Revitalisasi Hubungan Industrial

Revitalisasi Hubungan Industrial
Program Depnakertrans Atasi Pengangguran

Nunukan Zoners - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno mengungkapkan, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memiliki kebijakan unggulan untuk mengatasi pengangguran, yakni revitalisasi tenaga kerja dan membangun hubungan industrial. Dalam revitalisasi tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) harus diinventarisasi dengan dana sharing APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, ada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi BLK seluruh Indonesia, yang meliputi 151 BLK UPTD dan 11 BLK UPTP yang kondisinya buruk dan tidak berfungsi. Revitalisasi BLK dimaksud meliputi peningkatan kualitas prasarana fisik (bangunan dan lingkungan), peremajaan peralatan pelatihan yang tidak berfungsi, peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaan BLK. ”Di Depnakertrans juga ada program penanggulangan pengangguran, yakni gerakan penanggulangan pengangguran (GPP) melalui fasilitasi informasi pasak kerja (IPK), bursa kerja dan penempatan antarkerja,” jelasnya, saat berkunjung ke Nunukan beberapa waktu lalu. Kemudian koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan departemen terkait (Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UMKM), melalui padat karya, wira usaha baru dan teknologi tepat guna.“Lalu membangun kewirausahaan baru/UMKM baru dan program pendampingan/pemagangan. Job fair tahun 2008 telah berhasil dilaksanakan di 11 lokasi dan telah ditempatkan sekitar 60 ribu orang pencari kerja,” ungkapnya. Ia meminta SDM yang ada dididik sesuai kurikulum. Ia juga menyetujui langkah untuk menutup sekolah yang tidak terkolerasi. “Kita bicara dulu soal pendidikan, kesehatan, kualitas SDM, baru bicara tenaga kerja. Jangan bangun manusia pintar, tapi sakit-sakitan,” tegasnya. Karena kebijakan umum pemerintah berlandaskan pada tiga pilar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. ”Sistem pendidikan diarahkan pada tujuh aspek. Diantaranya aspek kelautan, pertanian, kehutanan dan dirgantara,” imbuhnya. Menakertrans meminta, dalam bidang ketenagakerjaan, dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. Seperti pembentukan lembaga tripartit nasional, meningkatkan fungsi lembaga kerja sama bipartit dan mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan. “Perselisihan hubungan industrial diselesaikan cepat dan murah, serta mendorong terjadinya perjanjian kerja bersama yang dinamis, demokratis, transparan dan bermartabat,” terangnya. Yang lebih penting lagi, tambahnya, ada jaminan sosial pekerja. Dengan menambah program jaminan sosial yang ada, seperti hari tua, kematian, kecelakaan, kesehatan, ditambah dengan jaminan pesangon. “Tingkatkan kesejahteraan pekerja dengan subsidi uang muka perumahan pekerja, kesehatan dan transportasi pekerja, serta beasiswa bagi anak pekerja,” harapnya.(dew)