Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok.
Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah masuk akal.
Menuliskan tujuan akan sangat membantu dalam menjaga alasan melakukan sesuatu.
Dugaan Penggelembungan Suara di Nunukan
Nunukan Zoners PEMILU 2009 - Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kalimantan Timur kini menyelidiki adanya laporan dugaan penggelembungan suara karena adanya tambahan sekitar 13.000 pemilih di Kabupaten Nunukan. Penyelidikan dilakukan karena penambahan suara itu dinilai tidak wajar. Hal ini dikemukakan Ketua Panwaslu Kaltim Andi Rahmat di Balikpapan,
Jumat (10/4). Andi juga mengungkapkan, penyelidikan ini langsung dia pimpin. "Kita ingin mengetahui apakah penggelembungan suara itu memiliki unsur kesengajaan, yakni dilakukan oleh orang tertentu atau karena banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di daerah Tawao, Sabah beramai-ramai memilih di Nunukan," katanya.
Menurut Andi, seharusnya tidak ada unsur penambahan pemilih. Sebab, warga Nunukan yang berhak memilih hanya yang ada pada daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. "Kita menduga ada kemungkinan penambahan suara itu terjadi karena ada pihak-pihak tertentu mendatangkan TKI ilegal untuk ikut menyontreng di Nunukan. Untuk memastikan hal itu perlu dilakukan penyelidikan," katanya Kalau memang terjadi penggelembungan suara, katanya, itu merupakan pelanggaran pidana pemilu. Selain kasus tersebut, di Kabupaten Nunukan juga ditemukan sekitar 1.624 pemilih ganda yang masuk dalam DPT. "Tetapi, ribuan nama ganda itu sudah dicoret sebelum pelaksanaan Pemilu Kamis kemarin," katanya. Andi mengungkapkan, laporan sementara yang masuk di Kaltim ditemukan sekitar 10.000 pemlih ganda yang masuk dalam DPT dan semuanya sudah dicoret. Di Balikpapan saja, ada mencapai 2.500 pemilih ganda.
Nunukan Zoners Community Banjarmasin — Seorang dosen senior Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rustam Effendi, heran dengan begitu populernya pemakaian kata 'contreng' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Saya belum pernah lihat kosa kata 'contreng' dalam kamus bahasa Indonesia, entah kalau diteliti lagi ada atau tidak kata 'contreng' itu, kalau tidak ada berarti kata itu seakan dipaksakan untuk lebih dipopulerkan," katanya di Banjarmasin, Senin. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam tersebut mengaku tidak tahu persis asal bahasa daerah mana kata contreng tersebut. Diperkirakan, kata contreng berasal dari bahasa Jawa yang dipaksakan untuk dipopulerkan, mungkin dimaksudkan untuk menjadi bahasa Indonesia.
Menurut dia, boleh-boleh saja bahasa daerah dipopulerkan menjadi bahasa Indonesia tetapi sebaiknya hal itu jangan dipaksakan karena kalau semua daerah memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia sendiri telah menggunakan bahasa Indonesia. "Seperti bahasa Banjar, ada kosa kata 'bukah' yang berarti lari, janganlah kata 'lari' diganti-ganti dengan kata 'bukah', cukup dengan kata lari saja semua sudah mengerti," tambahnya. Kata 'contreng' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang tidak ada, yang ada hanya kata 'conteng'. Berdasarkan KBBI, 'conteng', 'coret' (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya, 'berconteng-conteng bercoreng-coreng' (dengan arang, jelaga dan sebagainya). 'Menconteng-conteng', 'mencoreng-coreng' (memalit-malit), mencoret-coret dengan arang (tinta, kapur dan sebagainya). Mungkin maksud dari kata 'contreng' jika disamakan dengan KBBI adalah kata centang, yaitu tanda koreksi yang bentuknya seperti huru "V" atau tanda cawang. Orang pun kemudian bertanya-tanya, kata 'contreng' berasal dari planet mana? ABI
PDI-P Laporkan
Facebook "Say No!!! to Megawati" ke Bawaslu
Nunukan Zoners Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menindaklanjuti munculnya grup dalam jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook, yang menggunakan nama "Say No!!! to Megawati". Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Senin (6/4) siang, mengatakan, keberadaan grup dalam Facebook itu merupakan bagian dari upaya mendiskreditkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
PDI Perjuangan, kata Pramono, akan segera melaporkan komunitas itu kepada pengawas pemilu. "Pasti itu merupakan black campaign yang dilakukan dengan sangat terbuka. Dalam UU Pemilu, pelaku bisa diancam pidana pasal 270 dengan hukuman 24 bulan. Kami meminta Bawaslu menyikapi hal ini karena ada upaya mengadu domba," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Senin. Laporan kepada pengawas pemilu akan segera dilayangkan PDI Perjuangan. Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan membentuk tim guna melacak siapa yang menggagas komunitas itu. "Karena sudah sangat kasar, dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kita boleh bersaing, tapi harus secara sehat," ujarnya. Ia pun menduga, komunitas itu sengaja dibuat oleh lawan politik Megawati. KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
SIAK Online Segera Diterapkan
Prioritas di 4 Kecamatan Terdekat
Nunukan Zoners Community - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Nunukan, rencananya akan memulai program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online untuk pembuatan KTP Nasional tahun depan. Kepala DKPS H Datuk Balam melalui Kasubag Penyusunan Program M Firnanda mengatakan, tahun ini pihaknya baru akan melakukan pengadaan perangkat dalam SIAK offline dengan anggaran Rp 350 juta. “Tahun depan, baru mulai SIAK online, sambil membanding-bandingkan perangkat yang lebih efektif. Diupayakan pada kecamatan terdekat dulu. Yakni Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat. Kecamatan lain menyusul di tahun berikutnya,” jelasnya. Dijelaskan, SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Ada dua macam SIAK dalam program ini, yakni SIAK offline yang data-datanya masih dikirim secara manual ke tingkat dibawahnya melalui compact disc (CD). Sedangkan SIAK online, datanya bisa diakses langsung, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sampai kecamatan. “SIAK di masing-masing kabupaten/kota, penerapan dan penafsirannya berbeda-beda. Tapi untuk di Nunukan, diusahakan SIAK online untuk menjaga data kependudukan,” tambahnya. Jika SIAK online ini diterapkan, KTP berwarna kuning yang saat ini beredar di Nunukan dan ditandatangani camat akan diganti dengan KTP Nasional yang ditandatangani Kepala DKPS. Caranya, warga yang masa kedaluwarsa KTP-nya sudah habis dan mengurus perpanjangan KTP, akan diganti dengan KTP Nasional. Dengan adanya KTP Nasional ini, warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berlaku di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan KTP saat ini yang proses pembuatannya manual, masih bisa digandakan dengan kepentingan tertentu jika yang bersangkutan pindah ke daerah lain. “Padahal aturannya, warga harus memiliki satu KTP saja,” katanya. Yang menjadi masalah kedepannya dengan pemberlakukan KTP Nasional di Nunukan ini, yakni kalau ada TKI yang datang ke Nunukan untuk transit ke Malaysia. Kemudian daerah asal TKI belum menggunakan program SIAK. “Ini yang akan dirapatkan melalui rapat lintas sektoral nantinya. Karena keberhasilan SIAK sebenarnya ada di penduduk,” imbuhnya. Dengan dirubahnya KTP kuning dengan KTP Nasional, juga mempengaruhi perubahan blanko Kartu Keluarga (KK) yang nantinya berwarna biru, bukan berwarna merah lagi. Informasi yang diminta oleh DKPS pun lebih lengkap dari KK sebelumnya. Dalam setiap program, pasti memiliki kendala dan hambatan masing-masing. Untuk di Nunukan sendiri, faktor yang dapat menghambat yakni kekurangan anggaran, tenaga profesional (IT), fasilitas atau perangkat dan ketersediaan listrik di kecamatan-kecamatan. ”Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tahun 2011 mendatang, program ini harus sudah dilaksanakan,” tandasnya.(dew)
Dishutbun Bantah Kelangkaan Kayu
Akan Ada Dua Sawmill, Tinggal Menunggu Amdal
Nunukan Zoners Community - Langkanya kayu untuk bahan bangunan yang terjadi saat ini di Nunukan dikeluhkan sebagian masyarakat. Pasalnya, warga yang ingin membangun rumah menjadi kesulitan mencari kayu. Tidak hanya itu, sawmill pun susah ditemukan lagi di Nunukan. Kalau pun ada, harga kayu olahan untuk pemenuhan kebutuhan lokal selangit. Akhirnya warga memilih kayu bakau berbatang besar yang dipakai untuk tiang dan balok membangun rumah. Namun tidak demikian anggapan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan Suwono Thalib. Ia membantah terjadi kelangkaan kayu di Nunukan. “Kayu itu tidak langka. Makanya ikuti aturan. Yang penting kita punya sawmill resmi, bahan baku banyak tersedia,” tegasnya. Memiliki sawmill pun, harus memenuhi syarat yang ada. Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan persyaratan penting lainnya.
Ia juga membantah jika masyarakat menganggap Pemkab Nunukan kaku terhadap peraturan. “Peraturan itu bukan punya Pemkab, tapi Menteri Kehutanan. Pemkab itu terbuka, yang mau menuruti aturan, izin sawmillnya akan ditandatangani Pak Bupati (H Abd Hafid Achmad),” tambahnya. Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua sawmill yang mengurus izin. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dua sawmill tersebut sudah ada. Begitu pula Amdal dan UKL-UPL-nya yang sedang diurus. “Kalau UKL-UPL dan Amdal sudah kelar (selesai) dan tidak bermasalah, dibuat rekomendasinya dan sawmill bisa terlaksana,” jelasnya. Ia menegaskan, meskipun memiliki bahan baku (kayu), tapi tak memiliki izin sawmill resmi, aparat keamanan yang kemudian akan menangkap yang bersangkutan. Apa tindakan Dishutbun Nunukan? Ia mengatakan, kayu merupakan kebutuhan orang banyak. Izin 2 ribu kubik kayu saat ini, hanya melalui bupati saja, bukan gubernur lagi. “Tapi masyarakat harus turuti aturan. Kalau tidak, siapa yang berani tanggung jawab? Berarti ’kan itu ilegal. Saya juga tidak mau memberi rekomendasi. Kalau syarat lengkap, rekomendasi tidak susah,” tandasnya.(dew)
130 Marinir ke Ambalat
Nunukan Zoners Community Surabaya : Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir K. Situmorang, di Surabaya, Kamis, melepas 130 prajurit dari Pasmar-1 yang bertugas ke Ambalat. Pada pelepasan dengan menggunakan KRI Teluk Penyu-513 itu, Komandan Brigif-1 mengingatkan pasukan tersebut nantinya akan berada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim. "Bagi prajurit Korps Marinir, tugas adalah suatu kepercayaan, sekaligus amanah, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota satgas," katanya. Seperti satgas sebelumnya, katanya, seluruh personel Satgas Ambalat akan ditempatkan di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. "Dengan posisi seperti itu, maka sewaktu-waktu mereka bisa digerakkan dengan lebih cepat ke lokasi pengamanan," katanya. Sebelum dilepas, satgas tersebut sempat ditinjau oleh Komandan Guspurla Koarmatim, Laksma TNI R. M. Harahap di atas KRI Teluk Penyu-513 yang berada di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. Penyerahan anggota satgas tersebut nantinya akan dilakukan oleh Letkol Marinir Firman Johan ke Guspurla di Nunukan Kalimantan Timur. Pasukan tersebut selanjutnya akan melaksanakan tugas selama kurang lebih enam bulan.
Ke 130 personel Marinir yang ditugaskan itu terdiri dari 106 personel dari Brigif-1, 13 personel dari Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur)-1, tujuh personel Intai Amfibi (Taifib), dan empat orang dari Detasemen Markas Pasmar-1. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Marinir Budi Santosa itu akan menjaga wilayah perbatasan RI itu agar tidak lepas ke negara asing. (Ant)
Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik
Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad meminta kepada simpatisan partai politik maupun masyarakat Nunukan, untuk menjadikan kampanye terbuka ini sebagai pembelajaran politik dan diharapkan tidak terjadi gesekan politik. “Konflik atau gesekan politik ini, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam kondisi stabilitas keamanan yang telah terbangun dengan kondusif,” terangnya. Kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, desk pemilu atau KPU saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Nunukan. Sebab, pemilihan anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota dan DPD yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden sebagai puncak pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah diakui bangsa lain dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sekaligus melaksanakan pesta demokrasi dengan baik,” jelasnya. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilu, seperti yang diatur dalam UU 10/2008, masa kampanye parpol dan para caleg sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.
“Bisa kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho, poster, spanduk maupun bendera parpol dimana-mana. Berbagai aktivitas pun dilakukan peserta pemilu dan masyarakat,” tambahnya. Semuanya ini, dilakukan untuk merebut hati para pemilih. Bahkan sosialisasi tentang visi misi juga dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah, guna meraih simpati publik. Meskipun berada di wilayah perbatasan, dengan segala keterbatasan yang ada, harus mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Ia menambahkan, harus disadari walaupun berbeda pandangan dan haluan politik, tapi sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan sama. “Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.(dew)
Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab
Polres dan Kejari Tak Pernah Minta Dana Penyidikan
Nunukan Zoners - Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko dan Kajari Nunukan H Suleman Hadjarati SH mengaku tak pernah meminta dana penyidikan kepada Pemkab dalam menangani kasus-kasus kriminal. Ditemui kemarin, Kajari mengatakan, secara yuridis dan hukum, tidak ada disebutkan kejaksaan boleh meminta atau menggunakan dana diluar dari yang telah ditentukan. ”Kami di sini menggunakan anggaran sesuai DIPA dan peruntukkannya, serta penanganan perkara,” jelasnya. Selama Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan tugas, baik secara resmi maupun tidak resmi, pihaknya mengaku tidak pernah membebankan anggaran atau minta bantuan dana dari instansi manapun. ”Silakan kroscek di Pemkab, apakah pernah kejaksaan minta bantuan dana ke Pemkab, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya. Diakui, Kejari melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pemusnahan barang bukti, juga sudah ada protapnya. ”Anggaran kita memang sangat terbatas sekali, terlebih jika ada penyelidikan dan penyidikan kejaksaan di luar kota. Tapi inilah tugas yang harus kami laksanakan,” tandasnya. Hal serupa juga diungkapkan Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko. Ia mengaku tak pernah meminta bantuan ke Pemkab Nunukan. ”Misalkan kita mau berangkat ke luar kota, mau menginap di hotel atau ada anggota dari Polda datang untuk melakukan penyidikan, nggak bisa kita minta bantuan Pemkab,” jelas Kapolres.
Yang selama ini dibantu oleh Pemkab yakni bantuan dana untuk operasional kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. ”Itu pun hibah. Misalnya ada kerja sama dengan Linmas atau instansi lain untuk penguatan masyarakat, itu kita terima,” katanya. Selain itu, ada juga dana bantuan patroli seperti saat-saat kampanye sekarang ini. Pihaknya akan libatkan TNI, Satpol PP, Kesbang dan Linmas, organisasi masyarakat untuk pengamanan. ”Dana itu untuk penjagaan polisi saat kampanye saja. Sedangkan untuk pengamanan TPS dan sebagainya, kita (Polri) sudah ada anggarannya. Begitu pula dalam penyidikan terhadap pejabat,” terangnya. Sampai saat ini, untuk masalah kasus dan penyidikan, polres memang dari dana penyidikan sendiri. Ia menegaskan, salah kalau ada anggota polri yang meminta bantuan dana penyidikan kepada pemkab dan itu harus ditindak. Ia menambahkan, permintaan bantuan dana bisa saja dilakukan, selain untuk kegiatan masyarakat, juga terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan di bidang Perda dan itupun ada kewenangan dari Satpol PP. ”Kita bergabung dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau penindakan. Jadi, dananya dibantu Satpol PP dalam rangka penegakan perda,” katanya.(dew)
Revitalisasi Hubungan Industrial
Program Depnakertrans Atasi Pengangguran
Nunukan Zoners - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno mengungkapkan, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memiliki kebijakan unggulan untuk mengatasi pengangguran, yakni revitalisasi tenaga kerja dan membangun hubungan industrial. Dalam revitalisasi tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) harus diinventarisasi dengan dana sharing APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, ada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi BLK seluruh Indonesia, yang meliputi 151 BLK UPTD dan 11 BLK UPTP yang kondisinya buruk dan tidak berfungsi. Revitalisasi BLK dimaksud meliputi peningkatan kualitas prasarana fisik (bangunan dan lingkungan), peremajaan peralatan pelatihan yang tidak berfungsi, peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaan BLK. ”Di Depnakertrans juga ada program penanggulangan pengangguran, yakni gerakan penanggulangan pengangguran (GPP) melalui fasilitasi informasi pasak kerja (IPK), bursa kerja dan penempatan antarkerja,” jelasnya, saat berkunjung ke Nunukan beberapa waktu lalu. Kemudian koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan departemen terkait (Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UMKM), melalui padat karya, wira usaha baru dan teknologi tepat guna.
“Lalu membangun kewirausahaan baru/UMKM baru dan program pendampingan/pemagangan. Job fair tahun 2008 telah berhasil dilaksanakan di 11 lokasi dan telah ditempatkan sekitar 60 ribu orang pencari kerja,” ungkapnya. Ia meminta SDM yang ada dididik sesuai kurikulum. Ia juga menyetujui langkah untuk menutup sekolah yang tidak terkolerasi. “Kita bicara dulu soal pendidikan, kesehatan, kualitas SDM, baru bicara tenaga kerja. Jangan bangun manusia pintar, tapi sakit-sakitan,” tegasnya. Karena kebijakan umum pemerintah berlandaskan pada tiga pilar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. ”Sistem pendidikan diarahkan pada tujuh aspek. Diantaranya aspek kelautan, pertanian, kehutanan dan dirgantara,” imbuhnya. Menakertrans meminta, dalam bidang ketenagakerjaan, dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. Seperti pembentukan lembaga tripartit nasional, meningkatkan fungsi lembaga kerja sama bipartit dan mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan. “Perselisihan hubungan industrial diselesaikan cepat dan murah, serta mendorong terjadinya perjanjian kerja bersama yang dinamis, demokratis, transparan dan bermartabat,” terangnya. Yang lebih penting lagi, tambahnya, ada jaminan sosial pekerja. Dengan menambah program jaminan sosial yang ada, seperti hari tua, kematian, kecelakaan, kesehatan, ditambah dengan jaminan pesangon. “Tingkatkan kesejahteraan pekerja dengan subsidi uang muka perumahan pekerja, kesehatan dan transportasi pekerja, serta beasiswa bagi anak pekerja,” harapnya.(dew)
Hanya Tersisa 20 Unit Barak
Tak Mampu Menampung TKI yang Dipulangkan dari Malaysia
Nunukan Zoners - Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara bertahap yang rencananya dilakukan tahun ini masih simpang siur. Jumlah TKI yang akan dipulangkan secara reguler ini pun masih belum jelas. Meskipun demikian, Pemkab Nunukan tetap melakukan persiapan untuk menghadapi pemulangan TKI melalui Pelabuhan Tunon Taka. Melalui dana sharing, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan dana untuk perbaikan tempat penampungan, juga perbaikan barak TKI di Mambunut. “Setelah ada pembicaraan dengan pihak transmigrasi Provinsi Kaltim, dihitung-hitung ada dana sharing sebesar Rp 900 juta yang direncanakan untuk perbaikan tempat penampungan, termasuk perbaikan barak TKI di Mambunut. Ini di luar biaya pemulangan TKI dari Malaysia,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bappeda Nunukan, dari 60 unit barak TKI di Mambunut dengan kapasitas masing-masing 70-100 orang, hanya 20 unit yang masih layak digunakan.
”Bak penampungan air banyak rusak dan hilang, dapur dan WC rusak berat, serta genset dan mesin air rusak,” kata Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah dalam paparannya. Sementara untuk pembangunan baru penampungan TKI yang bersifat permanen, lahan disediakan pemerintah daerah. ”Kemudian rusunawa di Kampung Buton Sedadap, yang rencananya akan digunakan keluarga TKI yang KK-nya bekerja di Malaysia belum dapat difungsikan. Karena masih terkendala dengan listrik, air bersih serta manajemen dan pengelolaan rusunawa,” tambahnya. Setelah deportasi besar-besaran 2002 lalu, kondisi barak TKI Mambunut dengan konstruksi kayu saat ini, memang tak sebagus saat pertama kali dibangun. Dinding dan lantai barak TKI ini sudah tidak utuh lagi. Bahkan kabarnya, kayu-kayu untuk dinding atau lantai barak TKI tersebut dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sementara ini, yang tinggal di barak tersebut, hanya mantan TKI yang enggan pulang kampung lagi, memilih mencari nafkah di Nunukan dan tak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di barak TKI dengan fasilitas yang sangat minim. Listrik hanya menumpang dari warga sekitar, air untuk minum dan mandi masih mengandalkan air hujan. (dew)
Bupati Nunukan : Belum Maksimal Serap Aspirasi
Nunukan Zoners : Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad mengakui, dalam APBD 2009 ini masih banyak program dan kegiatan, maupun aspirasi dari masyarakat yang belum dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya. ”Ini disebabkan karena masih terbatasnya dana dan pendapatan yang kita peroleh. Tapi dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan, kita yakin APBD 2009 mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan pemerintahan setahun kedepan,” ujarnya optimis. Penyusunan APBD memang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mengutamakan skala prioritas dan plafon anggaran yang ditetapkan. Untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal, perlu didukung dana yang memadai. ”Tanpa adanya dukungan dana, mustahil tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan mencapai hasil maksimal,” ungkapnya. Berdasarkan Permendagri 32/2008 tentang Pedoman penyusunan APBD 2009, katanya, sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah melalui kesamaaan persepsi, terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan yang berkesinambungan.
Hal ini disebabkan, karena masih tingginya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah dan masih kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan, serta antisipasi terhadap pelaksanaan pemilu dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. ”Upaya semaksimal mungkin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara prioritas, diwujudkan dalam penyusunan APBD tahun ini,” katanya. (dew)
Zuckerberg, Si Pembuat FacebookJoice Tauris Santi dan Simon SaragihLebih dari seratus juta warga dunia kini keranjingan dengan jaringan sosial di dunia maya,
Facebook.com. Lewat situs ini, pengguna dapat memperluas pertemanan lintas benua, bahkan kembali ”bertemu” dengan kawan-kawan atau pacar lama yang tidak terlihat lagi seusai perpisahan sekolah. Presiden AS Barack Hussein Obama bahkan memanfaatkan situs ini sebagai salah satu cara untuk meraih dukungan dalam Pemilihan Presiden AS, tahun lalu. Inilah buah karya Mark Elliot Zuckerberg, seorang keturunan Yahudi AS, salah satu dari tiga pendiri Facebook. Mengapa Facebook melejit? Pakar teknologi informasi, Dr Linda M Gallant, Asisten Profesor dari Emerson College, Boston, memberi penjelasan, ”Situs internet umumnya menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima apa adanya. Sekarang ini para penjelajah ingin berpartisipasi sebagai pengisi situs. Facebook memenuhi hasrat itu.” Mengapa Facebook mengejar My Space, situs jaringan sosial terbesar pertama di dunia sebelum April 2008? Keadaan bahkan sudah berubah, Facebook tidak lagi nomor dua sebagaimana ditulis di situs Techcrunch. Situs Mashable (The Social Media Guide) menyatakan, desain Facebook lebih enak dilihat dan dijelajahi serta menawarkan hal-hal yang lebih riil. Sebagai contoh, Facebook menawarkan orang lain yang kira-kira Anda kenal untuk di-add (ditambahkan) jadi teman. My Space juga menyodori Anda beberapa teman, tetapi termasuk menyodori orang-orang dari negeri antah berantah menjadi teman. Apa pun latar belakang kemajuan Facebook, nama Zuckerberg sudah melejit ke seluruh dunia seperti meteor. Banyak pengguna Facebook yang merupakan orang-orang elite dunia. Facebook juga menjadi sarana komunikasi para karyawan Toyota, Ernst & Young, dan perusahaan kaliber dunia lainnya. Siapa Zuckerberg? Dia adalah pemuda berusia 25 tahun dan masih singel, perancang teknologi informasi sekaligus pemuda berjiwa wiraswasta. Saat belajar di Harvard University pada tahun 2004, dia menciptakan Facebook bersama kawannya, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Hughes kemudian direkrut Obama saat masih menjadi calon presiden untuk membuat situs barackobama.com. Di Facebook, Zuckerberg bertanggung jawab untuk urusan garis kebijakan umum dan penyusunan strategi perusahaan yang kini menjadi rebutan para pemasang iklan dan para investor.
Zuckerberg telah mendapat julukan sebagai ”salah satu orang yang paling berpengaruh pada tahun 2008” versi majalah Time. Pada Forum Ekonomi Davos 2009, Zuckerberg termasuk dalam daftar pemimpin muda karena prestasi dan komitmen terhadap masyarakat serta berpotensi menyumbangkan ide untuk membentuk tatanan dunia baru. Pemuda itu tampil dalam sesi ”Pengalaman Digital Mendatang” pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Peserta lain yang hadir antara lain Chad Hurley (YouTube), Craig Mundie (Microsoft), Shananu Narayen (Adobe), Hamid Akhvan (T-Mobile), dan Eric Clemmons (Wharton). Salah satu poin menarik yang diberikan Zuckerberg adalah bahwa lebih dari 100 juta orang secara aktif menggunakan aplikasi bergerak pada Facebook. iPhone Facebook saja telah memiliki 5 juta pengguna aktif bulanan dan Blackberry untuk Facebook memiliki 3,25 juta pengguna aktif bulanan. Kiprah Zuckerberg lewat Facebook melesat seperti roket. Pada Februari 2004 ketika Zuckerberg meluncurkan program itu, para siswa di AS langsung membuka akun di Facebook dan dari mulut ke mulut menyebar hingga merambah ke sekolah dan universitas lain. Zuckerberg dan timnya pun kemudian pindah ke Palo Alto, California, dan mulai merangkul investor, seperti pendiri PayPal, Peter Thiel, dan pendiri Napster, Sean Parker. Pada Agustus 2005, Zuckerberg secara resmi menamakan perusahaannya Facebook. Setelah berhasil mengumpulkan modal 12,7 juta dollar AS, dia mengembangkan perusahaan ke level berikutnya. Situs itu secara bertahap dan konsisten terus memperluas jaringan. Saat ini ada lebih dari 175 juta pengguna aktif dengan berbagai fasilitas yang ada di situs itu. Facebook kini menjadi situs keempat yang paling sering dikunjungi di dunia.”Pencuri”Tentu saja sukses Zuckerberg dibarengi dengan kontroversi. Beberapa teman sekolahnya menuduh dia mencuri ide ConnectU untuk Facebook. Namun, gugatan soal itu ditepis pengadilan. Dia menyebabkan kehebohan karena dianggap ”menjual” data-data pribadi pemilik akun, tanpa menghargai privasi. Pada tahun 2006, Zuckerberg mencengangkan dunia karena menampik tawaran Yahoo untuk membeli Facebook seharga 1 miliar dollar AS (atau sekitar Rp 12 triliun). Setahun kemudian, Microsoft membeli 1,6 persen saham Facebook seharga 240 juta dollar AS. Kini nilai ekonomi Facebook ditaksir sebesar 15 miliar dollar AS. Zuckerberg yang lahir dari keluarga dokter yang kaya memiliki 20 persen saham di Facebook senilai 3 miliar dollar AS. Majalah Forbes mendeklarasikan Zuckerberg sebagai miliuner ”self made” termuda di planet ini. Namun, jangan tanyakan perihal kehidupan pribadinya, tidak banyak yang diketahui. Maklum, ketika di SMA pun dia sudah berkutat dengan urusan komputer. Ketika itu dia ingin membantu jaringan yang dimiliki ayahnya untuk dipertemukan lewat dunia maya. Kebiasaan ini terus melekat dan dia lupa belajar. Karena urusan komputer dan teknologi informasi inilah dia drop-out dari Harvard. Entah iseng atau tidak, Facebook kini kebanjiran uang. ”Mengherankan juga, begitu banyak tawaran datang,” kata Zuckerberg kepada Techcrunch pada 7 Desember 2008. Tidak banyak kalimat lain dari Zuckerberg selain ambisinya terus membuat Facebook senyaman mungkin untuk jadi alat penyatu warga dunia. ”Bukankah kami memiliki situs, yang membuat Anda merasa lebih enak menggunakannya?” ujar Zuckerberg. Hmmm.... Zuckerberg, iya deh! *
Kejati Kaltim Sidik 7 Kasus Dugaan Korupsi
Nunukan Zoners Samarinda— Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melanjutkan penyidikan terhadap tujuh kasus dugaan korupsi yang belum selesai ditangani pada 2008. Kepala Seksi Penerangan, Hukum, dan Humas Kejati Kaltim, Syakhrony mengemukakan itu di Samarinda,
Rabu (11/3). Dua kasus di antaranya melibatkan mantan pejabat tinggi Pemprov Kaltim. Satu kasus ialah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu di Kabupaten Berau pada 2004-2005. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Budi Pranowo ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu terjadi saat dirinya menjabat Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan. Tersangka lainnya ialah Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan Dishut Kaltim Aminulla Hak. Kasus lainnya, menurut Syakhrony, terkait pembangunan jalan ruas Talisayan sampai batas Kabupaten Berau. Proyek itu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2002-2003 senilai Rp 33 miliar. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Awang Darma Bhakti ditetapkan tersangka. Terkait kasus ini sudah sampai proses penyusunan dakwaan untuk persidangan, kata Syakhrony. Empat jaksa dari Kejati Kaltim dan satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda akan bergabung dalam tim jaksa penuntut umum untuk kasus jalan Talisayan tersebut.
Kasus lainnya, menurut Syahkrony, ialah dugaan penyalahgunaan dana anggaran Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2003-2005. Dana yang dianggarkan senilai Rp 117 miliar. Namun, ada sekitar Rp 3 miliar yang belum diketahui pertanggungjawabannya. Syakhrony menjelaskan, dalam kasus itu, telah ditetapkan dua tersangka. Satu adalah Encik Muknidin, mantan Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, dan Yosia Doyos, mantan bendahara pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Kejati Kaltim juga menyidik dugaan penyelewengan dalam pembebasan lahan untuk Korpri di Kabupaten Kutai Timur pada 2007. Kasus lainnya adalah dugaan penyalahgunaan dana Rp 4,2 miliar untuk normalisasi Sungai Mahakam di Samarinda pada tahun anggaran 2004-2005. "Dua kasus lainnya adalah pengadaan generator di PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2004 dan pengadaan barang-barang dalam program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pasir tahun 2007," kata Syakhrony. BRO
Hore! Guru di Perbatasan Bakal Dapat Insentif
Nunukan Zoners Pontianak — Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno mengatakan, hingga sekarang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah mengajukan program spesifik tentang konsep pembangunan pendidikan lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Selain itu, legislatif telah mengesahkan anggaran buat guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan sebesar Rp 486 miliar serta akan dibuatkan rumah dinas. Kesemuanya dianggarkan dalam APBN 2009. "Hingga sekarang belum ada sekalipun kita menerima seperti apa program spesifik dari Kalbar tentang pendidikan di perbatasan. Itu yang mesti didorong dan menjadi fokus atau pusat perhatian," kata Irwan Prayitno kepada Tribun,
Rabu (11/3), seusai bertemu dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Selama dua hari, sejumlah 13 orang anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, kesenian, pariwisata, pemuda, dan olahraga mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Munawar Sholeh, anggota Komisi X, mengatakan, Pemerintah Kalimantan Barat jangan mengajukan program ke pemerintah pusat sama dengan provinsi lainnya. Gunakan faktor perbatasan sebagai keunggulan guna memperoleh bantuan pusat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pemuda.
"Malaysia saja pasti mengalokasikan dana besar untuk daerah-daerah perbatasan dengan Indonesia. Kenapa ini yang tidak ditiru oleh Kalimantan Barat? Kalbar mesti tanggap tentang ini, tangkap peluang tersebut," ujar Munawar sambil berjanji akan memperjuangkan ini. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam pertemuan pada Selasa (10/3) malam di Balai Petitih Kantor Gubernur menyadari terjadinya keadaan yang sangat berbeda antara Kalbar dan Sarawak, Malaysia. Dirinya sudah mengajukan konsep tentang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar langsung ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cornelis menambahkan, dirinya sudah berteriak-teriak mengenai infrastruktur pendidikan, jalan serta lainnya. "Apa yang Bapak omongkan, saya tidak sangkal. Memang betul apa adanya. Malahan di Danau Sentarum, sama sekali tidak ada bangunan sekolah di sana, di Aruk, Sambas hanya ada satu SMK, di Nanga Badau, Kapuas Hulu, sama sekali tidak," ujar Cornelis. Sejak pengiriman guru secara besar-besaran tahun 1978 silam, tambahnya, hingga sekarang belum ada pengangkatan guru secara massal. Padahal, mereka bakal memasuki usia pensiun dalam satu dua tahun ke depan. "Tahun 2010 nanti, sekitar 10.000 guru akan memasuki pensiun. Sedangkan, di pedalaman dan perbatasan sangat dibutuhkan guru serta tambahan insentif buat mereka," tutur Gubernur Cornelis. Menanggapi ini, Irwan Prayitno mengatakan, dalam APBN 2009 ini DPR RI telah mengesahkan alokasi pendapatan buat guru-guru di pedalaman dan perbatasan. Jumlahnya mencapai Rp 486 miliar. "Mereka mendapatkan insentif dan tunjangan khusus. Besarannya satu kali gaji pokok mereka ditambah tempat tinggal di mana mereka dinas. Bagi yang di pedalaman dan perbatasan akan dikirimkan melalui wesel pos," tuturnya. (Tribun Pontianak/Fakhrurrodzi)
Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global telah merendam pantai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Di Paparan Sunda ada Pulau Jawa yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertimbangan ekologis dan ekonomis. Gas-gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida yang terus teremisikan ke atmosfer tanpa henti bahkan terus merangkak naik sejak tiga abad lalu, telah menampakkan dampak buruknya secara nyata. Beberapa negara kepulauan telah melaporkan kehilangan pulau-pulau kecilnya. Papua Niugini, misalnya, melaporkan ada tujuh pulaunya yang berada Provinsi Manus telah tenggelam. Adapun Kiribati telah kehilangan tiga pulaunya, sekitar 30 pulau lainnya juga mulai menghilang dari permukaan laut. Kiribati bukan satu-satunya negara kecil yang tergabung dalam SIDS (Small Islands Development States) yang terancam hilang dari muka bumi ini. Diperkirakan dari 44 anggota SIDS, 14 negara di antaranya akan lenyap akibat naiknya permukaan laut. Di Samudra Pasifik ancaman itu selain dihadapi Kiribati juga dialami Seychelles, Tuvalu, dan Palau. Adapun di Samudra Hindia ada Maladewa yang bahkan akan kehilangan seluruh pulaunya. Menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan wilayahnya, belum lama ini Presiden Maladewa yang berpenduduk 369.000 jiwa menyatakan akan merelokasikan seluruh negeri itu dan mengharapkan uluran tangan negara lain untuk mereka menyewakan wilayahnya. Sementara itu, nasib yang sedikit beruntung dialami Vanuatu yang didiami 212.000 penduduk. Negara ini masih memiliki lahan untuk merelokasi penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir yang terendam.
Kerugian Indonesia Di antara negara kepulauan di dunia, agaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Pada tahun 2030 potensi kehilangan pulaunya sudah mencapai sekitar 2.000 bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, urai Indroyono, Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP. Saat ini belum diketahui berapa sesungguhnya jumlah pulau di Nusantara ini yang telah hilang karena dampak kenaikan permukaan laut. Namun, pengamatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menunjukkan penciutan daerah pantai sudah terlihat di pulau-pulau yang berada di Paparan Sunda dan Paparan Sahul, ungkap Aris Poniman, Deputi Sumber Dasar Sumber Daya Alam Bakosurtanal. Paparan Sunda meliputi pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan serta pantai utara Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di sekitar wilayah Papua. Penjelasan Aris didasari pada pemantauan pasang surut yang dilakukan Bakosurtanal di berbagai wilayah pantai Nusantara sejak 30 tahun terakhir. Menghadapi ancaman hilangnya kawasan pantai dan pulau kecil yang kemungkinan akan terus berlanjut pada masa mendatang, Aris yang juga pengajar di IPB menyarankan penyusunan peta skala besar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000. ”Saat ini baru tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Makassar, yang memiliki peta berskala tersebut,” ujarnya. Pada peta tampak detail wilayah pantai yang terbenam di tiga kota tersebut. Peta ini disusun Bakosurtanal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Selain itu, pembuatan peta skala besar juga dilaksanakan untuk wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal ini terkait dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS). Sementara itu, untuk wilayah timur Sumatera dan wilayah lain yang tergolong rawan genangan air laut akibat pemanasan global peta yang ada masih berskala kecil, sekitar 1:25.000. ”Pembuatan peta genangan perlu menjadi prioritas agar setiap daerah dapat melakukan langkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah yang bakal tergenang dalam 5 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya. Data spasial dan penginderaan jauh yang merekam dampak pemanasan global juga akan menjadi materi untuk pengambilan kebijakan di setiap instansi terkait pada waktu mendatang, urai Indroyono.Skenario usia bumiTanpa perubahan pola konsumsi manusia dan perilaku manusia, serta tanpa upaya mereduksi emisi GRK untuk mengatasi pemanasan global, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan usia bumi tinggal seabad lagi. Proyeksi itu berdasar tren kenaikan suhu udara hingga 4°C. Tingkat itu dapat tercapai bila emisi GRK terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan karena tidak ditegakkannya kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pola pembangunan ramah lingkungan. Bila melihat data emisi GRK pada kurun waktu 1970-2004, emisi GRK naik 70 persen. Tingkat itu disumbangkan dari sektor energi yang mencapai peningkatan 145 persen. Bila temperatur udara naik menjadi 4°C, dampaknya antara lain hilangnya 30 persen lahan basah, naiknya kasus penyakit akibat udara panas, banjir, dan kekeringan, mengakibatkan angka kematian naik drastis. Ancaman itu, menurut IPCC, dapat dicegah dengan beberapa skenario untuk menurunkan GRK hingga tahun 2030. Skenario terbaiknya adalah menahan kenaikan suhu bumi hanya 2°C-2,4°C sampai 23 tahun ke depan. Untuk mencapai itu, konsentrasi GRK harus distabilkan pada kisaran 445-490 part per million (ppm). Skenario lain menyebutkan, kenaikan dibatasi sekitar 3,2°C hingga 4°C pada kurun waktu yang sama, dengan menjaga jumlah GRK 590-710 ppm. Saat ini tingkat GRK telah melampaui itu semua. Tahun 2005 konsentrasi GRK 400-515 ppm. Menurut IPCC, target itu bisa dicapai jika diterapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tiap negara, yang harus diambil di sektor energi, transportasi, gedung, industri, pertanian, kehutanan, dan juga manajemen limbah.
BPPT Minta Hacker Tidak Ganggu Pemilu
Nunukan Zoners Jakarta — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta para hacker turut bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu 2009 dengan tidak mengganggu sistem teknologi informasi yang telah dibangun BPPT untuk mendukung proses penghitungan suara pada ajang pemilu mendatang. "Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja underground itu bisa diminta bekerja sama," tutur Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar seusai penandatanganan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait teknologi informasi di Kantor KPU,
Kamis (12/3). Meski demikian, BPPT telah melindungi sistem TI yang sudah dibangun dengan sistem pengamanan untuk menghindari hacker, terutama yang mengganggu sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan dan jaringan komunikasi data, pengoperasian data center, pengumpulan hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan penayangan hasilnya kepada masyarakat melalui internet.
Hari ini, KPU menandatangani perjanjian kerja sama penyusunan rencana dan pengawasan sistem teknologi informasi dengan BPPT selama setahun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, termasuk dalam proses pengadaan scanner di kabupaten/kota. Caroline Damanik
Baca Lebih Lengkap Artikelnya....
Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan Laporan wartawan KOMPAS Christoporus Wahyu Haryo PNunukan Zoners Pontianak— Sebagian tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia, menjadi salah satu prioritas pengamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalbar pada pemilu April mendatang. Hal ini mengingat sebagian TPS di perbatasan letak geografisnya cukup jauh dan sulit dijangkau. "Tidak semua TPS di perbatasan masuk dalam kategori TPS yang rawan. Ada sebagian yang masuk rawan karena letak geografisnya jauh dan tidak bisa dijangkau lewat jalan darat. Ini menjadi salah satu prioritas (pengamanan oleh polisi)," kata Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Pemetaan Polda Kalbar menyebutkan, 3.505 TPS tergolong rawan I, 2.328 TPS tergolong rawan II, 350 TPS rawan III, dan 4.596 TPS lainnya tergolong aman. Pemetaan tingkat kerawanan ini menggunakan indikator letak geografis, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, situasi politik, dan keberadaan tokoh politik di wilayah itu. Sebanyak 6.508 polisi dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Kalbar. Pengamanan pemilu juga melibatkan 21.000 anggota perlindungan masyarakat. Penjagaan tidak hanya dilakukan di lokasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga sejumlah obyek vital, seperti Pertamina, perbankan, dan instansi pemerintah.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya tindakan anarki oleh kelompok massa yang mengganggu jalannya pemilu, Kepala Polda memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu menindak pelakunya. "Polisi harus tegas dan berani mengambil keputusan untuk mengantisipasi tindakan anarki. Kalau harus melumpuhkan pelakunya ya lumpuhkan, tetapi harus tepat aturan. Jangan bersifat sadis, harus sesuai prosedur," katanya. Melihat kondisi saat ini, ia optimistis pelaksanaan pemilu di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif.
Malaysia Bangun Hotel di Dekat Perbatasan Indonesia-Malaysia
Ajak Wisatawan yang Menginap Masuk Wilayah Indonesia
Nunukan Zoners Pontianak - Perhatian pemerintah Malaysia terhadap wilayah dekat perbatasan dengan Indonesia memang cukup besar. Salah satunya terlihat dari dibangunnya hotel di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Batang Aek, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kalimantan Barat Hefni A.S. mengungkapkan fakta tersebut
kemarin (11/2). Lokasi hotel itu begitu dekat dengan perbatasan. Hefni mencurigai agen perjalanan Malaysia membawa wisatawan yang menginap di hotel tersebut ke wilayah Indonesia secara ilegal. "Lokasinya di dalam hutan. Kami sulit mengontrolnya," kata dia saat berdialog dengan rombongan Komisi X DPR di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah perbatasan yang termasuk teritorial Indonesia. Jangankan hotel, sebagian besar lokasi masih terisolasi atau sulit dijangkau lantaran infrastruktur jalan yang minim. Hal tersebut, menurut dia, sangat merugikan Indonesia dari sektor wisata.
Hefni berharap agar DPR bisa mendorong pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan segera merealisasikan rencana pembukaan border atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau supaya pariwisata di kawasan itu dapat berkembang. Pemerintah dan swasta di Kapuas Hulu, ujar dia, sudah siap menyambut wisatawan. "Pembukaan border terus diulur-ulur. Ini merugikan. Tahun 2008, ada kontrak 14 grup wisatawan yang ingin berkunjung ke Kapuas Hulu melalui border, tetapi tidak jadi karena border belum dibuka," ujarnya. Kepala Dinas Budpar Kalbar Kamaruzzaman menambahkan, ada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang layak jual dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Yakni, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Masalahnya, infrastruktur jalan di dua objek tersebut tidak memadai dan jarak tempuh dari Pontianak sangat jauh. Pemprov berencana mengarahkan supaya wisatawan datang ke dua objek wisata tersebut melalui Malaysia (lebih dekat, Red). Karena itulah, pembukaan PPLB dirasakan sangat penting. Menurut Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia Kalbar Martias, hotel yang dibangun Malaysia di kawasan perbatasan cukup mewah dan bernama Hotel Hilton. "Lokasi bangunannya di Malaysia, tetapi view-nya adalah view Kalbar. Kita yang rugi," ujar dia.(rnl/jpnn/ruk)
Sejarah Terbentuknya Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur
Kabupaten Nunukan adalah salah satu
Kabupaten di
provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Ibu kota kabupaten ini terletak di
kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (
2004). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa
suku Tidung.
Nunukan juga adalah nama sebuah
kecamatan di
Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.
Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dgn dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau.
Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan.
Nunukan terletak pada 3° 30` 00" sampai 4° 24` 55" Lintang Utara dan 115° 22` 30" sampai 118° 44` 54" Bujur Timur.
Adapun batas Kabupaten Nunukan adalah:
- Utara; dengan negara Malaysia Timur, Sabah.
- Timur; dengan Laut Sulawesi.
- Selatan; dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.
- Barat; dengan Negara Malaysia Timur, Serawak
Kata Mutiara Hari Ini
Hidup bukan hidup, mati bukan juga mati, hidup adalah mati, mati adalah hidup, hidup bukan sekedar kematian, hidup adalah sensasi dari kematian, mati bukan sekedar kematian, mati adalah sensasi dari kehidupan, kematian dan kehidupan hanyalah sebuah sensasi dalam suasana ketidaknyataan....
Nunukan Zoners Community Banjarmasin — Seorang dosen senior Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rustam Effendi, heran dengan begitu populernya pemakaian kata 'contreng' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Saya belum pernah lihat kosa kata 'contreng' dalam kamus bahasa Indonesia, entah kalau diteliti lagi ada atau tidak kata 'contreng' itu, kalau tidak ada berarti kata itu seakan dipaksakan untuk lebih dipopulerkan," katanya di Banjarmasin, Senin. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam tersebut mengaku tidak tahu persis asal bahasa daerah mana kata contreng tersebut. Diperkirakan, kata contreng berasal dari bahasa Jawa yang dipaksakan untuk dipopulerkan, mungkin dimaksudkan untuk menjadi bahasa Indonesia.Menurut dia, boleh-boleh saja bahasa daerah dipopulerkan menjadi bahasa Indonesia tetapi sebaiknya hal itu jangan dipaksakan karena kalau semua daerah memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia sendiri telah menggunakan bahasa Indonesia. "Seperti bahasa Banjar, ada kosa kata 'bukah' yang berarti lari, janganlah kata 'lari' diganti-ganti dengan kata 'bukah', cukup dengan kata lari saja semua sudah mengerti," tambahnya. Kata 'contreng' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang tidak ada, yang ada hanya kata 'conteng'. Berdasarkan KBBI, 'conteng', 'coret' (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya, 'berconteng-conteng bercoreng-coreng' (dengan arang, jelaga dan sebagainya). 'Menconteng-conteng', 'mencoreng-coreng' (memalit-malit), mencoret-coret dengan arang (tinta, kapur dan sebagainya). Mungkin maksud dari kata 'contreng' jika disamakan dengan KBBI adalah kata centang, yaitu tanda koreksi yang bentuknya seperti huru "V" atau tanda cawang. Orang pun kemudian bertanya-tanya, kata 'contreng' berasal dari planet mana? ABI 
Zuckerberg, Si Pembuat Facebook
Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan 
