Pemprov Subsidi Ongkos Angkut di Perbatasan

Pemprov Subsidi Ongkos Angkut di Perbatasan
Tahap Pertama Program Kaltim sebagai Beranda RI

Nunukan Zoners Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius mewujudkan kawasan perbatasan sebagai Beranda Republik Indonesia (RI). Sejumlah program telah disusun dan mulai direalisasikan secara bertahap. Adri Patton, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPWP- DT) Pemprov Kaltim, mengungkapkan, tahap pertama program yang dilakukan adalah memberi subsidi ongkos angkut barang dan orang, memperluas beberapa bandara perintis, dan membuka jalur jalan dari desa, kecamatan, hingga ibukota kabupaten. Pemberian subsidi itu dikhususkan bagi masyarakat di perbatasan untuk bepergian dari desa dan kecamatan menuju ibukota kabupaten dan sebaliknya. Adri belum bisa menyebutkan jumlah tepat alokasi dana untuk subdisi. Alasannya, anggaran subsidi masih dikoordinasikan antara Pemprov Kaltim dengan tiga pemkab yang bertetangga langsung dengan Malaysia yakni Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat (Kubar).Selain subsidi angkutan, lanjut Adri, Gubernur Awang Faroek telah berinisiatif menggandeng salah satu maskapai untuk melayani penerbangan di perbatasan sekaligus meminta ketiga pemkab untuk memperluas bandara di wilayah masing-masing. "Selain Bandara Long Apung, ada pula bandara-bandara kecil yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya. Pembangunan jalur jalan juga menjadi prioritas kami," kata Adri, Kamis (5/3). Sarana infrastruktur dasar yang segera dibangun yaitu sekolah, puskesmas, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan permukiman layak huni. Khusus komunikasi, Pemprov Kaltim segera bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk memperluas jangkauan siarannya sampai ke wilayah perbatasan. Sebab saat ini masyarakat Kaltim di sana menikmati berbagai informasi dari negeri jiran yang dikhawatirkan melunturkan nasionalisme. Intinya, kata Adri, pembangunan perbatasan Kaltim-Malaysia sebagai "halaman depan" atau Beranda RI terfokus pada dua aspek yakni kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertahanan keamanan. Kesejahteraan diwujudkan melalui pembangunan berbagai sarana infrastruktur dan fasilitas umum. Sedangkan aspek keamanan dibentuk bidang khusus dalam BPWP-DT. Mengenai bidang pembinaan teritorial, menurut Adri, beberapa hari lalu Gubernur Awang Faroek telah menyurati Pangdam VI Tanjungpura Mayjen TNI Tono Suratman dan Kapolda Irjen Pol Andi Masmiat untuk meminta penempatan perwira minimal berpangkat letnan kolonel (letkol) di BPWP-DT. "Kami akan memasukkan unsur aparat keamanan dalam struktur BPWP-DT. Pak Gubernur minta minimal perwira berpangkat letkol dari TNI maupun Polri," tambah Adri. Berapa total anggaran yang diperlukan untuk tahap awal? Kata Adri, pihaknya belum menghitung anggaran yang dibutuhkan sebab akan dibahas lagi dengan instansi terkait dalam pertemuan khusus. Seperti diberitakan (Tribun, 5/3), Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dan mendukung rencana Pemprov Kaltim yang akan mengubah perbatasan Kaltim dengan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai "halaman belakang" menjadi "halaman depan", yaitu sebagai Beranda Republik Indonesia Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada pers, Rabu (4/3) lalu, usai bertemu Kalla di Istana Wapres, Jakarta. "Wapres Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pembangunan di Kaltim, termasuk di daerah perbatasan," kata Awang. Dengan akan dijadikan Beranda RI, lanjut Awang, maka kawasan perbatasan Kaltim dan Malaysia sepanjang 1.034 kilometer akan dibangun sedemikian rupa agar sama dengan perbatasan yang kini tengah dibangun oleh Malaysia. "Kita akan bangun daerah sepanjang 1.034 kilometer untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) untuk menarik tenaga kerja ilegal yang kini ada di Malaysia kembali ke Indonesia sehingga mereka tak hanya jadi pekerja, akan tetapi juga pemilik lewat plasma-plasma," ujar Awang. (bud/sin)