Prakiraan Peta Pilpres 2009

Prakiraan Peta Pilpres 2009
Oleh
Umar S Bakry

Dibandingkan tahun 2004, pertarungan Pilpres 2009 tampaknya bakal lebih semarak. Banyak tokoh nasional berambisi untuk tampil. Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kelihatannya masih akan dijagokan Partai Demokrat, Jusuf Kalla, Megawati, dan Wiranto tampaknya juga bakal dimajukan oleh partainya masing-masing. Di samping itu ada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah mulai dilirik PAN, Sutiyoso yang mendapat dukungan partai-partai kecil, Yusril Ihza Mahendra yang diusung PBB, Hidayat Nur Wahid yang dielus-elus PKS, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan PKB, Akbar Tandjung yang masih belum menemukan kendaraan politiknya, hingga Prabowo Subianto yang tampaknya akan maju dengan menggunakan Partai Gerindra. Semua tokoh nasional yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden 2009 kini sudah sibuk dengan tim dan partainya masing-masing. Mereka menyadari bahwa partai besar atau basis massa yang luas bukan jaminan dapat memenangkan Pilpres. Politik pencitraan yang canggih yang ditopang program pemenangan yang sistematis dan terukur terbukti dapat mengantarkan SBY ke kursi RI 1 meski ia tidak didukung partai besar dan tidak memiliki basis massa tradisional yang luas seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais dan Megawati. Itulah sebabnya hampir semua tokoh yang berambisi bertarung dalam Pilpres 2009 sejak dini merasa perlu didampingi konsultan politik profesional dan lembaga survei independen sebagaimana yang dilakukan Yudhoyono menjelang Pilpres 2004. Para kandidat kini menyadari bahwa dalam Pilpres langsung partai politik hanyalah kendaraan untuk pencalonan. Selebihnya, rakyat pemilihlah yang akan menentukan apakah ia bisa menang atau tidak. Konsultan politik profesional dan lembaga survei independen dapat memberikan peta perilaku pemilih yang objektif dan komprehensif yang berguna untuk menjalankan program-program pemenangan.

Peluang SBY Berat
Lalu, bagaimana peta persaingan dalam Pilpres 2009 nanti? Siapakah yang berpeluang besar jadi pemenang? Bagaimana peluang SBY? Hasil survei LSN dan lembaga lain menunjukkan popularitas Presiden SBY terus merosot. Survei terbaru LSN bulan Mei 2008 memperlihatkan popularitas SBY telah mencapai titik psikologis yang mencemaskan. Tinggal 16.4% publik yang mengaku akan memilih SBY jika Pilpres dilaksanakan Mei 2008. Padahal pada survei Januari 2008, masih ada 25.2% publik yang akan memilih SBY dalam Pilpres. Kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit rakyat, pengangguran yang terus membengkak, kemiskinan yang merata di mana-mana, dan harga-harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau, akan membuat posisi SBY semakin terpojok. Tanpa adanya program yang spektakuler dan berpihak pada mayoritas rakyat, dapat dikatakan peluang SBY memenangkan kembali Pilpres sangat kecil. Lantas, siapakah kandidat yang berpeluang besar menggeser SBY? Survei dari berbagai lembaga independen memperlihatkan bahwa Megawati merupakan satu-satunya tokoh yang kini popularitasnya paling mendekati SBY. Bahkan dalam survei LSN Mei 2008, tingkat dukungan terhadap Megawati sudah di atas SBY. Tapi ini bukan berarti Megawati paling berpeluang mengalahkan SBY dan kembali jadi RI-1. Tingginya popularitas Megawati dalam berbagai survei tidak terlepas dari masih besarnya massa tradisional Megawati yang fanatik. Peluang Megawati untuk merebut kembali tahtanya di Istana Merdeka tidak mudah. Pemilih Megawati tidak akan bergeser jauh dari jumlah konstituen tradisionalnya. Para pemilih rasional yang jumlahnya terus bertambah kelihatannya sulit untuk menjatuhkan pilihan kepada Ketua Umum PDI-P tersebut. Namun dengan program pencitraan yang hebat bukan tidak mungkin Megawati dapat merontokkan prediksi tersebut. Memori orang Indonesia terkenal sangat pendek dan gampang diombang-ambingkan oleh politik pencitraan. Survei LSN mengindikasikan publik Indonesia tidak mengharapkan lagi tokoh-tokoh alumni Pilpres 2004 maju ke Pilpres 2009. Dalam konteks ini, bukan hanya SBY dan Megawati yang tidak dikehendaki publik. Wiranto dan Amien Rais yang juga alumni Pilpres 2004, kemungkinan cukup berat bisa memenangkan Pilpres 2009. Namun, bukan tak mungkin Ketua Umum Partai Hanura itu membuat kejutan. Amien Rais, untuk menjaga nama harumnya sebagai ”Bapak Reformasi”, sebaiknya memang tidak mencalonkan lagi. Jika memaksakan, bisa dipastikan bakal kalah.

Sultan dan Prabowo
Kandidat yang tampaknya akan menjadi fenomena dalam panggung politik 2009 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan LSN bulan Januari dan Mei 2008 kedua tokoh ini terpilih sebagai capres alternatif terfavorit untuk Pilpres 2009. Sayangnya kedua figur ini masih malu-malu dalam mempersiapkan diri sebagai capres. Prabowo selalu menghindar jika ditanya wartawan mengenai persiapannya menjadi capres. Ini berbeda dengan Sutiyoso dan Megawati yang sudah berterus terang ingin menjadi capres. Sultan, terbentur dengan kultur raja yang tidak boleh sembarangan bicara. Selain itu, partai yang akan digunakan sebagai kendaraan politik Sultan dan Prabowo juga belum jelas seperti halnya Wiranto dengan Hanura, Megawati dengan PDI-P, SBY dengan Demokrat, atau JK dengan Partai Golkar. Sultan dan Prabowo memang dikenal sebagai kader Golkar, tapi sangat mustahil JK merelakan kursi capres Golkar diberikan kepada mereka. Perihal ketokohan Sultan dan Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Sultan dikenal sebagai tokoh reformis yang berpenampilan kalem dan berwatak pluralis. Karakter ini dianggap sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang bhineka. Prabowo merupakan tokoh muda yang progresif, tegas, dan berani mengambil risiko. Karakter ini dinilai pas sebagai pengganti SBY yang lembek, peragu dan terlalu kompromistis. Banyak pemerhati dan pelaku politik meyakini jika Sultan dan Prabowo diduetkan akan menjadi paduan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Perkara siapa yang akan menjadi RI-1 dan RI-2 itu terserah perkembangan politik kedepan dan bargaining di antara keduanya. Jika hasil survei kita jadikan acuan untuk memprediksikan peta Pilpres 2009 siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan 2009-2014 tidak akan bergeser dari nama-nama yang disebutkan di atas. Wacana memunculkan tokoh muda dalam Pilpres 2009 kelihatannya baru sebatas diskursus yang sulit menjadi realita. Begitu pula harapan untuk memunculkan tokoh-tokoh macam Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tandjung, Tifatul Sembiring atau Soetrisno Bachir, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta, rupanya masih akan menemui jalan terjal. Namun, beribu kali para filsuf berkata: politik adalah seni yang serba mungkin. Sisa satu tahun sebelum Pilpres 2009 masih memungkinkan lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang lebih menjanjikan ketimbang sejumlah tokoh yang disebut di atas.

Penulis adalah Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Lebih Perlu Kapal Patroli daripada Kombatan

Lebih Perlu Kapal Patroli daripada Kombatan
Oleh
Alman Helvas Ali

Diskusi bulanan Harian Sinar Harapan pada 26 Juni 2008 dengan tema “Penggelaran Essential Force dalam Tinjauan Situasi Terkini”, menjadi ajang bagi para peserta dari berbagai latar belakang untuk membahas tentang bagaimana membangun pertahanan Indonesia ke depan. Terdapat kesamaan persepsi di antara para peserta diskusi bahwa sifat alamiah dan status Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama untuk membangun pertahanan Nusantara kini dan ke depan. Terlebih lagi setelah melihat kecenderungan negara-negara maju untuk turut campur dalam pengamanan perairan yurisdiksi negara berkembang dengan dalih tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan maritim. Contohnya adalah Resolusi DK PBB No 1816 yang memberikan mandat kepada negara-negara yang terlibat kerja sama dengan Pemerintahan Transisi Federal Somalia untuk memasuki perairan teritorial Somalia guna menindas pembajakan dan perompakan di laut. Dikaitkan dengan Indonesia, pengakuan status sebagai negara kepulauan oleh hukum internasional memberikan pula tanggungjawab kepada Indonesia untuk mengamankan perairannya. Maka isu responsibility to protect menjadi suatu hal yang kritis. Isu Alur Laut Kepulauan Indonesia juga mengemuka, khususnya tentang ruang udara di atasnya–yang sesuai dengan UNCLOS 1982–dapat menjadi tempat perlintasan pesawat militer tanpa harus mengajukan security clearance kepada Indonesia. Ketentuan ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi ketika draf UNCLOS dibahas di PBB, yang mana ada tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menyangkut navigasi kapal perang dan pesawat militer. Proses diterbitkannya PP No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditentukan, dinilai tidak melalui pembahasan yang komprehensif. Masih kuat persepsi di lingkungan pemerintahan bahwa ALKI lebih merupakan domain TNI AL, padahal di situ menyangkut pula masalah pertahanan udara karena adanya ruang udara di atas ALKI.

Persepsi terhadap Ancaman
Masalah ALKI menjadi lebih rumit ketika Amerika Serikat dan Australia terus menuntut penetapan alur Timur-Barat yang membentang dari Laut Arafuru-Laut Flores-Laut Jawa. Permintaan terhadap ALKI keempat semakin kuat karena pada sidang International Maritime Organization (IMO) tahun 1996 di London saat mengesahkan tiga ALKI Utara-Selatan, delegasi Indonesia menyatakan bahwa ketiga ALKI itu merupakan partial designation. Pernyataan ini bagi negara-negara maju diartikan sebagai janji bahwa di masa depan akan ada penetapan ALKI lainnya oleh Indonesia. Dalam forum berkembang beberapa pandangan tentang ancaman, yaitu yang berbasis pada primordialisme, terorisme dan ancaman asimetris lainnya, bahkan ada yang menganggap sekarang bukan lagi saatnya berdiskusi tentang ancaman. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun ada benang merah yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kini dan ke depan Indonesia tidak menghadapi ancaman invasi dan pendudukan wilayah seperti yang diskenariokan dalam Latgab TNI 2008. Justru “penguasaan” sumber daya alam melalui pintu kebijakan politik dan ekonomi merupakan ancaman dan tantangan terhadap Indonesia, dan hal itu sesungguhnya berada di luar domain pertahanan. Mengacu pada Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pembangunan pertahanan diamanatkan menggunakan pendekatan capability-based planning. Pendekatan ini menggantikan pendekatan threat-based planning yang dianut oleh Indonesia dan negara-negara lain sejak masa Perang Dingin. Yang disebut pertama menekankan pada “kemampuan apa yang harus dimiliki di masa depan”, sedangkan yang kedua bertumpu pada “senjata apa yang harus diganti”. Dengan mengidentifikasi kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kekuatan pertahanan, dalam hal ini militer, maka aspek anggaran sebenarnya tidak dapat lagi dikambing-hitamkan. Kekuatan yang hendak dibangun dirancang untuk menghadapi tantangan sampai tingkat tertentu saja. Sebagai contoh, mungkin untuk pembangunan kemampuan TNI AL di bidang militer, tingkatannya “hanya” sampai pada mampu untuk mengamankan wilayah yurisdiksi Indonesia dan belum akan diarahkan untuk mampu operasi ekspedisionari ke luar wilayah kedaulatan. Bisa jadi, kebutuhan akan kapal patroli lebih banyak daripada kapal kombatan atas air, sebab ada tuntutan untuk melaksanakan tugas konstabulari menanggulangi kerugian negara di laut sebesar US$ 30 miliar per tahun.

Reformasi atau Transformasi
Isu reformasi TNI tak ketinggalan dibahas. Ada yang memandangnya belum tuntas karena ada beberapa isu yang masih menggantung, misalnya masalah bisnis TNI dan sistem peradilan militer. Juga belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI secara signifikan. Pemikiran ini berpendapat bahwa perubahan doktrin dan organisasi merupakan bagian integral dari reformasi TNI untuk meningkatkan profesionalisme. Pandangan lainnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara reformasi TNI dengan profesionalisme TNI. Perubahan doktrin dan organisasi TNI, menurut pendapat ini, faktor pendorongnya harus berupa penerapan revolution in military affairs (RMA). Penerapan RMA dalam praktek di negara-negara dikenal sebagai transformasi pertahanan dan bukan reformasi pertahanan. Belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI, merupakan bukti kuat bahwa Departemen Pertahanan dan TNI belum mengadopsi RMA di tengah era peperangan generasi keempat saat ini. Untuk menerapkan RMA di TNI, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memandang peperangan ke depan yang selain bercirikan eksploitasi teknologi tinggi, juga bersifat tiba-tiba dan cepat (sudden and swift). Menurut pendapat ini, penerapan RMA di tanah air merupakan keniscayaan asalkan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia dan tidak mentah-mentah menjiplak konsep dari Amerika Serikat. Dari jalannya diskusi, tampak nyata bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Departemen Pertahanan. Terbitnya Perpres No. 7 Tahun 2008 yang disusul oleh Strategi Pertahanan, Doktrin Pertahanan, Postur Pertahanan 2010-2029 dan Buku Putih Pertahanan harus ditindaklanjuti dengan berbagai langkah. Di antaranya memastikan bahwa postur TNI dan Angkatan mengacu pada postur pertahanan, sehingga tidak terjadi lagi pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebab pengadaan alutsista mempunyai efek logistik yang panjang. Dengan politik politik luar bebas aktif, Indonesia cukup kesulitan untuk menjamin ketersediaan logistik alutsista secara berkelanjutan dari negara produsen. Sementara industri pertahanan nasional masih harus melakukan pembenahan untuk dapat memenuhi kebutuhan TNI.

Penulis adalah pengamat masalah pertahanan.

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Pergerakan Ekonomi Lamban

Pergerakan Ekonomi Lamban

Senin, 09 Maret 2009 , 10:28:00

WABUP Nunukan Kasmir Foret menjelaskan, pergerakan ekonomi kerakyatan yang masih lamban, merupakan salah satu dari beberapa isu strategis Nunukan yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana kerja. ”Isu-isu strategis inilah, yang harus mendapat prioritas dari kita semua. Baik mengenai masih terbatasnya sarana di beberapa wilayah perbatasan, maupun minimnya sarana prasarana pelayanan dasar,” jelasnya. Tidak hanya itu, peningkatan pembangunan SDM, pola pemanfaatan SDA yang belum optimal, kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan dengan negara tetangga, juga termasuk dalam isu strategis yang disampaikan Wabup Nunukan. ”Kita semua telah mendengar dan membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan camat dan seluruh SKPD se-Nunukan dalam Musrenbang 2009,” terangnya. Musrenbang sebagai suatu wadah penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan, merupakan implementasi dari UU, yang mengamanatkan setiap proses penyusunan rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, untuk menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan menjadi acuan penting dalam RKPD.”Proses itu harus dilalui tahap demi tahap, dengan perencanaan yang sistematik dan terencana, yang didukung pendanaan dan sumber daya dari seluruh elemen yang ada di Nunukan,” imbuhnya. Itulah sebabnya, penyusunan RKPD tahun 2010 ini merupakan upaya mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan, yang dihimpun dari usulan desa dan kelurahan se-Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dinilai sangat strategis, karena dalam forum tersebut, seluruh instansi Pemkab Nunukan merumuskan kebijakan prioritas dalam penyusunan RKPD Nunukan, yang berisi program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan, dalam APBD tahun anggaran 2010 dan menjadi acuan bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Pembukaan Musrenbang ini dihadiri Kabid Pengembangan dan Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Nursigit dan seluruh kepala pimpinan vertikal dan muspida, serta kepala SKPD Nunukan.(dew)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

''Urus Negara, Tiru Falsafah Tukang Parkir''

''Urus Negara, Tiru Falsafah Tukang Parkir''

KH Zainuddin MZ Isi Tablig Akbar Maulud Nabi Muhammad di Nunukan

Ribuan umat muslim berbondong-bondong datang dan memadati Stadion Sei Bilal, Nunukan Sabtu (7/3). Ini karena Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Nunukan mendatangkan dai kondang KH Zainuddin MZ. Hikmah apa yang didapat?

HELDHA NUR’AFDI-Nunukan

"BANYAK sekali ibu-ibu yang datang kesini, itu berarti dai kondang kita masih jadi idola ya? Kami dari Pemkab Nunukan memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya meminta beliau datang, Alhamdulillah baru sekarang kesampaian,” ungkap Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad membuka acara. Kontan saja, seluruh perempuan di stadion langsung tepuk tangan. Memang, KH Zainuddin MZ didatangkan PHBI untuk melakukan tablig akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1430 H/2009. Meski kondisi kesehatan kurang baik, karena salah satu kakinya terkilir, dai sejuta umat ini tetap datang. Itulah sebabnya, ia membawa anaknya Ust M Fikri Haikal yang dalam kesempatan sama juga sempat menyampaikan tausiyah. Tingkah laku, wajah dan caranya berceramah pun mirip dengan sang Ayah. Saat ustaz tampan ini naik panggung, kaum muslimah langsung mengeluarkan suara bergemuruh. Begitu pula saat KH Zainuddin MZ naik panggung, lebih heboh lagi. Dalam ceramahnya, Zainuddin menyampaikan mengenai akhlak manusia kepada Allah SWT, kepada sesama dan kepada makhluk Allah SWT di luar manusia.Ia menerangkan, sebelum bertemu dengan rasul, manusia belum memiliki akhlak. Mulai dari gunung tinggi, batu dan lainnya disembah. ”Memangnya gunung dan batu yang menciptakan manusia?,” tanyanya. Kepada manusia, Allah menitipkan alam semesta. ”Tapi apa yang terjadi? Pulau bisa hilang! Bingung ya? Kalau dompet yang hilang masih masuk akal. Akhirnya Allah murka, tsunami, banjir, longsor, lumpur Lapindo dan lainnya datang,” katanya. Dilanjutkan, hal-hal seperti ini perbuatan orang pintar tapi jalannya tidak benar. ”Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orangutan. Disuruh bikin hukum, yang ’besar’ salah, yang lain diem-diem pura-pura nggak ngerti,” ujarnya. Ia menambahkan, hal ini terjadi karena tiga penyakit manusia, yakni kudis (kurang disiplin), kurap (kurang rapi) dan kutil (kurang teliti). Sawah dipermak menjadi gedung dan akhirnya Indonesia beli beras ke Vietnam. ”Hiduplah seperti tukang parkir. Mereka punya mobil banyak tapi tidak pernah sombong, karena mereka tidak merasa memiliki. Mau banyak atau tidak mobil yang diparkir, mereka tidak sedih. Mereka sadar, mereka cuma dititipi dengan yang punya mobil,” katanya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Perkataan dai ini bukan tidak ada maksud. Ia menghubungkannya dengan manusia yang tidak bisa merawat dan memelihara apapun yang dititipkan Allah SWT. Begitu juga dengan para pejabat pemerintahan, makanya kini ramai pejabat masuk penjara, gara-gara tidak bisa dititipi dan malah korupsi. ”Memang, korupsi agak sulit diberantas. Karena mereka yang di pusat sana tidak takut dengan Tuhan, tapi dengan atasan,” tegasnya, lagi-lagi mendapat riuh aplaus. Ia juga memberi saran kepada muslimin dan muslimah sebagai pemilih dalam pemilu-pemilu mendatang. Dikatakan, seorang pemilih harus pintar dan cerdas dalam memilih, jangan tertipu dengan penampilan. ”Meskipun hati kita kurang sreg, tapi kalau ada caleg yang bagi-bagi uang, ambil! Ada caleg kasih sembako, ambil! Dikira cuma partai yang bisa boongin? Rakyat juga bisa ngeboongin partai,” tandasnya. Memilih seorang figur pemimpin pun tidak mudah. Dikatakan, zaman rasul dulu, ada beberapa syarat menjadi imam (pemimpin). Yakni harus orang yang paling alim di kampung, tahu benar apa yang dibutuhkan rakyatnya. ”Jika ada dua imam yang memenuhi kedua syarat ini, cari yang omongannya fasih. Karena imam yang bodoh, pasti makmumnya ikut bodoh,” tegasnya. Menghadapi pemilu dalam waktu dekat ini, ia meminta kaum muslimin menjaga kerukunan. Beda boleh, marah jangan. ”Dengar ada tetangga sekarat, malah rapat mencari tahu partai politik si tetangga. Keburu mati tetangganya,” selorohnya. Tablig akbar ini tidak hanya dihadiri warga Nunukan yang menuntut dai kondang ini terus ceramah, tapi juga pimpinan instansi muspida dan vertikal dan instansi pemerintahan. Malamnya, KH Zainuddin MZ dan anaknya bersilaturahmi ke rumah dinas jabatan Bupati Nunukan. (*)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Realisasi Proyek di Perbatasan 40 Persen

Realisasi Proyek di Perbatasan 40 Persen
Jhonny Laing: Terkendala Transportasi Bahan Bangunan

Nunukan Zoners Malinau - Ketua DPRD Malinau Drs Jhonny Laing Impang MSi menyebutkan, pelaksanaan realisasi fisik proyek pembangunan di daerah pedalaman dan perbatasan baru 40 persen, sehingga terkesan jalan di tempat. Hal itu diakibatkan karena sulit dan terbatasnya sarana transportasi. Hal itu disampaikannya terkait hasil kunjungan kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Malinau tahun 2008 beberapa waktu lalu di Kecamatan Malinau Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Selatan bersama anggota DPRD dari gabungan komisi yang terbentuk dalam satu tim. Dijelaskan, lambatnya pembangunan di kawasan pedalaman dan perbatasan karena mobilitas angkutan yang hanya mengandalkan transportasi penerbangan. Karena bahan bangunan atau material utama yang dibutuhkan lebih banyak dikirim dari ibukota Kabupaten Malinau. “Untuk mengangkut material bangunan ini, membutuhan biaya yang tidak sedikit dan menunggu jadwal yang pas. Sebab, pesawat yang ada digunakan juga melayani penerbangan subsidi orang dan barang,” terang politisi dari PDI Perjuangan ini. Oleh karenanya, Jhonny Laing Impang berharap pemerintah pusat dan provinsi juga turut memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap pembangunannya. Terutama pembangunan jalan darat yang harus segera direalisasikan sebagai usaha untuk membuka keterisolasian penduduk di kawasan pedalaman dan perbatasan. Sebab, dengan membuka jalan tersebut, dapat mempermudah hubungan transportasi dan dapat mengurangi ongkos angkut yang selama ini cukup tinggi. Selain itu, dengan terbukanya jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten, maka warga pedalaman dan perbatasan tidak lagi bergantung pada pasokan kebutuhan keluarga dari negara tetangga seperti yang terjadi selama ini. “Ongkos pesawat saat ini, per kilogramnya Rp 27 ribu. Belum ditambah ongkos angkut buruh, keuntungan dan harga belinya. Jadi, sangat tinggi biaya hidup untuk di kawasan pedalaman dan perbatasan,” jelasnya. Jhonny Laing mencontohkan, harga gula dari Malaysia hanya 250 Ringgit Malaysia atau Rp750 ribu per sak isi 50 kilogram, dengan kurs 3 ribu per ringgit. Sehingga harga jual gula tersebut berkisar antara 15 ribuan per kilogram. Sementara harga gula di Malinau hanya 300 ribu ke bawah per zak. Dengan harga eceran Rp 9 ribu per kilogram, sudah mendapatkan untung. Harga BBM per drum isi 200 liter mencapai 1.150 Ringgit Malaysa. Jika harga barang seperti itu diambil dari Malinau, maka warga pedalaman dan perbatasan ini akan mengeluarkan ongkos lebih banyak lagi. Jadi, benar-benar sangat memprihatinkan kondisinya. ”Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan kawasan perbatasan ini sebagai serambi depan negara seperti yang sudah diprogramkan,” harapnya. (ida)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Malaysia Buka Peluang

Malaysia Buka Peluang
Banyaknya TKI yang Bekerja Tanpa Dokumen Resmi

Nunukan Zoners - Dari paparan Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah di acara silaturahmi dengan Menakertrans Erman Soeparni beberapa waktu lalu terungkap faktor daya tarik TKI bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia. Diantaranya, Pemerintah Malaysia memberikan peluang kerja, meski TKI tidak menggunakan dokumen (undocumented). Selain itu, banyak tersedia lapangan pekerja di luar negeri. Ada pula oknum-oknum tertentu yang mengiming-imingi TKI dengan pendapatan besar. Faktor lainnya, TKI memiliki latar belakang ekonomi dan kesempatan kerja yang sangat kurang, serta kebanggaan tersendiri jika bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadikan TKI tidak berpikir dua kali untuk menyetujui pekerjaan di luar negeri, dengan berbagai macam pasar kerja TKI seperti perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga dan lainnya. ”Calon TKI menurut negara tujuan tahun 2008, sebanyak 31.502 TKI yang terdiri dari 22.187 laki-laki dan 9.315 wanita yang bekerja di Sabah. Sedangkan di Serawak hanya 74 TKI, 47 laki-laki dan 27 wanita,” jelasnya. Kemudian proses calon TKI menurut pendidikan tahun 2008, 24.785 TKI yakni 18.141 laki-laki dan 6.644 wanita yang memiliki latar belakang pendidikan SD. Untuk TKI yang pendidikannya SMP ada 6.224 orang, 3.749 laki-laki dan 2.475 wanita. Sedangkan pendidikan tertinggi hanya sampai SMA dan jumlahnya pun paling sedikit dibandingkan pendidikan lainnya, yakni hanya 567 TKI yang terdiri dari 344 laki-laki dan 223 wanita. Dalam kesempatan sama, ia juga menyampaikan permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yakni TKI bermasalah yang disebabkan oleh masuk ke Malaysia dengan paspor lawatan, bukan paspor untuk bekerja. Lalu hak yang diterima tidak sesuai dengan job order atau kesepakatan, TKI over stay dan TKI pindah majikan. ”Permasalahan yang saat ini akan dihadapi, yakni pelaksanaan pemulangan TKI tahun ini,” katanya. Informasi yang diperoleh dari KJRI Kota Kinabalu dan Kantor Penghubung di Tawau, lanjutnya, Pemerintah Sabah akan melaksanakan proses pemutihan bagi TKI dan keluarganya sekira 200 ribu orang, itupun jika majikannya mau menjamin. Sedangkan bagi yang tidak lagi dijamin akan di pulangkan ke Indonesia melalui Nunukan. Pelaksanaan program pemutihan perizinan bagi TKI bermasalah di Malaysia berimplikasi, pada pelaksanaan pemutihan proses perizinan TKI di Sabah, bertentangan dengan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 27 Agustus 2008.Dijelaskan, proses pemutihan yang dilaksanakan di Sabah hanya mengurus sisi keimigrasian saja, sedangkan administrasi dan prosedur ketenagakerjaan terabaikan. ”Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah RI kehilangan potensi penerimaan negara berupa PNBP, sedangkan Pemerintah Malaysia mendapatkan levi yang cukup besar,” ungkapnya. (dew)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....