Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung di Nunukan Dilaporkan ke Kejagung
Oleh : M.hasoloan Sinaga
03-Jul-2008, 10:58:14 WIB - [www.kabarindonesia.com]
Nunukan Zoners dan KabarIndonesia - Diskusi Publik dengan tema “Nasionalisme di perbatasan, kasus alih fungsi hutan di Kabupatan Nunukan”, yang diselenggarkan Indonesia Guard Mountain and Forest (IG) Jakarta, Selasa (24/6) lalu menghasilkan rekomendasi bahwa kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur ini akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. Pernyataan ini dilontarkan A Rahmat Kusuma selaku Kordinator IG dalam wawancara yang dilakukan melalui telepon. Rahmat menilai kasus alih fungsi lahan hutan lindung yang terjadi di Nunukan.ini banyak digunakan baik untuk pembangunan jalan maupun perkebunan sawit yang telah menyalahi aturan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Rahmat menegaskan, IG serius untuk membahas dan mengangkat kasus alih fungsi hutan di Nunukan ini, karena itu daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang, sebagai contoh dari bagaimana kesalahan pengelolaan fungsi hutan yang ada di Indonesia. Namun, dia juga menyatakan jika Pemkab (Bupati) Nunukan (Abdul Hafid Achmad) tidak bersalah karena telah mengeluarkan kebijakan alih fungsi lahan, kami akan mendukung kebijakan itu. Tapi kalau dia bersalah, proses hukum harus ditegakkan. Menurut Rahmat kasus Alih Fungsi Hutan Lindung ini diungkap oleh Bapak. Abdul Wahab Kiak, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua, yang dalam diskusi tersebut hadir sebagai nara sumber.
Jika benar kasus pelanggaran alih fungsi hutan di Nunukan, dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI maka dapat dijerat dengan pelanggaran pasal 50 ayat (30) UU 41/1999 tentang kehutanan. Pelaku didakwa melanggar pasal 78 ayat (3), ancamannya 5 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Oleh : M.hasoloan Sinaga
03-Jul-2008, 10:58:14 WIB - [www.kabarindonesia.com]
Nunukan Zoners dan KabarIndonesia - Diskusi Publik dengan tema “Nasionalisme di perbatasan, kasus alih fungsi hutan di Kabupatan Nunukan”, yang diselenggarkan Indonesia Guard Mountain and Forest (IG) Jakarta, Selasa (24/6) lalu menghasilkan rekomendasi bahwa kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur ini akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. Pernyataan ini dilontarkan A Rahmat Kusuma selaku Kordinator IG dalam wawancara yang dilakukan melalui telepon. Rahmat menilai kasus alih fungsi lahan hutan lindung yang terjadi di Nunukan.ini banyak digunakan baik untuk pembangunan jalan maupun perkebunan sawit yang telah menyalahi aturan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Rahmat menegaskan, IG serius untuk membahas dan mengangkat kasus alih fungsi hutan di Nunukan ini, karena itu daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang, sebagai contoh dari bagaimana kesalahan pengelolaan fungsi hutan yang ada di Indonesia. Namun, dia juga menyatakan jika Pemkab (Bupati) Nunukan (Abdul Hafid Achmad) tidak bersalah karena telah mengeluarkan kebijakan alih fungsi lahan, kami akan mendukung kebijakan itu. Tapi kalau dia bersalah, proses hukum harus ditegakkan. Menurut Rahmat kasus Alih Fungsi Hutan Lindung ini diungkap oleh Bapak. Abdul Wahab Kiak, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua, yang dalam diskusi tersebut hadir sebagai nara sumber.
Jika benar kasus pelanggaran alih fungsi hutan di Nunukan, dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI maka dapat dijerat dengan pelanggaran pasal 50 ayat (30) UU 41/1999 tentang kehutanan. Pelaku didakwa melanggar pasal 78 ayat (3), ancamannya 5 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari Bersama Membangun Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur