Sudah 9 Tahun, Belum Punya RTRW

Sudah 9 Tahun, Belum Punya RTRW
Bahas RTRW, DPRD Rencanakan Bertemu Bappeda
Kamis, 8 Januari 2009

Nunukan Zoners - DPRD Kabupaten Nunukan merencanakan akan melakukan dengar pendapat dengan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Nunukan. Dengar pendapat itu terkait dengan belum terealisasinya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan.Rencana pembahasan RTRW merupakan gagasan DPRD dan merupakan masukan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wakil Ketua DPRD Nunukan, Abdul Wahab Kiak Kepada Radar Tarakan kemarin, menjelaskan, Nunukan yang sudah berusia 9 tahun namun sampai saat ini belum memiliki RTRW sehingga perlu ada langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah.“Untuk mencapai hal tersebut menurut Wahab perlu adanya pertemuan antara legislatif dan eksekutif serta masukan-masukan dari lembaga swadaya masyarakat,” katanya.Hasil dari pertemuan ini menurut Wahab selanjutnya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat sesuai undang undang No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah pasal 189. Dimana kata Wahab, disebutkan ada 3 raperda sebelum ditetapkan menjadi perda harus dikonsultasikan kepada pemerintah C.q pemerintah yang membidanginya. “Ketiga raperda tersebut adalah raperda tentang pajak daerah, raperda retribusi daerah, raperda tentang tata ruang,” tuturnya.Disebutkan Wahab, Kabupaten Malinau merupakan daerah yang sama-sama merupakan hasil pemekaran telah menetapkan RTRW. Sedangkan Nunukan sampai saat belum ada, padahal Kabupaten Nunukan telah berusia 9 tahun. “RTRW merupakan salah satu bekal kabupaten induk, sebagai pedoman acuan pembangunan,” katanya lagi. Penyebab mendasar yang memungkinkan mengapa RTRW Kabupaten kota dan provinsi sulit terealisasi menurut Wahab lagi, karena Pemprov Kaltim pada masa lalu pernah meminta alih fungsi hutan untuk keperluan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun permohonan alih fungsi hutan untuk keperluan perkebunan. Celakanya, permohonan itu belum dilaporkan kepada pusat tentang penggunaan hasil alih fungsi hutan tersebut.Dampak yang ditimbulkan akibat belum terealisasinya RTRW itu, sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan di Nunukan, terutama jika pembangunan tersebut dilakukan yang ada kaitannya dengan alih fungsi hutan. (ogy)