Nunukan Zoners Pontianak-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak pemerintah pusat meminta pertanggungjawaban Federasi Malaysia, sehubungan lahan kebun kelapa sawit selama lima tahun merangsek 400 meter ke wilayah Indonesia di Tapang Peluntun, Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Zulfadhli kepada SH, Minggu (15/6) mengatakan, pelanggaran wilayah negara di Kalbar oleh pelaku ekonomi di Malaysia sudah dilaporkan Dandim 1204/Sanggau, Letkol (Inf) E Tirak kepada Korem 121/Alam Bhana Wanawai (ABW), untuk dilanjutkan ke Kodam VI/Tanjungpura, Mabes TNI dan Departemen Pertahanan.
“Mesti ada langkah cepat, tegas dan terpadu. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda diminta segera menekan Federasi Malaysia untuk kembali ke meja perundingan, karena permasalahan perbatasan sudah sangat serius,” ujar Zulfadhli. Zulfadhli mengungkapkan, sampai sekarang kondisi di lapangan, belum ada pengembalian wilayah yang dicaplok maupun perbaikan patok batas yang dilaporkan hilang atau bergeser. Tidak perlu saling bantah, saling menyalahkan, karena masyarakat membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus Menteri Luar Negeri, Zulfadhli mengingatkan, untuk tidak melihat perbatasan secara parsial dan semata-mata dari kacamata diplomatik. Setiap pernyataan dan langkah diplomatik Menteri Luar Negeri, mesti mempertimbangkan perasaan, situasi konkret dan harga diri masyarakat perbatasan sebagai bagian integral bangsa Indonesia.
Untungkan Malaysia
Zulfadhli mengatakan, pernyataan Menteri Luar Negeri terkait keberadaan helipad Malaysia hanya 7 meter sebelah timur dari titik patok batas UO921 pehuluan Tanjung Lokang, Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas, di wilayah Taman Nasional Betung Kerihun, untuk kepentingan suvei, implikasi menguntungkan kepentingan diplomasi Malaysia. “Padahal, helipad itu meskipun masih di wilayah Malaysia, keberadaannya tidak sepengetahuan instansi berwenang di Kodam VI/Tanjungpura, Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan helipad untuk kepentingan survei Investigasi dan Rafikasi Maintenance, titik patoknya terlebih dahulu mesti didasarkan kesepakatan kedua negara,” ujar Zulfadhli. Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar, Lensus Kandri, menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI AD. Karena hubungan dengan luar negeri merupakan kewenangan mengikat pemerintah, pihaknya menunggu langkah lebih lanjut sesuai tugas dan fungsi pemerintah daerah. “Jika sudah ada hasil konkret pembicaraan dengan Malaysia, kami langsung mengamankan kebijakan yang sudah disepakati. Terutama sosialisasi dengan masyarakat di s Menurut Zulfadhli, wilayah Kalbar jadi kebun kelapa sawit Malaysia, terungkap dalam patroli rutin Kodim 1204/Sanggau, 4 Juli 2007. Patroli dipimpin Lettu (Inf) M Alip Suroso. Wilayah yang diserobot ditanami lebih dari 200 batang pohon kelapa sawit usia tanam lima tahun.
“Ketika tiba di Co-6029-9922 sebagai koordinat patok G-439, ternyata patok itu sudah tidak ada. Kawasan tersebut menjadi ladang kelapa sawit. Meski pencarian patok dibantu dengan alat GPS (global positioning system), hasilnya nihil. Kemungkinannya tertimbun, digeser, atau bahkan dihilangkan oleh perusahaan kelapa sawit tersebut,” ujar Zufadhli. n
“Mesti ada langkah cepat, tegas dan terpadu. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda diminta segera menekan Federasi Malaysia untuk kembali ke meja perundingan, karena permasalahan perbatasan sudah sangat serius,” ujar Zulfadhli. Zulfadhli mengungkapkan, sampai sekarang kondisi di lapangan, belum ada pengembalian wilayah yang dicaplok maupun perbaikan patok batas yang dilaporkan hilang atau bergeser. Tidak perlu saling bantah, saling menyalahkan, karena masyarakat membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah, untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus Menteri Luar Negeri, Zulfadhli mengingatkan, untuk tidak melihat perbatasan secara parsial dan semata-mata dari kacamata diplomatik. Setiap pernyataan dan langkah diplomatik Menteri Luar Negeri, mesti mempertimbangkan perasaan, situasi konkret dan harga diri masyarakat perbatasan sebagai bagian integral bangsa Indonesia.
Untungkan Malaysia
Zulfadhli mengatakan, pernyataan Menteri Luar Negeri terkait keberadaan helipad Malaysia hanya 7 meter sebelah timur dari titik patok batas UO921 pehuluan Tanjung Lokang, Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas, di wilayah Taman Nasional Betung Kerihun, untuk kepentingan suvei, implikasi menguntungkan kepentingan diplomasi Malaysia. “Padahal, helipad itu meskipun masih di wilayah Malaysia, keberadaannya tidak sepengetahuan instansi berwenang di Kodam VI/Tanjungpura, Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan helipad untuk kepentingan survei Investigasi dan Rafikasi Maintenance, titik patoknya terlebih dahulu mesti didasarkan kesepakatan kedua negara,” ujar Zulfadhli. Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar, Lensus Kandri, menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI AD. Karena hubungan dengan luar negeri merupakan kewenangan mengikat pemerintah, pihaknya menunggu langkah lebih lanjut sesuai tugas dan fungsi pemerintah daerah. “Jika sudah ada hasil konkret pembicaraan dengan Malaysia, kami langsung mengamankan kebijakan yang sudah disepakati. Terutama sosialisasi dengan masyarakat di s Menurut Zulfadhli, wilayah Kalbar jadi kebun kelapa sawit Malaysia, terungkap dalam patroli rutin Kodim 1204/Sanggau, 4 Juli 2007. Patroli dipimpin Lettu (Inf) M Alip Suroso. Wilayah yang diserobot ditanami lebih dari 200 batang pohon kelapa sawit usia tanam lima tahun.
“Ketika tiba di Co-6029-9922 sebagai koordinat patok G-439, ternyata patok itu sudah tidak ada. Kawasan tersebut menjadi ladang kelapa sawit. Meski pencarian patok dibantu dengan alat GPS (global positioning system), hasilnya nihil. Kemungkinannya tertimbun, digeser, atau bahkan dihilangkan oleh perusahaan kelapa sawit tersebut,” ujar Zufadhli. n
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari Bersama Membangun Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur