Polres Nunukan Bongkar Illegal Logging Cukong Malaysia

Polres Nunukan Bongkar Illegal Logging Cukong Malaysia

Nunukan Zoners - Polres Nunukan berhasil menangkap sedikitnya delapan orang pelaku illegal logging kemarin (3/3). Para pelaku melakukan operasi mereka secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko menjelaskan, barang bukti yang disita berupa 127 batang kayu gelondongan, 104 batang kayu bantalan, dan puluhan kubik kayu olahan. Menurut dia, kegiatan para pelaku terungkap berkat informasi masyarakat.Berdasar informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi. Hasilnya, polisi menemukan kapal yang sedang memuat kayu olahan. Dari keterangan anak buah kapal, polisi melacak asal-usul kayu tersebut. Di lokasi, petugas menemukan sawmill yang dioperasikan secara ilegal. "Total, kami mengamankan delapan orang. Lima orang adalah ABK kapal, sedangkan tiga ditangkap di sawmill," terang Kapolres. Informasinya, ada belasan orang yang bekerja di sawmill ilegal itu. Namun, sebagian besar tidak ada di tempat saat penggeberekan berlangsung. (ogy/jpnn/ruk)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Wapres Dukung Perbatasan Kaltim sebagai "Beranda Republik"

Wapres Dukung Perbatasan Kaltim sebagai "Beranda Republik"
Rabu, 4 Maret 2009 | 13:26 WIB

Nunukan Zoners Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengubah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai "halaman belakang" menjadi "halaman depan", yaitu sebagai "Beranda Republik". Dengan akan dijadikan "Beranda Republik", maka kawasan perbatasan Kaltim dan Malaysia sepanjang 1.034 kilometer akan dibangun sedemikian rupa agar sama dengan perbatasan yang kini tengah dibangun oleh Malaysia. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek kepada pers, seusai bertemu Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (4/3) siang. "Wapres Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pembangunan di Kaltim, termasuk di daerah perbatasan," tandas Awang, mengutip Wapres Kalla. Menurut Awang, pemprov akan membangun daerah perbatasan sebagai 'beranda republik' atau daerah yang di depan dan bukan daerah belakang sehingga nantinya bisa bersaing dengan Malaysia."Kita akan bangun daerah sepanjang 1.034 KM untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) untuk menarik tenaga kerja haram yang kini ada di Malaysia kembali ke Indonesia sehingga mereka tak hanya jadi pekerja, akan tetapi juga pemilik lewat plasma-plasma," ujar Awang. Menurut Awang, "Beranda Republik" akan memanfaatkan kerjasama Indonesia dengan Malaysia yang harus saling menguntungkan di dua belah pihak. "Di situ akan dibuka tujuh pintu masuk perbatasan, yang akan dibenahi dulu sebelum benar-benar dibuka. Kita harapkan, surplus beras di daerah Krayan, yang kualitas berasnya sangat bagus itu benar-benar bisa distribusikan ke daerah lainnya, " tambah Awang. Selama ini, umumnya kondisi di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan. Selain kurang mendapatkan perhatian dari pusat dan daerah, kawasan itu menjadi pintu lintasan pencurian kayu dan perdagangan manusia serta narkoba.HAR

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging
Pelaku Warga Tarakan, Cukongnya dari Tawau

Nunukan Zoners - Polres Nunukan membuktikan komitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap para pelaku illegal logging di daerah. Bukti komitmen sebagaimana yang diperintahkan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku ilegal logging yakni, jajaran Polres Nunukan berhasil menangkap delapan pelaku kegiatan terlarang itu. Para pelaku ini, melakukan operasinya secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Di tempat ini, sebelum tertangkap oleh aparat keamanan dari Polres Nunukan, para pelaku telah melaksanakan perusakan hutan sejak beberapa bulan yang lalu. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan para pelaku yang tertangkap. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko usai melakukan peninjauan langsung ke TKP menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini, diantaranya kayu gelondongan sebanyak 127 batang, 104 batang kayu bantalan dan puluhan kubik kayu olahan. Menurutnya, kegiatan para pelaku ini bisa terungkap, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan ke polres Nunukan. Informasi dari masyarakat diterima polisi Selasa (24/2) lalu. Setelah mendapatkan informasi, jajaran polres Nunukan membentuk tim untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.Dua hari kemudian (26/2), tim yang telah terbentuk langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan. Dan ternyata informasi dari masyarakat itu benar. Dikatakan Kapolres, pada saat dilakukan operasi, yang pertama ditemukan adalah kapal yang sedang memuat kayu olahan. Berdasarkan informasi dari anak buah kapal (ABK), kemudian dikembangkan dan akhirnya ditemukan sawmill yang jaraknya sekitar 1,5 kilo dari tempat kapal memuat kayu. Pihaknya pun langsung menuju TKP yang berikutnya dan menemukan Sawmill beroperasi secara illegal itu sedang melakukan kegiatannya dan berhasil menahan beberapa orang. “Total yang kita amankan ada 8 orang, 5 orang adalah ABK sedangkan 3 lainnya ditangkap di Sawmill,” terang Kapolres. Sebenarnya total orang yang bekerja di tempat itu ada 21 orang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan kepada para pelaku. Disebutkan Purwo Cahyoko, pihaknya mengakui mengalami kesulitan untuk menangkap semuanya, sebab pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku tidak semuanya berada di satu tempat, namun tersebar di beberapa tempat. Hal itu karena bagian pekerjaan mereka memang yang berbeda. Misalkan bagian penebang kayu, penarik kayu dan bagian-bagian yang lain. Kendati ada beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dan lari ke dalam hutan pada saat penangkapan dilakukan, namun penanggung jawab dari kegiatan ilegal tersebut yakni BK berhasil ditangkap. “BK ini merupakan pemain lama, karena yang bersangkutan baru saja selesai menjalani tahanan selama dua tahun dengan kasus yang sama,” kata Purwo Cahyoko. Ditanya apakah BK merupakan pemilik modal, Kapolres lebih lanjut menyebutkan, hasil pemeriksaan BK mengaku kalau dirinya bukanlah pemilik modal, namun Hj At yang saat ini berada di Tawau. Masih dikatakan Purwo Cahyoko, kayu yang berasal dari hutan Indonesia rencananya akan dibawa ke Tawau. Hal itu berdasarkan keterangan dari ABK yang mana setiap pemberangkatan membawa sekitar 60 meter kubik.(ogy)

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....

RI Masih Menyimpan 10 Masalah Perbatasan

RI Masih Menyimpan 10 Masalah Perbatasan
Oleh Akhmad Solihin

Para anggota legislatif 2004 – 2009 telah terpilih, kini rakyat bersiap menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden. Para calonnya atau tepatnya bakal calon sudah ramai diusung-usung. Namun dari semua yang bakal dimajukan itu, hingga saat ini penulis baru melihat satu orang yang mempunyai visi membangun negeri bahari secara sungguh-sungguh, yaitu Abdurrahman Wahid (Gusdur). Lantas ke mana keberpihakan kandidat lainnya? Ini sangat ironis, mengingat luas wilayah laut Indonesia menyimpan segunung masalah yang harus segera diselesaikan. Di samping tumpang tindihnya perundang-undangan nasional, peraturan/kebijakan antar-departemen, juga perkara internasional yang belum terselesaikan, seperti penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Selain itu, sadarkah para pemimpin bangsa ini, kalau kedaulatan (soverignity) Indonesia di wilayah laut digerogoti secara pelan-pelan? Dan akankah “tragedi” lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan terulang kembali akibat pemimpin nasional tidak mempunyai visi membangun Indonesia sebagai negeri bahari? Jawabannya mungkin, kalau bangsa ini dipimpin oleh seorang yang berwatak daratan (continental) yang mengerdilkan kultur masyarakat Indonesia sebagai bangsa bahari. Harapan masyarakat maritim adalah perhatian yang serius dan keberpihakan pemimpin serta anggota parlemen terpilih terhadap dunia kelautan yang dituangkan dalam blue print kebijakan nasional. Bila saja kita mau membaca secara serius United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) akan menemukan beberapa hal yang bisa merugikan kita. Ini karena UNCLOS merupakan hasil kompromi antar-negara, seperti pengakuan terhadap rezim negara kepulauan (archipelagic state) yang mensyaratkan Indonesia memberikan alur laut kepulauan (sea lane passage) untuk pelayaran internasional. Demi menegakkan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, maka sudah saatnya pemerintahan pasca-Pemilu 2004 menyadari bahwa luasnya wilayah laut yang diperjuangkan mempunyai nilai bagi kesejahteraan bangsa.

Sepuluh “Sengketa” Perbatasan
Kegagalan pemerintahan sekarang yang paling fundamental adalah terkatung-katungnya pembahasan RUU Batas Wilayah Indonesia, sehingga bangsa ini semakin diliputi ketidakjelasan. Padahal UU Batas Wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam kancah hubungan internasional. Selain itu, UU ini sangat berkaitan erat dengan yurisdiksi dan soverignity NKRI. Artinya, tanpa UU Batas Wilayah, maka dikhawatirkan satu per satu pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga akan lepas karena diklaim negara lain, atau lepas untuk berdiri sendiri karena kita memang tidak perduli atasnya. Indonesia mempunyai permasalahan “sengketa” perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Di antaranya: Indonesia dan Australia yang telah menyepakati batas bersama ZEE, namun hingga saat ini belum meratifikasi. Aktivitas penambangan pasir laut berdampak mengkhawatirkan pada keberadaan Pulau Nipah sebagai titik dasar dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura. Masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca-Sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002. Juga masalah penetapan ZEE di Perairan Selatan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand. Lalu masalah dengan Filipina yang lebih suka menggunakan Treaty of Paris 1889 ketimbang UNCLOS 1982, sehingga Pulau Miangas masuk ke wilayah Filipina Permasalahan batas RI - Timor Leste pun belum tuntas. Pekerjaan rumah pemerintahan pasca-Pemilu 2004 yang harus diutamakan adalah menetapkan UU Batas Wilayah dan menyelesaikan peta wilayah laut atau kemaritiman Indonesia dan sesegera mungkin mendepositkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal (base line) ke Sekjen PBB, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UNCLOS 1982. Peta maritim tersebut diperlukan untuk menentukan batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga dan untuk pelayaran internasional yang akan melintasi perairan Indonesia. Adanya UU Batas Wilayah adalah juga untuk kejelasan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka kesejahteraan bangsa serta untuk keperluan TNI-AL dan Polri dalam menjaga NKRI.

Beberapa Persen yang Bernama
Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah pendataan ulang pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh perairan nusantara, mengingat 17.508 pulau yang dipublikasikan selama ini belum tentu didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Terlebih, informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. LIPI menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama (Sulistiyo, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah memiliki nama. Harap dicamkan benar! Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus segera mendepositkan data-data pulau yang dimiliki sebagai bukti atau arsip negara. Hal ini dikarenakan, pulau-pulau yang telah didepositkan akan menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Ironisnya, di penghujung masa baktinya, pemerintah sekarang lebih suka membahas undang-undang yang dapat mengenyangkan perutnya sendiri, seperti UU Sumberdaya Air dan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang Kehutanan yang nyata-nyata merugikan rakyat. Kedua aturan tersebut kental dengan kepentingan kaum kapitalis. Marginalisasi kelautan telah menciptakan kompleksitas permasalahan bangsa, dari keterpurukan ekonomi, kerawanan politik hingga terancamnya keutuhan NKRI. Hal lain yang menciptakan keterpurukan sektor kelautan adalah pembangunan kelautan yang tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, melainkan secara sendiri-sendiri (parsial). Akibatnya, banyak aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Pembangunan kelautan mutlak melibatkan berbagai lembaga negara (multisektor dan lintas departemen) secara bersama dan sinergik, eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Memajukan dunia kelautan Indonesia memerlukan militansi pemerintah, seperti halnya militansi pada awal pemerintahan Orde Baru. Adanya keberpihakan pemerintah terhadap kelautan diharapkan dapat mengembalikan citra Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar yang disegani dunia.

Penulis adalah peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), mahasiswa pascasarjana Hukum Internasional Universitas Padjadjaran.

Baca Lebih Lengkap Artikelnya....