Dana Bantuan TKI Nunukan Diduga Dikorup
Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan :Kalangan lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka juga menemukan ketidakjelasan dalam penyaluran bantuan. Suryosumpeno, staf jaringan relawan kemanusiaan untuk Nunukan, mengatakan ada penggelembungan dana pembangunan barak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan biaya sebesar Rp 21 juta per barak, kata dia. Namun, saat jaringan relawan mengecek kepada dua pemborong, ternyata biayanya hanya Rp 8-10 juta per barak dengan ukuran 15 meter x 4 meter . “Jadi, anggaran itu dua kali lipat dari harga riilnya,” kata dia malam ini. Harga Rp 8-10 juta itu dihitung berdasar harga masing-masing material yang digunakan. Perinciannya, ongkos kerja Rp 1,5 juta, kayu (5 m3) senilai Rp 4 juta, seng gelombang sebanyak 90 lembar senilai Rp 2,7 juta, 20 triplek senilai Rp 600 ribu, dan paku seharga Rp 200 ribu. Dari pantauan di lapangan, menurut Suryosumpeno, ada 82 barak yang sudah dan sedang dibangun, kemungkinan akan bertambah. Dari 82 barak itu, 25 dibangun di Sedadap dan 57 di Mambunut. Setiap barak berkapasitas 60-80 jiwa, kata dia, namun dihuni sekitar 100 jiwa sehingga berdesakan. Koordinator Government Watch Farid R. Faqih mengatakan terdapat kesimpangsiuran pembangunan barak, baik jumlah, biaya, maupun bantuan lainnya. Bahkan, kata dia, para kontraktor belum tahu siapa yang akan membiayai barak. “Saya menilai ada masalah ketidakjelasan kordinasi di sini,” ujarnya dalam siaran pers hari ini. Government Watch juga tidak menemukan adanya bantuan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa 1.000 m3 kayu dan 4.000 meter pipa pralon. “Satgas TKI Pemkab Nunukan, bupati, maupun kontraktor Gapensi mengatakan tidak pernah menerima bantuan itu,” kata Farid. Ketua Tim Penanggulangan TKI di Nunukan Kasmir Foret mengaku tidak tahu dugaan penggelembungan dana pembangunan barak. "Masalah barak itu sudah menjadi program Kimpraswil. Yang kami ketahui hanya bangun saja dan Pemerintah Nunukan tidak menangani persoalan pembuatan barak-barak itu," ujar Kasmir. Kondisi penampungan TKI di Nunukan hingga kemarin belum ada perbaikan berarti. Bahkan, dua orang lagi meninggal, seorang di antaranya bayi yang lahir prematur. “Mungkin orang tuanya kelelahan karena habis melakukan perjalanan jauh," ujar Trisno Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, kepada Tempo News Room. (Maria Hasugian/Rusman)
Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan :Kalangan lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka juga menemukan ketidakjelasan dalam penyaluran bantuan. Suryosumpeno, staf jaringan relawan kemanusiaan untuk Nunukan, mengatakan ada penggelembungan dana pembangunan barak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan biaya sebesar Rp 21 juta per barak, kata dia. Namun, saat jaringan relawan mengecek kepada dua pemborong, ternyata biayanya hanya Rp 8-10 juta per barak dengan ukuran 15 meter x 4 meter . “Jadi, anggaran itu dua kali lipat dari harga riilnya,” kata dia malam ini. Harga Rp 8-10 juta itu dihitung berdasar harga masing-masing material yang digunakan. Perinciannya, ongkos kerja Rp 1,5 juta, kayu (5 m3) senilai Rp 4 juta, seng gelombang sebanyak 90 lembar senilai Rp 2,7 juta, 20 triplek senilai Rp 600 ribu, dan paku seharga Rp 200 ribu. Dari pantauan di lapangan, menurut Suryosumpeno, ada 82 barak yang sudah dan sedang dibangun, kemungkinan akan bertambah. Dari 82 barak itu, 25 dibangun di Sedadap dan 57 di Mambunut. Setiap barak berkapasitas 60-80 jiwa, kata dia, namun dihuni sekitar 100 jiwa sehingga berdesakan. Koordinator Government Watch Farid R. Faqih mengatakan terdapat kesimpangsiuran pembangunan barak, baik jumlah, biaya, maupun bantuan lainnya. Bahkan, kata dia, para kontraktor belum tahu siapa yang akan membiayai barak. “Saya menilai ada masalah ketidakjelasan kordinasi di sini,” ujarnya dalam siaran pers hari ini. Government Watch juga tidak menemukan adanya bantuan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa 1.000 m3 kayu dan 4.000 meter pipa pralon. “Satgas TKI Pemkab Nunukan, bupati, maupun kontraktor Gapensi mengatakan tidak pernah menerima bantuan itu,” kata Farid. Ketua Tim Penanggulangan TKI di Nunukan Kasmir Foret mengaku tidak tahu dugaan penggelembungan dana pembangunan barak. "Masalah barak itu sudah menjadi program Kimpraswil. Yang kami ketahui hanya bangun saja dan Pemerintah Nunukan tidak menangani persoalan pembuatan barak-barak itu," ujar Kasmir. Kondisi penampungan TKI di Nunukan hingga kemarin belum ada perbaikan berarti. Bahkan, dua orang lagi meninggal, seorang di antaranya bayi yang lahir prematur. “Mungkin orang tuanya kelelahan karena habis melakukan perjalanan jauh," ujar Trisno Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, kepada Tempo News Room. (Maria Hasugian/Rusman)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari Bersama Membangun Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur