Pesawat Tempur Siap Menjaga Ambalat dan NKRI

Makassar (ANTARA News) - Perang dingin di antara Indonesia dengan Malaysia pasca “senggolan” antara kapal perang RI Tedung Naga dan kapal perang Diraja Malaysia, Renchong di perairan Ambalat, Kalimantan Timur, Indonesia pada 8 April 2005 terkait sengketa blok Ambalat tampaknya masih berlanjut.

Setelah Malaysia menempatkan pesawat tempurnya di Tawao, dekat perairan Indonesia yang kaya minyak itu, TNI Angkatan Udara (AU) kini siap-siap menggelar armada tempurnya di Tarakan, Kalimantan Timur.

“Ambalat adalah milik Indonesia dan kita tidak mau Ambalat ini menjadi seperti pulau Sipadan dan Ligitan yang diambil Malaysia,” kata Panglima Komando Operasi TNI AU (Koopsau) II, Marsda TNI Yushan Sayuti, saat kepada pers yang mengikuti pengintaian udara perairan Ambalat, Rabu (27/2).

Penggelaran kekuatan militer dari TNI AU di sekitar perairan Blok Ambalat itu memang bukan yang pertama kalinya karena pesawat-pesawat tempur dan intai TNI AU secara rutin memantau kawasan itu dan selalu siaga di Pangkalan Udara (Lanud) Balikpapan, Kalimantan Timur dan Lanud Hasanuddin, Makassar.

Hanya saja, pesawat-pesawat tempur itu masih butuh waktu tempuh antara 15 sampai 30 menit dari Balikpapan atau Makassar baru bisa menjangkau Ambalat, sementara pesawat tempur dari Tawao bisa menjangkau daerah yang masih dipersengketakan itu dalam hitungan detik.

“Kita ingin agar pesawat-pesawat tempur kita lebih dekat ke Ambalat karena konon, pihak Malaysia telah menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di Tawao,” kata Kepala Staf Koopsau II, Marsda TNI Benyamin Dandel, usai menemui Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD.

Kedua pejabat yang didampingi sejumlah stafnya masing-masing itu menggelar rapat untuk memantapkan koordinasi kedua belah pihak dalam upaya mempercepat terealisasinya pembangunan Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan yang telah dirintis sejak Desember 2005.

Lanud Tarakan akan berdiri di atas lahan seluas 168 hektare di ujung landas pacu Bandar Udara Juata Tarakan dan diharapkan sudah beroperasi akhir 2009. Pekerjaan fisik pembangunan kantor telah dimulai meski pembebasan lahan belum tuntas.

Dari 168 hektare lahan yang dibutuhkan, Pemkot Tarakan harus membebaskan 108 hektare untuk perkantoran dan fasilitas penerbangan tempur lainnya. Namun dari jumlah itu, baru 38 ha yang selesai dibebaskan.

Pembebasan lahan yang mulai dianggarkan tahun 2007 berjalan agak lambat karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (APBD Pemprov Kaltim) tahun 2007 yang mengalokasikan dana Rp10 miliar terlambat dicairkan dan tahun 2008 ini akan dikucurkan lagi Rp10 miliar.

“Negosiasinya agak rumit pak karena banyak lahan yang akan dibebaskan merupakan areal pertambakan rakyat yang cukup produktif,” ujar Asisten I Pemkot Tarakan.

“Lanud ini akan beroperasi tahun 2009 untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI di perbatasan dengan-Malaysia, terutama blok Ambalat dan sekitarnya,” kata Benyamin.

Setelah Lanud type C di Tarakan beroperasi, TNI AU akan menempatkan pesawat-pesawat tempur di kota ini sehingga lebih cepat, efektif dan efisien dalam pengerahan kekuatan udara bila eskalasi gangguan keamanan di perbatasan meningkat.

Koopsau II memiliki beberapa jenis pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, F-5 dan Hawk.

“Pesawat-pesawat itulah yang nantinya akan kita gilir untuk bersiaga di Tarakan,” ujarnya.

Pihak Malaysia, kata Benyamin, sudah memiliki pangkalan udara di Tawao dan menempatkan pesawat-pesawat tempurnya di sana, sementara TNI AU selama ini menyiagakan pesawat tempurnya di Balikpapan yang jaraknya cukup jauh dengan perbatasan kedua negara dibanding Tawao.

Satuan TNI AU yang ada di Tarakan saat ini adalah Satuan Radar yang berada di bawah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) II Makassar.

Sementara itu, Wakil Walikota Tarakan, Thamrin AD, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan Lanud Tarakan karena hal itu terkait dengan upaya menegakkan integritas NKRI.

“Bagi kami, keutuhan NKRI adalah harga mati, apalagi daerah kami ada di wilayah perbatasan. Karena itu kami akan mendukung penuh pembangunan Lanud ini dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan TNI AU,” ujarnya.

Perairan Ambalat sampai saat ini dapat dikatakan aman dari gangguan kapal-kapal asing, khususnya dari negara serumpun, Malaysia.

Wartawan ANTARA News yang mengikuti operasi pengintaian udara menggunakan pesawat intai B-737-200 dari Skadron Udara 5 Lanud Hasanuddin menyaksikan bahwa bendera merah putih di puncak mercusuar Karang Unarang tetap berkibar.

Dengan kamera wescam canggih di dalam kabin pesawat intai tersebut terlihat jelas KRI Hiu bernomor lambung 804 sedang berada beberapa ratus meter dari sekitar mercusuar Karang Ungaran.

Di sekitar mercusuar itu yang tetap kokoh itu, tampak sejumlah perahu nelayan sedang menangkap ikan dan beberapa kapal lainnya, termasuk sebuah tongkang yang ditarik kapal tunda sedang melintas.

“Kapal-kapal itu milik orang Indonesia, tak ada kapal asing,” kata Lettu Pnb T. Sani selaku pemimpin misi (mission commander) kepada wartawan di dalam pesawat pada posisi 2500 meter di atas permukaan laut tepat di atas mercusuar itu.

Benyamin Dandel mengatakan, perairan Ambalat kini aman dari gangguan kapal asing setelah TNI memperkuat pengamanan di kawasan itu.

“TNI AU sendiri secara rutin melakukan pengamanan melalui pengintaian udara dan selalu siap mengerahkan kekuatan tempur dari Balikapapan dan Makassar kalau eskalasi keamanan meningkat,” kata Benyamin.

TNI AU sendiri saat ini menyiagakan lima KRI yang secara bergilir ditugaskan untuk berlayar di sekitar mercusuar Karang Unarang. Kapal-kapal itu berpangkalan di Tarakan dan Nunukan (Kaltim) dan Tolitoli (Sulawesi Tengah).

Disamping kapal perang, satu kompi personel Marinir dari Pasukan Marinit (Pasmar) I Surabaya juga terus siaga di sekitar Ambalat.

Langkah preventif TNI mengamankan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia sebagai miliknya itu merupakan implementasi dari tanggung jawab TNI sebagai komponen utama alat pertahanan negara sebagaimana yang diatur juga dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI.

Upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pendorong utama sehingga TNI mengerahkan kekuatan baik laut maupun udara ke wilayah itu, kata Marsda TNI Yushan Sayuti, Pangkoopsau II. (Sumber)