Waspadai Potensi Separatisme Berlabel Etnis di Kalimantan

Waspadai Potensi Separatisme Berlabel Etnis di Kalimantan

Nunukan Zoners Pontianak — Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Malaysia diminta meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan kolektif terhadap potensi gerakan separatisme berlabelkan etnis tertentu yang sewaktu-waktu dapat merongrong kewibawaan dan keutuhan masing-masing kedua negara di Kalimantan. Hal itu dikemukakan Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Ummat Kalimantan Barat Rousdy Said kepada SH, Minggu (4/1). Wilayah Federasi Malaysia di Kalimantan mencakup Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak. Wilayah Indonesia meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Selatan, Tengah dan Barat. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Majelis Adat Dayak Kalimantan, Agustinus Teras Narang dalam salah satu kesempatan di Pontianak belum lama ini, menegaskan, bagi masyarakat Suku Dayak, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah merupakan harga mati. Gubernur Kalimantan Tengah itu menjamin, masyarakat Suku Dayak di wilayah Indonesia, tidak akan mudah terpancing oleh gerakan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah Indonesia dan tetap berada di barisan terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Rousdy mengatakan, situasi politik di Malaysia akhir-akhir ini yang terus memanas pasca-Pemilu Sela, Sabtu, 8 Maret 2008 lalu, sudah mulai muncul indikasi ketidakpuasan golongan masyarakat tertentu di Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Barisan Nasional (BN) yang dimotori United Malays National Organization (UMNO) telah membuat sebagian masyarakat di Malaysia lebih simpati terhadap program yang ditawarkan oposisi yang mengedepankan pluralisme yang dimotori mantan Deputi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tersebut. “Implikasi ketidakpuasan tidak menutup kemungkinan suatu saat masyarakat di Sabah dan Sarawak ingin memisahkan diri dari Malaysia, membentuk negara sendiri dan atau bergabung dengan Indonesia, melalui konsep identitas tertentu. Indonesia dan Malaysia mesti mengambil langkah terpadu dalam mengantisipasinya,” ujar Rousdy. Berdasarkan pengamatan Rousdy, indikasi kentalnya politik identitas yang mencuat ke permukaan akhir-akhir ini di Kalimantan, jika tidak disadari, bisa menimbulkan nasionalisme sempit yang skalanya melampaui batas administratif suatu negara. Ia mengungkapkan, di masa mendatang memang diperlukan adanya kewaspadaan dan kepekaan kolektif pemerintah Indonesia dan Malaysia, terkait permasalahan di Kalimantan. Pulau Kalimantan dimiliki tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ia juga mengatakan, intensitas asimilasi, pertukaran dan atau pertemuan budaya antar-sesama etnis Dayak dari kedua negara, bisa menjadi permasalahan sensitif, jika pihak yang terkait langsung, tanpa disadari, dengan mudah terjebak kepentingan jangka pendek. Menurutnya, masyarakat di Kalimantan yang berada di tiga negara itu, banyak yang memiliki kesamaan budaya, sehingga proses asimilisasi berjalan sangat cepat. Dalam kondisi demikian, antara komunitas masyarakat berlatar belakang budaya yang sama, akan merasa senasib dan sepenanggungan apabila ada anggota komunitasnya di salah satu negara mengalami praktik ketidakadilan politik, ekonomi, sosial dan budaya.(aju)