilih itu figur yang bagus, kalangan golput masih dapat disalahkan karena tak memberikan kontribusi terhadap pemilihan pemimpin yang baik itu.
"Ketika pemimpin bagus itu mengeluarkan kebijakan yang baik, kalangan golput itu pun ikut menikmatinya," katanya. Karena tidak memberikan kontribusi, maka ketika ada kebijakan baik kalangan golput bisa dikatakan pihak yang hanya ingin enaknya saja, dan orang seperti itu bisa dikatakan sebagai "penumpang gelap". Untuk menekan angka golput, Lamhir berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara. "KPU dan partai harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa ketika menjadi golput bisa dikategorikan sebagai orang yang tak peduli terhadap negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu dengan mengorbankan jiwa dan raganya," katanya. "Masyarakat harus diberi penjelasan, dulu para pendahulu harus berjuang mati-matian untuk membentuk negara ini, masa sekarang hanya disuruh memilih pemimpin saja tidak mau," katanya. Pola-pola sosialisasi seperti itu, tambah dia, akan lebih efektif karena bisa membangkit nasionalisme, yang pada akhirnya masyarakat mau memberikan hak suaranya. MSH
Golput Sah dalam Negara DemokrasiWinarto HerusansonoNunukan Zoners Semarang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengambil sikap pro demokrasi dan pro legalitas, bahwa hak memilih merupakan hak subyektif yang pelaksanaannya tergantung yang bersangkutan. "Sikap menggunakan hak pilih atau tidak adalah sah dalam negara demokrasi," kata anggota Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak,
Sabtu (7/3) pada diskusi Golput, Antara Haram dan HAM yang diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah di Semarang. Johny Nelson Simanjuntak mengutarakan, di lain pihak, kehadiran golput terkait sistem dan praktik politik yang eksis. Banyak yang menilai sistem dan praktik politik yang eksis tidak menjamin bahwa kepentingan masyarakat lah yang menjadi agenda utama untuk diperjuangkan bagi kontestan bila mereka terpilih.
Dengan kondisi itu, jika ditempatkan sebagai kerangka kelemahan dan keburukan sistem dan praktik politik maka fakta adanya golput mestinya disikapi dengan memperbaiki sistem dan praktik politik yang berlaku sekarang, kata Johny Nelson Simanjuntak. Johny Nelson mengutarakan, berbagai praktik buruk dalam demokrasi seperti pembatasan terhadap calon independen, pengebirian hak politik bekas tapol, praktik kekeluargaan dan feodalisme dalam partai seharusnya sudah dihilan
Nunukan Zoners Jakarta — Markas Besar (Mabes) Polri meminta selama pelaksanaan kampanye hingga pemilihan presiden para pimpinan partai politik tidak saling memprovokasi sehingga selama proses pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009 bisa berlangsung lancar dan aman. "Kita meminta perhatian pimpinan parpol tidak memprovokasi untuk menghindari terjadinya kesinggungan antara parpol yang satu dengan yang lain sehingga pemilu bisa berlangsung lancar," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira di Jakarta,
Jumat (6/3). Dia juga meminta agar para parpol mematuhi aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu. Mabes Polri bersama dengan pengurus parpol peserta pemilu juga akan menandatangani perjanjian berkomiten melaksanakan pemilu aman dan tertib sehingga Pemilu 2009 bisa berjalan seperti tahun 2004 yang dapat pengakuan dunia bahwa bisa berjalan sukses, aman, tertib, dan damai.
"Hari ini juga kita mengadakan pertemuan dengan pimpinan parpol untuk sosialisasi penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan UU Pemilu No 10/2008, menyampaikan kesiapan Polri mengamankan pelaksanaan pemilu selama kampanye yang terbuka tanggal 16 Maret sampai 5 April maupun pemungggutan suara presiden/wakil," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Polri juga melakukan sosialisasi kepada pengurus parpol peserta kampanye terkait dengan Peraturan Kapolri No 6/2008 tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye.
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Teras Narang: Orang Kalteng Tak Ngerti "Contreng"Kamis, 5 Maret 2009 | 16:49 WIBNunukan Zoners Palangkaraya — Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengemukakan, warga di wilayahnya tidak memahami kata baru dalam iklan sosialiasi pemilu oleh KPU yang kini disebut sebagai sistem "Contreng". "Bagi orang Dayak, banyak yang bertanya, ’narai itu contreng’ (apa itu contreng?). Saya juga tidak yakin kata ini mudah dipahami," kata Teras Narang, di Palangkaraya, Kamis. Teras menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu Pemprov Kalteng Tahun 2009 yang dihadiri puluhan pejabat, unsur Muspida, dan KPU se-Kalimantan Tengah. Teras dengan tertawa kecil mempertanyakan kebakuan penggunaan kata 'contreng' yang merupakan kata adopsi dari bahasa Jawa itu. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Tengah yang didominasi suku Dayak dan Banjar belum memahami dengan baik arti kata contreng sebagai ganti "coblos" pada pemilu tahun ini.
Meski tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'contreng' itu boleh digunakan sesuai aturan KPU Nomor 35 tahun 2008 yang menyebutkan pemberian tanda V (centang) atau sebutan lain, yang kemudian dipilih "contreng" oleh KPU. Namun, Teras menegaskan, jajarannya akan selalu mendukung upaya KPU setempat dalam kegiatan sosialisasi tata cara dan mekanisme pemilihan dalam pemilu tahun ini dari semua lini. Teras bahkan mengaku telah membatalkan sejumlah program pemda senilai hampir Rp 3 miliar demi mengalokasikan anggaran untuk membantu dan mendukung kegiatan KPU setempat. Menurut Teras, telah ada dua aturan, yakni Perpres Nomor 2/2009 dan Nomor 4/2009 yang mengatur bantuan, fasilitas, dan dukungan, pemda untuk kelancaran pemilu. "Sesuai aturan itu, wajib hukumnya bagi pemerintah membantu KPU saat dibutuhkan. Oleh karena itu, program rehabilitasi rumah dinas dan aula pemda saya coret untuk mengalihkan dana membantu KPU," tambahnya.ABI
Perlu Waktu 5-10 Menit
Conteng Surat Suara
Nunukan Zoners - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan berkeyakinan angka suara sah pada pemilu legislatif nanti di atas 70 persen, kendati pesta demokrasi kali ini menggunakan cara baru. Keyakinan KPUD Nunukan tersebut didasari pada hasil simulasi yang mereka lakukan, baik kepada masyarakat dan para pemilih pemula. Hasil simulasi, angka suara sah melebihi 70 persen. Mengacu pada angka-angka tadi, menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Teknis Penyelenggara dan Data Pemilih KPUD Nunukan Sari Dewi Bakhtiar, sebenarnya masih dapat ditingkatkan mengingat waktu pelaksanaan pemilu masih tersisa satu bulan lagi. Artinya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya mengaku, dalam upaya mencapai target yang lebih optimal, berbagai sosialisasi di berbagai tempat telah dilakukan, diantaranya membagikan selebaran sosialisasi ke masyarakat yang berada di pasar-pasar, di jalan raya dengan target para pengendara, ke sekolah-sekolah, bahkan sosialisasi telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya berharap, sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh KPUD Nunukan akan tetapi juga oleh partai politik kepada konstituennya,” harap Sari Dewi. Dengan cara conteng atau centang, menurut Dewi, cukup menemui masalah dalam persoalan waktu. Hasil simulasi khususnya kepada masyarakat yang berusia lanjut, membutuhkan waktu selama 10 menit bahkan ada yang lebih. Padahal idealnya 5 menit saja, untuk empat lembar surat suara yang terdiri kertas suara untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan surat suara DPD.
Banyaknya partai politik serta caleg yang ada di dalam surat suara merupakan salah faktor yang mempengaruhi lamanya waktu karena ukuran surat suara yang lebih besar dari bilik suara. Terbatasnya waktu pada Pemilu 9 April mendatang, yakni hanya 5 jam (pukul 07.00-12.00), untuk mengantisipasi tidak cukupnya waktu, maka sejumlah TPS kemungkinan akan ditambah bilik suara, misalkan dari 4 bilik menjadi 6 bilik suara. Disebutkan Sari Dewi, salah satu penyebab suara tidak sah adalah masyarakat yang buta huruf, dimana mereka diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mencari yang akan dipilihnya karena tidak bisa membaca. “Bagi yang buta huruf kita juga beri solusi, dengan cara didampingi oleh keluarga dan petugas KPPS pada saat di bilik suara,” jelasnya. (ogy)
Nunukan Zoners Jakarta— Banyaknya partai peserta pemilu dan melimpahnya jumlah caleg yang berlaga dipastikan akan membingungkan masyarakat pemilih. Sejumlah pengamat meragukan, para pemilih akan mengenal caleg, apalagi sampai mengetahui kualitasnya. Hati-hati memilih caleg, jangan sampai beli kucing dalam karung! Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, masyarakat harus proaktif mengenali calegnya. "Sekarang ini ada keprihatinan terhadap kualitas caleg. Banyaknya caleg, membuat masyarakat gamang menentukan pilihan. Masyarakat bisa proaktif, membuat komunitas pemilih di level kecil," ujar Sebastian,
Sabtu (28/2) di Jakarta. Dengan komunitas kecil tersebut, masyarakat bisa membuat kriteria caleg yang akan dipilih sehingga bisa melakukan seleksi terhadap calon yang ada pada hari pemungutan suara. "Pilihan harus dibuat pertimbangan jauh-jauh hari.
Kalau baru menentukan pilihan pada hari pemungutan, saya yakin tidak akan mendapatkan calon yang berkualitas. Setelah itu, buat kontrak politik dengan caleg," ujarnya. Sebastian juga prihatin dengan banyaknya caleg yang masih 'hijau' di dunia politik, dipaksakan maju demi memenuhi kuota pencalonan. Akibatnya, kata dia, proses seleksi caleg ibarat membeli cabai di pasar. "Jadi caleg itu sama saja dengan tawar-menawar cabai di pasar. Pas tawarannya, bungkus. Ketemu orang, ditawarin. Ini persoalannya," kata Sebastian.
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur
Kabupaten Nunukan adalah salah satu
Kabupaten di
provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Ibu kota kabupaten ini terletak di
kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (
2004). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa
suku Tidung.
Nunukan juga adalah nama sebuah
kecamatan di
Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.
Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dgn dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau.
Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan.
Nunukan terletak pada 3° 30` 00" sampai 4° 24` 55" Lintang Utara dan 115° 22` 30" sampai 118° 44` 54" Bujur Timur.
Adapun batas Kabupaten Nunukan adalah:
- Utara; dengan negara Malaysia Timur, Sabah.
- Timur; dengan Laut Sulawesi.
- Selatan; dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- Barat; dengan Negara Malaysia Timur, Serawak
Kata Mutiara Hari Ini
Hidup bukan hidup, mati bukan juga mati, hidup adalah mati, mati adalah hidup, hidup bukan sekedar kematian, hidup adalah sensasi dari kematian, mati bukan sekedar kematian, mati adalah sensasi dari kehidupan, kematian dan kehidupan hanyalah sebuah sensasi dalam suasana ketidaknyataan....
Nunukan Zoners Community Banjarmasin — Seorang dosen senior Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rustam Effendi, heran dengan begitu populernya pemakaian kata 'contreng' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Saya belum pernah lihat kosa kata 'contreng' dalam kamus bahasa Indonesia, entah kalau diteliti lagi ada atau tidak kata 'contreng' itu, kalau tidak ada berarti kata itu seakan dipaksakan untuk lebih dipopulerkan," katanya di Banjarmasin, Senin. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam tersebut mengaku tidak tahu persis asal bahasa daerah mana kata contreng tersebut. Diperkirakan, kata contreng berasal dari bahasa Jawa yang dipaksakan untuk dipopulerkan, mungkin dimaksudkan untuk menjadi bahasa Indonesia.Menurut dia, boleh-boleh saja bahasa daerah dipopulerkan menjadi bahasa Indonesia tetapi sebaiknya hal itu jangan dipaksakan karena kalau semua daerah memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia sendiri telah menggunakan bahasa Indonesia. "Seperti bahasa Banjar, ada kosa kata 'bukah' yang berarti lari, janganlah kata 'lari' diganti-ganti dengan kata 'bukah', cukup dengan kata lari saja semua sudah mengerti," tambahnya. Kata 'contreng' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang tidak ada, yang ada hanya kata 'conteng'. Berdasarkan KBBI, 'conteng', 'coret' (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya, 'berconteng-conteng bercoreng-coreng' (dengan arang, jelaga dan sebagainya). 'Menconteng-conteng', 'mencoreng-coreng' (memalit-malit), mencoret-coret dengan arang (tinta, kapur dan sebagainya). Mungkin maksud dari kata 'contreng' jika disamakan dengan KBBI adalah kata centang, yaitu tanda koreksi yang bentuknya seperti huru "V" atau tanda cawang. Orang pun kemudian bertanya-tanya, kata 'contreng' berasal dari planet mana? ABI 
