Minta Taman Nasional Kayan Mentarang Dimanfaatkan
NUNUKAN - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad berang. Pemkab Nunukan mengakui, telah lelah mengusulkan masalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nunukan ke pemerintah pusat. Akibat belum berubahnya RTRW Nunukan ini, berimbas kepada tingkat kesejahteraan dan sosial masyarakat Nunukan, terutama warga Kecamatan Krayan, yang 70 persen wilayahnya merupakan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). “Kami sudah beberapa kali mengajukan perubahan RTRW Nunukan ke pusat. Padahal ini sudah satu periode pemerintahan, 5 tahun tidak dirubah-rubah. Usulan kita sudah menumpuk disana (pemerintah pusat),” keluhnya. Ia mengkhawatirkan, warga perbatasan Indonesia khususnya di Nunukan akan ‘mencari makan’ ke negara tetangga Malaysia dan kegiatan sehari-hari lainnya. “Bukakan lapangan kerja untuk warga, rubah tata ruang itu. Di TNKM itu rumput melulu. ’Kok rumput mau diteliti? ’Kan bingung saya, masukkan (di koran) itu,“ tegasnya. Dalam kesempatan sama, ia mengungkapkan, di TNKM tersebut hanya di gunung saja yang berupa hutan dan tak mungkin dijamah masyarakat. Sedangkan di kaki gunung hanya hamparan rumput. “Kenapa tidak dimanfaatkan? Padahal dalam UU 1945 sudah dijelaskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,“ tandasnya. Itulah tujuan pemkab membukakan lapangan kerja untuk masyarakat, khususnya di Krayan, agar kesejahteraan masyarakat Nunukan juga bisa mengalami peningkatan. “Bagaimana investor mau masuk kalau begini?“ lanjutnya. Sekkab Nunukan Zainuddin HZ malah menanyakan, kompensasi pemerintah pusat untuk warga Krayan yang memelihara TNKM. “Apa rakyat kenyang hanya dengan memandang hutan? Mereka butuh lapangan pekerjaan, tapi hampir 70 persen hutan itu semua TNKM. Apa artinya kita kaya SDA, tapi untuk menggali potensi saja tidak bisa,“ tegasnya. Kekesalan juga sangat jelas terlihat dari wajah bupati dan sekkab. “Semua dibatasi dengan lahan KBK, KBK dan KBK, padahal rakyat butuh lahan untuk bertani. Tunjangan sosial untuk warga Krayan dari pemerintah pusat ada atau tidak?” ujarnya.Kewenangan pemerintah daerah juga dibatasi oleh pemerintah pusat dalam beberapa hal dan bidang. “Padahal, ada UU pemerintah daerah tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah ini sebenarnya harus mandiri, tapi kalau kewenangan dibatasi, bagaimana? Begini salah, begitu salah,“ tandasnya. (dew)
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
NUNUKAN - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad berang. Pemkab Nunukan mengakui, telah lelah mengusulkan masalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nunukan ke pemerintah pusat. Akibat belum berubahnya RTRW Nunukan ini, berimbas kepada tingkat kesejahteraan dan sosial masyarakat Nunukan, terutama warga Kecamatan Krayan, yang 70 persen wilayahnya merupakan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). “Kami sudah beberapa kali mengajukan perubahan RTRW Nunukan ke pusat. Padahal ini sudah satu periode pemerintahan, 5 tahun tidak dirubah-rubah. Usulan kita sudah menumpuk disana (pemerintah pusat),” keluhnya. Ia mengkhawatirkan, warga perbatasan Indonesia khususnya di Nunukan akan ‘mencari makan’ ke negara tetangga Malaysia dan kegiatan sehari-hari lainnya. “Bukakan lapangan kerja untuk warga, rubah tata ruang itu. Di TNKM itu rumput melulu. ’Kok rumput mau diteliti? ’Kan bingung saya, masukkan (di koran) itu,“ tegasnya. Dalam kesempatan sama, ia mengungkapkan, di TNKM tersebut hanya di gunung saja yang berupa hutan dan tak mungkin dijamah masyarakat. Sedangkan di kaki gunung hanya hamparan rumput. “Kenapa tidak dimanfaatkan? Padahal dalam UU 1945 sudah dijelaskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,“ tandasnya. Itulah tujuan pemkab membukakan lapangan kerja untuk masyarakat, khususnya di Krayan, agar kesejahteraan masyarakat Nunukan juga bisa mengalami peningkatan. “Bagaimana investor mau masuk kalau begini?“ lanjutnya. Sekkab Nunukan Zainuddin HZ malah menanyakan, kompensasi pemerintah pusat untuk warga Krayan yang memelihara TNKM. “Apa rakyat kenyang hanya dengan memandang hutan? Mereka butuh lapangan pekerjaan, tapi hampir 70 persen hutan itu semua TNKM. Apa artinya kita kaya SDA, tapi untuk menggali potensi saja tidak bisa,“ tegasnya. Kekesalan juga sangat jelas terlihat dari wajah bupati dan sekkab. “Semua dibatasi dengan lahan KBK, KBK dan KBK, padahal rakyat butuh lahan untuk bertani. Tunjangan sosial untuk warga Krayan dari pemerintah pusat ada atau tidak?” ujarnya.Kewenangan pemerintah daerah juga dibatasi oleh pemerintah pusat dalam beberapa hal dan bidang. “Padahal, ada UU pemerintah daerah tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah ini sebenarnya harus mandiri, tapi kalau kewenangan dibatasi, bagaimana? Begini salah, begitu salah,“ tandasnya. (dew)
