Dephut Tak Dilibatkan Bangun Jalan di Perbatasan

Dephut Tak Dilibatkan Bangun Jalan di Perbatasan

Nunukan Zoners Pontianak - Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Departemen Pekerjaan Umum sampai sekarang belum pernah melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan, terkait rencana pembangunan jalan lingkar di sepanjang perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan Mashyud, kepada SH, Kamis (26/2), menanggapi rencana pembangunan jalan darat di perbatasan melalui Program Bhakti Sosial TNI Berskala Besar. TNI sekarang tengah melakukan survei dan pengukuran di lapangan, menyangkut kontur tanah, rute yang dilewati, sebagai tindak lanjut surat permohonan Gubernur Kalbar tahun 2003. Sebagian besar lahan di perbatasan berstatus kawasan hutan.Kawasan hutan mencakup Taman Nasional Kayaan Mentarang di Provinsi Kalimantan Timur, Taman Nasional Betung Kerihun di Provinsi Kalbar dengan luas keseluruhan 1 juta hektare. Selebihnya berstatus hutan lindung, suaka margasatwa dan wisata taman alam. Mashyud mengungkapkan, pembangunan jalan darat di sepanjang perbatasan harus tetap konsisten dengan tata ruang. Khusus di wilayah taman nasional dan hutan lindung, prinsipnya tidak bisa dibangun jalan darat. ”Tapi, demi kepentingan pertahanan negara, mesti dilakukan melalui berbagai konsep dan aplikasi yang mengikat, supaya nantinya tidak menyuburkan praktik pembalakan liar,” ujar Mashyud. Ia mengatakan, koordinasi dengan departemen terkait menjadi sangat penting di dalam pembangunan jalan di perbatasan, supaya jika nantinya dihadapkan kepada hal-hal prinsip pengelolaan hutan konservasi yang berlaku secara internasional, tidak menimbulkan masalah sosial berkepanjangan. Menyinggung masalah intensitas praktik pembalakan liar di Kalimantan, Mashyud mengakui, perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Malinau, jauh lebih parah dibandingkan dengan lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan. (aju)