Nunukan Zoner's Community

kANTOR DPRD

2009-06-09T04:33:00.000+08:00

Dugaan Penggelembungan Suara di Nunukan

2009-04-24T18:57:00.001+08:00

Dugaan Penggelembungan Suara di Nunukan

Laporan wartawan KOMPAS M Syaifullah

Nunukan Zoners PEMILU 2009 - Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kalimantan Timur kini menyelidiki adanya laporan dugaan penggelembungan suara karena adanya tambahan sekitar 13.000 pemilih di Kabupaten Nunukan. Penyelidikan dilakukan karena penambahan suara itu dinilai tidak wajar. Hal ini dikemukakan Ketua Panwaslu Kaltim Andi Rahmat di Balikpapan, Jumat (10/4). Andi juga mengungkapkan, penyelidikan ini langsung dia pimpin. "Kita ingin mengetahui apakah penggelembungan suara itu memiliki unsur kesengajaan, yakni dilakukan oleh orang tertentu atau karena banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di daerah Tawao, Sabah beramai-ramai memilih di Nunukan," katanya.Menurut Andi, seharusnya tidak ada unsur penambahan pemilih. Sebab, warga Nunukan yang berhak memilih hanya yang ada pada daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. "Kita menduga ada kemungkinan penambahan suara itu terjadi karena ada pihak-pihak tertentu mendatangkan TKI ilegal untuk ikut menyontreng di Nunukan. Untuk memastikan hal itu perlu dilakukan penyelidikan," katanya Kalau memang terjadi penggelembungan suara, katanya, itu merupakan pelanggaran pidana pemilu. Selain kasus tersebut, di Kabupaten Nunukan juga ditemukan sekitar 1.624 pemilih ganda yang masuk dalam DPT. "Tetapi, ribuan nama ganda itu sudah dicoret sebelum pelaksanaan Pemilu Kamis kemarin," katanya. Andi mengungkapkan, laporan sementara yang masuk di Kaltim ditemukan sekitar 10.000 pemlih ganda yang masuk dalam DPT dan semuanya sudah dicoret. Di Balikpapan saja, ada mencapai 2.500 pemilih ganda.

Kata 'Contreng" dari Planet Mana?

2009-04-06T15:04:00.001+08:00

Nunukan Zoners Community Banjarmasin — Seorang dosen senior Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Rustam Effendi, heran dengan begitu populernya pemakaian kata 'contreng' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. "Saya belum pernah lihat kosa kata 'contreng' dalam kamus bahasa Indonesia, entah kalau diteliti lagi ada atau tidak kata 'contreng' itu, kalau tidak ada berarti kata itu seakan dipaksakan untuk lebih dipopulerkan," katanya di Banjarmasin, Senin. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unlam tersebut mengaku tidak tahu persis asal bahasa daerah mana kata contreng tersebut. Diperkirakan, kata contreng berasal dari bahasa Jawa yang dipaksakan untuk dipopulerkan, mungkin dimaksudkan untuk menjadi bahasa Indonesia.Menurut dia, boleh-boleh saja bahasa daerah dipopulerkan menjadi bahasa Indonesia tetapi sebaiknya hal itu jangan dipaksakan karena kalau semua daerah memaksakan bahasa daerahnya menjadi bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia sendiri telah menggunakan bahasa Indonesia. "Seperti bahasa Banjar, ada kosa kata 'bukah' yang berarti lari, janganlah kata 'lari' diganti-ganti dengan kata 'bukah', cukup dengan kata lari saja semua sudah mengerti," tambahnya. Kata 'contreng' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang tidak ada, yang ada hanya kata 'conteng'. Berdasarkan KBBI, 'conteng', 'coret' (palit) dengan jelaga, arang, dan sebagainya, 'berconteng-conteng bercoreng-coreng' (dengan arang, jelaga dan sebagainya). 'Menconteng-conteng', 'mencoreng-coreng' (memalit-malit), mencoret-coret dengan arang (tinta, kapur dan sebagainya). Mungkin maksud dari kata 'contreng' jika disamakan dengan KBBI adalah kata centang, yaitu tanda koreksi yang bentuknya seperti huru "V" atau tanda cawang. Orang pun kemudian bertanya-tanya, kata 'contreng' berasal dari planet mana? ABI

PDI-P Laporkan Facebook "Say No!!! to Megawati" ke Bawaslu

2009-04-06T15:01:00.002+08:00

PDI-P Laporkan
Facebook "Say No!!! to Megawati" ke Bawaslu

Nunukan Zoners Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menindaklanjuti munculnya grup dalam jaringan pertemanan di dunia maya, Facebook, yang menggunakan nama "Say No!!! to Megawati". Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, Senin (6/4) siang, mengatakan, keberadaan grup dalam Facebook itu merupakan bagian dari upaya mendiskreditkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.PDI Perjuangan, kata Pramono, akan segera melaporkan komunitas itu kepada pengawas pemilu. "Pasti itu merupakan black campaign yang dilakukan dengan sangat terbuka. Dalam UU Pemilu, pelaku bisa diancam pidana pasal 270 dengan hukuman 24 bulan. Kami meminta Bawaslu menyikapi hal ini karena ada upaya mengadu domba," kata Pramono saat dihubungi Kompas.com, Senin. Laporan kepada pengawas pemilu akan segera dilayangkan PDI Perjuangan. Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih itu juga akan membentuk tim guna melacak siapa yang menggagas komunitas itu. "Karena sudah sangat kasar, dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kita boleh bersaing, tapi harus secara sehat," ujarnya. Ia pun menduga, komunitas itu sengaja dibuat oleh lawan politik Megawati. KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

SIAK Online Segera Diterapkan

2009-04-06T14:46:00.001+08:00

SIAK Online Segera Diterapkan
Prioritas di 4 Kecamatan Terdekat

Nunukan Zoners Community - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Nunukan, rencananya akan memulai program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) secara online untuk pembuatan KTP Nasional tahun depan. Kepala DKPS H Datuk Balam melalui Kasubag Penyusunan Program M Firnanda mengatakan, tahun ini pihaknya baru akan melakukan pengadaan perangkat dalam SIAK offline dengan anggaran Rp 350 juta. “Tahun depan, baru mulai SIAK online, sambil membanding-bandingkan perangkat yang lebih efektif. Diupayakan pada kecamatan terdekat dulu. Yakni Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik dan Sebatik Barat. Kecamatan lain menyusul di tahun berikutnya,” jelasnya. Dijelaskan, SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Ada dua macam SIAK dalam program ini, yakni SIAK offline yang data-datanya masih dikirim secara manual ke tingkat dibawahnya melalui compact disc (CD). Sedangkan SIAK online, datanya bisa diakses langsung, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sampai kecamatan. “SIAK di masing-masing kabupaten/kota, penerapan dan penafsirannya berbeda-beda. Tapi untuk di Nunukan, diusahakan SIAK online untuk menjaga data kependudukan,” tambahnya. Jika SIAK online ini diterapkan, KTP berwarna kuning yang saat ini beredar di Nunukan dan ditandatangani camat akan diganti dengan KTP Nasional yang ditandatangani Kepala DKPS. Caranya, warga yang masa kedaluwarsa KTP-nya sudah habis dan mengurus perpanjangan KTP, akan diganti dengan KTP Nasional. Dengan adanya KTP Nasional ini, warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berlaku di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan KTP saat ini yang proses pembuatannya manual, masih bisa digandakan dengan kepentingan tertentu jika yang bersangkutan pindah ke daerah lain. “Padahal aturannya, warga harus memiliki satu KTP saja,” katanya. Yang menjadi masalah kedepannya dengan pemberlakukan KTP Nasional di Nunukan ini, yakni kalau ada TKI yang datang ke Nunukan untuk transit ke Malaysia. Kemudian daerah asal TKI belum menggunakan program SIAK. “Ini yang akan dirapatkan melalui rapat lintas sektoral nantinya. Karena keberhasilan SIAK sebenarnya ada di penduduk,” imbuhnya. Dengan dirubahnya KTP kuning dengan KTP Nasional, juga mempengaruhi perubahan blanko Kartu Keluarga (KK) yang nantinya berwarna biru, bukan berwarna merah lagi. Informasi yang diminta oleh DKPS pun lebih lengkap dari KK sebelumnya. Dalam setiap program, pasti memiliki kendala dan hambatan masing-masing. Untuk di Nunukan sendiri, faktor yang dapat menghambat yakni kekurangan anggaran, tenaga profesional (IT), fasilitas atau perangkat dan ketersediaan listrik di kecamatan-kecamatan. ”Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tahun 2011 mendatang, program ini harus sudah dilaksanakan,” tandasnya.(dew)

Dishutbun Bantah Kelangkaan Kayu

2009-03-27T13:25:00.000+08:00

Dishutbun Bantah Kelangkaan Kayu
Akan Ada Dua Sawmill, Tinggal Menunggu Amdal

Nunukan Zoners Community - Langkanya kayu untuk bahan bangunan yang terjadi saat ini di Nunukan dikeluhkan sebagian masyarakat. Pasalnya, warga yang ingin membangun rumah menjadi kesulitan mencari kayu. Tidak hanya itu, sawmill pun susah ditemukan lagi di Nunukan. Kalau pun ada, harga kayu olahan untuk pemenuhan kebutuhan lokal selangit. Akhirnya warga memilih kayu bakau berbatang besar yang dipakai untuk tiang dan balok membangun rumah. Namun tidak demikian anggapan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nunukan Suwono Thalib. Ia membantah terjadi kelangkaan kayu di Nunukan. “Kayu itu tidak langka. Makanya ikuti aturan. Yang penting kita punya sawmill resmi, bahan baku banyak tersedia,” tegasnya. Memiliki sawmill pun, harus memenuhi syarat yang ada. Seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan persyaratan penting lainnya.Ia juga membantah jika masyarakat menganggap Pemkab Nunukan kaku terhadap peraturan. “Peraturan itu bukan punya Pemkab, tapi Menteri Kehutanan. Pemkab itu terbuka, yang mau menuruti aturan, izin sawmillnya akan ditandatangani Pak Bupati (H Abd Hafid Achmad),” tambahnya. Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada dua sawmill yang mengurus izin. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dua sawmill tersebut sudah ada. Begitu pula Amdal dan UKL-UPL-nya yang sedang diurus. “Kalau UKL-UPL dan Amdal sudah kelar (selesai) dan tidak bermasalah, dibuat rekomendasinya dan sawmill bisa terlaksana,” jelasnya. Ia menegaskan, meskipun memiliki bahan baku (kayu), tapi tak memiliki izin sawmill resmi, aparat keamanan yang kemudian akan menangkap yang bersangkutan. Apa tindakan Dishutbun Nunukan? Ia mengatakan, kayu merupakan kebutuhan orang banyak. Izin 2 ribu kubik kayu saat ini, hanya melalui bupati saja, bukan gubernur lagi. “Tapi masyarakat harus turuti aturan. Kalau tidak, siapa yang berani tanggung jawab? Berarti ’kan itu ilegal. Saya juga tidak mau memberi rekomendasi. Kalau syarat lengkap, rekomendasi tidak susah,” tandasnya.(dew)

2009-03-27T13:19:00.001+08:00

130 Marinir ke Ambalat

Nunukan Zoners Community Surabaya : Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir K. Situmorang, di Surabaya, Kamis, melepas 130 prajurit dari Pasmar-1 yang bertugas ke Ambalat. Pada pelepasan dengan menggunakan KRI Teluk Penyu-513 itu, Komandan Brigif-1 mengingatkan pasukan tersebut nantinya akan berada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim. "Bagi prajurit Korps Marinir, tugas adalah suatu kepercayaan, sekaligus amanah, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh anggota satgas," katanya. Seperti satgas sebelumnya, katanya, seluruh personel Satgas Ambalat akan ditempatkan di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. "Dengan posisi seperti itu, maka sewaktu-waktu mereka bisa digerakkan dengan lebih cepat ke lokasi pengamanan," katanya. Sebelum dilepas, satgas tersebut sempat ditinjau oleh Komandan Guspurla Koarmatim, Laksma TNI R. M. Harahap di atas KRI Teluk Penyu-513 yang berada di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. Penyerahan anggota satgas tersebut nantinya akan dilakukan oleh Letkol Marinir Firman Johan ke Guspurla di Nunukan Kalimantan Timur. Pasukan tersebut selanjutnya akan melaksanakan tugas selama kurang lebih enam bulan.Ke 130 personel Marinir yang ditugaskan itu terdiri dari 106 personel dari Brigif-1, 13 personel dari Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur)-1, tujuh personel Intai Amfibi (Taifib), dan empat orang dari Detasemen Markas Pasmar-1. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Marinir Budi Santosa itu akan menjaga wilayah perbatasan RI itu agar tidak lepas ke negara asing. (Ant)

Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik

2009-03-21T09:45:00.000+08:00

Bupati Nunukan Imbau Hindari Gesekan Politik

Nunukan - Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad meminta kepada simpatisan partai politik maupun masyarakat Nunukan, untuk menjadikan kampanye terbuka ini sebagai pembelajaran politik dan diharapkan tidak terjadi gesekan politik. “Konflik atau gesekan politik ini, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam kondisi stabilitas keamanan yang telah terbangun dengan kondusif,” terangnya. Kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, desk pemilu atau KPU saja, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Nunukan. Sebab, pemilihan anggota DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota dan DPD yang dilanjutkan dengan pemilihan presiden sebagai puncak pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan. “Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah diakui bangsa lain dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi, sekaligus melaksanakan pesta demokrasi dengan baik,” jelasnya. Dengan adanya perubahan mekanisme pemilu, seperti yang diatur dalam UU 10/2008, masa kampanye parpol dan para caleg sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.“Bisa kita lihat di sepanjang jalan sudah ada baliho, poster, spanduk maupun bendera parpol dimana-mana. Berbagai aktivitas pun dilakukan peserta pemilu dan masyarakat,” tambahnya. Semuanya ini, dilakukan untuk merebut hati para pemilih. Bahkan sosialisasi tentang visi misi juga dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah, guna meraih simpati publik. Meskipun berada di wilayah perbatasan, dengan segala keterbatasan yang ada, harus mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Ia menambahkan, harus disadari walaupun berbeda pandangan dan haluan politik, tapi sebenarnya yang menjadi cita-cita dan harapan sama. “Yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.(dew)

Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab

2009-03-21T09:39:00.000+08:00

Kajari: Silakan Kroscek ke Pemkab
Polres dan Kejari Tak Pernah Minta Dana Penyidikan

Nunukan Zoners - Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko dan Kajari Nunukan H Suleman Hadjarati SH mengaku tak pernah meminta dana penyidikan kepada Pemkab dalam menangani kasus-kasus kriminal. Ditemui kemarin, Kajari mengatakan, secara yuridis dan hukum, tidak ada disebutkan kejaksaan boleh meminta atau menggunakan dana diluar dari yang telah ditentukan. ”Kami di sini menggunakan anggaran sesuai DIPA dan peruntukkannya, serta penanganan perkara,” jelasnya. Selama Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan tugas, baik secara resmi maupun tidak resmi, pihaknya mengaku tidak pernah membebankan anggaran atau minta bantuan dana dari instansi manapun. ”Silakan kroscek di Pemkab, apakah pernah kejaksaan minta bantuan dana ke Pemkab, baik secara lisan maupun tertulis,” ujarnya. Diakui, Kejari melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pemusnahan barang bukti, juga sudah ada protapnya. ”Anggaran kita memang sangat terbatas sekali, terlebih jika ada penyelidikan dan penyidikan kejaksaan di luar kota. Tapi inilah tugas yang harus kami laksanakan,” tandasnya. Hal serupa juga diungkapkan Kapolres Nunukan AKBP Purwo Cahyoko. Ia mengaku tak pernah meminta bantuan ke Pemkab Nunukan. ”Misalkan kita mau berangkat ke luar kota, mau menginap di hotel atau ada anggota dari Polda datang untuk melakukan penyidikan, nggak bisa kita minta bantuan Pemkab,” jelas Kapolres.Yang selama ini dibantu oleh Pemkab yakni bantuan dana untuk operasional kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. ”Itu pun hibah. Misalnya ada kerja sama dengan Linmas atau instansi lain untuk penguatan masyarakat, itu kita terima,” katanya. Selain itu, ada juga dana bantuan patroli seperti saat-saat kampanye sekarang ini. Pihaknya akan libatkan TNI, Satpol PP, Kesbang dan Linmas, organisasi masyarakat untuk pengamanan. ”Dana itu untuk penjagaan polisi saat kampanye saja. Sedangkan untuk pengamanan TPS dan sebagainya, kita (Polri) sudah ada anggarannya. Begitu pula dalam penyidikan terhadap pejabat,” terangnya. Sampai saat ini, untuk masalah kasus dan penyidikan, polres memang dari dana penyidikan sendiri. Ia menegaskan, salah kalau ada anggota polri yang meminta bantuan dana penyidikan kepada pemkab dan itu harus ditindak. Ia menambahkan, permintaan bantuan dana bisa saja dilakukan, selain untuk kegiatan masyarakat, juga terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan di bidang Perda dan itupun ada kewenangan dari Satpol PP. ”Kita bergabung dengan Satpol PP untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau penindakan. Jadi, dananya dibantu Satpol PP dalam rangka penegakan perda,” katanya.(dew)

Revitalisasi Hubungan Industrial

2009-03-14T08:43:00.001+08:00

Revitalisasi Hubungan Industrial
Program Depnakertrans Atasi Pengangguran

Nunukan Zoners - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno mengungkapkan, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memiliki kebijakan unggulan untuk mengatasi pengangguran, yakni revitalisasi tenaga kerja dan membangun hubungan industrial. Dalam revitalisasi tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) harus diinventarisasi dengan dana sharing APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, ada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi BLK seluruh Indonesia, yang meliputi 151 BLK UPTD dan 11 BLK UPTP yang kondisinya buruk dan tidak berfungsi. Revitalisasi BLK dimaksud meliputi peningkatan kualitas prasarana fisik (bangunan dan lingkungan), peremajaan peralatan pelatihan yang tidak berfungsi, peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur, serta peningkatan manajemen pengelolaan BLK. ”Di Depnakertrans juga ada program penanggulangan pengangguran, yakni gerakan penanggulangan pengangguran (GPP) melalui fasilitasi informasi pasak kerja (IPK), bursa kerja dan penempatan antarkerja,” jelasnya, saat berkunjung ke Nunukan beberapa waktu lalu. Kemudian koordinasi perluasan kesempatan kerja dengan departemen terkait (Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UMKM), melalui padat karya, wira usaha baru dan teknologi tepat guna.“Lalu membangun kewirausahaan baru/UMKM baru dan program pendampingan/pemagangan. Job fair tahun 2008 telah berhasil dilaksanakan di 11 lokasi dan telah ditempatkan sekitar 60 ribu orang pencari kerja,” ungkapnya. Ia meminta SDM yang ada dididik sesuai kurikulum. Ia juga menyetujui langkah untuk menutup sekolah yang tidak terkolerasi. “Kita bicara dulu soal pendidikan, kesehatan, kualitas SDM, baru bicara tenaga kerja. Jangan bangun manusia pintar, tapi sakit-sakitan,” tegasnya. Karena kebijakan umum pemerintah berlandaskan pada tiga pilar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. ”Sistem pendidikan diarahkan pada tujuh aspek. Diantaranya aspek kelautan, pertanian, kehutanan dan dirgantara,” imbuhnya. Menakertrans meminta, dalam bidang ketenagakerjaan, dapat membangun hubungan industrial yang harmonis. Seperti pembentukan lembaga tripartit nasional, meningkatkan fungsi lembaga kerja sama bipartit dan mekanisme bipartit di masing-masing perusahaan. “Perselisihan hubungan industrial diselesaikan cepat dan murah, serta mendorong terjadinya perjanjian kerja bersama yang dinamis, demokratis, transparan dan bermartabat,” terangnya. Yang lebih penting lagi, tambahnya, ada jaminan sosial pekerja. Dengan menambah program jaminan sosial yang ada, seperti hari tua, kematian, kecelakaan, kesehatan, ditambah dengan jaminan pesangon. “Tingkatkan kesejahteraan pekerja dengan subsidi uang muka perumahan pekerja, kesehatan dan transportasi pekerja, serta beasiswa bagi anak pekerja,” harapnya.(dew)

Hanya Tersisa 20 Unit Barak

2009-03-14T08:40:00.002+08:00

Hanya Tersisa 20 Unit Barak
Tak Mampu Menampung TKI yang Dipulangkan dari Malaysia

Nunukan Zoners - Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara bertahap yang rencananya dilakukan tahun ini masih simpang siur. Jumlah TKI yang akan dipulangkan secara reguler ini pun masih belum jelas. Meskipun demikian, Pemkab Nunukan tetap melakukan persiapan untuk menghadapi pemulangan TKI melalui Pelabuhan Tunon Taka. Melalui dana sharing, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan dana untuk perbaikan tempat penampungan, juga perbaikan barak TKI di Mambunut. “Setelah ada pembicaraan dengan pihak transmigrasi Provinsi Kaltim, dihitung-hitung ada dana sharing sebesar Rp 900 juta yang direncanakan untuk perbaikan tempat penampungan, termasuk perbaikan barak TKI di Mambunut. Ini di luar biaya pemulangan TKI dari Malaysia,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy, beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bappeda Nunukan, dari 60 unit barak TKI di Mambunut dengan kapasitas masing-masing 70-100 orang, hanya 20 unit yang masih layak digunakan. ”Bak penampungan air banyak rusak dan hilang, dapur dan WC rusak berat, serta genset dan mesin air rusak,” kata Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah dalam paparannya. Sementara untuk pembangunan baru penampungan TKI yang bersifat permanen, lahan disediakan pemerintah daerah. ”Kemudian rusunawa di Kampung Buton Sedadap, yang rencananya akan digunakan keluarga TKI yang KK-nya bekerja di Malaysia belum dapat difungsikan. Karena masih terkendala dengan listrik, air bersih serta manajemen dan pengelolaan rusunawa,” tambahnya. Setelah deportasi besar-besaran 2002 lalu, kondisi barak TKI Mambunut dengan konstruksi kayu saat ini, memang tak sebagus saat pertama kali dibangun. Dinding dan lantai barak TKI ini sudah tidak utuh lagi. Bahkan kabarnya, kayu-kayu untuk dinding atau lantai barak TKI tersebut dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sementara ini, yang tinggal di barak tersebut, hanya mantan TKI yang enggan pulang kampung lagi, memilih mencari nafkah di Nunukan dan tak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di barak TKI dengan fasilitas yang sangat minim. Listrik hanya menumpang dari warga sekitar, air untuk minum dan mandi masih mengandalkan air hujan. (dew)

Belum Maksimal Serap Aspirasi

2009-03-12T16:25:00.000+08:00

Bupati Nunukan : Belum Maksimal Serap Aspirasi

Nunukan Zoners : Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad mengakui, dalam APBD 2009 ini masih banyak program dan kegiatan, maupun aspirasi dari masyarakat yang belum dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya. ”Ini disebabkan karena masih terbatasnya dana dan pendapatan yang kita peroleh. Tapi dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan, kita yakin APBD 2009 mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan pemerintahan setahun kedepan,” ujarnya optimis. Penyusunan APBD memang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mengutamakan skala prioritas dan plafon anggaran yang ditetapkan. Untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal, perlu didukung dana yang memadai. ”Tanpa adanya dukungan dana, mustahil tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan mencapai hasil maksimal,” ungkapnya. Berdasarkan Permendagri 32/2008 tentang Pedoman penyusunan APBD 2009, katanya, sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah melalui kesamaaan persepsi, terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan, karena masih tingginya jumlah penduduk miskin, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih rendah dan masih kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan, serta antisipasi terhadap pelaksanaan pemilu dan upaya pemantapan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. ”Upaya semaksimal mungkin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara prioritas, diwujudkan dalam penyusunan APBD tahun ini,” katanya. (dew)

Zuckerberg, Si Pembuat Facebook

2009-03-12T16:19:00.002+08:00

Zuckerberg, Si Pembuat Facebook
Joice Tauris Santi dan Simon Saragih

Lebih dari seratus juta warga dunia kini keranjingan dengan jaringan sosial di dunia maya, Facebook.com. Lewat situs ini, pengguna dapat memperluas pertemanan lintas benua, bahkan kembali ”bertemu” dengan kawan-kawan atau pacar lama yang tidak terlihat lagi seusai perpisahan sekolah. Presiden AS Barack Hussein Obama bahkan memanfaatkan situs ini sebagai salah satu cara untuk meraih dukungan dalam Pemilihan Presiden AS, tahun lalu. Inilah buah karya Mark Elliot Zuckerberg, seorang keturunan Yahudi AS, salah satu dari tiga pendiri Facebook. Mengapa Facebook melejit? Pakar teknologi informasi, Dr Linda M Gallant, Asisten Profesor dari Emerson College, Boston, memberi penjelasan, ”Situs internet umumnya menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima apa adanya. Sekarang ini para penjelajah ingin berpartisipasi sebagai pengisi situs. Facebook memenuhi hasrat itu.” Mengapa Facebook mengejar My Space, situs jaringan sosial terbesar pertama di dunia sebelum April 2008? Keadaan bahkan sudah berubah, Facebook tidak lagi nomor dua sebagaimana ditulis di situs Techcrunch. Situs Mashable (The Social Media Guide) menyatakan, desain Facebook lebih enak dilihat dan dijelajahi serta menawarkan hal-hal yang lebih riil. Sebagai contoh, Facebook menawarkan orang lain yang kira-kira Anda kenal untuk di-add (ditambahkan) jadi teman. My Space juga menyodori Anda beberapa teman, tetapi termasuk menyodori orang-orang dari negeri antah berantah menjadi teman. Apa pun latar belakang kemajuan Facebook, nama Zuckerberg sudah melejit ke seluruh dunia seperti meteor. Banyak pengguna Facebook yang merupakan orang-orang elite dunia. Facebook juga menjadi sarana komunikasi para karyawan Toyota, Ernst & Young, dan perusahaan kaliber dunia lainnya. Siapa Zuckerberg? Dia adalah pemuda berusia 25 tahun dan masih singel, perancang teknologi informasi sekaligus pemuda berjiwa wiraswasta. Saat belajar di Harvard University pada tahun 2004, dia menciptakan Facebook bersama kawannya, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Hughes kemudian direkrut Obama saat masih menjadi calon presiden untuk membuat situs barackobama.com. Di Facebook, Zuckerberg bertanggung jawab untuk urusan garis kebijakan umum dan penyusunan strategi perusahaan yang kini menjadi rebutan para pemasang iklan dan para investor.Zuckerberg telah mendapat julukan sebagai ”salah satu orang yang paling berpengaruh pada tahun 2008” versi majalah Time. Pada Forum Ekonomi Davos 2009, Zuckerberg termasuk dalam daftar pemimpin muda karena prestasi dan komitmen terhadap masyarakat serta berpotensi menyumbangkan ide untuk membentuk tatanan dunia baru. Pemuda itu tampil dalam sesi ”Pengalaman Digital Mendatang” pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Peserta lain yang hadir antara lain Chad Hurley (YouTube), Craig Mundie (Microsoft), Shananu Narayen (Adobe), Hamid Akhvan (T-Mobile), dan Eric Clemmons (Wharton). Salah satu poin menarik yang diberikan Zuckerberg adalah bahwa lebih dari 100 juta orang secara aktif menggunakan aplikasi bergerak pada Facebook. iPhone Facebook saja telah memiliki 5 juta pengguna aktif bulanan dan Blackberry untuk Facebook memiliki 3,25 juta pengguna aktif bulanan. Kiprah Zuckerberg lewat Facebook melesat seperti roket. Pada Februari 2004 ketika Zuckerberg meluncurkan program itu, para siswa di AS langsung membuka akun di Facebook dan dari mulut ke mulut menyebar hingga merambah ke sekolah dan universitas lain. Zuckerberg dan timnya pun kemudian pindah ke Palo Alto, California, dan mulai merangkul investor, seperti pendiri PayPal, Peter Thiel, dan pendiri Napster, Sean Parker. Pada Agustus 2005, Zuckerberg secara resmi menamakan perusahaannya Facebook. Setelah berhasil mengumpulkan modal 12,7 juta dollar AS, dia mengembangkan perusahaan ke level berikutnya. Situs itu secara bertahap dan konsisten terus memperluas jaringan. Saat ini ada lebih dari 175 juta pengguna aktif dengan berbagai fasilitas yang ada di situs itu. Facebook kini menjadi situs keempat yang paling sering dikunjungi di dunia.

”Pencuri”
Tentu saja sukses Zuckerberg dibarengi dengan kontroversi. Beberapa teman sekolahnya menuduh dia mencuri ide ConnectU untuk Facebook. Namun, gugatan soal itu ditepis pengadilan. Dia menyebabkan kehebohan karena dianggap ”menjual” data-data pribadi pemilik akun, tanpa menghargai privasi. Pada tahun 2006, Zuckerberg mencengangkan dunia karena menampik tawaran Yahoo untuk membeli Facebook seharga 1 miliar dollar AS (atau sekitar Rp 12 triliun). Setahun kemudian, Microsoft membeli 1,6 persen saham Facebook seharga 240 juta dollar AS. Kini nilai ekonomi Facebook ditaksir sebesar 15 miliar dollar AS. Zuckerberg yang lahir dari keluarga dokter yang kaya memiliki 20 persen saham di Facebook senilai 3 miliar dollar AS. Majalah Forbes mendeklarasikan Zuckerberg sebagai miliuner ”self made” termuda di planet ini. Namun, jangan tanyakan perihal kehidupan pribadinya, tidak banyak yang diketahui. Maklum, ketika di SMA pun dia sudah berkutat dengan urusan komputer. Ketika itu dia ingin membantu jaringan yang dimiliki ayahnya untuk dipertemukan lewat dunia maya. Kebiasaan ini terus melekat dan dia lupa belajar. Karena urusan komputer dan teknologi informasi inilah dia drop-out dari Harvard. Entah iseng atau tidak, Facebook kini kebanjiran uang. ”Mengherankan juga, begitu banyak tawaran datang,” kata Zuckerberg kepada Techcrunch pada 7 Desember 2008. Tidak banyak kalimat lain dari Zuckerberg selain ambisinya terus membuat Facebook senyaman mungkin untuk jadi alat penyatu warga dunia. ”Bukankah kami memiliki situs, yang membuat Anda merasa lebih enak menggunakannya?” ujar Zuckerberg. Hmmm.... Zuckerberg, iya deh! *

Kejati Kaltim Sidik 7 Kasus Dugaan Korupsi

2009-03-12T16:16:00.001+08:00

Kejati Kaltim Sidik 7 Kasus Dugaan Korupsi

Nunukan Zoners Samarinda— Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melanjutkan penyidikan terhadap tujuh kasus dugaan korupsi yang belum selesai ditangani pada 2008. Kepala Seksi Penerangan, Hukum, dan Humas Kejati Kaltim, Syakhrony mengemukakan itu di Samarinda, Rabu (11/3). Dua kasus di antaranya melibatkan mantan pejabat tinggi Pemprov Kaltim. Satu kasus ialah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu di Kabupaten Berau pada 2004-2005. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Budi Pranowo ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu terjadi saat dirinya menjabat Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan. Tersangka lainnya ialah Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hutan Dishut Kaltim Aminulla Hak. Kasus lainnya, menurut Syakhrony, terkait pembangunan jalan ruas Talisayan sampai batas Kabupaten Berau. Proyek itu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2002-2003 senilai Rp 33 miliar. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Awang Darma Bhakti ditetapkan tersangka. Terkait kasus ini sudah sampai proses penyusunan dakwaan untuk persidangan, kata Syakhrony. Empat jaksa dari Kejati Kaltim dan satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda akan bergabung dalam tim jaksa penuntut umum untuk kasus jalan Talisayan tersebut.Kasus lainnya, menurut Syahkrony, ialah dugaan penyalahgunaan dana anggaran Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2003-2005. Dana yang dianggarkan senilai Rp 117 miliar. Namun, ada sekitar Rp 3 miliar yang belum diketahui pertanggungjawabannya. Syakhrony menjelaskan, dalam kasus itu, telah ditetapkan dua tersangka. Satu adalah Encik Muknidin, mantan Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, dan Yosia Doyos, mantan bendahara pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Kejati Kaltim juga menyidik dugaan penyelewengan dalam pembebasan lahan untuk Korpri di Kabupaten Kutai Timur pada 2007. Kasus lainnya adalah dugaan penyalahgunaan dana Rp 4,2 miliar untuk normalisasi Sungai Mahakam di Samarinda pada tahun anggaran 2004-2005. "Dua kasus lainnya adalah pengadaan generator di PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2004 dan pengadaan barang-barang dalam program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pasir tahun 2007," kata Syakhrony. BRO

Hore! Guru di Perbatasan Bakal Dapat Insentif

2009-03-12T16:12:00.001+08:00

Hore! Guru di Perbatasan Bakal Dapat Insentif

Nunukan Zoners Pontianak — Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno mengatakan, hingga sekarang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum pernah mengajukan program spesifik tentang konsep pembangunan pendidikan lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Selain itu, legislatif telah mengesahkan anggaran buat guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan sebesar Rp 486 miliar serta akan dibuatkan rumah dinas. Kesemuanya dianggarkan dalam APBN 2009. "Hingga sekarang belum ada sekalipun kita menerima seperti apa program spesifik dari Kalbar tentang pendidikan di perbatasan. Itu yang mesti didorong dan menjadi fokus atau pusat perhatian," kata Irwan Prayitno kepada Tribun, Rabu (11/3), seusai bertemu dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Selama dua hari, sejumlah 13 orang anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, kesenian, pariwisata, pemuda, dan olahraga mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Munawar Sholeh, anggota Komisi X, mengatakan, Pemerintah Kalimantan Barat jangan mengajukan program ke pemerintah pusat sama dengan provinsi lainnya. Gunakan faktor perbatasan sebagai keunggulan guna memperoleh bantuan pusat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pemuda."Malaysia saja pasti mengalokasikan dana besar untuk daerah-daerah perbatasan dengan Indonesia. Kenapa ini yang tidak ditiru oleh Kalimantan Barat? Kalbar mesti tanggap tentang ini, tangkap peluang tersebut," ujar Munawar sambil berjanji akan memperjuangkan ini. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dalam pertemuan pada Selasa (10/3) malam di Balai Petitih Kantor Gubernur menyadari terjadinya keadaan yang sangat berbeda antara Kalbar dan Sarawak, Malaysia. Dirinya sudah mengajukan konsep tentang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar langsung ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cornelis menambahkan, dirinya sudah berteriak-teriak mengenai infrastruktur pendidikan, jalan serta lainnya. "Apa yang Bapak omongkan, saya tidak sangkal. Memang betul apa adanya. Malahan di Danau Sentarum, sama sekali tidak ada bangunan sekolah di sana, di Aruk, Sambas hanya ada satu SMK, di Nanga Badau, Kapuas Hulu, sama sekali tidak," ujar Cornelis. Sejak pengiriman guru secara besar-besaran tahun 1978 silam, tambahnya, hingga sekarang belum ada pengangkatan guru secara massal. Padahal, mereka bakal memasuki usia pensiun dalam satu dua tahun ke depan. "Tahun 2010 nanti, sekitar 10.000 guru akan memasuki pensiun. Sedangkan, di pedalaman dan perbatasan sangat dibutuhkan guru serta tambahan insentif buat mereka," tutur Gubernur Cornelis. Menanggapi ini, Irwan Prayitno mengatakan, dalam APBN 2009 ini DPR RI telah mengesahkan alokasi pendapatan buat guru-guru di pedalaman dan perbatasan. Jumlahnya mencapai Rp 486 miliar. "Mereka mendapatkan insentif dan tunjangan khusus. Besarannya satu kali gaji pokok mereka ditambah tempat tinggal di mana mereka dinas. Bagi yang di pedalaman dan perbatasan akan dikirimkan melalui wesel pos," tuturnya. (Tribun Pontianak/Fakhrurrodzi)

Selamatkan Pantai dan Pulau Kecil

2009-03-12T16:06:00.002+08:00

Selamatkan Pantai dan Pulau Kecil
Oleh YUNI IKAWATI

Naiknya permukaan laut akibat pemanasan global telah merendam pantai di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Di Paparan Sunda ada Pulau Jawa yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertimbangan ekologis dan ekonomis. Gas-gas rumah kaca (GRK), terutama karbon dioksida yang terus teremisikan ke atmosfer tanpa henti bahkan terus merangkak naik sejak tiga abad lalu, telah menampakkan dampak buruknya secara nyata. Beberapa negara kepulauan telah melaporkan kehilangan pulau-pulau kecilnya. Papua Niugini, misalnya, melaporkan ada tujuh pulaunya yang berada Provinsi Manus telah tenggelam. Adapun Kiribati telah kehilangan tiga pulaunya, sekitar 30 pulau lainnya juga mulai menghilang dari permukaan laut. Kiribati bukan satu-satunya negara kecil yang tergabung dalam SIDS (Small Islands Development States) yang terancam hilang dari muka bumi ini. Diperkirakan dari 44 anggota SIDS, 14 negara di antaranya akan lenyap akibat naiknya permukaan laut. Di Samudra Pasifik ancaman itu selain dihadapi Kiribati juga dialami Seychelles, Tuvalu, dan Palau. Adapun di Samudra Hindia ada Maladewa yang bahkan akan kehilangan seluruh pulaunya. Menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan wilayahnya, belum lama ini Presiden Maladewa yang berpenduduk 369.000 jiwa menyatakan akan merelokasikan seluruh negeri itu dan mengharapkan uluran tangan negara lain untuk mereka menyewakan wilayahnya. Sementara itu, nasib yang sedikit beruntung dialami Vanuatu yang didiami 212.000 penduduk. Negara ini masih memiliki lahan untuk merelokasi penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir yang terendam.Kerugian Indonesia Di antara negara kepulauan di dunia, agaknya kerugian terbesar bakal dihadapi Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak. Pada tahun 2030 potensi kehilangan pulaunya sudah mencapai sekitar 2.000 bila tidak ada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, urai Indroyono, Sekretaris Menko Kesra yang juga mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan DKP. Saat ini belum diketahui berapa sesungguhnya jumlah pulau di Nusantara ini yang telah hilang karena dampak kenaikan permukaan laut. Namun, pengamatan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menunjukkan penciutan daerah pantai sudah terlihat di pulau-pulau yang berada di Paparan Sunda dan Paparan Sahul, ungkap Aris Poniman, Deputi Sumber Dasar Sumber Daya Alam Bakosurtanal. Paparan Sunda meliputi pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan serta pantai utara Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di sekitar wilayah Papua. Penjelasan Aris didasari pada pemantauan pasang surut yang dilakukan Bakosurtanal di berbagai wilayah pantai Nusantara sejak 30 tahun terakhir. Menghadapi ancaman hilangnya kawasan pantai dan pulau kecil yang kemungkinan akan terus berlanjut pada masa mendatang, Aris yang juga pengajar di IPB menyarankan penyusunan peta skala besar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000. ”Saat ini baru tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Makassar, yang memiliki peta berskala tersebut,” ujarnya. Pada peta tampak detail wilayah pantai yang terbenam di tiga kota tersebut. Peta ini disusun Bakosurtanal bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Selain itu, pembuatan peta skala besar juga dilaksanakan untuk wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal ini terkait dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS). Sementara itu, untuk wilayah timur Sumatera dan wilayah lain yang tergolong rawan genangan air laut akibat pemanasan global peta yang ada masih berskala kecil, sekitar 1:25.000. ”Pembuatan peta genangan perlu menjadi prioritas agar setiap daerah dapat melakukan langkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah yang bakal tergenang dalam 5 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya. Data spasial dan penginderaan jauh yang merekam dampak pemanasan global juga akan menjadi materi untuk pengambilan kebijakan di setiap instansi terkait pada waktu mendatang, urai Indroyono.

Skenario usia bumi
Tanpa perubahan pola konsumsi manusia dan perilaku manusia, serta tanpa upaya mereduksi emisi GRK untuk mengatasi pemanasan global, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan usia bumi tinggal seabad lagi. Proyeksi itu berdasar tren kenaikan suhu udara hingga 4°C. Tingkat itu dapat tercapai bila emisi GRK terus bertambah dalam beberapa dekade ke depan karena tidak ditegakkannya kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pola pembangunan ramah lingkungan. Bila melihat data emisi GRK pada kurun waktu 1970-2004, emisi GRK naik 70 persen. Tingkat itu disumbangkan dari sektor energi yang mencapai peningkatan 145 persen. Bila temperatur udara naik menjadi 4°C, dampaknya antara lain hilangnya 30 persen lahan basah, naiknya kasus penyakit akibat udara panas, banjir, dan kekeringan, mengakibatkan angka kematian naik drastis. Ancaman itu, menurut IPCC, dapat dicegah dengan beberapa skenario untuk menurunkan GRK hingga tahun 2030. Skenario terbaiknya adalah menahan kenaikan suhu bumi hanya 2°C-2,4°C sampai 23 tahun ke depan. Untuk mencapai itu, konsentrasi GRK harus distabilkan pada kisaran 445-490 part per million (ppm). Skenario lain menyebutkan, kenaikan dibatasi sekitar 3,2°C hingga 4°C pada kurun waktu yang sama, dengan menjaga jumlah GRK 590-710 ppm. Saat ini tingkat GRK telah melampaui itu semua. Tahun 2005 konsentrasi GRK 400-515 ppm. Menurut IPCC, target itu bisa dicapai jika diterapkan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tiap negara, yang harus diambil di sektor energi, transportasi, gedung, industri, pertanian, kehutanan, dan juga manajemen limbah.

BPPT Minta Hacker Tidak Ganggu Pemilu

2009-03-12T16:03:00.000+08:00

BPPT Minta Hacker Tidak Ganggu Pemilu

Nunukan Zoners Jakarta — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meminta para hacker turut bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu 2009 dengan tidak mengganggu sistem teknologi informasi yang telah dibangun BPPT untuk mendukung proses penghitungan suara pada ajang pemilu mendatang. "Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja underground itu bisa diminta bekerja sama," tutur Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar seusai penandatanganan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait teknologi informasi di Kantor KPU, Kamis (12/3). Meski demikian, BPPT telah melindungi sistem TI yang sudah dibangun dengan sistem pengamanan untuk menghindari hacker, terutama yang mengganggu sistem integrasi, pemeliharaan data center, perangkat jaringan dan keamanan dan jaringan komunikasi data, pengoperasian data center, pengumpulan hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan penayangan hasilnya kepada masyarakat melalui internet.Hari ini, KPU menandatangani perjanjian kerja sama penyusunan rencana dan pengawasan sistem teknologi informasi dengan BPPT selama setahun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, termasuk dalam proses pengadaan scanner di kabupaten/kota. Caroline Damanik

Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan

2009-03-12T15:57:00.002+08:00

Polda Kalbar Siap Amankan TPS di Perbatasan
Laporan wartawan KOMPAS Christoporus Wahyu Haryo P

Nunukan Zoners Pontianak— Sebagian tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia, menjadi salah satu prioritas pengamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalbar pada pemilu April mendatang. Hal ini mengingat sebagian TPS di perbatasan letak geografisnya cukup jauh dan sulit dijangkau. "Tidak semua TPS di perbatasan masuk dalam kategori TPS yang rawan. Ada sebagian yang masuk rawan karena letak geografisnya jauh dan tidak bisa dijangkau lewat jalan darat. Ini menjadi salah satu prioritas (pengamanan oleh polisi)," kata Kepala Polda Kalbar Brigadir Jenderal Erwin TPL Tobing. Pemetaan Polda Kalbar menyebutkan, 3.505 TPS tergolong rawan I, 2.328 TPS tergolong rawan II, 350 TPS rawan III, dan 4.596 TPS lainnya tergolong aman. Pemetaan tingkat kerawanan ini menggunakan indikator letak geografis, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, situasi politik, dan keberadaan tokoh politik di wilayah itu. Sebanyak 6.508 polisi dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Kalbar. Pengamanan pemilu juga melibatkan 21.000 anggota perlindungan masyarakat. Penjagaan tidak hanya dilakukan di lokasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga sejumlah obyek vital, seperti Pertamina, perbankan, dan instansi pemerintah.Terkait dengan kemungkinan terjadinya tindakan anarki oleh kelompok massa yang mengganggu jalannya pemilu, Kepala Polda memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu menindak pelakunya. "Polisi harus tegas dan berani mengambil keputusan untuk mengantisipasi tindakan anarki. Kalau harus melumpuhkan pelakunya ya lumpuhkan, tetapi harus tepat aturan. Jangan bersifat sadis, harus sesuai prosedur," katanya. Melihat kondisi saat ini, ia optimistis pelaksanaan pemilu di Kalbar akan berjalan aman dan kondusif.

Malaysia Bangun Hotel di Dekat Perbatasan Indonesia-Malaysia

2009-03-12T15:50:00.001+08:00

Malaysia Bangun Hotel di Dekat Perbatasan Indonesia-Malaysia
Ajak Wisatawan yang Menginap Masuk Wilayah Indonesia

Nunukan Zoners Pontianak - Perhatian pemerintah Malaysia terhadap wilayah dekat perbatasan dengan Indonesia memang cukup besar. Salah satunya terlihat dari dibangunnya hotel di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Batang Aek, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kalimantan Barat Hefni A.S. mengungkapkan fakta tersebut kemarin (11/2). Lokasi hotel itu begitu dekat dengan perbatasan. Hefni mencurigai agen perjalanan Malaysia membawa wisatawan yang menginap di hotel tersebut ke wilayah Indonesia secara ilegal. "Lokasinya di dalam hutan. Kami sulit mengontrolnya," kata dia saat berdialog dengan rombongan Komisi X DPR di Aula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah perbatasan yang termasuk teritorial Indonesia. Jangankan hotel, sebagian besar lokasi masih terisolasi atau sulit dijangkau lantaran infrastruktur jalan yang minim. Hal tersebut, menurut dia, sangat merugikan Indonesia dari sektor wisata. Hefni berharap agar DPR bisa mendorong pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur jalan dan segera merealisasikan rencana pembukaan border atau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau supaya pariwisata di kawasan itu dapat berkembang. Pemerintah dan swasta di Kapuas Hulu, ujar dia, sudah siap menyambut wisatawan. "Pembukaan border terus diulur-ulur. Ini merugikan. Tahun 2008, ada kontrak 14 grup wisatawan yang ingin berkunjung ke Kapuas Hulu melalui border, tetapi tidak jadi karena border belum dibuka," ujarnya. Kepala Dinas Budpar Kalbar Kamaruzzaman menambahkan, ada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Kapuas Hulu yang layak jual dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Yakni, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Masalahnya, infrastruktur jalan di dua objek tersebut tidak memadai dan jarak tempuh dari Pontianak sangat jauh. Pemprov berencana mengarahkan supaya wisatawan datang ke dua objek wisata tersebut melalui Malaysia (lebih dekat, Red). Karena itulah, pembukaan PPLB dirasakan sangat penting. Menurut Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia Kalbar Martias, hotel yang dibangun Malaysia di kawasan perbatasan cukup mewah dan bernama Hotel Hilton. "Lokasi bangunannya di Malaysia, tetapi view-nya adalah view Kalbar. Kita yang rugi," ujar dia.(rnl/jpnn/ruk)

Bangun Lembaga Pengembangan Wilayah Perbatasan

2009-03-12T15:45:00.001+08:00

Bangun Lembaga Pengembangan Wilayah Perbatasan
Komitmen Pemprov untuk Perbaikan Perbatasan

Nunukan Zoners - Saat melakukan kunjungan kerja pertama ke Nunukan beberapa waktu lalu, sekaligus mendampingi Menakertrans Erman Soeparno, Wagub Kaltim Farid Wadjdy mengungkapkan, Pemprov Kaltim tetap komitmen untuk melaksanakan perbaikan perbatasan. “Ditunjukkan dengan mewujudkan suatu badan atau lembaga pengembangan wilayah perbatasan yang khusus menangani wilayah perbatasan,” jelasnya, saat ia dan Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad menunggu kedatangan Menakertrans dari Tawau Malaysia. Hal ini tentunya menjadi suatu kabar yang menggembirakan bagi warga perbatasan. Perekonomian dan aspek lainnya di perbatasan akan diakomodir dan pengerjaannya lebih fokus, agar kesejahteraan masyarakat segera tercapai. “Badan ini nantinya juga akan melakukan sharing anggaran dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat punya badan atau lembaga yang sama. Seluruh badan ini akan kita sinergikan untuk membangun wilayah perbatasan,” ungkapnya. Ia menuturkan, Kaltim dengan penduduk 3 juta lebih dan SDA yang melimpah, memiliki penduduk miskin sekitar 10-11 persen. Itulah sebabnya, Pemprov melaksanakan percepatan pembangunan merata di seluruh kabupaten di Kaltim. “Tunjukkan kalau Kaltim bukan Kalimantan yang tidur,” tegasnya. Ada 5 isu dalam pembangunan Kaltim ke depan, yakni kemiskinan, ketenagakerjaan, kesenjangan pembangunan antar daerah, infrastruktur dan SDM yang rendah. ”Dari SDM di Kaltim, 49,5 persen diantaranya tidak tamat SD. Ini ’kan memprihatinkan. Makanya, Pemprov Kaltim menggenjot bidang pendidikan,” katanya.Selama ini, warga perbatasan khususnya Nunukan ada yang mengeluhkan kurang perhatian dan merasa dianaktirikan dalam menata wilayah perbatasan, baik oleh Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat. ”Saya rasa nggaklah, itu cuma perasaan saja dan harus dibuang jauh-jauh, ya bapak bupati ya?,” ujarnya kepada Bupati Nunukan sedang duduk di sebelahnya dan ditanggapi dengan senyum. Ia menganggap, perasaan dianaktirikan tersebut sangat berbahaya dan jangan dikembangkan lebih luas. ”Pemerintah tidak asal ngomong. Kita terus benahi wilayah perbatasan, tidak hanya di Nunukan tapi kabupaten lain juga,” tandasnya. Ia menambahkan, pembangunan daerah perbatasan merupakan prioritas pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim, serta telah menjadi program nasional. ”Tidak ada anak tiri-anak tirian. Semua sama, sama-sama warga Indonesia. Pemerintah membangun juga untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.(dew)

APBD 2009 Nunukan Rp 1,129 T

2009-03-12T15:43:00.000+08:00

APBD 2009 Nunukan Rp 1,129 T

Nunukan Zoners : ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan tahun 2009 sebesar Rp 1,129 triliun lebih. Dari laporan panitia anggaran DPRD Nunukan yang dibacakan H Surati, pada sidang paripurna penetapan Raperda tentang APBD 2009 Nunukan menjadi Perda, di Gedung DPRD belum lama ini dijelaskan, pendapatan sebesar Rp 968 miliar lebih. Jumlah ini terdiri dari PAD sebesar Rp 37 miliar lebih, dana perimbangan Rp 883 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 48 miliar lebih. Kemudian belanja daerah Rp 1,129 triliun lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 253 miliar lebih dan belanja langsung Rp 876 miliar lebih. Lalu pembiayaan Rp 160 miliar lebih, terdiri dari penerimaan Rp 167 miliar lebih dengan rincian SILPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran Rp 6,5 miliar dengan rincian penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Disebutkan, pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen menjadi perhatian bersama Pemkab Nunukan dan DPRD. Dan untuk tahun ini, sesuai dengan hasil pembahasan antara panggar dan tim anggaran Pemkab Nunukan, maka dalam RAPBD Nunukan 2009 telah dialokasikan dana sebesar Rp 221 miliar lebih atau 20,02 persen dari total APBD 2009. Lalu, pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang sifatnya prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, cukup mendapat perhatian dari panggar legislatif dan tim anggaran eksekutif. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pada pembangunan sarana kepentingan umum, seperti jalan dan jembatan. ”Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru akan dikurangi dan diprioritaskan untuk merampungkan pembangunan yang memang sudah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya. Dalam sidang paripurna ini, panggar legislatif menyarankan agar Pemkab Nunukan (instansi terkait) lebih berusaha dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD, yang secara langsung dan tidak langsung mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya. Pemerintah Daerah dalam pengajuan RAPBD selanjutnya, juga harus dapat memenuhi mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. ”Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 6,5 miliar yang tercantum dalam dokumen anggaran, seharusnya bisa lebih diuraikan lagi. Karena sampai saat ini, perkembangan nilai investasi tersebut menjadi tidak jelas,” ungkapnya. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD H Ngatidjan Achmadi, dihadiri oleh Wabup Nunukan Kasmir Foret, pimpinan instansi vertikal dan muspida, kepala instansi dan badan di lingkup Pemkab Nunukan, serta tokoh agama dan adat Nunukan.(dew)

Proses Pembentukan Watak Kaum Muda

2009-03-12T15:40:00.001+08:00

Proses Pembentukan Watak Kaum Muda

Nunukan Zoners : DANDIM 0911/NNK Letkol Inf Drs Basri mengaku bangga dengan pembentukan satuan pramuka dalam lingkungan TNI AD dan masyarakat. Karena Pramuka merupakan proses pembentukan kaum muda. Kerja sama Kodim 0911/NNK dengan Kwarcab Nunukan sebagai upaya revitalisasi gerakan pramuka, untuk mengembangkan eksistensi satuan pramuka di tengah dukungan masyarakat. ”Sebagai proses pembentukan watak remaja, harus berorientasi pada kepentingan kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat, khususnya para pemuda,” katanya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan di gugus depan dan Saka Wira Kartika, menggunakan metode peserta didik aktif dalam berpartisipasi dan mengikuti kegiatan, tapi tidak dipaksakan, serta disesuaikan dengan minat dan keinginan. ”Saya tetap menaruh harapan besar kepada generasi muda menjadi harapan bangsa, untuk tidak pernah mengendurkan semangat, menyurutkan tekad dalam pengabdian dan kerja keras sehari-hari,” jelasnya. Ia juga menegaskan, kekerasan bukan sekedar identik dengan pola pendidikan di lingkungan TNI, sebab dalam sistem pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, memang ditanamkan sikap keras, tegas, ketat dan disiplin. ”Tapi sama sekali bukan menggunakan kekerasan yang dapat merusak fisik dan psikis,” tandasnya. Ia berharap, anggota pramuka dan generasi muda menjadi contoh teladan dalam mematuhi hukum, disiplin dan tata tertib yang berlaku baik di organisasi maupun masyarakat. ”Jauhi juga pergaulan yang dapat menyebabkan generasi muda terjerumus dalam jurang kehancuran. Seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jagalah keluarga, agar tidak bersentuhan dengan barang haram berbahaya tersebut,” imbuhnya.(dew)

Kesadaran Warga Memprihatinkan

2009-03-12T15:36:00.001+08:00

Kesadaran Warga Memprihatinkan
Tak Peduli Kebersihan, Biarkan Sampah Berhamburan

Nunukan Zoners - Tingkat kepedulian warga Nunukan akan kebersihan dan turut bekerjasama dengan pemerintah menjaga kebersihan, tampaknya masih minim. Terbukti, banyak sampah yang masih berserakan di sekitar kota Nunukan, terlebih di bantaran sungai. Hal ini dikatakan oleh tokoh pemuda Nunukan, Agus Mahesa. Ia menilai, tugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Nunukan memang sudah optimal dalam menjaga kebersihan Kota Nunukan. “Sudah banyak program dari pemerintah. Tidak hanya DKPPK saja, tapi juga Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Mulai dari Jumat bersih atau program lainnya,” jelasnya. Kondisi kebersihan di ’tangan’ DKPPK pun semakin membaik. Selain terus menerus menambah armada untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah masyarakat, petugas lapangan DKPPK sering turun untuk membersihkan parit rumah warga. ”Padahal kalau dipikir, pembersihan parit ’kan kewajiban dari pemilik rumah,” katanya. Penempatan bak sampah atau gerobak sampah, juga telah diletakkan dimana-mana, termasuk di dalam gang atau lorong pemukiman warga Nunukan. ”Tapi sepertinya, semakin warga dibantu dengan segala macam fasilitas dari pemerintah, warga makin bertingkah. Akhirnya kesadaran untuk menjaga kebersihan minim,” tandasnya. Padahal jika warga tidak menjaga kebersihan, lanjutnya, warga itu sendiri yang akan rugi. Karena lokasi yang kotor, parit yang mampet dan sampah yang berserakan seperti yang sering dilihat di pesisir pantai dan pemukiman warga dekat bantaran sungai, bisa menjadi sarang segala macam penyakit. ”Sosialisasi juga telah dilakukan pemerintah. Apa harus menunggu sampai sakit dulu baru sadar?,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Nunukan Abd Wahab Kiak tidak membantahnya. Kurangnya kesadaran warga dengan kebersihan sekitar, akan mengakibatkan kerugian bagi warga itu sendiri. ”Sekarang begini ya, kita pikir sajalah. Pemerintah sudah memberikan fasilitas kebersihan kepada warga, meskipun dengan sarana terbatas. Warga tinggal membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan saja ’kok susah?,” tegasnya. Meskipun demikian, pemerintah terus menerus memikirkan cara dan berbenah, agar masyarakat Nunukan dapat memiliki dan menumbuhkembangkan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Mungkin dengan adanya lomba kebersihan lingkungan, warga akan semakin termotivasi untuk menjaga kebersihan. ”Lomba kebersihan tingkat RT-lah, seperti Green and Clean yang dilakukan Radar Tarakan. Secara tidak langsung, kita dapat mengajak warga berlomba-lomba untuk bersih,” jelasnya. Ia mengaku sangat mendukung program ini. Karena masyarakat akhirnya konsisten dan memiliki rasa tanggungjawab tinggi, meskipun masyarakat telah membayar retribusi.(dew)

Nunukan Punya Potensi Besar

2009-03-12T15:27:00.002+08:00

Nunukan Punya Potensi Besar
Wilayah Perbatasan Jadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Nunukan Zoners - Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan, memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Pasalnya, dengan potensi SDA dan lahan, serta letak geografis, Nunukan dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah menuturkan, peluang pengembangan wilayah perbatasan juga terpengaruh pada letak Nunukan yang menjadi salah satu pintu masuk dan daerah transit TKI dari dan ke Malaysia. ”Nunukan juga terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan regional serta Internasional,” katanya. Nunukan memiliki potensi SDA dan lahan yang luas, sehingga berpeluang sebagai kawasan sentra industri hasil pertanian, perikanan, jasa pergudangan dan transportasi serta industri pengolahan lainnya. Juga penguatan Hankam, melalui pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dalam isu strategis, dijelaskan Nunukan merupakan salah satu entry point utama bagi TKI yang bekerja ke Sabah dan Serawak, bahkan ke wilayah Semenanjung Malaysia. Isu strategis lain, karena penyebaran penduduk dan pembangunan wilayah tidak merata, maka ada ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga, serta terbatasnya aksesibilitas serta infrastruktur wilayah. Kemudian, adanya timpangnya pembangunan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, pencurian sumber daya alam (illegal logging, illegal fishing), minimnya pelayanan dasar yang disediakan pemerintah, menyebabkan rawan terjadinya degradasi rasa nasionalisme di masyarakat. Sedangkan isu strategis kedua yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan keterampilan masyarakat perbatasan masih rendah, kecenderungan pemakaian produk luar negeri dibanding dalam negeri, serta rawan terhadap intervensi dan penyerobotan wilayah. Padahal, ada potensi wilayah berupa pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dijelaskan, di wilayah daratan Kalimantan di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan Simenggaris di Kecamatan Nunukan, memiliki potensi untuk pengembangan tanaman unggulan, seperti padi, buah-buahan, karet dan kelapa sawit. ”Produksi padi tahun 2007 sebesar 48.127 ton dari luas 11.426 hektare, luas lahan inti PIR-Trans 9.987,21 hektare, plasma 4.240 hektare dan sawit rakyat mencapai 6.537 hektare, serta telah beroperasi 3 unit pabrik pengolahan CPO,” tambahnya. Wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, juga memiliki potensi beras organik yakni padi Adan yang menjadi andalan dan terkenal di Malaysia dan Brunei, serta berpeluang untuk pengembangan tanaman vanili. Sedangkan Pulau Sebatik memiliki potensi unggulan tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao dan lada. Kemudian untuk peningkatan usaha peternakan dan mengurangi ketergantungan dari negara tetangga, dibangun Rumah Potong Hewan (RPH) di Nunukan.(dew)

Prakiraan Peta Pilpres 2009

2009-03-09T10:21:00.000+08:00

Prakiraan Peta Pilpres 2009
Oleh
Umar S Bakry

Dibandingkan tahun 2004, pertarungan Pilpres 2009 tampaknya bakal lebih semarak. Banyak tokoh nasional berambisi untuk tampil. Selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kelihatannya masih akan dijagokan Partai Demokrat, Jusuf Kalla, Megawati, dan Wiranto tampaknya juga bakal dimajukan oleh partainya masing-masing. Di samping itu ada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah mulai dilirik PAN, Sutiyoso yang mendapat dukungan partai-partai kecil, Yusril Ihza Mahendra yang diusung PBB, Hidayat Nur Wahid yang dielus-elus PKS, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan PKB, Akbar Tandjung yang masih belum menemukan kendaraan politiknya, hingga Prabowo Subianto yang tampaknya akan maju dengan menggunakan Partai Gerindra. Semua tokoh nasional yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden 2009 kini sudah sibuk dengan tim dan partainya masing-masing. Mereka menyadari bahwa partai besar atau basis massa yang luas bukan jaminan dapat memenangkan Pilpres. Politik pencitraan yang canggih yang ditopang program pemenangan yang sistematis dan terukur terbukti dapat mengantarkan SBY ke kursi RI 1 meski ia tidak didukung partai besar dan tidak memiliki basis massa tradisional yang luas seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais dan Megawati. Itulah sebabnya hampir semua tokoh yang berambisi bertarung dalam Pilpres 2009 sejak dini merasa perlu didampingi konsultan politik profesional dan lembaga survei independen sebagaimana yang dilakukan Yudhoyono menjelang Pilpres 2004. Para kandidat kini menyadari bahwa dalam Pilpres langsung partai politik hanyalah kendaraan untuk pencalonan. Selebihnya, rakyat pemilihlah yang akan menentukan apakah ia bisa menang atau tidak. Konsultan politik profesional dan lembaga survei independen dapat memberikan peta perilaku pemilih yang objektif dan komprehensif yang berguna untuk menjalankan program-program pemenangan.

Peluang SBY Berat
Lalu, bagaimana peta persaingan dalam Pilpres 2009 nanti? Siapakah yang berpeluang besar jadi pemenang? Bagaimana peluang SBY? Hasil survei LSN dan lembaga lain menunjukkan popularitas Presiden SBY terus merosot. Survei terbaru LSN bulan Mei 2008 memperlihatkan popularitas SBY telah mencapai titik psikologis yang mencemaskan. Tinggal 16.4% publik yang mengaku akan memilih SBY jika Pilpres dilaksanakan Mei 2008. Padahal pada survei Januari 2008, masih ada 25.2% publik yang akan memilih SBY dalam Pilpres. Kesulitan ekonomi yang semakin mengimpit rakyat, pengangguran yang terus membengkak, kemiskinan yang merata di mana-mana, dan harga-harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau, akan membuat posisi SBY semakin terpojok. Tanpa adanya program yang spektakuler dan berpihak pada mayoritas rakyat, dapat dikatakan peluang SBY memenangkan kembali Pilpres sangat kecil. Lantas, siapakah kandidat yang berpeluang besar menggeser SBY? Survei dari berbagai lembaga independen memperlihatkan bahwa Megawati merupakan satu-satunya tokoh yang kini popularitasnya paling mendekati SBY. Bahkan dalam survei LSN Mei 2008, tingkat dukungan terhadap Megawati sudah di atas SBY. Tapi ini bukan berarti Megawati paling berpeluang mengalahkan SBY dan kembali jadi RI-1. Tingginya popularitas Megawati dalam berbagai survei tidak terlepas dari masih besarnya massa tradisional Megawati yang fanatik. Peluang Megawati untuk merebut kembali tahtanya di Istana Merdeka tidak mudah. Pemilih Megawati tidak akan bergeser jauh dari jumlah konstituen tradisionalnya. Para pemilih rasional yang jumlahnya terus bertambah kelihatannya sulit untuk menjatuhkan pilihan kepada Ketua Umum PDI-P tersebut. Namun dengan program pencitraan yang hebat bukan tidak mungkin Megawati dapat merontokkan prediksi tersebut. Memori orang Indonesia terkenal sangat pendek dan gampang diombang-ambingkan oleh politik pencitraan. Survei LSN mengindikasikan publik Indonesia tidak mengharapkan lagi tokoh-tokoh alumni Pilpres 2004 maju ke Pilpres 2009. Dalam konteks ini, bukan hanya SBY dan Megawati yang tidak dikehendaki publik. Wiranto dan Amien Rais yang juga alumni Pilpres 2004, kemungkinan cukup berat bisa memenangkan Pilpres 2009. Namun, bukan tak mungkin Ketua Umum Partai Hanura itu membuat kejutan. Amien Rais, untuk menjaga nama harumnya sebagai ”Bapak Reformasi”, sebaiknya memang tidak mencalonkan lagi. Jika memaksakan, bisa dipastikan bakal kalah.

Sultan dan Prabowo
Kandidat yang tampaknya akan menjadi fenomena dalam panggung politik 2009 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan LSN bulan Januari dan Mei 2008 kedua tokoh ini terpilih sebagai capres alternatif terfavorit untuk Pilpres 2009. Sayangnya kedua figur ini masih malu-malu dalam mempersiapkan diri sebagai capres. Prabowo selalu menghindar jika ditanya wartawan mengenai persiapannya menjadi capres. Ini berbeda dengan Sutiyoso dan Megawati yang sudah berterus terang ingin menjadi capres. Sultan, terbentur dengan kultur raja yang tidak boleh sembarangan bicara. Selain itu, partai yang akan digunakan sebagai kendaraan politik Sultan dan Prabowo juga belum jelas seperti halnya Wiranto dengan Hanura, Megawati dengan PDI-P, SBY dengan Demokrat, atau JK dengan Partai Golkar. Sultan dan Prabowo memang dikenal sebagai kader Golkar, tapi sangat mustahil JK merelakan kursi capres Golkar diberikan kepada mereka. Perihal ketokohan Sultan dan Prabowo tidak perlu diragukan lagi. Sultan dikenal sebagai tokoh reformis yang berpenampilan kalem dan berwatak pluralis. Karakter ini dianggap sesuai dengan kondisi objektif Indonesia yang bhineka. Prabowo merupakan tokoh muda yang progresif, tegas, dan berani mengambil risiko. Karakter ini dinilai pas sebagai pengganti SBY yang lembek, peragu dan terlalu kompromistis. Banyak pemerhati dan pelaku politik meyakini jika Sultan dan Prabowo diduetkan akan menjadi paduan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Perkara siapa yang akan menjadi RI-1 dan RI-2 itu terserah perkembangan politik kedepan dan bargaining di antara keduanya. Jika hasil survei kita jadikan acuan untuk memprediksikan peta Pilpres 2009 siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan 2009-2014 tidak akan bergeser dari nama-nama yang disebutkan di atas. Wacana memunculkan tokoh muda dalam Pilpres 2009 kelihatannya baru sebatas diskursus yang sulit menjadi realita. Begitu pula harapan untuk memunculkan tokoh-tokoh macam Yusril Ihza Mahendra, Akbar Tandjung, Tifatul Sembiring atau Soetrisno Bachir, Hidayat Nur Wahid dan Meutia Hatta, rupanya masih akan menemui jalan terjal. Namun, beribu kali para filsuf berkata: politik adalah seni yang serba mungkin. Sisa satu tahun sebelum Pilpres 2009 masih memungkinkan lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang lebih menjanjikan ketimbang sejumlah tokoh yang disebut di atas.

Penulis adalah Sekjen Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN)

Lebih Perlu Kapal Patroli daripada Kombatan

2009-03-09T10:17:00.000+08:00

Lebih Perlu Kapal Patroli daripada Kombatan
Oleh
Alman Helvas Ali

Diskusi bulanan Harian Sinar Harapan pada 26 Juni 2008 dengan tema “Penggelaran Essential Force dalam Tinjauan Situasi Terkini”, menjadi ajang bagi para peserta dari berbagai latar belakang untuk membahas tentang bagaimana membangun pertahanan Indonesia ke depan. Terdapat kesamaan persepsi di antara para peserta diskusi bahwa sifat alamiah dan status Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama untuk membangun pertahanan Nusantara kini dan ke depan. Terlebih lagi setelah melihat kecenderungan negara-negara maju untuk turut campur dalam pengamanan perairan yurisdiksi negara berkembang dengan dalih tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan maritim. Contohnya adalah Resolusi DK PBB No 1816 yang memberikan mandat kepada negara-negara yang terlibat kerja sama dengan Pemerintahan Transisi Federal Somalia untuk memasuki perairan teritorial Somalia guna menindas pembajakan dan perompakan di laut. Dikaitkan dengan Indonesia, pengakuan status sebagai negara kepulauan oleh hukum internasional memberikan pula tanggungjawab kepada Indonesia untuk mengamankan perairannya. Maka isu responsibility to protect menjadi suatu hal yang kritis. Isu Alur Laut Kepulauan Indonesia juga mengemuka, khususnya tentang ruang udara di atasnya–yang sesuai dengan UNCLOS 1982–dapat menjadi tempat perlintasan pesawat militer tanpa harus mengajukan security clearance kepada Indonesia. Ketentuan ini sebenarnya tidak lepas dari kondisi ketika draf UNCLOS dibahas di PBB, yang mana ada tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menyangkut navigasi kapal perang dan pesawat militer. Proses diterbitkannya PP No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditentukan, dinilai tidak melalui pembahasan yang komprehensif. Masih kuat persepsi di lingkungan pemerintahan bahwa ALKI lebih merupakan domain TNI AL, padahal di situ menyangkut pula masalah pertahanan udara karena adanya ruang udara di atas ALKI.

Persepsi terhadap Ancaman
Masalah ALKI menjadi lebih rumit ketika Amerika Serikat dan Australia terus menuntut penetapan alur Timur-Barat yang membentang dari Laut Arafuru-Laut Flores-Laut Jawa. Permintaan terhadap ALKI keempat semakin kuat karena pada sidang International Maritime Organization (IMO) tahun 1996 di London saat mengesahkan tiga ALKI Utara-Selatan, delegasi Indonesia menyatakan bahwa ketiga ALKI itu merupakan partial designation. Pernyataan ini bagi negara-negara maju diartikan sebagai janji bahwa di masa depan akan ada penetapan ALKI lainnya oleh Indonesia. Dalam forum berkembang beberapa pandangan tentang ancaman, yaitu yang berbasis pada primordialisme, terorisme dan ancaman asimetris lainnya, bahkan ada yang menganggap sekarang bukan lagi saatnya berdiskusi tentang ancaman. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun ada benang merah yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kini dan ke depan Indonesia tidak menghadapi ancaman invasi dan pendudukan wilayah seperti yang diskenariokan dalam Latgab TNI 2008. Justru “penguasaan” sumber daya alam melalui pintu kebijakan politik dan ekonomi merupakan ancaman dan tantangan terhadap Indonesia, dan hal itu sesungguhnya berada di luar domain pertahanan. Mengacu pada Peraturan Presiden No.7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, pembangunan pertahanan diamanatkan menggunakan pendekatan capability-based planning. Pendekatan ini menggantikan pendekatan threat-based planning yang dianut oleh Indonesia dan negara-negara lain sejak masa Perang Dingin. Yang disebut pertama menekankan pada “kemampuan apa yang harus dimiliki di masa depan”, sedangkan yang kedua bertumpu pada “senjata apa yang harus diganti”. Dengan mengidentifikasi kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh kekuatan pertahanan, dalam hal ini militer, maka aspek anggaran sebenarnya tidak dapat lagi dikambing-hitamkan. Kekuatan yang hendak dibangun dirancang untuk menghadapi tantangan sampai tingkat tertentu saja. Sebagai contoh, mungkin untuk pembangunan kemampuan TNI AL di bidang militer, tingkatannya “hanya” sampai pada mampu untuk mengamankan wilayah yurisdiksi Indonesia dan belum akan diarahkan untuk mampu operasi ekspedisionari ke luar wilayah kedaulatan. Bisa jadi, kebutuhan akan kapal patroli lebih banyak daripada kapal kombatan atas air, sebab ada tuntutan untuk melaksanakan tugas konstabulari menanggulangi kerugian negara di laut sebesar US$ 30 miliar per tahun.

Reformasi atau Transformasi
Isu reformasi TNI tak ketinggalan dibahas. Ada yang memandangnya belum tuntas karena ada beberapa isu yang masih menggantung, misalnya masalah bisnis TNI dan sistem peradilan militer. Juga belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI secara signifikan. Pemikiran ini berpendapat bahwa perubahan doktrin dan organisasi merupakan bagian integral dari reformasi TNI untuk meningkatkan profesionalisme. Pandangan lainnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara reformasi TNI dengan profesionalisme TNI. Perubahan doktrin dan organisasi TNI, menurut pendapat ini, faktor pendorongnya harus berupa penerapan revolution in military affairs (RMA). Penerapan RMA dalam praktek di negara-negara dikenal sebagai transformasi pertahanan dan bukan reformasi pertahanan. Belum berubahnya doktrin dan organisasi TNI, merupakan bukti kuat bahwa Departemen Pertahanan dan TNI belum mengadopsi RMA di tengah era peperangan generasi keempat saat ini. Untuk menerapkan RMA di TNI, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memandang peperangan ke depan yang selain bercirikan eksploitasi teknologi tinggi, juga bersifat tiba-tiba dan cepat (sudden and swift). Menurut pendapat ini, penerapan RMA di tanah air merupakan keniscayaan asalkan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia dan tidak mentah-mentah menjiplak konsep dari Amerika Serikat. Dari jalannya diskusi, tampak nyata bahwa masih banyak pekerjaan rumah bagi Departemen Pertahanan. Terbitnya Perpres No. 7 Tahun 2008 yang disusul oleh Strategi Pertahanan, Doktrin Pertahanan, Postur Pertahanan 2010-2029 dan Buku Putih Pertahanan harus ditindaklanjuti dengan berbagai langkah. Di antaranya memastikan bahwa postur TNI dan Angkatan mengacu pada postur pertahanan, sehingga tidak terjadi lagi pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebab pengadaan alutsista mempunyai efek logistik yang panjang. Dengan politik politik luar bebas aktif, Indonesia cukup kesulitan untuk menjamin ketersediaan logistik alutsista secara berkelanjutan dari negara produsen. Sementara industri pertahanan nasional masih harus melakukan pembenahan untuk dapat memenuhi kebutuhan TNI.

Penulis adalah pengamat masalah pertahanan.

Pergerakan Ekonomi Lamban

2009-03-09T09:56:00.001+08:00

Pergerakan Ekonomi Lamban

Senin, 09 Maret 2009 , 10:28:00

WABUP Nunukan Kasmir Foret menjelaskan, pergerakan ekonomi kerakyatan yang masih lamban, merupakan salah satu dari beberapa isu strategis Nunukan yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana kerja. ”Isu-isu strategis inilah, yang harus mendapat prioritas dari kita semua. Baik mengenai masih terbatasnya sarana di beberapa wilayah perbatasan, maupun minimnya sarana prasarana pelayanan dasar,” jelasnya. Tidak hanya itu, peningkatan pembangunan SDM, pola pemanfaatan SDA yang belum optimal, kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan dengan negara tetangga, juga termasuk dalam isu strategis yang disampaikan Wabup Nunukan. ”Kita semua telah mendengar dan membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan camat dan seluruh SKPD se-Nunukan dalam Musrenbang 2009,” terangnya. Musrenbang sebagai suatu wadah penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan, merupakan implementasi dari UU, yang mengamanatkan setiap proses penyusunan rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, untuk menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan menjadi acuan penting dalam RKPD.”Proses itu harus dilalui tahap demi tahap, dengan perencanaan yang sistematik dan terencana, yang didukung pendanaan dan sumber daya dari seluruh elemen yang ada di Nunukan,” imbuhnya. Itulah sebabnya, penyusunan RKPD tahun 2010 ini merupakan upaya mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan, yang dihimpun dari usulan desa dan kelurahan se-Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dinilai sangat strategis, karena dalam forum tersebut, seluruh instansi Pemkab Nunukan merumuskan kebijakan prioritas dalam penyusunan RKPD Nunukan, yang berisi program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan, dalam APBD tahun anggaran 2010 dan menjadi acuan bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Pembukaan Musrenbang ini dihadiri Kabid Pengembangan dan Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim Nursigit dan seluruh kepala pimpinan vertikal dan muspida, serta kepala SKPD Nunukan.(dew)

''Urus Negara, Tiru Falsafah Tukang Parkir''

2009-03-09T09:50:00.001+08:00

''Urus Negara, Tiru Falsafah Tukang Parkir''

KH Zainuddin MZ Isi Tablig Akbar Maulud Nabi Muhammad di Nunukan

Ribuan umat muslim berbondong-bondong datang dan memadati Stadion Sei Bilal, Nunukan Sabtu (7/3). Ini karena Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Nunukan mendatangkan dai kondang KH Zainuddin MZ. Hikmah apa yang didapat?

HELDHA NUR’AFDI-Nunukan

"BANYAK sekali ibu-ibu yang datang kesini, itu berarti dai kondang kita masih jadi idola ya? Kami dari Pemkab Nunukan memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya meminta beliau datang, Alhamdulillah baru sekarang kesampaian,” ungkap Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad membuka acara. Kontan saja, seluruh perempuan di stadion langsung tepuk tangan. Memang, KH Zainuddin MZ didatangkan PHBI untuk melakukan tablig akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1430 H/2009. Meski kondisi kesehatan kurang baik, karena salah satu kakinya terkilir, dai sejuta umat ini tetap datang. Itulah sebabnya, ia membawa anaknya Ust M Fikri Haikal yang dalam kesempatan sama juga sempat menyampaikan tausiyah. Tingkah laku, wajah dan caranya berceramah pun mirip dengan sang Ayah. Saat ustaz tampan ini naik panggung, kaum muslimah langsung mengeluarkan suara bergemuruh. Begitu pula saat KH Zainuddin MZ naik panggung, lebih heboh lagi. Dalam ceramahnya, Zainuddin menyampaikan mengenai akhlak manusia kepada Allah SWT, kepada sesama dan kepada makhluk Allah SWT di luar manusia.Ia menerangkan, sebelum bertemu dengan rasul, manusia belum memiliki akhlak. Mulai dari gunung tinggi, batu dan lainnya disembah. ”Memangnya gunung dan batu yang menciptakan manusia?,” tanyanya. Kepada manusia, Allah menitipkan alam semesta. ”Tapi apa yang terjadi? Pulau bisa hilang! Bingung ya? Kalau dompet yang hilang masih masuk akal. Akhirnya Allah murka, tsunami, banjir, longsor, lumpur Lapindo dan lainnya datang,” katanya. Dilanjutkan, hal-hal seperti ini perbuatan orang pintar tapi jalannya tidak benar. ”Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orangutan. Disuruh bikin hukum, yang ’besar’ salah, yang lain diem-diem pura-pura nggak ngerti,” ujarnya. Ia menambahkan, hal ini terjadi karena tiga penyakit manusia, yakni kudis (kurang disiplin), kurap (kurang rapi) dan kutil (kurang teliti). Sawah dipermak menjadi gedung dan akhirnya Indonesia beli beras ke Vietnam. ”Hiduplah seperti tukang parkir. Mereka punya mobil banyak tapi tidak pernah sombong, karena mereka tidak merasa memiliki. Mau banyak atau tidak mobil yang diparkir, mereka tidak sedih. Mereka sadar, mereka cuma dititipi dengan yang punya mobil,” katanya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin. Perkataan dai ini bukan tidak ada maksud. Ia menghubungkannya dengan manusia yang tidak bisa merawat dan memelihara apapun yang dititipkan Allah SWT. Begitu juga dengan para pejabat pemerintahan, makanya kini ramai pejabat masuk penjara, gara-gara tidak bisa dititipi dan malah korupsi. ”Memang, korupsi agak sulit diberantas. Karena mereka yang di pusat sana tidak takut dengan Tuhan, tapi dengan atasan,” tegasnya, lagi-lagi mendapat riuh aplaus. Ia juga memberi saran kepada muslimin dan muslimah sebagai pemilih dalam pemilu-pemilu mendatang. Dikatakan, seorang pemilih harus pintar dan cerdas dalam memilih, jangan tertipu dengan penampilan. ”Meskipun hati kita kurang sreg, tapi kalau ada caleg yang bagi-bagi uang, ambil! Ada caleg kasih sembako, ambil! Dikira cuma partai yang bisa boongin? Rakyat juga bisa ngeboongin partai,” tandasnya. Memilih seorang figur pemimpin pun tidak mudah. Dikatakan, zaman rasul dulu, ada beberapa syarat menjadi imam (pemimpin). Yakni harus orang yang paling alim di kampung, tahu benar apa yang dibutuhkan rakyatnya. ”Jika ada dua imam yang memenuhi kedua syarat ini, cari yang omongannya fasih. Karena imam yang bodoh, pasti makmumnya ikut bodoh,” tegasnya. Menghadapi pemilu dalam waktu dekat ini, ia meminta kaum muslimin menjaga kerukunan. Beda boleh, marah jangan. ”Dengar ada tetangga sekarat, malah rapat mencari tahu partai politik si tetangga. Keburu mati tetangganya,” selorohnya. Tablig akbar ini tidak hanya dihadiri warga Nunukan yang menuntut dai kondang ini terus ceramah, tapi juga pimpinan instansi muspida dan vertikal dan instansi pemerintahan. Malamnya, KH Zainuddin MZ dan anaknya bersilaturahmi ke rumah dinas jabatan Bupati Nunukan. (*)

Realisasi Proyek di Perbatasan 40 Persen

2009-03-09T09:46:00.001+08:00

Realisasi Proyek di Perbatasan 40 Persen
Jhonny Laing: Terkendala Transportasi Bahan Bangunan

Nunukan Zoners Malinau - Ketua DPRD Malinau Drs Jhonny Laing Impang MSi menyebutkan, pelaksanaan realisasi fisik proyek pembangunan di daerah pedalaman dan perbatasan baru 40 persen, sehingga terkesan jalan di tempat. Hal itu diakibatkan karena sulit dan terbatasnya sarana transportasi. Hal itu disampaikannya terkait hasil kunjungan kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Malinau tahun 2008 beberapa waktu lalu di Kecamatan Malinau Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Selatan bersama anggota DPRD dari gabungan komisi yang terbentuk dalam satu tim. Dijelaskan, lambatnya pembangunan di kawasan pedalaman dan perbatasan karena mobilitas angkutan yang hanya mengandalkan transportasi penerbangan. Karena bahan bangunan atau material utama yang dibutuhkan lebih banyak dikirim dari ibukota Kabupaten Malinau. “Untuk mengangkut material bangunan ini, membutuhan biaya yang tidak sedikit dan menunggu jadwal yang pas. Sebab, pesawat yang ada digunakan juga melayani penerbangan subsidi orang dan barang,” terang politisi dari PDI Perjuangan ini. Oleh karenanya, Jhonny Laing Impang berharap pemerintah pusat dan provinsi juga turut memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap pembangunannya. Terutama pembangunan jalan darat yang harus segera direalisasikan sebagai usaha untuk membuka keterisolasian penduduk di kawasan pedalaman dan perbatasan. Sebab, dengan membuka jalan tersebut, dapat mempermudah hubungan transportasi dan dapat mengurangi ongkos angkut yang selama ini cukup tinggi. Selain itu, dengan terbukanya jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten, maka warga pedalaman dan perbatasan tidak lagi bergantung pada pasokan kebutuhan keluarga dari negara tetangga seperti yang terjadi selama ini. “Ongkos pesawat saat ini, per kilogramnya Rp 27 ribu. Belum ditambah ongkos angkut buruh, keuntungan dan harga belinya. Jadi, sangat tinggi biaya hidup untuk di kawasan pedalaman dan perbatasan,” jelasnya. Jhonny Laing mencontohkan, harga gula dari Malaysia hanya 250 Ringgit Malaysia atau Rp750 ribu per sak isi 50 kilogram, dengan kurs 3 ribu per ringgit. Sehingga harga jual gula tersebut berkisar antara 15 ribuan per kilogram. Sementara harga gula di Malinau hanya 300 ribu ke bawah per zak. Dengan harga eceran Rp 9 ribu per kilogram, sudah mendapatkan untung. Harga BBM per drum isi 200 liter mencapai 1.150 Ringgit Malaysa. Jika harga barang seperti itu diambil dari Malinau, maka warga pedalaman dan perbatasan ini akan mengeluarkan ongkos lebih banyak lagi. Jadi, benar-benar sangat memprihatinkan kondisinya. ”Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembangunan kawasan perbatasan ini sebagai serambi depan negara seperti yang sudah diprogramkan,” harapnya. (ida)

Malaysia Buka Peluang

2009-03-09T09:43:00.002+08:00

Malaysia Buka Peluang
Banyaknya TKI yang Bekerja Tanpa Dokumen Resmi

Nunukan Zoners - Dari paparan Kepala Bappeda Nunukan Hanafiah di acara silaturahmi dengan Menakertrans Erman Soeparni beberapa waktu lalu terungkap faktor daya tarik TKI bekerja di luar negeri, khususnya Malaysia. Diantaranya, Pemerintah Malaysia memberikan peluang kerja, meski TKI tidak menggunakan dokumen (undocumented). Selain itu, banyak tersedia lapangan pekerja di luar negeri. Ada pula oknum-oknum tertentu yang mengiming-imingi TKI dengan pendapatan besar. Faktor lainnya, TKI memiliki latar belakang ekonomi dan kesempatan kerja yang sangat kurang, serta kebanggaan tersendiri jika bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadikan TKI tidak berpikir dua kali untuk menyetujui pekerjaan di luar negeri, dengan berbagai macam pasar kerja TKI seperti perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga dan lainnya. ”Calon TKI menurut negara tujuan tahun 2008, sebanyak 31.502 TKI yang terdiri dari 22.187 laki-laki dan 9.315 wanita yang bekerja di Sabah. Sedangkan di Serawak hanya 74 TKI, 47 laki-laki dan 27 wanita,” jelasnya. Kemudian proses calon TKI menurut pendidikan tahun 2008, 24.785 TKI yakni 18.141 laki-laki dan 6.644 wanita yang memiliki latar belakang pendidikan SD. Untuk TKI yang pendidikannya SMP ada 6.224 orang, 3.749 laki-laki dan 2.475 wanita. Sedangkan pendidikan tertinggi hanya sampai SMA dan jumlahnya pun paling sedikit dibandingkan pendidikan lainnya, yakni hanya 567 TKI yang terdiri dari 344 laki-laki dan 223 wanita. Dalam kesempatan sama, ia juga menyampaikan permasalahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Yakni TKI bermasalah yang disebabkan oleh masuk ke Malaysia dengan paspor lawatan, bukan paspor untuk bekerja. Lalu hak yang diterima tidak sesuai dengan job order atau kesepakatan, TKI over stay dan TKI pindah majikan. ”Permasalahan yang saat ini akan dihadapi, yakni pelaksanaan pemulangan TKI tahun ini,” katanya. Informasi yang diperoleh dari KJRI Kota Kinabalu dan Kantor Penghubung di Tawau, lanjutnya, Pemerintah Sabah akan melaksanakan proses pemutihan bagi TKI dan keluarganya sekira 200 ribu orang, itupun jika majikannya mau menjamin. Sedangkan bagi yang tidak lagi dijamin akan di pulangkan ke Indonesia melalui Nunukan. Pelaksanaan program pemutihan perizinan bagi TKI bermasalah di Malaysia berimplikasi, pada pelaksanaan pemutihan proses perizinan TKI di Sabah, bertentangan dengan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 27 Agustus 2008.Dijelaskan, proses pemutihan yang dilaksanakan di Sabah hanya mengurus sisi keimigrasian saja, sedangkan administrasi dan prosedur ketenagakerjaan terabaikan. ”Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah RI kehilangan potensi penerimaan negara berupa PNBP, sedangkan Pemerintah Malaysia mendapatkan levi yang cukup besar,” ungkapnya. (dew)

Beras Krayan di Negeri Seberang

2009-03-08T11:11:00.003+08:00

Beras Krayan di Negeri Seberang
Sulitnya sarana transportasi dari dan ke Krayan -- Nunukan membuat pasaran beras varietas unggul itu dikuasai cukong-cukong Malaysia.

Nunukan Zoners Krayan : Warga Kaltim mungkin sudah mengenal beras Mayas. Beras lokal ini diproduksi oleh sebagian kecil petani ladang di Jembayan (Kukar), Batu Cermin Sempaja (Samarinda), atau di daerah Sengata dan Sangklulirang (Kutai Timur). Beras yang butirannya halus dan rasanya lezat ini menjadi kesukaan bagi sebagian warga berduit di Kaltim. Harganya sekarang relatif mahal, bervariasi antara Rp 13 – 15 ribu per kilogram. Tapi, kualitas beras Mayas masih lebih bagus beras Krayan (Nunukan). Beras Krayan itu beras organik yang dihasilkan dari persawahan di dataran tinggi Kaltim yang bersuhu dingin itu. Penanaman benih padi ini sampai pemanenannya meniadakan pupuk kimia, kecuali murni memakai pupuk organik seperti kotoran kerbau. Lantaran itu, beras ini kaya akan kandungan mineral dan vitamin, seperti seng dan zat besi yang penting untuk kesehatan. Beras yang di daerah asalnya akrab disebut sebagai ‘Padi Adan’ ini diyakini menjadi salah satu varian langka. Hanya terdapat dan bisa dikembangkan di daerah Krayan sendiri Sudah beberapa kali varietas padi unggul ini coba dikembangkan di daerah lain, tapi hasilnya tetap belum memuaskan.Beras ‘Padi Adan’ Krayan memang istimewa. Menjadi salah satu produk pertanian terbaik di Indonesia. Daya jualnya cukup tinggi. Bentuk butirannya halus memanjang, berwarna putih seperti kristal, beraroma, pulen dan rasanya aduhai lezat. Sayangnya, beras Krayan ini tergolong langka di pasaran Kaltim seperti di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan daerah lainnya. Itu disebabkan adanya keterbatasan publikasi, minimnya sarana komunikasi dan sulitnya transportasi dari dan ke Krayan yang hanya bisa ditembus melalui pesawat udara. Berbeda dengan Indonesia – khususnya Kaltim sendiri -- di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam, beras ‘Adan’ cukup familiar. Beras ini disebut-sebut sebagai makanan kesukaan Raja Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dan para petinggi negari kaya itu. Tapi, di Brunei sendiri, beras Krayan tidak dikenal, kecuali sebutannya sudah menjadi beras Bario. Kenapa? Beras Bario artinya beras yang berasal dari Bario – salah sebuah desa di Brunei yang berbatasan langsung dengan Krayan. Di Indonesia, pasaran beras ‘Adan’ Krayan masih bersifat terbatas lantaran minimnya sarana transportasi. Bayangkan saja, untuk menjangkau daerah Krayan dari daerah terdekat seperti Tarakan dan Nunukan, hanya bisa melalui pesawat terbang. Beras ini akhirnya hanya bisa diadakan atas pesanan atau by order. Ujung-ujungnya, situasi macam itu dimanfaatkan oleh cukong-cukong berkantong tebal di Malaysia. Wajar, kalau para petani Krayan harus melego beras mereka ke negeri seberang seperti ke Serawak dan Sabah yang relatif dekat. Mudah dijangkau dari Long Bawan, kecamatan Krayan. Mereka menjualnya dengan berjalan kaki dengan cara digendong atau dihambin lantaran harus melalui perbukitan terjal dan curam.

Ironisnya, para cukong Malaysia itu memasarkan kembali beras ‘Adan’ Krayan ke berbagai negara tetangga lainnya. Tak hanya di Brunei sendiri, melainkan sampai ke Filipina, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Harganya? Belum diketahui persis. Tapi, mencapai belasan kali lipat dari harga jual petani Krayan. Celakanya lagi, cukong-cukong itu menjual beras produk Krayan ini dengan mengklaim kalau beras itu adalah produk Malaysia. Benarkah itu? Apa tindakan pemerintah -- khususnya Pemkab Nunukan – terkait persoalan ini? Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan sendiri, H Zainuddin HZ seolah ‘angkat tangan’ kalau membicarakan produk pertanian di Krayan. Apalagi pemasarannya. Namun, dia mengaku bahwa pemerintah tak pernah terbesit – apalagi bermaksud -- untuk mengabaikan daerah kecamatan yang memang masih terisolir itu. “Bicara soal Krayan, pemerintah membutuhkan waktu panjang untuk memikirkannya. Mencarikan solusi peningkatan produksi pertanian di daerah itu. Pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana teknis sarana transportasinya,” aku Sekkab Zainuddin dalam suatu perbincangan dengan BONGKAR! di Nunukan. Bagaimana dengan Dinas Pertanian? Kadis Pertanian Nunukan sendiri, Jabbar, tidak menampik persoalan itu. Ia mengaku kesulitan untuk memberikan subsidi pupuk dan obat-obatan guna membantu petani-petani di Krayan. Pasalnya, ongkos angkut barang subsidi yang hendak dikirim itu harus dihitung kilo sebelum naik pesawat. Belum lagi berbicara berapa lama harus mengantri pengiriman ke daerah bersuhu dingin itu. “Kita bisa rugi kalau barang rusak, hanya karena menunggu antrean pengangkutan,” ujarnya saat dikonfirmasi BONGKAR!. Di bagian lain, Jabbar merasa beruntung, karena daerah Krayan termasuk wilayah subur. Hampir seluruh tanaman di sana tak membutuhkan bantuan pupuk atau obat-obatan. ‘’Produksi tanaman padi dan paliwija di sana seratus persen masih organik alias alami. Masyarakat petani Krayan bahkan tak pernah menggubris mengenai subsidi pupuk dan obat-obatan untuk tanaman mereka,” timpal Jabbar. Persoalannya sekarang bukan itu. Tuntutan para petani Krayan itu adalah bagaimana beras-beras mereka yang super lezat bisa dipasarkan di Indonesia. Harga beras ‘Adan’ Krayan yang seharusnya ekslusif di Indonesia, dimainkan harga dan ‘lisensinya’ di Malaysia. Setidaknya hal itu pernah ditelusuri oleh Camat Krayan Induk Sarfianus. Berbekal fasilitas WWF Indonesia, dia sempat mengecek alur distribusi beras Krayan di Malaysia. “Sungguh terasa sangat menyedihkan,” katanya saat bertemu BONGKAR! di Kecamatan Krayan baru-baru ini. “Bayangkan saja, beras-beras yang dipikul para petani ke Bakalalan itu ternyata dijual dengan harga belasan kali lipat di Malaysia. Malaysia juga melakukan ekspor ke negara-negara tetangga dengan menagatasnamakan beras itu sebagai produk mereka,” timpal Sarfianus agak miris. Persoalan beras Krayan dengan berbagai problematikanya, bukan tanpa perjuangan. Camat Krayan sendiri pernah membawa sample satu karung beras Krayan ke Departemen Pertanian di Jakarta guna mempromosikan produksi daerah asalnya itu. Hasilnya, menurut Sarfianus, Dirjen Pertanian sempat terkagum-kagum melihat kualitas beras itu. Buntutnya, langsung terjalin sebuah kesepakatan pemasaran dengan kapasitas ton per bulan harus didrop ke Jakarta. Sayang, karena terkendala faktor distribusi, jalinan kerja sama itu hanya sempat terlayani tiga kali. “Sampai sekarang, kami tak bisa memenuhi permintaan pasar Jakarta,” ujar Serfianus, seraya menambahkan, apa pun caranya beras Krayan itu harus mendapat pemasaran yang layak. Sarfianus pun mengaku pernah ‘bergerilya’ mencari mitra kerja ke Malaysia agar beras-beras warganya yang berlimpah ruah itu dipasarkan. Hasilnya lumayan memuaskan. Cukong-cukong Malaysia berebut membeli beras-beras petani Krayan. Tapi, persoalannya harga berasnya dimainkan. Petani Krayan hanya memperoleh keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebulan. ”Kenyataan ini memang pahit, tapi harus ditelan,” ujar Serfianus. Mengapa kondisi itu sampai tercipta? Bukankah selaku aparat pemerintah, ia dan jajarannya bisa mencari solusi lebih baik? Oo, bukan begitu. Sarfianus balik bertanya. ‘’Bagaimana dengan dinas teknis terkait? Adakah upaya yang dilakukan mereka untuk memikirkan persoalan beras Krayan agar bisa menjadi harapan penghidupan ekonomi rakyat? Kami ini unsur pemerintahan yang paling kecil. Di atas kami masih ada lintas dinas yang bisa menjawab kenyataan ini,’’ ujarnya seraya menambahkan apalah daya dan sejauhmana kemampuan seorang Camat di wilayah ini. Stefanus mungkin tidak keliru. Dia menyebut, seharusnya pemerintah daerah kabupaten ini melihat Krayan sebagai salah satu daerah yang terus harus dicarikan solusinya untuk dibina dan dikembangkan produk-produk unggulannya. Namun, kenyatannya terbalik. Justru sektor pertanian di daerah lain yang sebenarnya kurang punya prospek bagus yang malah didahulukan. “Kita lihat contoh, misalnya sawah dibuat di kawasan tertentu dengan dana miliaran rupiah tapi tidak dimanfaatkan. Sedang di Krayan, potensi kekayaan alamnya yang ibaratnya ‘tinggal disuap’ itu malah ditinggalkan. Kami ini tidak punya kewenangan untuk mengatasi perihal itu,” papar Serfianus tanpa bermaksud memojokkan dinas teknis terkait. Dia pun mengusulkan agar Pemkab Nunukan melakukan semacam seminar untuk mencari solusi persoalan produksi hasil bumi masyarakat Krayan. Seminar itu misalnya mengundang para pedagang atau pemodal, jaringan pengusaha, LSM dan pemerintah. “Dari seminar itu nanti, paling tidak kita bisa menyimpulkan ada jaringan yang bergerak untuk mencari pasar dan pebisnis yang bisa menguntungkan semua pihak,” pungkas Sarfianus. Lalu apa tanggapan pemerintah dengan wacana yang diharapkan Camat Krayan Induk itu? Sekkab Nunukan menganggap ide tersebut brilian. “Tinggal bagaiman instansi terkait mengaplikasikannya di lapangan,” ujarnya. Lantas, Kadis Pertanian mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait soal wacana dan persoalan beras Krayan itu. ‘’Harapan kita, paling tidak di Nunukan ini bisa dibuatkan lumbung cadangan untuk menampung beras Krayan. Kita berharap pemerintah tinggal mencari rekanan pasar untuk menjual produk beras Krayan itu,” usul Jabbar. *** m sakir

Perbatasan Masih Wewenang Pusat

2009-03-08T11:08:00.003+08:00

Perbatasan Masih Wewenang Pusat

Nunukan Zoners Samarinda - Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret menyambut baik rencana Pemprov Kaltim menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun dikatakannya, untuk mewujudkan hal itu bukanlah persoalan yang mudah. Pasalnya, pembangunan di kawasan perbatasan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di Nunukan, misalnya, untuk membuka keterisolasian di daerah terpencil seperti Krayan dan Krayan Selatan di perlukan pembangunan dan perluasan bandara. Sedangkan untuk mewujudkan program itu harus mendapatkan persetujuan pusat. "Jadi bukan kami tidak mau berbuat di perbatasan. Tapi kewenangan membangun perbatasan masih berada di tangan pemerintah pusat. Kami sanggup membangun perbatasan asalkan diberikan kewenangan yang besar," ujar Kasmir, Jumat (6/3) malam. Selama ini banyak program-program pemerintah pusat di perbatasan, ditangani langsung masing- masing departemen. Padahal untuk membangun kawasan perbatasan, mestinya pemerintah pusat segera mewujudkan Nunukan sebagai kawasan berikat dimana ada kewenangan yang luas untuk mengatur perbatasan. Pemerintah pusat harus konsentrasi membangun kawasan perbatasan tentunya dengan dukungan dana yang besar kepada pemda setempat. "Mudah-mudahan Badan Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang dibentuk Pemprov Kaltim benar-benar bisa mewujudkan keinginan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan," katanya. Terkait rencana pertemuan Gubernur Kaltim dan tiga bupati yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, Kasmir mengatakan pihaknya siap menghadiri pertemuan itu. Tentunya ada sejumlah program yang ditawarkan untuk diprioritaskan penanganannya. Yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan khususnya jalan trans Kalimantan dan jembatan atas laut yang menghubungkan pulau Nunukan dan Siemanggaris. Selain itu perluasan bandara perintis, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan. Untuk mendukung tawaran tersebut Pemkab Nunukan siap mengalokasikan dana penunjang meskipun jumlahnya sangat kecil, karena kemampuan APBD Nunukan sangat terbatas. "Yang pasti untuk membangun perbatasan, kita harus memperjuangkan anggaran dari pusat (APBN). Karena ABPD itu kan jumlahnya terbatas," katanya. Pemkab Kutai Barat (Kubar) juga menyambut gembira rencana pembangunan Beranda RI di perbatasan. Namun Pemkab Kubar menginginkan pemerintah lebih dulu mempertegas tapal batas Indonesia-Serawak baru dilanjutkan dengan pembangunan, kata Bupati Kubar Ismail Thomas SH melalui Kabag Pemerintahan F Syaidirrahman. Selama ini, jelasnya, Pemkab Kubar telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan seperti pengembangan sektor pertanian, perternakan, koperasi dan pembukaan jalan.(m23/lex)

Pemprov Subsidi Ongkos Angkut di Perbatasan

2009-03-08T11:03:00.001+08:00

Pemprov Subsidi Ongkos Angkut di Perbatasan
Tahap Pertama Program Kaltim sebagai Beranda RI

Nunukan Zoners Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serius mewujudkan kawasan perbatasan sebagai Beranda Republik Indonesia (RI). Sejumlah program telah disusun dan mulai direalisasikan secara bertahap. Adri Patton, Kepala Badan Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPWP- DT) Pemprov Kaltim, mengungkapkan, tahap pertama program yang dilakukan adalah memberi subsidi ongkos angkut barang dan orang, memperluas beberapa bandara perintis, dan membuka jalur jalan dari desa, kecamatan, hingga ibukota kabupaten. Pemberian subsidi itu dikhususkan bagi masyarakat di perbatasan untuk bepergian dari desa dan kecamatan menuju ibukota kabupaten dan sebaliknya. Adri belum bisa menyebutkan jumlah tepat alokasi dana untuk subdisi. Alasannya, anggaran subsidi masih dikoordinasikan antara Pemprov Kaltim dengan tiga pemkab yang bertetangga langsung dengan Malaysia yakni Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat (Kubar).Selain subsidi angkutan, lanjut Adri, Gubernur Awang Faroek telah berinisiatif menggandeng salah satu maskapai untuk melayani penerbangan di perbatasan sekaligus meminta ketiga pemkab untuk memperluas bandara di wilayah masing-masing. "Selain Bandara Long Apung, ada pula bandara-bandara kecil yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya. Pembangunan jalur jalan juga menjadi prioritas kami," kata Adri, Kamis (5/3). Sarana infrastruktur dasar yang segera dibangun yaitu sekolah, puskesmas, jaringan air bersih, telekomunikasi, dan permukiman layak huni. Khusus komunikasi, Pemprov Kaltim segera bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk memperluas jangkauan siarannya sampai ke wilayah perbatasan. Sebab saat ini masyarakat Kaltim di sana menikmati berbagai informasi dari negeri jiran yang dikhawatirkan melunturkan nasionalisme. Intinya, kata Adri, pembangunan perbatasan Kaltim-Malaysia sebagai "halaman depan" atau Beranda RI terfokus pada dua aspek yakni kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertahanan keamanan. Kesejahteraan diwujudkan melalui pembangunan berbagai sarana infrastruktur dan fasilitas umum. Sedangkan aspek keamanan dibentuk bidang khusus dalam BPWP-DT. Mengenai bidang pembinaan teritorial, menurut Adri, beberapa hari lalu Gubernur Awang Faroek telah menyurati Pangdam VI Tanjungpura Mayjen TNI Tono Suratman dan Kapolda Irjen Pol Andi Masmiat untuk meminta penempatan perwira minimal berpangkat letnan kolonel (letkol) di BPWP-DT. "Kami akan memasukkan unsur aparat keamanan dalam struktur BPWP-DT. Pak Gubernur minta minimal perwira berpangkat letkol dari TNI maupun Polri," tambah Adri. Berapa total anggaran yang diperlukan untuk tahap awal? Kata Adri, pihaknya belum menghitung anggaran yang dibutuhkan sebab akan dibahas lagi dengan instansi terkait dalam pertemuan khusus. Seperti diberitakan (Tribun, 5/3), Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju dan mendukung rencana Pemprov Kaltim yang akan mengubah perbatasan Kaltim dengan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai "halaman belakang" menjadi "halaman depan", yaitu sebagai Beranda Republik Indonesia Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada pers, Rabu (4/3) lalu, usai bertemu Kalla di Istana Wapres, Jakarta. "Wapres Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pembangunan di Kaltim, termasuk di daerah perbatasan," kata Awang. Dengan akan dijadikan Beranda RI, lanjut Awang, maka kawasan perbatasan Kaltim dan Malaysia sepanjang 1.034 kilometer akan dibangun sedemikian rupa agar sama dengan perbatasan yang kini tengah dibangun oleh Malaysia. "Kita akan bangun daerah sepanjang 1.034 kilometer untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) untuk menarik tenaga kerja ilegal yang kini ada di Malaysia kembali ke Indonesia sehingga mereka tak hanya jadi pekerja, akan tetapi juga pemilik lewat plasma-plasma," ujar Awang. (bud/sin)

Golput = Penumpang Gelap?

2009-03-08T10:46:00.002+08:00

Golput = Penumpang Gelap?

Nunukan Zoners Bengkulu — Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Lamhir Syam Sinaga menilai, kalangan yang tidak memberikan suara alias golput pada pemilu sama dengan "penumpang gelap" di dalam negara ini. "Saya kira yang golput itu sama dengan ’penumpang gelap’ di negara ini, karena tidak mau berpartisipasi dalam membangun bangsa," kata Lamhir di Bengkulu, Kamis (26/2). Menurut dia, pemilu merupakan jalan untuk memilih pemimpin bangsa yang akan menentukan garis kebijakan dalam pengelolaan negara. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu akan menentukan kondisi maju-mundurnya negara ini, tergantung kualitas figur pemimpin yang terpilih melalui pemilu. Ketika yang terpilih itu figur yang tidak berkualitas dan dampaknya pengelolaan negara tidak baik, maka kalangan golput itu harus ikut bertanggung jawab karena tidak memilih orang lain yang baik-baik. Demikian juga ketika yang terpilih itu figur yang bagus, kalangan golput masih dapat disalahkan karena tak memberikan kontribusi terhadap pemilihan pemimpin yang baik itu."Ketika pemimpin bagus itu mengeluarkan kebijakan yang baik, kalangan golput itu pun ikut menikmatinya," katanya. Karena tidak memberikan kontribusi, maka ketika ada kebijakan baik kalangan golput bisa dikatakan pihak yang hanya ingin enaknya saja, dan orang seperti itu bisa dikatakan sebagai "penumpang gelap". Untuk menekan angka golput, Lamhir berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga negara. "KPU dan partai harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa ketika menjadi golput bisa dikategorikan sebagai orang yang tak peduli terhadap negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu dengan mengorbankan jiwa dan raganya," katanya. "Masyarakat harus diberi penjelasan, dulu para pendahulu harus berjuang mati-matian untuk membentuk negara ini, masa sekarang hanya disuruh memilih pemimpin saja tidak mau," katanya. Pola-pola sosialisasi seperti itu, tambah dia, akan lebih efektif karena bisa membangkit nasionalisme, yang pada akhirnya masyarakat mau memberikan hak suaranya. MSH

Golput Sah dalam Negara Demokrasi

2009-03-08T10:26:00.003+08:00

Golput Sah dalam Negara Demokrasi
Winarto Herusansono

Nunukan Zoners Semarang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengambil sikap pro demokrasi dan pro legalitas, bahwa hak memilih merupakan hak subyektif yang pelaksanaannya tergantung yang bersangkutan. "Sikap menggunakan hak pilih atau tidak adalah sah dalam negara demokrasi," kata anggota Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, Sabtu (7/3) pada diskusi Golput, Antara Haram dan HAM yang diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah di Semarang. Johny Nelson Simanjuntak mengutarakan, di lain pihak, kehadiran golput terkait sistem dan praktik politik yang eksis. Banyak yang menilai sistem dan praktik politik yang eksis tidak menjamin bahwa kepentingan masyarakat lah yang menjadi agenda utama untuk diperjuangkan bagi kontestan bila mereka terpilih. Dengan kondisi itu, jika ditempatkan sebagai kerangka kelemahan dan keburukan sistem dan praktik politik maka fakta adanya golput mestinya disikapi dengan memperbaiki sistem dan praktik politik yang berlaku sekarang, kata Johny Nelson Simanjuntak. Johny Nelson mengutarakan, berbagai praktik buruk dalam demokrasi seperti pembatasan terhadap calon independen, pengebirian hak politik bekas tapol, praktik kekeluargaan dan feodalisme dalam partai seharusnya sudah dihilan

Rp 4,5 T Royalti Tambang

2009-03-08T10:17:00.002+08:00

Rp 4,5 T Royalti Tambang
Empat perusahaan pemegang izin PKP2B di Kaltim menahan pembayaran royalti ke pemerintah pusat sebesar Rp 4,5 triliun.

GEMURUH suara bulldozer, excavator dan alat-alat berat itu hampir tak pernah berhenti. Terdengar siang dan malam. Beroperasi di sana-sini, mengoyak lahan-lahan tidur dan kawasan hutan alam Kaltim. Mereka itu – operator-operatornya – seolah tak mempedulikan lagi kerusakan lingkungan sekitar, kecuali terus-terusan bagaimana menguras tambang batubara yang memang berlimpah di provinsi ini. Operasional tambang batubara di provinsi ini mulai terbuka sekitar 80-an. Seiring mulai menipisnya sumberdaya alam hutan. Sekarang ada 33 perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang beroperasi, 14 di antaranya sudah eksploitasi. Itu belum termasuk ratusan pemegang izin KP (Kuasa Pertambangan) yang seolah ‘lepas kontrol’ mengeruk keuntungan berlimpah, tanpa mempedulikan kondisi yang terjadi. Usaha tambang batubara memang sedang naik daun. Harga produksinya membaik. Permintaan konsumen pun tinggi, di dalam dan luar negeri. Kondisi ini berimbas terhadap peningkatan penerimaan negara, termasuk daerah-daerah penghasil. Tak hanya daerah provinsi, tapi kabupaten dan kota pun kecipratan ‘rezeki’ berupa royalti itu. Benarkah itu? Setiap pemegang izin PKP2B memang diwajibkan bayar royalti kepada pemerintah. Besarannya 13,5 persen dari nilai produksi. Rincian royalti yang 13,5 persen itu 40 persen pusat, 20 persen pemerintah provinsi dan 40 persen lainnya daerah penghasil. Tapi, kewajiban PKP2B itu terbentur PP (Peraturan Pemerintah) No 144/2000 tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Batubara sendiri tidak kena PPN.PPN itu seperti jadi boomerang pemerintah. Faktanya, PP 144/2000 itu tak sepenuhnya diterapkan. Perusahaan tetap dikenakan PPN pada awal proses produksi (masukan). Padahal, kalau mengacu kontrak PKP2B generasi pertama yang bersifat khusus (lex spesialis), perusahaan pun harus bebas dari PPN masukan. Kontrak itu juga menyebutkan, pengusaha tambang hanya dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 45 persen dan wajib menyetor Dana Hasil Produksi Batu bara (DHPB) sebesar 13,5 persen. “Nilai PPh dan DHPB ini dibagi dua, yakni untuk pengembangan batubara dan royalti kepada pemerintah,” Kabag Pertambangan Umum Distamben Kaltim, Frediansyah ketika ditemui BONGKAR! di kamar kerjanya. Seperti apa mekanisme pembayaran royalti PKP2B itu? Fredi menyebut kewenangannya ada di pemerintah pusat. Tapi, peraturan dan perundang-undangan itu membuat posisi pemerintah daerah agak lemah. Daerah tak berhak menuntut langsung pembayaran royalti ke perusahaan. Berapa besaran royalti yang harus disetor setiap perusahaan PKP2B? “Setahu saya, royaltinya sebesar 13,5 persen. Itu dihitung dari jumlah produksi batubara. Yang menghitung jumlah produksinya adalah Direktorat Bina Program atau Dirjen Mineral Panas Bumi (DMB-PABUM) Departemen ESDM. . Selama ini pemegang PKP2B menyetorkan royaltinya ke pusat, tapi mereka wajib menyerahkan bukti foto copy setor ke Distamben Provinsi,’’ ujar Fredi. Ia sendiri tak punya data bukti setor itu, kecuali berharap pemegang izin PKP2B lebih kooporatif dengan pemerintah daerah. Di bagian lain, Kadistamben Kaltim sendiri, Yakub Kiak mengaku, pemerintah pusat berencana mengubah PP No 144/2000. Kembali ke aturan semula (kontrak PKP2B). Kalau sebelumnya produksi masukan (awal produksi) yang dikenai PPN, maka nanti produksi masukan mau pun produksi keluaran dibebaskan dari PPN. “Perusahaan tambang tak boleh lagi membebankan pajaknya ke pembeli atau kontraktor. Mereka harus bebas dari aturan pajak sesuai kontrak PKP2B generasi pertama,” ujar Yakub. Berbincang di kantornya hari Rabu itu, 11 Februari 2009, Yakub menyebut, sedikitnya ada empat perusahaan pemegang izin PKP2B yang menahan pembayaran royalti kepada pemerintah. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 4,5 triliun. Keempat perusahaan itu adalah PT KPC (Kaltim Prima Coal) di Kutim, PT BC (Berau Coal) di Berau, PT BHP Kendilo Coal dan PT KJA (Kideco Jaya Agung) yang keduanya beroperasi di di Kabupaten Paser.*ibnu

TKI Di Nunukan

2009-03-07T17:56:00.002+08:00

TKI Di Nunukan

Seorang TKI yang kembali dari Tawao Malaysia memandang KRI Tanjung Kambani 971 yang akan difungsikan sebagai Rumah Sakit terapung saat tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Timur, Minggu, 8 September 2002. Kapal ini tidak dapat merapat di dermaga dikarenakan dangkalnya air di pelabuhan tersebut. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20021218].

Pembalakan Liar Masih Marak di Nunukan

2009-03-07T17:52:00.001+08:00

Pembalakan Liar Masih Marak di Nunukan

Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan: Pembalakan liar masih marak terjadi di perairan Nunukan, Kalimantan Timur. "Hampir setiap hari terjadi," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Abdul Wahab kepada Tempo, Rabu (21/9). Menurut Wahab, kayu-kayu dari hutan di Kabupaten Nunukan diselundupkan ke Pulau Tawau di Malaysia melalui perairan Nunukan. "Kayu dibawa sekitar pukul 20.00 WITA dan biasanya sampai sekitar pukul 6 pagi di Pulau Tawau," ujar Wahab. Kayu diambil di antaranya dari hutan-hutan di Semanggaris, Sebakis, juga di Hutan Lindung Pulau Nunukan. Menurut Wahab, dengan kapasitas 50-200 meter kubik, kapal yang membawa kayu selundupan membutuhkan 5-7 drum bensin, berkapasitas masing-masing 200 liter.Komandan Distrik Militer Kodim 0911 Letnan Kolonel Infanteri Taufik Budilukito secara terpisah tidak dapat memastikan intensitas terjadinya pembalakan liar di perairan Nunukan. "Bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali," ujar Taufik. Berdasarkan pantauannya, penyelundup mulai bergerak sejak pukul 18.00 WITA dan sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia sekitar pukul 24.00 atau pukul 01.00 WITA. "Rata-rata dari mereka bergerak malam di perairan seputar blok Ambalat," ujar Taufik. Kayu dibawa keluar dari Pulau Sebatik ke Tawau. Menurut Taufik, ada dua kendala karena wilayahnya yang sangat luas dan terbatasnya personel. Untuk mengamankan wilayah Kabupaten Nunukan, Kodim 0911 yang beranggotakan 70 personel juga dibantu oleh 409 personel di bawah komando operasi (BKO) yang tergabung dalam Batalion 613. Fanny Febiana

Nunukan, "Kota TKI" di Utara Kaltim

2009-03-07T17:49:00.003+08:00

Nunukan, "Kota TKI" di Utara Kaltim
Oleh Iskandar Zulkarnaen

Nunukan Zoners - Persis di bawah Pulau Sipadan dan Ligitan yang dipersengketakan Indonesia dan Malaysia, terdapat dua pulau agak besar berdempetan, yaitu Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pulau Nunukan bentuknya agak bulat seperti Pulau Bali, sedangkan Pulau Sebatik memanjang seperti Pulau Madura. Pulau Sebatik hingga saat ini terbelah dua, satu masuk Malaysia, sebelah lagi masuk Indonesia. Sebelum tahun 1999, wilayah utara Kaltim yang berbatasan dengan Sabah masuk Kabupaten Bulungan, namun sejak Oktober 1999, daerah itu dimekarkan dan menjadi Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan terdiri atas daratan di wilayah utara Kaltim yang berbatasan dengan Sabah, sedangkan ibukotanya berada di Pulau Nunukan dan kini jadi pembicaraan hangat karena didatangi puluhan ribu TKI. Konon, secara diam-diam mantan Menhankam Jenderal (Purn) Edy Sudrajat sempat meninjau dua pulau sengketa itu. Dalam peninjauan itu diketahui, Malaysia telah membangun kedua pulau itu menjadi pulau wisata meski masih dalam statusquo. Kabupaten Nunukan juga sering kali terdengar dibicarakan berkaitan maraknya penyelundupan berbagai barang, dan terutama kayu ke Malaysia. Pada masa Orde Baru, Nunukan sempat populer ketika Menhut Muslimin Nasution dengan berani melakukan reformasi pengelolaan hutan di kawasan perbatasan (Kaltim-Sabah) dan tidak memperpanjang izin usaha Yayasan TNI AD, Yamaker di wilayah tersebut. Yayasan Yamaker diduga menjual kayu dalam jumlah sangat besar dan melakukan kerjasama berbau kolusi dengan pihak pengusaha Malaysia. Namun sayangnya, meski menjadi tempat yang sangat strategis, kota di Pulau Nunukan yang berbatasan dengan Sabah itu nasibnya tidak pernah berubah, tetap kumuh dan seperti tidak tersentuh pembangunan sejak Kemerdekaan RI diproklamirkan 57 tahun silam. Sebenarnya pada zaman Orba, sudah ada langkah untuk memanjukkan kawasan perbatasan tersebut dengan terbentuknya ide konsep "Kawasan Berikat" Nunukan- Sebatik-Tawau.Prospeknya kawasan itu dari segi ekonomi dipandang sangat luar biasa, tetapi konsep pembangunan kawasan itu kemudian hilang.

Pemekaran wilayah
Barangkali warga Kabupaten Nunukan, khususnya pualu kecil yang menjadi ibukota kabupaten itu harus berterima kasih kepada Bupati Bulungan (1995-1998) RA Besing, yang atas usulannya memekarkan Bulungan, sebelumnya 15 kecamatan, menjadi empat daerah tingkat dua, aitu Bulungan, Tarakan, Malinau dan Nunukan. Maka pada tahun 1999, lahirlah UU No.47/1999 tentang pemekaran ilayah di Indonesia. Salah satunya, Nunukan menjadi kabupaten endiri yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sebuku, embakung, Nunukan, Krayan dan Lumbis. Sejak saat itu, terutama sejak bergulirnya Otonomi Daerah, ana-dana pembangunan dari Pusat dan provinsi mulai banyak mengalir e Nunukan, dan secara perlahan denyut pembangunan di daerah itu ulai hidup. Kini Kabupaten Nunukan, dengan penduduk sekitar 76.000 jiwa, emiliki dana cukup besar untuk melaksanakan pembangunan karena PBD-nya sekitar Rp300 miliar, padahal sebelumnya rata-rata kurang ari Rp1 miliar/tahun. Dana besar itu dijadikan modal untuk membenahi Nunukan, namun embangunan fisik saja ternyata tidak cukup, karena diperlukan anyak dana untuk mengembangkan daerah, apalagi daerah itu memiliki otensi besar di bidang perkebunan, kelautan dan pertanian.

Transit TKI
Mata dunia kini kembali tertuju ke Nunukan, berkaitan dengan bencana nasional kemanusiaan akibat terjadinya penumpukan manusia yang dideportasi dari Malysia serta yang pulang dengan sendirinya menyusul diberlakukannya UU Keimigrasian yang baru Malaysia dan berlaku efektif 1 Agustus 2002. Pemberitaan yang begitu gencar dari media massa nasional dan asing, serta kantor berita transnasional, menyebabkan mata dunia tertuju ke daerah kecil di ujung Kalimantan itu. Pulau Nunukan yang menjadi pembicaraan kini dan menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan, penduduknya tidak sampai 22 ribu jiwa, karena itu sangat luar biasa ketika para TKI memenuhi pulau itu yang jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah penduduknya. Pulau Nunukan yang sebelumnya adalah sebuah kecamatan dari Kabupaten Bulungan, kini menjadi Ibukota Nunukan, dan harus 'menanggung derita' dipadati puluhan ribu TKI yang juga menderita. Awal Agustus 2002, ketika UU Keimigrasian Malaysia diberlakukan, yaitu tenaga kerja asing harus memiliki dokumen resmi, Pulau Nunukan itu dimasuki sekitar 70.000 TKI. Wajah kota Nunukan yang sebenarnya semrawut, tampak tambah kusut dengan kehadiran puluhan ribu TKI. Kini, masa transisi tampaknya telah lewat, dan awal September 2002 Nunukan masih dipadati oleh sekitar 17.600 TKI. Kota Nunukan kini sangat ramai, di mana-mana tampak kerumunan orang-orang, sebagian besar adalah TKI dan keluarganya dari berbagai tingkatan usia, pria, wanita, tua, muda dan abak-anak hingga bayi. Suasana kota di bibir laut yang udaranya cukup panas itu kian terasa panas akibat kerumunan TKI yang memadati rumah-rumah penduduk, gedung-gedung kosong, tenda-tenda penampungan darurat di lapangan dan pasar-pasar. Pemandangan yang mengenaskan tampak pada lokasi penampungan TKI, sebagian di antaranya ada yang tidur di atas tempat penjualan ikan.

Lintasan sejarah
Sebenarnya Nunukan memiliki lintasan sejarah cukup panjang, karena merupakan basis pertama pertahanan TNI AL (dulu KKO, Korps Komando AL) pada masa konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1960-an. H. Mansyur, salah seorang tokoh Nunukan menuturkan bahwa sebenarnya daerah itu menyimpan sejarah perjuangan, namun selama ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengenai munculnya masalah TKI, katanya, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Orba yang sentralistik dan mengabaikan pembangunan di daerah luar Pulau Jawa. Hal itu tampak dari wajah kota yang berkembang tanpa perencanaan, lokasi permukiman tidak teratur dan jalan- jalan sempit membuat kota sangat sumpek. Dia mengatakan, selama masa Orba potensi daerah sebagai kawasan yang berbatasan dengan Negeri Jiran diabaikan. Kesenjangan pembangunan sangat terasa antara Tawau (Sabah) dan Nunukan sehingga tidak heran kota di Malaysia menjadi daya tarik bagi warga Indonesia. Jarak yang begitu dekat dari Nunukan dan tersedianya lapangan pekerjaan menjadi daya tarik besar bagi para TKI yang kebanyakan dari Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan. "Kalau memang niat TKI ingin bekerja di perkebunan sawit, mengapa kawasan Nunukan tidak kita ubah saja menjadi daerah perkebunan sawit. Ketimbang kayunya dicari terus, lahan potensial untuk perkebunan sawit tersedia ratusan hektar," kata H. Mansyur yang juga Ketua DPRD Nunukan. Wapres Hamzah Haz saat mengunjungi Nunukan, 4 September 2002 lalu berjanji akan mendukung pembangunan kawasan perbatasan, kini ditunggu rakyat. Rakyat Nunukan berharap agar ucapan Hamzah Haz bukan retorika politik untuk menenangkan suasana keruh akibat membanjirnya TKI di Nunukan, karena selama ini daerah itu memang telah menjadi "pintu" utara Kalimantan yang terabaikan. (ant/iskandar zulkarnaen)

Sebatik, Setelah Setahun Krisis Ambalat

2009-03-07T17:46:00.001+08:00

Sebatik,
Setelah Setahun Krisis Ambalat

Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Jakarta :Sambil mengepulkan asap kreteknya, Marzuki mengamati bagan-bagan yang ada di tengah laut Sulawesi, perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia. Di samudera itu, hidupnya bergantung. “Cuma ini keahlian kami,” kata kakek enam cucu itu, Rabu (29/11) lalu di pelabuhan desa Tanjungkarang, Sebatik, Nunukan. Bagi dia dan Anier, kawan seperantauan dari Bone, Sulawesi Selatan, keberuntungan besar bila mendapat 20 kilogram ikan sekali melaut. Sebab, sejak 2000, saat Malaysia mengizinkan nelayannya menggunakan troll, penghasilan sekitar 300 nelayan di Sebatik langsung anjlok. “Dulu bisa 60 kilo sekali melaut,” kata Anier. Troll mampu meraup banyak sekali hasil, lantaran bisa menembus kedalaman laut hingga 20 meter. Sementara, pukat yang biasa dipakai nelayan Sebatik, cuma 10 meter. Di bawah kedalaman itulah, ikan teri, makanan favorit warga Malaysia biasa hidup. “Harga teri paling mahal, bisa 7-8 ringgit Malaysia per kilo,” kata Marzuki. Ringgit, adalah alat tukar yang biasa dipakai penduduk Sebatik dalam bertransaksi bisnis. Di Tawau, Sabah, “pedagang grosir” ikan menunggu nelayan Sebatik menjual dagangannya. Di Tawau juga semua kebutuhan penduduk Sebatik dipenuhi. Mulai dari popok bayi sampai minuman ringan. Penduduk Sebatik pun bisa kapan saja ke Tawau. “Tinggal minta cap camat Sebatik Barat atau bupati (Nunukan) beres,” kata Kaharuddin, staf humas Kabupaten Nunukan. Tapi, kehidupan nelayan Sebatik dan Tawau berbeda jauh. Kalau di perbatasan Malaysia itu, para nelayan diperhatikan ketersediaan alat produksinya, seperti bensin dan oli serta alat tangkapnya. Nelayan Indonesia harus membeli oli produksi Petronas seharga 27 ringgit per empat kilo. Bensinnya memang masih Pertamina, tapi harga seliter Premium hampir Rp 7000. Tingginya harga itu lantaran pasokan masih berasal dari Nunukan dan Balikpapan, dua kota terdekat dari Sebatik. Sebab, Depo Pertamina yang dibangun di Sungai Nyamuk sejak dua tahun lalu tak kunjung rampung. Pertamina sendiri bukan tak ingin memasok langsung agar nelayan bisa menghemat Rp 2.000 – 3.000 ribu untuk membeli bensin. Namun jika itu dilakukan, menurut seorang pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), “Potensi untuk diselundupkan ke Malaysia amat besar.” Sebatik merupakan satu pulau di utara Nunukan Timur yang terbagi dua. Separuh pulau di sebelah utara merupakan bagian Sabah Malaysia, dan di selatan masuk wilayah Indonesia. Pemerintah melalui DKP telah membentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terpadu Lintas Sektor untuk Membangun Pulau Sebatik. Tim ini melibatkan 18 departemen, antara lain Departemen Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan, Pertahanan, Perhubungan, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Niat membangun Sebatik tak lepas dari keputusan Mahkamah Internasional pada 2002 yang memberikan dua pulau di Laut Sulawesi, Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Belakangan, negeri jiran itu kembali mengklaim blok Ambalat yang hanya sejarak sekitar 5 mil laut dari Pulau Sebatik, berdasarkan peta laut buatan mereka pada tahun 1979. Untuk menunjukkan dukungan politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah mengunjungi Sebatik dan Nunukan, serta Blok Ambalat yang sedang dipersengketakan pada 7 Maret 2005. Namun, pasca kunjungan itu belum ada perubahan signifikan di Sebatik. "Masih sama," kata Marzuki. Dua pekan lalu, 27 pejabat dari 11 departemen terkait mengunjungi Sebatik. Kunjungan tersebut, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Ali Supardan, agar masing - masing sektor sinergis membangun Sebatik, sebagai pintu gerbang Indonesia dari Malaysia. Bila dibandingkan dengan Tawau yang hanya berjarak lima mil laut, kondisi Sebatik amat kontras. Melalui teropong, terlihat aktivitas pesisir pantai Malaysia itu layaknya kota metropolitan. Crobong asap pabrik makanan ringan dari cokelat tampak mengepul. Juga berderet kompleks perumahan dan rumah susun, serta mall. Sebaliknya untuk Sebatik, lima departemen telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 52 miliar pada 2007. Sedangkan 13 departemen lainnya belum selesai menghitung anggaran yang akan dikucurkan untuk membangun masa depan di Pulau Sebatik hingga 2009. Yophiandi

Dana Bantuan TKI Nunukan Diduga Dikorup

2009-03-07T17:44:00.000+08:00

Dana Bantuan TKI Nunukan Diduga Dikorup

Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Nunukan :Kalangan lembaga swadaya masyarakat mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan penyelewengan bantuan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka juga menemukan ketidakjelasan dalam penyaluran bantuan. Suryosumpeno, staf jaringan relawan kemanusiaan untuk Nunukan, mengatakan ada penggelembungan dana pembangunan barak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan biaya sebesar Rp 21 juta per barak, kata dia. Namun, saat jaringan relawan mengecek kepada dua pemborong, ternyata biayanya hanya Rp 8-10 juta per barak dengan ukuran 15 meter x 4 meter . “Jadi, anggaran itu dua kali lipat dari harga riilnya,” kata dia malam ini. Harga Rp 8-10 juta itu dihitung berdasar harga masing-masing material yang digunakan. Perinciannya, ongkos kerja Rp 1,5 juta, kayu (5 m3) senilai Rp 4 juta, seng gelombang sebanyak 90 lembar senilai Rp 2,7 juta, 20 triplek senilai Rp 600 ribu, dan paku seharga Rp 200 ribu. Dari pantauan di lapangan, menurut Suryosumpeno, ada 82 barak yang sudah dan sedang dibangun, kemungkinan akan bertambah. Dari 82 barak itu, 25 dibangun di Sedadap dan 57 di Mambunut. Setiap barak berkapasitas 60-80 jiwa, kata dia, namun dihuni sekitar 100 jiwa sehingga berdesakan. Koordinator Government Watch Farid R. Faqih mengatakan terdapat kesimpangsiuran pembangunan barak, baik jumlah, biaya, maupun bantuan lainnya. Bahkan, kata dia, para kontraktor belum tahu siapa yang akan membiayai barak. “Saya menilai ada masalah ketidakjelasan kordinasi di sini,” ujarnya dalam siaran pers hari ini. Government Watch juga tidak menemukan adanya bantuan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah berupa 1.000 m3 kayu dan 4.000 meter pipa pralon. “Satgas TKI Pemkab Nunukan, bupati, maupun kontraktor Gapensi mengatakan tidak pernah menerima bantuan itu,” kata Farid. Ketua Tim Penanggulangan TKI di Nunukan Kasmir Foret mengaku tidak tahu dugaan penggelembungan dana pembangunan barak. "Masalah barak itu sudah menjadi program Kimpraswil. Yang kami ketahui hanya bangun saja dan Pemerintah Nunukan tidak menangani persoalan pembuatan barak-barak itu," ujar Kasmir. Kondisi penampungan TKI di Nunukan hingga kemarin belum ada perbaikan berarti. Bahkan, dua orang lagi meninggal, seorang di antaranya bayi yang lahir prematur. “Mungkin orang tuanya kelelahan karena habis melakukan perjalanan jauh," ujar Trisno Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, kepada Tempo News Room. (Maria Hasugian/Rusman)

Kasus Penyelundupan di Perbatasan Masih Tinggi

2009-03-07T17:34:00.001+08:00

Kasus Penyelundupan

di Perbatasan Masih Tinggi

Nunukan Zoners TEMPO Interaktif, Jakarta :Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Suprapto mengatakan penyelundupan di perbatasan Malaysia-Indonesia masih tinggi. Dari segi ekonomi kondisi ini merugikan kedua negara. "Pemerintah harus memperhatikan masalah ini," katanya dalam acara serah terima jabatan Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Sudjuangon Situmorang di Departemen Dalam Negeri kemarin. Menurutnya, penanggulangan masalah penyelundupan harus dilakukan dengan peningktan sarana dan prasarana pos pemeriksaan lintas batas baik darat dan laut. Pemerintah telah menyepakati pembangunan pos lintas batas antara lain di Nanga Badau, Kalimantan Barat-Lubuk Antu, Sarawak, dan Aruk, Kalimantan Barat-Biawak, Sarawak. Berikutnya Nunukan dan Sungai Nyamuk diKalimantan Timur dan Walace Bay, Sabah. Juga di Simenggaris, Kalimantan Timur- Serudong, Sabah. "Namun hingga saat ini baru sebagian yang dilaksanakan," katanya. Dia mencontohkan Lubuk Antu dan Aruk belum dilaksanakan. "Padahal dua pos itu telah lebih dulu disepakati," tambah dia. Ketua Kelompok Kerja Sosial Ekonomi MAlaysia Indonesia Sodjuangon Situmorang mengatakan, kondisi pos pemeriksaan lintas batas masih sangat kurang. Eko Ari Wibowo

Terlibat Pembalakan, Tentara Perbatasan Ditarik

2009-03-07T17:32:00.001+08:00

Terlibat Pembalakan,
Tentara Perbatasan Ditarik

Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif, Balikpapan : Panglima Kodam VI Tanjungpura, Kalimantan, Mayor Jenderal GR Situmeang mengatakan akan segera mengganti para personil batalyon pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur, karena diduga terlibat praktek kolusi dan pembalakan liar di pos Simenggaris, Kabupaten Nunukan. "Seluruhnya akan saya ganti," katanya, Sabtu (19/5) Situmeang mengatakan saat ini Provost TNI sedang memeriksa 10 personil pengamanan perbatasan yang diduga turut terlibat dalam kasus ini. “Semua yang ada di pos itu tengah diperiksa," katanya. Ia menjelaskan, kolusi oleh para personil TNI dan para pembalak liar itu dilakukan dengan cara melepaskan sejumlah peralatan berat milik pelaku pembalakan di Nunukan yang disita aparat. "Mereka mendapatkan suap. Komandan pos jaga langsung diproses," ujarnya. Komandan Komando Rayon Militer Samarinda, Kolonel Bambang Budi Waluyo, mengatakan penarikan Batalyon 623 Banjarmasin akan dilakukan pada akhir bulan ini. Sejauh ini belum ditentukan batalyon pengganti yang ditugaskan mengamankan perbatasan tersebut. "Secepatnya. Mungkin bulan depan," ujarnya. SG Wibisono

Polisi Periksa Saksi Kasus Nunukan

2009-03-07T17:28:00.000+08:00

Polisi Periksa Saksi Kasus Nunukan

Nunukan Zoners dan TEMPO Interaktif Balikpapan :Detasemen Khusus 88 Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membekuk Udin alias Lotus yang diduga terlibat konflik etnis di Nunukan. Hingga kini dirinya masih menjalani pemeriksaan intensif dan penjagaan ekstra ketat dari Densus 88. "Dirinya masih dalam pemeriksaan polisi," kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Brigadir Jenderal Pratikno. Namun, ia enggan berkomentar panjang terkait penangkapan itu. Kabid Humas Komisaris Besar I Wayan Tjatra dan Komandan Densus 88 Polda Kaltim Ajun Komisaris Besar Urip Widodo juga menolak berkomentar. Wartawan Tempo sempat menyaksikan langsung proses evakuasi Udin di Bandara Sepinggan Balikpapan. Densus 88 dengan persenjataan lengkap, Selasa (28/8), menyambut kedatangan pria berpostur sedang dan berambut sepundak ini dari Bandara Juwata Tarakan. Belasan petugas kepolisian langsung membawanya ke dalam ruang tahanan Mapolda Kaltim.Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan, Abraham, menyatakan keberadaan Udin di Polda Kaltim sebatas memberikan keterangan sehubungan permasalahan di Nunukan. Kedatangannya di Mapolda Kaltim untuk memberikan dukungan moral pada kasus yang dialami Udin. SG Wibisono

Dua Pejabat Nunukan Dibebaskan dari Jabatan

2009-03-07T17:21:00.001+08:00

Dua Pejabat Nunukan Dibebaskan dari Jabatan
Tersangkut Kasus Amdal Bapedalda

Nunukan Zoners -- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nunukan Hj Susilawati mengungkapkan, pembebasan jabatan diberlakukan untuk mantan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Nunukan Hasan Basri dan mantan stafnya Thoyib Haryadi. Sedangkan empat mantan pejabat lain, yakni mantan Lurah Nunukan Selatan Arifuddin, mantan juru bayar Pemkab Simon Sili, mantan Kepala Satpol PP Abd Kadir dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nunukan Azis Muhammadiyah, statusnya masih pemberhentian sementara dari jabatan, karena SK-nya masih dalam proses. "Pemberhentian sementara dari jabatan bukan termasuk jenis hukuman disiplin, tapi kepentingan proses peradilan seorang PNS. Sedangkan hukuman pembebasan dari jabatan, sudah termasuk kategori hukuman disiplin berat," jelas Susilawati. Ia menyebutkan, menurut PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dijelaskan, tingkat hukuman disiplin terbagi tiga. Yakni hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji dan penundaan kenaikan pangkat. Sedangkan hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. "Yang masuk di data BKD hanya hukuman disiplin ringan dan berat. Untuk hukuman disiplin ringan, lebih kepada masing-masing instansi yang ditindaklanjuti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PNS," tambahnya. Sedangkan untuk hukuman disiplin berat, dilakukan sejak yang bersangkutan ditahan, berdasarkan surat dari kepolisian atau kejaksaan. Para pejabat yang saat ini tersangkut dengan hukum, dikatakan diberlakukan pengurangan gaji pokok dari jabatannya sekarang, tapi tunjangan yang lain tetap diberikan. (jpnn)

Ada 51 PJTKI di Nunukan Diduga Bermasalah

2009-03-07T17:12:00.001+08:00

Ada 51 PJTKI di Nunukan
Diduga Bermasalah
Laporan: Basri

Nunukan Zoners Kinabalu. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, terus menuai masalah. Kabupaten Nunukan tetap menjadi tumpuan harapan para TKI yang bermasalah. Mereka banyak mendatangi Pengerah Jasa (PJ) TKI untuk meminta bantuan. Namun, tak sedikit PJTKI di Nunukan beroperasi secara ilegal, sehingga para TKI justru menuai masalah baru. Tak tanggung-tanggung, di antara 54 PJTKI di Nunukan, 51 di antaranya beroperasi secara tidak normatif. Pejabat sementara Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia, Rudhito Widogdo, bahkan lebih keras lagi mengatakan bahwa ke-51 PJTKI di Nunukan tersebut beroperasi secara ilegal. Klaim ini dikemukakan Rudhito ketika menerima tim Kunker (Kunjungan Kerja) ICMC (International Catholic Migration Commission), Rabu, 11 Februari. Ketika klaim ini dikonfirmasi kepada beberapa PJTKI di Nunukan, Fajar mendapatkan data bahwa ketidaklegalan itu sesungguhnya lebih banyak pada faktor penempatan tenaga kerja. Sesuai prosedur, PJTKI cabang tidak boleh menempatkan TKI di daerah tujuan.PJTKI cabang hanya bisa menyuluh, mendata, mendaftar, dan menyeleksi calon TKI. PJTKI juga berhak menyelesaikan kasus calon TKI pada tahap dan purna penempatan serta menandatangani perjanjian penempatan calon TKI. Namun, yang terjadi di Nunukan, ada PJTKI yang diduga langsung menempatkan TKI-nya. Mereka beralasan bahwa pihaknya diberi wewenang oleh pusat untuk menempatkan TKI di daerah tujuan. "Kami diberi wewenang oleh pusat untuk menempatkan TKI di Malaysia. Saya ini orang pusat yang ditempatkan di Nunukan," kata pengurus PJTKI PT. Satria Cabang Nunukan, H Hendrik Aidil yang dikonfirmasi, kemarin. Hal senada juga disampaikan pengurus PJTKI lainnya di Nunukan, Rahmat. Ia juga mengaku telah mendapat wewenang dari pusat untuk menempatkan PJTKI di daerah tujuan. Adapun pengurus PJTKI PT Alfira, Agus, diakui bahwa perusahaannya merupakan pusat. Oleh karena itu, tidak ada hambatan dalam hal penempatan TKI. "Sudah ada lima PT yang bermitra dengan kami untuk mengupayakan pegiriman TKI secara normatif," kata Agus. (bas)

Menpera: Gunakan Dana Diknas untuk Rusun Mahasiswa

2009-03-07T01:21:00.001+08:00

Menpera: Gunakan Dana Diknas
untuk Rusun Mahasiswa

Nunukan Zoners Jakarta, Kominfo Newsroom -– Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy’ari mengajak para pakar dan cendekiawan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ikut memperjuangkan sebagian dana Diknas bagi pembangunan asrama mahasiswa. Menpera mengingatkan adanya MoU dengan Depdiknas, namun sampai kini ia belum berhasil menarik sebagian dana Diknas yang 20 persen untuk digunakan pembangunan asrama mahasiswa, sekalipun hal itu merupakan bagian dari pendidikan. ''Ini yang saya titipkan kepada para pakar dan cerdik pandai di UNJ untuk memperjuangkannya, tidak usah besar, satu persen saja untuk rusun mahasiswa,'' kata Menpera pada pencanangan pembangunan Rusun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mahasiswa UNJ, di Jakarta, Rabu (4/3) Menurutny a, jika dana dari Depdiknas itu cair, maka ia yakin seluruh mahasiswa di Indonesia akan cepat terpenuhi kebutuhan asramanya. Dike mukakan, hingga akhir 2009, pembangunan rumah susun termasuk Rusunawa UNJ telah mencapai sekitar 79 twin-blok. Namu n pada kesempatan itu Menpera juga mengatakan bahwa anggaran untuk Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakayt relatif kecil, yaitu hanya 0,35 persen dari total APBN, itu termasuk subsidi. Ia mengharapkan Depdiknas dengan 20 persen anggaran dari APBN mempertimbangkan untuk mengalokasikan satu persennya untuk digunakan bagi pembangunan asrama mahasiswa. Menurut Menteri, investasi di bidang rumah susun sewa untuk mahasiswa, yang dianggap sebagai ''future leaders'', bukan suatu hal yang sia-sia. Ia mendukung proses pembangunan Rusunawa tersebut akan berjalan lancar dengan atau tanpa bantuan departemen lain. Sementara itu Kepala Pusat Pengembangan Perumahan Kemenpera, Dr.Andi Zainal dalam laporannya mengatakan, target pembangunan rusunawa yang harus dicapai pemerintah dalam kurun waktu 2005-2009 sejumlah 60.000 unit atau sekitar 600 twin blok. Pembangun an Rusunawa sejak 2005 ditujukan bagi pekerja dan mahasiswa, di antaranya di Medan 2 twinblok (TB), Batam dan Tanjung Piayu 2 TB, Bandung 1 TB, Semarang (Undip) 1 TB, Yogyakarta (UII) 1 TB, Surabaya (Siwalankerto) 2 TB, Makasar (UMI) 1 TB, Manado (Unstrat) 1 TB dan Nunukan 1 TB. Pada 2006 Kemenpera kembali membangun Rusunawa sejumlah 5 TB dengan prioritas lokasi di perguruan tinggi, tahun 2007 24 TB dan 2008 39 TB yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Rusunawa mahasiswa UNJ, sehingga mencapai 79 TB Rusunawa. Rusunawa UNJ terletak di Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, mencakup area seluas 5.000 m2, dengan total luas lantai 4.700 m2, terdiri atas lima lantai, 98 unit kamar berukuran tipe 21 (untuk 3-4 mahasiswa). And i Zainal mengemukakan pembangunan Rusunawa UNJ ini diharapkan selesai Juni 2009. (T.mnr/ysoel)

Abrasi di Pesisir Pantai Sebatik Makin Parah

2009-03-07T01:17:00.000+08:00

Abrasi di Pesisir Pantai Sebatik Makin Parah
Jum'at, 06 Maret 2009 , 10:07:00

Nunukan Zoners - Luas wilayah darat kecamatan Sebatik kian hari terus mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan karena terjadinya abrasi. Daerah yang mengalami abrasi, ada di sepanjang pesisir pantai dari Sungai Nyamuk sampai kawasan Sungai Taiwan kecamatan Sebatik Induk. Saharuddin, anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Sebatik berharap agar pemerintah Kabupaten Nunukan segera mengambil langkah-langkah guna menghindari terjadi abrasi yang lebih luas lagi. Panjang pantai yang mengalami abrasi saat ini, menurut anggota DPRD dari komisi III ini telah mencapai 100 meter dari bibir pantai. “Panjangnya 100 meter yang terkikis gelombang pantai, akibatnya ada beberapa masyarakat harus berpindah tempat,” terang Saharuddin. Penyusutan garis pantai tadi bisa dilihat dari banyaknya pohon kelapa yang dulunya berdiri kokoh di pantai saat ini hilang karena abrasi. Padahal menurut politikus dari Partai Bulan Bintang ini, jarak antara bibir pantai dengan pohon kelapa beberapa tahun yang lalu cukup jauh, namun sekarang air laut sudah sampai, bahkan melewati pohon kelapa tersebut.“Masyarakat sebenarnya sudah melakukan upaya dengan cara memasang penahan gelombang, namun karena dipasang secara sederhana sehingga tidak begitu kuat menahan hantaman gelombang,” ucapnya Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni memasang alat pemecah gelombang di sepanjang pesisir pantai yang terkena abrasi. Karena jika tidak, masyarakat yang bermukim di pesisir pantai akan menerima dampaknya. “Saya rasa ini harus segera kita lakukan, jika kita tidak ingin daerah tersebut terus mengalami abrasi,” tegasnya. (ogy)

Berkacalah pada Gary, Pelestari Orang Utan

2009-03-07T01:12:00.003+08:00

Berkacalah pada Gary,
Pelestari Orang Utan
Senin, 2 Maret 2009 | 23:50 WIB

"Kenapa orang-orang bule lebih peduli kepada orang utan ketimbang kita sebagai masyarakat Indonesia?" Pertanyaan tersebut bukan bermaksud untuk menggugat sebagian orang Indonesia yang sampai sekarang mungkin masih berpikir hutan tropis menjadi hak manusia daripada orang utan. Namun, pernyataan tersebut diajukan kepada Gary Shapiro, Ph.D., pendiri Orang Utan Republik Education Initiative (OUREI), salah satu LSM dunia yang peduli keberadaan orang utan di Indonesia. "Mungkin kurangnya pengetahuan tentang orang utan," ujar Gary menjawab lugas atas pertanyaan tersebut saat diajukan salah seorang saat jumpa pers "Selamatkan Orang Utan dan Habitatnya untuk Kehidupan" di Jakarta, Senin (2/3). Padahal, ia yang berasal dari Amerika Serikat begitu yakin bahwa konservasi orang utan sangat penting karena hanya bisa dilihat di Indonesia. "Menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya," terang Gary. "Perlu anda ketahui, 97 persen DNA dari orang utan itu mendekati manusia," katanya. Gary sendiri telah memulai penelitian tentang keberlangsungan orang utan di Indonesia sejak tahun 1978. Ia mengawalinya di Kampliki, Tanjung Puting, yang terletak di semenanjung barat daya Kalimantan Tengah. "Saya tertarik pada ilmu jiwa si otak besar orang utan ini, dan satu-satunya negara yang bisa menjawab kehausan saya adalah Indonesia dengan 100 ribu ekornya waktu itu," papar lulusan Universitas Oklahoma ini. Menurut Gary, Tanjung Puting waktu itu termasuk cagar alam. Barulah pada 12 Mei 1984 ditetapkan menjadi Taman Nasional Tanjung Puting oleh Menteri Kahutanan seluas 405.000 ha. Selain itu, jumlah Orang Utan masih 100 ribu ekor yang tersebar di seluruh Kalimantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Jumlah ini makin berkurang tiap tahunnya. Setidaknya terjadi penurunan 10 persen dalam lima tahun terakhir terhadap habitat orang utan yang secara otomatis mengurangi pula populasinya."Sayang, belum ada survei pasti tentang jumlah orang utan. Tapi saya perkirakan hingga tahun ini tinggal ada 55 ribu ekor. Sebelumnya memang ada survei, yakni tahun 2004 sebesar 50 ribu ekor. Itu juga hanya di daerah Kalimantan, bukan termasuk Sabah dan Sarawak," terang Gary. Sementara pada wilayah Sumatera hingga akhir tahun 2008 masih tersisa 6.600 ekor orang utan. Gary juga memperkirakan pada tiga tahun terakhir terjadi pembunuhan antara 4000-5000 ekor orang utan di seluruh Indonesia. Perubahan fungsi hutan menjadi lahan persawahan pemukiman menjadi penyebab berkurangnya populasi orang utan. "Di Sumatera, siklus yang terjadi adalah perubahan fungsi hutan menjadi lahan sawah dan pemukiman. Di Kalimantan lebih hancur lagi karena beralih ke areal industri," pungkas Gary. Selain habitat yang terus berkurang, ancaman utama semakin berkurangnya orang hutan adalah perburuan liar. Apalagi tingkat reproduksi yang rendah. "Reproduksi orang utan sangat lamban. Tujuh tahun baru punya anak, itu setelah si anak terbilang dewasa dan mandiri," ujarnya. Menurutnya orang utan itu sangat sayang kepada anaknya. Namun, sifat inilah yang membuatnya semakin diincar pemburu. Ketika si pemburu liar ingin mengambil anak orang utan, ia seringkali harus membunuh induknya karena untuk menghindari induk yang akan mencakar, mengamuk, dan mengahalangi siapapun yang menyakiti anaknya. Dari hasil penelitiannya, Gary pun dapat menjelaskan perbedaan orang utan Kalimantan dengan Sumatera. Ia mengatakan meskipun lebih banyak populasinya, orang utan di Kalimantan memiliki kemampuan bersosialisasi sangat minim ketimbang orang utan Sumatera. Menurut Gary ini disebabkan pendeknya waktu menetap sang jantan dan kurang lebih seminggu. Bandingkan dengan pasangan orang utan Sumatera yang menghabiskan waktu untuk menetap selama 2-3 minggu bersama pasangannya. Selain itu 99 persen orang utan Kalimantan lebih banyak hidup di atas pohon. "Inilah yang jadi faktor kenapa orang utan Kalimantan disebut spesies minim sosialisasi," ungkap Gary. Perbedaan yang sangat jelas juga terlihat pada fisiknya. Bila orang utan Sumatera lebih berwarna coklat cerah sementara Kalimantan berwarna coklat gelap. Meski bolak-balik Indonesia - Amerika, hingga kini genap 31 tahun Gary mendarmakan dirinya dalam hutan belantara orang utan di Indonesia. Harapannya pun tidak muluk-muluk yakni merubah paradigma masyarakat Indonesia akan orang utan bahwa makhluk langka ini tidak boleh diambil untuk dipelihara terlebih lagi diperjualbelikan. "Bisa merubah paradigma orang Indonesia untuk mengenal orang utan lebih banyak, bahwa tidak boleh dipelihara," harapnya. Ia juga berharap adanya kurikulum khusus untuk lebih memperkenalkan orang utan kepada orang Indonesia yang menjadi "pemilik" asli. Jadi, siapa lagi yang bakal melestarikan keberadaan orang utan jika bukan kita, masyarakat Indonesia. Haruskah menunggu sampai orang utan nyaris punah. Pastinya tidak bukan! C2-09

Warga Selamatkan Dua Pesut Mahakam

2009-03-07T01:08:00.002+08:00

Warga Selamatkan Dua Pesut Mahakam
Rabu, 4 Maret 2009 | 13:46 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Ambrosius Harto

Nunukan Zoners Tenggarong — Dua pesut mahakam (Orcaella brevirostris) yang terperangkap di suatu genangan air berhasil diselamatkan kalangan warga Kampung Pela, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (2/3) sore. "Yang berhasil diselamatkan adalah induk dan anak pesut," kata Direktur Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) Budiono di Samarinda, Rabu (4/3). Yang induk usia tujuh tahun, panjang dua meter, dan bobot 200 kilogram. Yang anak usia tiga tahun, panjang 1,3 meter, dan bobot 130 kilogram. Pesut itu mungkin masuk lewat kampung saat banjir sebulan lalu, kata Saldian (36), warga Kampung Pela, yang dihubungi dari Samarinda, Rabu. Saldian dan Budiono mengatakan, genangan yang mirip danau itu sebenarnya cekungan yang terendam banjir di dekat permukiman. Warga rata-rata nelayan Sungai Mahakam dan pembudidaya ikan lewat keramba-keramba. Saldian, lelaki yang akrab dipanggil Alol, mengatakan, di genangan air itu banyak ikan. Warga membentangkan jaring-jaring atau rengge. Warga awalnya tidak tahu kalau ada pesut tetapi menjumpai rengge banyak yang jebol."Setelah kami telusuri ternyata ada pesut makanya kami hubungi RASI," kata Saldian. Budiono mengatakan, di lokasi yang banyak ikan sebagai pakan itulah yang dituju pesut. Informasi adanya pesut yang terperangkap diterima Senin pagi dan sore hari berhasil ditangkap, diangkat, dan dipindahkan ke Sungai Pela, anak Sungai Mahakam. Budiono meyakini, pesut itu berkeliaran di sekitar Kampung Pela di dekat Sungai Mahakam. Pesut masuk lewat semacam saluran yang terhubung dengan Sungai Pela. Saluran itu dalamnya 40 sentimeter sedangkan genangan air 1,5 meter yang saat banjir lebih dalam lagi. Saldian mengatakan, warga Kampung Pela amat dekat dengan pesut sebab ibarat bagian dari kehidupan warga. Karena itulah penyelamatan pesut yang terperangkap tadi melibatkan hampir 200 orang. Budiono gembira sebab warga punya pengetahuan alami memperlakukan pesut dengan baik. Untuk menangkap pesut , warga memakai selimut tebal. Warga pun melepaskan pakaian agar saat terjadi kontak dengan tubuh pesut tidak terluka oleh aksesori pakaian seperti sabuk dan kancing besi. Saat ini, menurut Budiono, populasi pesut mahakam sekitar 90 ekor. Pesut dijumpai di Kecamatan Muara Pahu pada pertemuan antara Sungai Kedang Pahu dengan Sungai Mahakam dan di Kecamatan Muara Kaman pada pertemuan antara Sungai Kedang Rantau dengan Sungai Mahakam. Budiono mengatakan, gangguan terhadap pesut ialah lalu lalang kapal dan rengge. Suara kapal mengganggu sistem sonar untuk mencari ikan dan berkomunikasi dengan pesut lainnya. Jaring nelayan dari nilon tidak bisa dideteksi pesut sehingga pesut terperangkap dan akhirnya mati. Gangguan terhadap habitat bisa berasal dari pencemaran oleh tambang batu bara dan penangkapan ikan yang tidak lestari. Pencemaran mengakibatkan pesut tidak bisa hamil atau steril. Penangkapan ikan membuat pesut kehilangan sumber makanan dan akhirnya mati. Warga di Kecamatan Muara Pahu menganggap penting keberadaan pesut sehingga perlu dilestarikan. Pesut membantu masyarakat memahami fenomena banjir dan membantu nelayan mencari tempat yang banyak ikan. Jika tidak ada pesut berkeliaran di sungai-sungai di Muara Pahu itu merupakan tanda bahwa Sungai Mahakam akan meluap dan banjir sehingga masyarakat bisa mengantisipasi sebelumnya. Keberadaan pesut sekaligus menandakan keberadaan ikan sehingga nelayan bisa dengan mudah menangkap ikan. Namun, penangkapan ikan dengan kail atau jaring beberapa kali melukai bahkan membunuh pesut. (BRO)

34 Video Kamera Jebak Dipasang di TNUK

2009-03-07T01:05:00.001+08:00

34 Video Kamera Jebak Dipasang di TNUK
Kamis, 5 Maret 2009 | 15:56 WIB

Nunukan Zoners Jakarta — WWF-Indonesia dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sejak akhir Desember 2008 telah memasang 34 unit video kamera jebak di 34 blok di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan demikian, hampir semua tempat yang menjadi lintasan satwa langka bercula satu tersebut dapat dimonitor dan rahasia hidup mamalia besar ini dapat dipelajari secara teliti 24 jam sehari. WWF-Indonesia dan Taman Nasional Ujung Kulon pertama kali memasang 4 unit video kamera tahun 2007, kemudian menambah 30 unit video kamera baru pada Desember 2008. "Sejak tambahan video mulai dioperasikan Januari lalu, kami telah merekam sembilan badak, termasuk induk dan anak, sehingga sangat membantu penelitian satwa yang sedang dalam bahaya ini," kata Adhi Rachmat Hariyadi, Pemimpin Proyek Program Konservasi Badak WWF-Indonesia di Taman Nasional Ujung Kulon di Jakarta, Kamis (5/3). Pemasangan video kamera ini diharapkan akan semakin mengembangkan pengetahuan ilmiah tentang satwa yang terancam punah dan hanya tersisa kurang dari 60 badak di Indonesia dan Vietnam tersebut. Di Taman Nasional Ujung Kulon diperkirakan terdapat sekitar 50 badak Jawa.Badak Jawa adalah satwa yang dikenal bersifat pemalu dan soliter sehingga teknologi video jebak diharapkan dapat membantu mengenal lebih jauh satwa yang beratnya bisa mencapai lebih dari 2 ton ini. Misalnya saja, dalam klip video yang didapatkan baru-baru ini terlihat seekor badak jantan berbagi wilayah dengan badak betina dan anaknya pada satu lokasi kubangan. Suatu kondisi yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sementara itu, dalam rekaman video lainnya, terlihat seekor badak mengambil alih kubangan lumpur babi hutan lalu mengejarnya, merupakan video pertama yang merekam perilaku agresi badak terhadap satwa lain. "Hasil rekaman video ini merupakan alat yang penting dan menjadi menjadi bukti ilmiah dalam upaya menyelamatkan spesies badak Jawa dari kepunahan," ujar Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Agus Priambudi. Dari dua populasi badak Jawa yang tersisa di dunia, populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik, terbukti hanya populasi tersebut yang menunjukkan perkembangbiakan. Meskipun demikian, populasi yang sehat harus memiliki catatan kelahiran beberapa individu baru setiap tahunnya. "Kami merasa khawatir karena sangat sedikit tanda-tanda adanya anak badak yang baru lahir beberapa tahun ke belakang ini dan populasi badak Jawa di Ujung Kulon mungkin bergantung pada dua atau tiga betina saja," kata Adhi Rachmat Hariyadi.LOK

Telur Penguin Pertama di Indonesia Menetas

2009-03-07T01:01:00.001+08:00

Telur Penguin Pertama di Indonesia Menetas
Jumat, 6 Maret 2009 | 21:31 WIB

Nunukan Zoners Cisarua — Telur satwa langka Penguin humboldt (Spheniscus humboldti) atau burung laut yang bisa berenang yang dimiliki Lembaga Konservasi Eksitu (di luar habitat) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk pertama kali berhasil ditetaskan. Juru bicara TSI Cisarua, Yulius H Suprihardo, kepada ANTARA News di Bogor, Jumat (6/3), mengemukakan bahwa sebagai lembaga konservasi satwa, yang juga anggota World Association Zoos Aquaria (WAZA), pihaknya gembira atas keberhasilan dalam mengembangbiakkan satwa langka itu. "Menetasnya telur penguin ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia," katanya. Ia menjelaskan bahwa dua induk dari 12 ekor penguin yang didatangkan dari Sea Life Park Tokyo, Jepang, ini tiba di TSI Cisarua pada tanggal 1 Februari 2008.Induk tersebut berhasil menetaskan anaknya sebanyak tiga ekor secara alami, Selasa (17/2), di luar habitat alamnya. Namun, baru dipublikasikan sekarang karena sangat sensitif bila langsung disampaikan ke publik. Namun, saat ini belum diketahui jenis kelamin anak yang baru ditetaskan tersebut. Induknya sangat telaten dalam merawat anaknya. Perlahan-lahan anaknya disuapi oleh induknya dengan menggunakan paruhnya. Menurut rencana, apabila yang menetas berkelamin jantan maka akan dinamakan David, sedangkan bila yang menetas berkelamin betina akan dinamakan Sisca. Dijelaskannya bahwa jumlah koleksi penguin yang ada di TSI Cisarua kini menjadi 15 ekor, sedangkan di habitat aslinya diperkirakan hanya tinggal 12.000 ekor. Penguin humboldt (Spheniscus humboldti) ini berkembang-biak secara bertelur yang biasa disarangkan di dalam lubang tanah selama 40 hingga 42 hari masa inkubasi. Menurut Badan Konservasi Dunia (IUCN), di habitat alaminya, spesies penguin ini sangat terancam dikarenakan ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Salah satu Direktur TSI Drs Jansen Manansang, MSc—yang juga Presiden South East Asian Zoos Association (SEAZA)—seperti spesies penguin lainnya, Penguin humboldt yang berhabitat di sepanjang Pantai Pasifik Benua Amerika Selatan yang berdekatan dengan kutub selatan merupakan jenis spesies burung laut yang bisa berenang dan menahan napas sampai dua menit untuk menjangkau kedalaman 60-150 m di bawah permukaan laut untuk mencari ikan atau udang sebagai mangsanya. Penguin ini ditempatkan di kandang peragaan dan kolam khusus untuk penguin dengan menggunakan alat pengatur suhu udara sebagai pendingin. Tidak itu saja, kandang kolam khusus ini juga terdapat alat pengatur kadar garam yang dirancang sesuai dengan habitat aslinya. Pengunjung dapat melihat penguin-penguin ini dari dalam bangunan berbentuk kapal ekspedisi yang menggambarkan sedang dalam kedaan karam dan membentur karang/pantai yang terdapat habitat penguin. Para pengunjung dapat melihat dari depan, samping kiri atau kanan, dan juga dari atas. Penguin-penguin ini berenang di kolam dengan airnya yang bening berwarna biru laut. Hingga kini, ketiga ekor anak penguin ini terus dipantau kesehatannya oleh drh Yohana Trihastuti, dibantu oleh keeper (perawat satwa), yaitu Imam Purwadi dan Fajar. Para pengunjung dapat melihat ketiga ekor anak penguin ini melalui layar monitor yang berada di kandang peragaan.ABD

Sesama Parpol Dilarang Saling Provokasi

2009-03-07T00:57:00.002+08:00

Sesama Parpol Dilarang Saling Provokasi
Jumat, 6 Maret 2009 | 21:52 WIB
Laporan wartawan PERSDA Eko Sutriyanto

Nunukan Zoners Jakarta — Markas Besar (Mabes) Polri meminta selama pelaksanaan kampanye hingga pemilihan presiden para pimpinan partai politik tidak saling memprovokasi sehingga selama proses pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2009 bisa berlangsung lancar dan aman. "Kita meminta perhatian pimpinan parpol tidak memprovokasi untuk menghindari terjadinya kesinggungan antara parpol yang satu dengan yang lain sehingga pemilu bisa berlangsung lancar," ungkap Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira di Jakarta, Jumat (6/3). Dia juga meminta agar para parpol mematuhi aturan UU No 10/2008 tentang Pemilu. Mabes Polri bersama dengan pengurus parpol peserta pemilu juga akan menandatangani perjanjian berkomiten melaksanakan pemilu aman dan tertib sehingga Pemilu 2009 bisa berjalan seperti tahun 2004 yang dapat pengakuan dunia bahwa bisa berjalan sukses, aman, tertib, dan damai."Hari ini juga kita mengadakan pertemuan dengan pimpinan parpol untuk sosialisasi penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan UU Pemilu No 10/2008, menyampaikan kesiapan Polri mengamankan pelaksanaan pemilu selama kampanye yang terbuka tanggal 16 Maret sampai 5 April maupun pemungggutan suara presiden/wakil," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Polri juga melakukan sosialisasi kepada pengurus parpol peserta kampanye terkait dengan Peraturan Kapolri No 6/2008 tentang Tata Cara Pemberitahuan Kampanye.

Ke Balikpapan? Lihat Buaya Yuk..

2009-03-07T00:53:00.002+08:00

Ke Balikpapan? Lihat Buaya Yuk..
Jumat, 27 Februari 2009 | 07:50 WIB

Nunukan Zoners Balikpapan : Wisata pantai biasanya menjadi kawasan tujuan wisata jika berkunjung ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ibarat sambil menyelam minum air, selain ke pantai Anda juga bisa berwisata dengan menyaksikan ribuan buaya yang bercengkerama di Penangkaran Buaya Teritip. Letaknya tak jauh dari Pantai Manggar, yang merupakan salah satu obyek wisata favorit di Balikpapan. Lokasi penangkaran tersebut berada di Jl Mulawarman No 66, Desa Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penangkaran Buaya Teritip hanya berjarak sekitar 28 kilometer dari pusat kota Balikpapan. Penangkaran Buaya Teritip merupakan penangkaran buaya yang memiliki jumlah buaya paling banyak di Kalimantan Timur. Saat ini terdapat lebih dari 1.450 ekor buaya yang ditangkar, terdiri dari buaya muara (Crocodylus porosus) yang paling dominan dan dua jenis buaya langka, yaitu buaya air tawar (Crocodylus siamensis) dan buaya supit (Tomistoma segellly). Ribuan buaya ini ditangkar dalam puluhan kandang di areal seluas 5 hektar.Kandang buaya dibagi atas 4 kategori, yaitu kategori anakan, penggemukan, remaja dan induk. Penangkaran ini dikelola oleh pihak swasta yaitu CV. Surya Raya sejak tahun 1993. Setiap pengunjung dikenakan biaya Rp.10.000 per orang, dan bisa dikunjungi setiap hari, Senin-Minggu pukul 08.00-17.00 WITA

Melihat buaya melahap makanannya
Selama ini buaya dikenal sebagai hewan yang liar, buas, dan berbahaya. Di Penangkaran Buaya Teritip, pengunjung bisa melihat secara dekat gerak-gerik hewan amfibi tersebut. Pengunjung dapat langsung memberikan makan berupa ikan dan ayam hidup kepada buaya yang ditangkar. Saat buaya-buaya berebut makanan, menjadi hal yang menarik perhatian pengunjung. Kalau jadwal pemberian makan buaya hanya dua kali dalam seminggu. Tapi, pengunjung bisa membeli satu ekor ayam seharga Rp 10.000 dan langsung memberikan makan kepada buaya-buaya yang ditangkar. Selain melihat proses pemberian makan buaya, pengunjung juga bisa menikmati wisata satwa lainnya, yaitu menunggang dua gajah Lampung yang ada di kompleks penangkaran buaya. Sebagai suvenir, bisa diperoleh berbagai cinderamata berbentuk buaya.

Bisa makan sate buaya juga lo...
Bagi yang hobi berwisata kuliner, di Penangkaran Buaya Teritip juga bisa mencicipi sate buaya yang dijual dengan harga Rp 3.000 per tusuk. Sate buaya dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Alat kelamin buaya (tangkur) juga dijual dengan harga Rp 400.000-Rp 700.000. Tapi, penjualan sate buaya, tangkur, minyak buaya, dan lain-lain hanya tersedia di akhir pekan atau hari libur. Tahun ini pengelola akan mengembangkan fasilitas di kompleks penangkaran tersebut, di antaranya menyelesaikan pembangunan Rumah Lamin, rumah adat Kalimantan Timur. Rumah Lamin ini akan dimanfaatkan sebagai tempat pertunjukan budaya sehingga para pengunjung bisa mendapatkan hiburan selain melihat buaya. Hanya satu hal yang perlu diingat jika berkunjung ke obyek wisata ini: Jangan abaikan papan-papan peringatan yang dipasang di penangkaran! Salah-salah, bukan ayam yang dilahap sang buaya...Tapi Anda! Hiiiiiii..... ING

Teras Narang: Orang Kalteng Tak Ngerti "Contreng"

2009-03-07T00:42:00.002+08:00

Teras Narang: Orang Kalteng Tak Ngerti "Contreng"
Kamis, 5 Maret 2009 | 16:49 WIB

Nunukan Zoners Palangkaraya — Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengemukakan, warga di wilayahnya tidak memahami kata baru dalam iklan sosialiasi pemilu oleh KPU yang kini disebut sebagai sistem "Contreng". "Bagi orang Dayak, banyak yang bertanya, ’narai itu contreng’ (apa itu contreng?). Saya juga tidak yakin kata ini mudah dipahami," kata Teras Narang, di Palangkaraya, Kamis. Teras menyampaikan hal itu dalam acara Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu Pemprov Kalteng Tahun 2009 yang dihadiri puluhan pejabat, unsur Muspida, dan KPU se-Kalimantan Tengah. Teras dengan tertawa kecil mempertanyakan kebakuan penggunaan kata 'contreng' yang merupakan kata adopsi dari bahasa Jawa itu. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Tengah yang didominasi suku Dayak dan Banjar belum memahami dengan baik arti kata contreng sebagai ganti "coblos" pada pemilu tahun ini.Meski tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'contreng' itu boleh digunakan sesuai aturan KPU Nomor 35 tahun 2008 yang menyebutkan pemberian tanda V (centang) atau sebutan lain, yang kemudian dipilih "contreng" oleh KPU. Namun, Teras menegaskan, jajarannya akan selalu mendukung upaya KPU setempat dalam kegiatan sosialisasi tata cara dan mekanisme pemilihan dalam pemilu tahun ini dari semua lini. Teras bahkan mengaku telah membatalkan sejumlah program pemda senilai hampir Rp 3 miliar demi mengalokasikan anggaran untuk membantu dan mendukung kegiatan KPU setempat. Menurut Teras, telah ada dua aturan, yakni Perpres Nomor 2/2009 dan Nomor 4/2009 yang mengatur bantuan, fasilitas, dan dukungan, pemda untuk kelancaran pemilu. "Sesuai aturan itu, wajib hukumnya bagi pemerintah membantu KPU saat dibutuhkan. Oleh karena itu, program rehabilitasi rumah dinas dan aula pemda saya coret untuk mengalihkan dana membantu KPU," tambahnya.ABI

Kemajuan di Kaltim Tak Diimbangi Kebutuhan Pokok

2009-03-07T00:38:00.001+08:00

Kemajuan di Kaltim Tak Diimbangi Kebutuhan Pokok
Rabu, 4 Maret 2009 | 20:11 WIB

Nunukan Zoners Jakarta — Wapres Jusuf Kalla menyayangkan masih terjadinya ketidakseimbangan pembangunan di mana sejumlah daerah yang relatif sudah berkembang perekonomiannya, kurang diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti infrastruktur jalan, listrik, dan pelabuhan serta sarana pendidikan dan kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, Wapres Kalla mendukung percepatan pembangunan daerah yang menyeluruh meliputi dengan prioritas pembangunan infratruktur, revitalisasi pertanian, dan pendidikan. Pembangunan menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur diharapkan segera bisa dilaksanakan pada tahun ini. Demikian disampaikan Wapres Kalla, sebagaimana dikutip kembali oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishaq kepada pers, seusai bertemu Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (4/3). Awang menemui Wapres Kalla untuk memaparkan rencana pembangunan Kaltim secara menyeluruh dalam waktu mendatang. "Ironisnya, selama Indonesia merdeka, kebutuhan dasar masyarakat belum juga dipenuhi dengan baik. Pak Wapres, juga membenarkan, itulah kemajuan kita yang tidak diimbangi dengan infrastruktur dan kebutuhan lainnya," ujar Awang.Menurut Awang, Provinsi Kaltim sekarang ini berhasil mengembangkan pertanian dan perkebunan. Tercatat, ada 350.000 hektar perkebunan yang menghasilkan banyak pabrik minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). "Akan tetapi, infrastruktur jalannya kurang sehingga infrastruktur jalan yang ada menjadi tumpuan dan akhirnya semakin rusak," tambah Awang. Demikian pula tenaga listrik. "Kita kaya-raya dengan batu bara dan gas alam, Akan tetapi, Kaltim hingga kini masih krisis listrik. Belum lagi, kita kurang pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Semuanya itu belum teratasi dengan baik," lanjut Awang. Perihal pendanaan, Awang menyatakan, "Pak Wapres sendiri minta dipilah-pilah dulu. Mana yang bagian pemerintah pusat, mana daerah, dan mana swasta".

Rel KA
Lebih jauh mengenai rencana pembangunan rel kereta api di Kaltim, Awang mengakui investor Uni Emirat Arab, RAS Al-Khaimah, menyatakan siap mendanai pembangunan rel kereta api sepanjang 150 km yang menghubungkan Muara Wahau-Lubuk Tutung di Kaltim. Proyek tersebut menghabiskan dana 900 juta dollar AS. "Detail engineering design (DED)-nya segera dimulai. MoU-nya sudah ditandatangani kemarin di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Awang lagi. Awang mengatakan, tahap awal pembangunan rel KA tersebut ditujukan untuk mengangkut batu bara. Selanjutnya, jalur tersebut akan dikembangkan menjadi sarana transportasi dan angkutan hasil bumi. Pembangunan rel KA dijadwalkan segera dimulai tahun ini juga.HAR

Indonesia Bertekad Menjadi Contoh Penegakan HAM

2009-03-07T00:33:00.001+08:00

Indonesia Bertekad Menjadi Contoh Penegakan HAM
Senin, 2 Maret 2009 | 04:33 WIB

Nunukan Zoners Hua Hin -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad menjadi contoh dalam penegakan HAM, terutama di kawasan ASEAN. Penegasan itu disampaikan Presiden, Minggu (1/3) menanggapi pembentukan Badan HAM yang masuk dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin dan Cha-am, Thailand. Menurutnya, Indonesia sejak awal serius dan ingin menjadi contoh penegakan HAM dengan mendorong terbentuknya Badan HAM ASEAN. Ia menegaskan badan ini tidak hanya untuk promosi tetapi juga berfungsi menjadi proteksi bagi korban pelanggaran HAM. "Pembentukan Badan HAM tidak hanya untuk promosi. Indonesia sejak awal serius menjadi contoh agar terbentuk Badan HAM. Termasuk kebebasan pers agar terus dikembangkan di kawasan ini. Indonesia sangat aktif agar Badan HAM berjalan efektif," katanya. Presiden pun berharap para LSM dan kelompok masyarakat sipil mendorong lahirnya Badan HAM ASEAN. Meskipun, ia menyadari beberapa negara ASEAN masih belum siap.Berbicara soal Indonesia, Presiden menilai negara ini telah mengalami sejarah luar biasa sehingga penegakan HAM mengalami kemajuan berarti. "Setelah krisis 1998 ada reformasi dan pemajuan HAM. Dan prosesnya akan terus berlanjut dengan ada keseimbangan dalam penegakan hukum," katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyayangkan terjadinya ketegangan saat pertemuan antara para aktivis HAM dengan pemimpin pemerintahan dan kepala negara ASEAN, Sabtu (28/2). Saat itu dikabarkan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan PM Myanmar Jenderal Thein Sein memprotes hadirnya utusan aktivis HAM yang diundang dalam pertemuan tersebut. Menurut kedua pemimpin itu, negaranya tidak diajak konsultasi tentang penunjukan aktivis yang diundang dalam KTT. Presiden pun berharap tuan rumah lebih mempersiapkan diri ketika menggelar pertemuan sensitif seperti itu. "Saya harap koordinasi dan persiapan lebih baik lagi," katanya, menekankan bahwa Kamboja dan Myanmar belakangan telah menyelesaikan ketegangan itu dengan Thailand.Tri Mulyono

Turis dari Asia Kagumi Reog Ponorogo

2009-03-07T00:29:00.001+08:00

Nunukan Zoners Surabaya - Atraksi reog Ponorogo begitu terkenal. Sejumlah warga mancanegara pun pernah menyaksikan kesenian asli Ponorogo tersebut. Namun, itu tak terjadi pada sekitar 60 turis yang melihat tari tersebut di Balai Pemuda kemarin pagi (5/3). Mereka mengaku baru pertama melihat reog. Para turis itu berasal dari Ho Chi Minh City (Vietnam), Singapura, Bangkok (Thailand), Kuala Lumpur (Malaysia), Filipina, dan Hongkong. Mereka adalah perwakilan media dan travel agent dari negara masing-masing. Lantaran baru kali pertama melihat reog, mereka langsung kepincut. Tepuk tangan dan gelengan kekaguman sesekali terlihat. Beberapa di antara turis tersebut sibuk mengabadikan aksi para pemain itu dengan kamera. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Disbudparta) Surabaya dan Garuda Indonesia mengundang turis tersebut. Mereka adalah klien Garuda Indonesia. Acara itu juga bagian program Garuda South East Appreciation yang bertujuan mengapresiasi para klien Garuda. ''Kami pilih perwakilan dari media dan travel karena merekalah yang nanti bisa mempromosikan pariwisata kita kepada wisatawan dari negara mereka,'' ujar Purnomo Hadi, general manager Garuda Indonesia di Vietnam. Seorang undangan, Kitty, mengaku sangat tertarik dengan reog dari Gembong Kyai Bulak itu. Dia sebenarnya tak begitu paham makna tari tersebut. Namun, wanita asal Vietnam itu begitu terkesan dengan penampilan gadis-gadis penari reog tersebut. Nah, agar tamu lebih mengerti makna cerita, disbudparta menerjemahkan setiap adegan dalam bahasa Inggris. Dalam acara kemarin, Tran Thi Pay Phoang dari Vietnam menaiki kepala singobarong, maskot reog. Reog Ponorogo adalah salah satu performance yang difasilitasi Pemkot Surabaya. ''Kami ingin Surabaya bisa menjadi jendela budaya seluruh wilayah Indonesia,'' ujar Wiwik Widyawati, kepala Dibudparta Surabaya. (ika/dos)

Pengawasan TKI Makin Mudah

2009-03-07T00:25:00.002+08:00

Pengawasan TKI Makin Mudah
BNP2TKI Terbitkan Card Reader, Muat 112 Informasi TKI Legal

Nunukan Zoners - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melakukan launching operasional card reader untuk Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), di terminal Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemarin. Deputi Bidang Penempatan TKI dari BNP2TKI Ade Adam Noeh mengungkapkan, card reader yang ditempatkan di bandara-bandara dan pelabuhan ini, berfungsi untuk membaca KTKLN milik TKI, yang memuat 112 informasi mengenai TKI yang bersangkutan. “Penerbitan KTKLN secara nasional ada di 15 titik. Tapi yang sudah dilaunching baru 4 lokasi, termasuk di Nunukan,“ terang Ade Adam didampingi Kepala Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Nunukan, Syafrie. Ia menjelaskan, KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KTKLN dibuat dalam bentuk smartcard contactless yang memuat data identitas TKI, foto, sidik jari, pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, perjanjian kerja, jenis pekerjaan, negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, tanggal berangkat dan embarkasi/debarkasi, serta lainnya. “Dengan diterbitkannya KTKLN, akan memudahkan pengawasan semua stakeholder yang terkait dengan urusan penempatan TKI. Hal ini juga dapat meminimalisasi ruang gerak terjadinya penyimpangan dalam pengurusan dokumen untuk TKI,“ terangnya. KTKLN yang diterapkan mulai akhir 2008 lalu ini, tidak mudah dipalsukan dan paling aman. Data di dalamnya dapat ditambah dan di update, serta dapat dikembangkan sebagai kartu multi fungsi, mudah penggunaannya dan bebas fiskal luar negeri (BFLN). Penerbitan KTKLN, katanya, merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI. Pengadaan KTKLN pun dibebankan ke APBN BNP2TKI. “Kita berharap KTKLN dapat ’mengawal’ tenaga kerja yang bekerja di seluruh negara. Jika tidak, mereka akan terjebak trafficking yang pasti merepotkan kita semua. Makanya, para TKI harus berangkat sesuai prosedur dan dokumen yang lengkap,” jelasnya di depan para TKI yang juga mengikuti launching card reader KTKLN. Kepala BP3TKI Nunukan Syafrie menambahkan, pemasangan card reader ini sebenarnya sudah direncanakan pada akhir tahun 2008. ”Baru sekarang bisa terwujud dan sekaligus sebagai sosialisasi kepada para TKI dan stakeholder lainnya,” katanya. Sementara itu, Wabup Nunukan Kasmir Foret MM yang menghadiri launching ini, mengaku mendukung program tersebut. ”Ini suatu langkah besar dalam program yang menyangkut TKI. Dengan KTKLN, prosesnya pasti lebih disiplin dan bisa mengetahui seluruh identitas TKI, hanya dengan KTKLN saja,” imbuhnya. Launching ini dihadiri juga oleh pimpinan instansi terkait dan pimpinan instansi vertikal dan muspida Nunukan. Dalam kegiatan ini, dilakukan pula simulasi KTKLN dan pemaparan proses pembuatan KTKLN.(dew)

Perlu Waktu 5-10 Menit Conteng Surat Suara

2009-03-07T00:23:00.000+08:00

Perlu Waktu 5-10 Menit
Conteng Surat Suara

Nunukan Zoners - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan berkeyakinan angka suara sah pada pemilu legislatif nanti di atas 70 persen, kendati pesta demokrasi kali ini menggunakan cara baru. Keyakinan KPUD Nunukan tersebut didasari pada hasil simulasi yang mereka lakukan, baik kepada masyarakat dan para pemilih pemula. Hasil simulasi, angka suara sah melebihi 70 persen. Mengacu pada angka-angka tadi, menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Teknis Penyelenggara dan Data Pemilih KPUD Nunukan Sari Dewi Bakhtiar, sebenarnya masih dapat ditingkatkan mengingat waktu pelaksanaan pemilu masih tersisa satu bulan lagi. Artinya masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya mengaku, dalam upaya mencapai target yang lebih optimal, berbagai sosialisasi di berbagai tempat telah dilakukan, diantaranya membagikan selebaran sosialisasi ke masyarakat yang berada di pasar-pasar, di jalan raya dengan target para pengendara, ke sekolah-sekolah, bahkan sosialisasi telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Saya berharap, sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh KPUD Nunukan akan tetapi juga oleh partai politik kepada konstituennya,” harap Sari Dewi. Dengan cara conteng atau centang, menurut Dewi, cukup menemui masalah dalam persoalan waktu. Hasil simulasi khususnya kepada masyarakat yang berusia lanjut, membutuhkan waktu selama 10 menit bahkan ada yang lebih. Padahal idealnya 5 menit saja, untuk empat lembar surat suara yang terdiri kertas suara untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan surat suara DPD.Banyaknya partai politik serta caleg yang ada di dalam surat suara merupakan salah faktor yang mempengaruhi lamanya waktu karena ukuran surat suara yang lebih besar dari bilik suara. Terbatasnya waktu pada Pemilu 9 April mendatang, yakni hanya 5 jam (pukul 07.00-12.00), untuk mengantisipasi tidak cukupnya waktu, maka sejumlah TPS kemungkinan akan ditambah bilik suara, misalkan dari 4 bilik menjadi 6 bilik suara. Disebutkan Sari Dewi, salah satu penyebab suara tidak sah adalah masyarakat yang buta huruf, dimana mereka diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mencari yang akan dipilihnya karena tidak bisa membaca. “Bagi yang buta huruf kita juga beri solusi, dengan cara didampingi oleh keluarga dan petugas KPPS pada saat di bilik suara,” jelasnya. (ogy)

Polwan Boleh Berjilbab

2009-03-07T00:19:00.001+08:00

Polwan Boleh Berjilbab

Nunukan Zoners Jakarta - Imbauan Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam agar polisi wanita (polwan) yang beragama Islam mengenakan jilbab bergaung sampai ibukota. Markas Besar Polri memberi restu dan tidak melarang. “Silakan, tidak ada masalah dan sah,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di kantornya kemarin (5/3). Imbauan Anton yang pernah menjabat wakil kepala Divisi Humas Mabes Polri itu dianggap sebagai imbauan personal. “Secara khusus tidak ada peraturan yang melarang. Jadi, kalau sebatas imbauan tidak masalah. Bisa ditaati bisa juga tidak,” kata Abubakar. Pemakaian jilbab tidak terbatas untuk pakaian dinas harian, tapi juga pakaian operasional. Untuk seragam dinas harian, jika sebelumnya bagian bawahnya memakai rok pendek di atas lutut, kini para polwan bisa menggantinya dengan rok panjang dipadu atasan panjang dan jilbab cokelat tua. Sedangkan untuk pakaian operasional, roknya bisa diganti celana panjang dengan paduan sama. Menurut Abubakar, Mabes Polri tidak mengeluarkan kebijakan secara spesifik soal jilbab. “Diserahkan pada masing-masing,” kata mantan Kapolres Bogor itu. Imbauan Anton juga disambut baik oleh kalangan DPR RI. Wakil Ketua Komisi III (bidang Hukum dan Kepolisian) Soeripto menilai, jilbab bagi polwan tidak mengganggu kinerja. “Sebaliknya, justru bisa meningkatkan prestasi,” ujarnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menambahkan, dari sisi teknis, jilbab juga banyak manfaat. “Jika bertugas dalam cuaca panas atau cuaca dingin, akan lebih terlindungi,” katanya. Soeripto menilai jilbab bagi polwan bisa diterapkan secara menyeluruh ke seluruh satuan Polda di Indonesia. “Tentu, tidak perlu diwajibkan. Yang jelas, bagi yang non-Muslim tetap dipersilakan dengan seragam yang ada sekarang,” tambahnya. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Adnan Pandu Praja juga sependapat. “Di beberapa daerah dengan spesifikasi khusus seperti Aceh akan sangat membantu,” tuturnya. Jilbab juga tidak melanggar undang-undang kepolisian. “Jadi, secara prinsip oke. Bisa diterapkan kapan saja,” ucapnya. Penggunaan jilbab sekarang sudah dimulai di lingkungan sekretaris pribadi Kapolda Jatim dan Polwil Bojonegoro, Jawa Timur.(rdl/jpnn)

Polres Nunukan Bongkar Illegal Logging Cukong Malaysia

2009-03-04T15:18:00.002+08:00

Polres Nunukan Bongkar Illegal Logging Cukong Malaysia

Nunukan Zoners - Polres Nunukan berhasil menangkap sedikitnya delapan orang pelaku illegal logging kemarin (3/3). Para pelaku melakukan operasi mereka secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko menjelaskan, barang bukti yang disita berupa 127 batang kayu gelondongan, 104 batang kayu bantalan, dan puluhan kubik kayu olahan. Menurut dia, kegiatan para pelaku terungkap berkat informasi masyarakat.Berdasar informasi tersebut, polisi mendatangi lokasi. Hasilnya, polisi menemukan kapal yang sedang memuat kayu olahan. Dari keterangan anak buah kapal, polisi melacak asal-usul kayu tersebut. Di lokasi, petugas menemukan sawmill yang dioperasikan secara ilegal. "Total, kami mengamankan delapan orang. Lima orang adalah ABK kapal, sedangkan tiga ditangkap di sawmill," terang Kapolres. Informasinya, ada belasan orang yang bekerja di sawmill ilegal itu. Namun, sebagian besar tidak ada di tempat saat penggeberekan berlangsung. (ogy/jpnn/ruk)

Wapres Dukung Perbatasan Kaltim sebagai "Beranda Republik"

2009-03-04T15:15:00.002+08:00

Wapres Dukung Perbatasan Kaltim sebagai "Beranda Republik"
Rabu, 4 Maret 2009 | 13:26 WIB

Nunukan Zoners Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan mengubah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai "halaman belakang" menjadi "halaman depan", yaitu sebagai "Beranda Republik". Dengan akan dijadikan "Beranda Republik", maka kawasan perbatasan Kaltim dan Malaysia sepanjang 1.034 kilometer akan dibangun sedemikian rupa agar sama dengan perbatasan yang kini tengah dibangun oleh Malaysia. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek kepada pers, seusai bertemu Wapres Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (4/3) siang. "Wapres Kalla menyatakan dukungannya dengan rencana pembangunan di Kaltim, termasuk di daerah perbatasan," tandas Awang, mengutip Wapres Kalla. Menurut Awang, pemprov akan membangun daerah perbatasan sebagai 'beranda republik' atau daerah yang di depan dan bukan daerah belakang sehingga nantinya bisa bersaing dengan Malaysia."Kita akan bangun daerah sepanjang 1.034 KM untuk perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) untuk menarik tenaga kerja haram yang kini ada di Malaysia kembali ke Indonesia sehingga mereka tak hanya jadi pekerja, akan tetapi juga pemilik lewat plasma-plasma," ujar Awang. Menurut Awang, "Beranda Republik" akan memanfaatkan kerjasama Indonesia dengan Malaysia yang harus saling menguntungkan di dua belah pihak. "Di situ akan dibuka tujuh pintu masuk perbatasan, yang akan dibenahi dulu sebelum benar-benar dibuka. Kita harapkan, surplus beras di daerah Krayan, yang kualitas berasnya sangat bagus itu benar-benar bisa distribusikan ke daerah lainnya, " tambah Awang. Selama ini, umumnya kondisi di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan. Selain kurang mendapatkan perhatian dari pusat dan daerah, kawasan itu menjadi pintu lintasan pencurian kayu dan perdagangan manusia serta narkoba.HAR

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging

2009-03-04T15:11:00.001+08:00

Polisi Bongkar Praktik Illegal Logging
Pelaku Warga Tarakan, Cukongnya dari Tawau

Nunukan Zoners - Polres Nunukan membuktikan komitmen untuk tidak memberikan ruang terhadap para pelaku illegal logging di daerah. Bukti komitmen sebagaimana yang diperintahkan Kapolri untuk menindak tegas para pelaku ilegal logging yakni, jajaran Polres Nunukan berhasil menangkap delapan pelaku kegiatan terlarang itu. Para pelaku ini, melakukan operasinya secara ilegal di daerah Linuang Kayam, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, dengan cara membangun tempat penggergajian kayu olahan. Di tempat ini, sebelum tertangkap oleh aparat keamanan dari Polres Nunukan, para pelaku telah melaksanakan perusakan hutan sejak beberapa bulan yang lalu. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan para pelaku yang tertangkap. Kapolres Nunukan AKPB Drs Purwo Cahyoko usai melakukan peninjauan langsung ke TKP menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini, diantaranya kayu gelondongan sebanyak 127 batang, 104 batang kayu bantalan dan puluhan kubik kayu olahan. Menurutnya, kegiatan para pelaku ini bisa terungkap, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan ke polres Nunukan. Informasi dari masyarakat diterima polisi Selasa (24/2) lalu. Setelah mendapatkan informasi, jajaran polres Nunukan membentuk tim untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.Dua hari kemudian (26/2), tim yang telah terbentuk langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan. Dan ternyata informasi dari masyarakat itu benar. Dikatakan Kapolres, pada saat dilakukan operasi, yang pertama ditemukan adalah kapal yang sedang memuat kayu olahan. Berdasarkan informasi dari anak buah kapal (ABK), kemudian dikembangkan dan akhirnya ditemukan sawmill yang jaraknya sekitar 1,5 kilo dari tempat kapal memuat kayu. Pihaknya pun langsung menuju TKP yang berikutnya dan menemukan Sawmill beroperasi secara illegal itu sedang melakukan kegiatannya dan berhasil menahan beberapa orang. “Total yang kita amankan ada 8 orang, 5 orang adalah ABK sedangkan 3 lainnya ditangkap di Sawmill,” terang Kapolres. Sebenarnya total orang yang bekerja di tempat itu ada 21 orang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan kepada para pelaku. Disebutkan Purwo Cahyoko, pihaknya mengakui mengalami kesulitan untuk menangkap semuanya, sebab pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku tidak semuanya berada di satu tempat, namun tersebar di beberapa tempat. Hal itu karena bagian pekerjaan mereka memang yang berbeda. Misalkan bagian penebang kayu, penarik kayu dan bagian-bagian yang lain. Kendati ada beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dan lari ke dalam hutan pada saat penangkapan dilakukan, namun penanggung jawab dari kegiatan ilegal tersebut yakni BK berhasil ditangkap. “BK ini merupakan pemain lama, karena yang bersangkutan baru saja selesai menjalani tahanan selama dua tahun dengan kasus yang sama,” kata Purwo Cahyoko. Ditanya apakah BK merupakan pemilik modal, Kapolres lebih lanjut menyebutkan, hasil pemeriksaan BK mengaku kalau dirinya bukanlah pemilik modal, namun Hj At yang saat ini berada di Tawau. Masih dikatakan Purwo Cahyoko, kayu yang berasal dari hutan Indonesia rencananya akan dibawa ke Tawau. Hal itu berdasarkan keterangan dari ABK yang mana setiap pemberangkatan membawa sekitar 60 meter kubik.(ogy)

RI Masih Menyimpan 10 Masalah Perbatasan

2009-03-04T15:09:00.003+08:00

RI Masih Menyimpan 10 Masalah Perbatasan
Oleh Akhmad Solihin

Para anggota legislatif 2004 – 2009 telah terpilih, kini rakyat bersiap menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden. Para calonnya atau tepatnya bakal calon sudah ramai diusung-usung. Namun dari semua yang bakal dimajukan itu, hingga saat ini penulis baru melihat satu orang yang mempunyai visi membangun negeri bahari secara sungguh-sungguh, yaitu Abdurrahman Wahid (Gusdur). Lantas ke mana keberpihakan kandidat lainnya? Ini sangat ironis, mengingat luas wilayah laut Indonesia menyimpan segunung masalah yang harus segera diselesaikan. Di samping tumpang tindihnya perundang-undangan nasional, peraturan/kebijakan antar-departemen, juga perkara internasional yang belum terselesaikan, seperti penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Selain itu, sadarkah para pemimpin bangsa ini, kalau kedaulatan (soverignity) Indonesia di wilayah laut digerogoti secara pelan-pelan? Dan akankah “tragedi” lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan terulang kembali akibat pemimpin nasional tidak mempunyai visi membangun Indonesia sebagai negeri bahari? Jawabannya mungkin, kalau bangsa ini dipimpin oleh seorang yang berwatak daratan (continental) yang mengerdilkan kultur masyarakat Indonesia sebagai bangsa bahari. Harapan masyarakat maritim adalah perhatian yang serius dan keberpihakan pemimpin serta anggota parlemen terpilih terhadap dunia kelautan yang dituangkan dalam blue print kebijakan nasional. Bila saja kita mau membaca secara serius United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) akan menemukan beberapa hal yang bisa merugikan kita. Ini karena UNCLOS merupakan hasil kompromi antar-negara, seperti pengakuan terhadap rezim negara kepulauan (archipelagic state) yang mensyaratkan Indonesia memberikan alur laut kepulauan (sea lane passage) untuk pelayaran internasional. Demi menegakkan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, maka sudah saatnya pemerintahan pasca-Pemilu 2004 menyadari bahwa luasnya wilayah laut yang diperjuangkan mempunyai nilai bagi kesejahteraan bangsa.

Sepuluh “Sengketa” Perbatasan
Kegagalan pemerintahan sekarang yang paling fundamental adalah terkatung-katungnya pembahasan RUU Batas Wilayah Indonesia, sehingga bangsa ini semakin diliputi ketidakjelasan. Padahal UU Batas Wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam kancah hubungan internasional. Selain itu, UU ini sangat berkaitan erat dengan yurisdiksi dan soverignity NKRI. Artinya, tanpa UU Batas Wilayah, maka dikhawatirkan satu per satu pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga akan lepas karena diklaim negara lain, atau lepas untuk berdiri sendiri karena kita memang tidak perduli atasnya. Indonesia mempunyai permasalahan “sengketa” perbatasan yang belum terselesaikan dengan 10 negara tetangga. Di antaranya: Indonesia dan Australia yang telah menyepakati batas bersama ZEE, namun hingga saat ini belum meratifikasi. Aktivitas penambangan pasir laut berdampak mengkhawatirkan pada keberadaan Pulau Nipah sebagai titik dasar dalam penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Singapura. Masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca-Sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002. Juga masalah penetapan ZEE di Perairan Selatan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand. Lalu masalah dengan Filipina yang lebih suka menggunakan Treaty of Paris 1889 ketimbang UNCLOS 1982, sehingga Pulau Miangas masuk ke wilayah Filipina Permasalahan batas RI - Timor Leste pun belum tuntas. Pekerjaan rumah pemerintahan pasca-Pemilu 2004 yang harus diutamakan adalah menetapkan UU Batas Wilayah dan menyelesaikan peta wilayah laut atau kemaritiman Indonesia dan sesegera mungkin mendepositkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal (base line) ke Sekjen PBB, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UNCLOS 1982. Peta maritim tersebut diperlukan untuk menentukan batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga dan untuk pelayaran internasional yang akan melintasi perairan Indonesia. Adanya UU Batas Wilayah adalah juga untuk kejelasan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka kesejahteraan bangsa serta untuk keperluan TNI-AL dan Polri dalam menjaga NKRI.

Beberapa Persen yang Bernama
Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah pendataan ulang pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh perairan nusantara, mengingat 17.508 pulau yang dipublikasikan selama ini belum tentu didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Terlebih, informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. LIPI menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama (Sulistiyo, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah memiliki nama. Harap dicamkan benar! Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus segera mendepositkan data-data pulau yang dimiliki sebagai bukti atau arsip negara. Hal ini dikarenakan, pulau-pulau yang telah didepositkan akan menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Ironisnya, di penghujung masa baktinya, pemerintah sekarang lebih suka membahas undang-undang yang dapat mengenyangkan perutnya sendiri, seperti UU Sumberdaya Air dan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang Kehutanan yang nyata-nyata merugikan rakyat. Kedua aturan tersebut kental dengan kepentingan kaum kapitalis. Marginalisasi kelautan telah menciptakan kompleksitas permasalahan bangsa, dari keterpurukan ekonomi, kerawanan politik hingga terancamnya keutuhan NKRI. Hal lain yang menciptakan keterpurukan sektor kelautan adalah pembangunan kelautan yang tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, melainkan secara sendiri-sendiri (parsial). Akibatnya, banyak aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Pembangunan kelautan mutlak melibatkan berbagai lembaga negara (multisektor dan lintas departemen) secara bersama dan sinergik, eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Memajukan dunia kelautan Indonesia memerlukan militansi pemerintah, seperti halnya militansi pada awal pemerintahan Orde Baru. Adanya keberpihakan pemerintah terhadap kelautan diharapkan dapat mengembalikan citra Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar yang disegani dunia.

Penulis adalah peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), mahasiswa pascasarjana Hukum Internasional Universitas Padjadjaran.

Potensi Jamur di Tarakan

2009-03-03T21:36:00.000+08:00

Potensi Jamur di Tarakan

Nunukan Zoners Tarakan : Salah satu potensi alam terselip di hutan kota Pantai Amal Tarakan; jamur. Ditemukan belum lama ini, jamur berwarna putih ini menurut Arizono, pengajar di Universitas Borneo (UB) Tarakan, bisa dimakan. Ia sendiri pernah mencoba memasaknya seperti jamur tiram (oyster mushroom). “Seperti jamur tiram tapi sedikit berbeda. Ini masih kita teliti,” ujarnya. Jamur kini jadi bahan penelitian yang diyakini bisa dikembangkan di Tarakan. Selain enak dikonsumsi juga mengandung berbagai macam asam amino essensial, lemak, mineral, dan vitamin. Juga mengandung zat penting yang berpengaruh terhadap aspek medis. Di Jerman jamur seperti itu pernah ditemukan. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi akan menggandeng UB. Baik untuk penelitian rendemen yang terkandung dalam pohon kayu putih yang tumbuh di berbagai tanah di Tarakan, mau pun untuk penelitian lainnya. “Jadi nanti akan kita ambil beberapa daun kayu putih yang tersebar di Tarakan untuk melihat kadar minyak kayu putihnya,” kata Zaini staf rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Tarakan. Penelitian lain yang dilakukan Arizono terkait kekayaan hutan di Tarakan adalah pohon agathis. Agathis di tanam di kawasan Pasir Putih yang kondisi tanahnya berbeda dengan tanah hutan. “Kalau oke kita coba di Bunyu yang kondisi tanahnya berbeda lagi,” kata Arizono. (*/rt-4)

Pesan untuk Mahasiswa

2009-03-03T21:33:00.001+08:00

Pesan untuk Mahasiswa
Oleh Andi Malarangeng

Kalau mahasiwa berdemo itu biasa. Memang sudah sepantasnya mahasiswa menjadi pembawa aspirasi masyarakat. Karena mahasiswa adalah kaum muda, kaum terdidik, generasi masa depan yang akan menentukan nasib bangsa ini. Karena mereka masih murni, penuh idealisme, tentang rakyat, tentang bangsa, tentang negara. Demo pun adalah biasa. Bunga-bunga demokrasi. Karena demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Karena demokrasi menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam bernegara. Karena pemerintah harus terus diingatkan agar setia mengemban amanah rakyat. Tapi demo juga harus tetap dalam kerangka aturan hukum. Karena demokrasi bukan anarki. Karena tak ada demokrasi tanpa tegaknya the rule of law. Karena demokrasi adalah daulat rakyat sekaligus daulat hukum. Dan setiap orang harus tunduk pada hukum. Baik itu yang didemo, maupun yang mendemo. Tapi demo harus tertib dan damai. Karena demo tujuannya ingin memperbaiki negeri. Bukan merusaknya, bukan membakarnya. Karena demo ingin menyampaikan aspirasi, tentu bukan dengan kekerasan, bukan pula dengan bom molotov.Demokrasi sudah menyediakan berbagai mekanisme agar kekuasaan betul-betul mengabdi untuk kepentingan rakyat. Ada parlemen dan peradilan yang mandiri, ada berbagai komisi negara independen yang mengawasi, ada pengawas keuangan yang profesional, ada partai politik yang merdeka, dan ada pers yang bebas. Lalu ada pula pemilu jujur dan adil secara berkala bagi semua rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Itu keniscayaan demokrasi. Dan kekuasaan pemimpin tidak tak terbatas. Hanya lima tahun. Setelah itu rakyat bisa memilih yang lain, atau memilih kembali pemimpin yang amanah. Itu pun hanya boleh lima tahun lagi. Setelah itu, harus ada pemimpin baru. Termasuk dari generasi yang lebih muda. Tapi hati-hati! Ini tahun politik, tahun depan tahun pemilu. Banyak kepentingan politik yang bermain. Sudah ada yang kepingin sekali berkuasa, kepingin sekali jadi presiden. Walau itu sah saja. Karena siapa pun boleh berkuasa, boleh jadi presiden, kalau dipilih rakyat. Dan itulah yang jadi persoalan bagi orang-orang seperti itu. Karena sejauh ini polling Presiden SBY masih tinggi dan terus tertinggi. Padahal mereka tidak bisa terpilih kalau situasinya begini terus. Bagi mereka, pemerintah harus gagal, SBY harus dibenci rakyat. Dan itu harus dikondisikan.

Hati-hati para mahasiswa! Hati-hati dengan penyusupan dalam berdemo. Jangan biarkan anasir-anasir jahat menyusup dalam barisan mahasiswa. Jangan biarkan mereka menunggangi aksi mahasiswa. Jangan biarkan mereka memancing di air keruh. Ada yang ingin melihat mahasiswa bentrok dengan aparat, sementara mereka ketawa sambil bersulang. Ada yang ingin lempar batu, bahkan lempar molotov, lalu sembunyi tangan. Yang ingin dipakai tangan mahasiswa, dan tangan sendiri disembunyikan. Semuanya untuk kepentingan Pemilu 2009. Jangan mau mahasiswa... jangan mau! Tetaplah di jalurmu yang murni, idealis, dan intelektual. Karena negara ini adalah negara kita sendiri. Ingat kata Bung Hatta: "Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, dan negara itu dibangun dengan tanganku." Mari mahasiswa, kita bangun negeri ini! Bukan merusaknya. Katakan kepada mereka yang ingin berkuasa agar berkompetisi secara fair, sesuai aturan hukum. Maju sendiri dan tidak bersembunyi di belakang mahasiswa. Tidak pula seperti kucing dalam karung. Biarlah rakyat melihatnya dan menilainya. Karena di negeri ini, di Indonesia tercinta ini, memang rakyatlah yang menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin.

Andi A Mallarangeng, Juru Bicara Presiden RI

Tablig Akbar Bersama KH Zainuddin MZ

2009-03-03T21:28:00.001+08:00

Tablig Akbar Bersama
KH Zainuddin MZ

Nunukan Zoners : Untuk memberi kesegaran dan penyiraman rohani kepada masyarakat Nunukan, Panitia Hari Besar Indonesia (PHBI) Kabupaten Nunukan mendatangkan KH Zainuddin MZ pada 7 Maret mendatang. Ketua PHBI Nunukan H Ady Kamaris Ishak mengatakan, dai sejuta umat ini akan mengajak seluruh masyarakat Nunukan untuk tablig akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H. ”Acaranya di Stadion Sepak bola Sei Bilal Nunukan. Pada 7 Maret sekitar pukul 14.30 Wita. Diharapkan seluruh masyarakat menghadirinya, karena tidak dipungut biaya,” tambah pria yang juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Nunukan. Dipilihnya Stadion Sei Bilal ini, karena PHBI menargetkan masyarakat yang datang sekitar 3 ribu sampai 5 ribu orang. ”Kalau di gedung, pasti tidak cukup. Karena berdasarkan pengalaman, kalau beliau (KH Zainuddin MZ, Red.) ceramah, yang datang pasti banyak,” ujarnya. Mendatangkan seorang dai KH Zainuddin MZ ini pun tidak gampang. Ketua PHBI ini bercerita, pihaknya telah beberapa kali menghubungi pihak dai Zainuddin MZ ini. Namun karena terbentur jadwal beliau yang padat akhirnya kegiatan pun tertunda.”Terakhir, kami mendatangi langsung beliau di kediamannya dan akhirnya beliau menyetujui kedatangannya kemari,” jelasnya. Tablig akbar ini, rencananya langsung dibuka oleh Bupati Nunukan H Abd Hafid Achmad, dan dihadiri oleh seluruh pejabat Pemkab Nunukan, pimpinan unsur muspida dan vertikal di Nunukan dan seluruh masyarakat Nunukan. Seusai tablig akbar, malamnya, KH Zainuddin MZ akan bertandang ke rumah dinas jabatan Bupati Nunukan untuk bersilaturahmi.(dew)

PNS Dan Pelajar Akan Di Razia

2009-03-03T21:15:00.002+08:00

PNS Dan Pelajar Akan Di Razia
‘keluyuran’ di Jam Kerja dan Jam Sekolah

Nunukan Zoners - Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelajar di kota Nunukan sepertinya harus berhati-hati, sebab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan razia. Yang akan menjadi target dirazia adalah mereka pada saat yang jam kerja atau jam sekolah ngeluyur ditempat-tempat tertentu. “Kita akan razia, namun mengenai waktunya kita tidak boleh sampaikan, karena kalau saya sampaikan sekarang, pasti mereka sudah tahu,” Kata Kepala Satpol PP Nunukan Sanusi kepada Radar Tarakan (grup Kaltim Post) kemarin. Diakui Sanusi, sebelumnya pihaknya telah melakukan kegiatan serupa namun kegiatan itu baru pada tahap sosialisasi kepada PNS dan pembinaan kepada pelajar. Namun ke depan para pegawai dan pelajar akan diberikan tindakan yang lebih tegas bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.“kalau kemarin-kemarin sebatas kita hanya berikan peringatan, setelah ini, jika kita temukan mereka akan kita tindak,” tegas Sanusi. Tindakan yang akan diambil menurut Sanusi, bagi pegawai negeri, jika ditemukan akan dibawa ke sekretaris kabupaten (sekda). “Sekda nantinya yang akan memberikan bentuk sanksi yang akan diberikan sedangkan pelajar kita langsung berikan pembinaan,”terang Sanusi. Razia terhadap PNS bukan hanya dilakukan pada saat jam kerja akan tetapi, satpol PP juga akan melakukan razia pada tempat-tempat terlarang. Namun Sanusi tidak merincikan tempat-tempat terlarang yang dimaksud akan tetapi menyebutkan yang mengaturnya yakni PP No 30 tahun 1980 “Mereka sudah tahu PP No 30 tahun 1980, bagaimana larangan untuk para PNS,” sebut Sanusi. Mengenai tindakan-tindakan yang lainnya berkaitan dengan penertiban perda, pihaknya akan menunggu koordinasi dengan satuan kerja yang di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Terkait, banyak masukan akan banyaknya miras tak berizin yang dijual secara bebas, dikatakan sanusi, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan tindakan, kendati institusi yang dipimpinnya mengalami kendala dalam melakukan tindakan, pihaknya tidak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan bukan berarti pihaknya tidak bisa melakukan tindakan karena akan meminta bantuan kepada Polres Nunukan sehingga para pelaku dapat disidang dengan tindak pidana ringan (tipiring). “Hasilnya bisa menjadi penerimaan daerah,” pungkasnya. (ogy)

Muriani Wahab Kiak Jabat Ketua F-PAUD

2009-03-03T21:09:00.002+08:00

Muriani Wahab Kiak Jabat Ketua F-PAUD
Forum Pengembangan Anak Usia Dini

Nunukan Zoners - Muriani Wahab Kiak, dilantik sebagai Ketua Forum Pengembangan Anak Usia Dini (F-PAUD) Kabupaten Nunukan periode 2009-2012. Pelantikan ini dilakukan di Aula Dinkes Nunukan, kemarin. F-PAUD merupakan organisasi yang baru didirikan dan para pengurusnya dikukuhkan kemarin, oleh Ketua F-PAUD Provinsi Kaltim Ani Juhairiah diwakili Sekretaris F-PAUD Kaltim Fitri Susilawati. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan Walidjo dalam sambutannya mengatakan, F-PAUD merupakan suatu wadah yang didalamnya berkumpul para pengelola PAUD dan yayasan. Mereka sukarela dan ikhlas memberikan sesuatu yang dimiliki untuk anak-anak usia dini, yang ke depannya akan menjadi tunas bangsa dan generasi penerus. “Tumbuh kembangnya anak usia dini tergantung dari orang tua dirumah dan guru di sekolah. Anak-anak membutuhkan sentuhan dan kasih sayang. Kalau tidak, mereka akan tetap tumbuh dan berkembang, tapi tak terarah,” jelasnya.Di zaman sekarang, sudah banyak tempat bagi anak-anak usia dini yang sudah menginginkan sekolah lebih awal, lanjut Walidjo. Seperti PAUD, playgroup dan TK, serta tempat penitipan anak. “Tempat-tempat seperti ini lah yang menjadi wadah bagi guru untuk memberikan bimbingan, sekaligus pendidikan dan kasih sayang pada anak usia dini,” tambahnya. Di Indonesia, lanjutnya, banyak orang tua yang kurang tertarik dengan tempat-tempat seperti ini, karena biayanya diangap masih mahal. “Kalau di Jawa, satu bulan biayanya ada yang Rp 1 juta. Tapi ya memang begitu, kualitas tinggi harganya pasti mahal. Karena para orang tua menginginkan outputnya bagus,” terangnya. Tidak hanya di Jawa saja, di Nunukan pun sudah banyak didirikan PAUD, sampai di tingkat kecamatan. Bahkan, ada sebuah desa yang memiliki dua unit PAUD. Ini membuktikan, kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan dan menarik minat para orang tua yang menginginkan anaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, mulai usia dini sampai pada usia anak sekolah. Sementara, Sekretaris F-PAUD Provinsi Kaltim Fitri Susilawati menuturkan, para pengurus F-PAUD Nunukan harus menjalankan tugas dengan baik. “Ini amanah, bukan bencana bagi pengurus F-PAUD. Dengan adanya forum ini, organisasi PAUD bisa lebih terkoordinasi,” katanya. Selanjutnya, F-PAUD diminta bisa lebih banyak berkoordinasi dengan lembaga-lembaga diluar PAUD. “Dengan PAUD, diharapkan anak usia dini bisa menjadi anak yang berkarakter. Beritahukan kepada masyarakat, anak usia dini sebenarnya sudah membutuhkan pendidikan,” harapnya.(dew)

Kopertis Wilayah VII Umumkan PTS Unggulan

2009-03-03T21:07:00.000+08:00

Kopertis Wilayah VII
Umumkan PTS Unggulan

Nunukan Zoners Surabaya - Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur kembali mengumumkan perguruan tinggi swasta (PTS) unggulan untuk 2008. Jika pada 2007 ada 10 kampus untuk masing-masing kategori, kali ini hanya lima kampus. Berdasar hasil penilaian tim Kopertis Wilayah VII Jatim, PTS yang mendapat anugerah kampus unggul (AKU) kategori institut adalah Institut Adhi Tama Surabaya (ITATS). Kategori universitas diraih Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain kategori AKU, Kopertis merilis lima PTS unggulan kategori universitas dan kategori institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Kategori universitas adalah UMM, Universitas Surabaya (Ubaya), UK Petra, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jatim, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ketua Kopertis Wilayah VII Jatim Prof Dr Sugijanto MS Apt menyatakan, pihaknya sengaja memberikan penghargaan hanya kepada lima PTS. ''Hal itu ditujukan untuk lebih memotivasi PTS agar semakin baik dalam mengelola PTS-nya. Dengan persaingan, mereka akan lebih termotivasi,'' ujarnya. Dia menjelaskan, penilaian penghargaan itu, antara lain, didasarkan pada bidang tata kelola, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta bidang kemahasiswaan. Penilaian tata kelola, misalnya, meliputi kesehatan organisasi di kampus tersebut. Juga, apakah terdapat penghargaan dari luar negeri. ''Entah itu untuk dosen atau jurusannya. Selain itu, perolehan hibah kompetisi dan banyaknya dosen yang kuliah di luar negeri menjadi penilaian,'' ujar Sugijanto. Dihubungi terpisah, Rektor ITATS Hadi Setiyawan mengaku tidak menyangka kampusnya mendapat penghargaan sebagai kampus unggulan di Jatim. Pihaknya pun bersyukur mendapat penghargaan tersebut. ''Ini hasil kerja keras civitas akademika ITATS pada 2008,'' ungkapnya. Dia berharap pada tahun-tahun mendatang kampusnya bisa mempertahankan prestasi itu. ''Penghargaan ini jelas memotivasi kami agar lebih banyak melakukan banyak hal. Di antaranya, penelitian,'' ujarnya. Pada 2007, sepuluh besar universitas unggulan diraih Universitas Islam Malang, UK Widya Mandala Surabaya, UK Petra, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Malang, UPN Jatim, Ubaya, Universitas Widya Gama Malang, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sepuluh besar akademi, institut, dan sekolah tinggi diraih Akademi Pariwisata Muhammadiyah Jember, IKIP PGRI Madiun, ITATS, ITN Malang, STIESIA Surabaya, STIE Malang Kucecwara Malang, STIE Mandala Jember, STIE Perbanas Surabaya, STKIP PGRI Jombang, dan Stikomp Surabaya. (alb/hud)

Indonesia Belum Negara Maritim

2009-03-03T20:57:00.001+08:00

Indonesia Belum Negara Maritim
Oleh
Muhamad Karim

Diskusi di Sinar Harapan beberapa waktu lalu mengemuka pernyataan Prof Dr Hasyim Djalal bahwa Indonesia belum menjadi negara maritim, melainkan masih dalam proses menuju ke sana. Mengapa pernyataan itu mengemuka? Jawabnya, sederhana saja. Indonesia belum mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan, yakni sumber daya alam (ikan, tambang), transportasi, pariwisata bahari, industri bioteknologi dan jasa kelautan. Dus, mengapa kita sekarang sudah berupaya menggerakkan ekonomi kelautan, tapi justru jalan di tempat? Apakah ada yang keliru dengan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan kita? Jawabnya adalah bagaimana menganalisisnya dalam kacamata antropologis, historis dan sosiologis. Secara antropologis, ekonomi kelautan Indonesia berakar pada kebudayaan masyarakat Indonesia yang sejak dahulu sebagai bangsa pelaut. Berbagai literatur dan hasil kajian antropologis membuktikan bahwa manusia Indonesia sudah menjelajahi perairan Nusantara sampai ke Madagaskar di Afrika pada abad ke-7, masa kolonialisme abad 17-19 sampai menjelang Indonesia merdeka (baca: Antony Reid). Penggalian situs Delta Sungai Batanghari di Jambi membuktikan bahwa masyarakat pesisir di wilayah itu sudah menggerakkan aktivitas ekonomi pesisirnya dengan temuan alat tangkap ikan jenis bubu. Bahkan, di pelbagai pesisir pantai di Jawa dan Sumatera ditemukan situs perahu kuno, dan kerajaan maritim Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Kerajaan Banten. Sebuah hasil riset juga membuktikan aktivitas bisnis teripang sudah berlangsung sejak abad 14 yang dilakukan orang-orang Sulawesi Selatan. Bahkan, mereka menangkap teripang sampai ke Australia dan seluruh perairan Nusantara. Salah satu situs lukisan Gua di Pulau Muna Sulawesi Tenggara menggambarkan manusia melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan perahu. Maknanya secara antropologi, manusia Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan sumber daya kelautan untuk mempertahankan kehidupannya.

“Dual Economic”
Secara historis-sosiologis membuktikan, perdagangan dan pelayaran yang berlangsung di Nusantara pada abad 15-19 menjadi penggerak utama perekonomian kerajaan-kerajaan Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa berupaya keras mencapai Nusantara demi menguasai perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan pulau-pulau kecil di Maluku. Tidak berbeda dengan pulau lain di Nusantara. Produk unggulan lokal diperdagangkan secara global dengan basis kekuatannya ekonomi kelautan. Komoditas dari pantai barat dan pantai timur Sumatera adalah kapur barus, lada, kopi, dan karet. Dari Kalimantan diperdagangkan kayu dan hasil hutan lainnya. Komoditas Sulawesi berupa kayu hitam, kelapa, kapas dan ikan. Dari Nusa Tenggara kayu cendana. Pilar ekonomi kelautan adalah komoditas unggulan lokal, perdagangan antarpulau, internasional serta kepelabuhan dengan basisnya kota pantai. Mencermati dinamika ekonomi Nusantara masa itu, sejatinya adalah sebuah model Dual Economic. Di level makro, komoditas perdagangan internasionalnya bersumber pada pertanian dan tanaman perkebunan di satu sisi. Tapi, di sisi lain sektor jasanya transportasi laut. Pada level mikro aktivitas subsistem masyarakatnya berbasiskan pertanian tanaman pangan dan perikanan. Buktinya, masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku pada masa lalu selain berprofesi sebagai petani pala dan cengkih, juga beraktivitas menangkap ikan dengan komoditas andalannya adalah teripang, jenis ikan pelagis segar maupun yang diolah (ikan kayu). Ini sudah membudaya dalam komunitas masyarakat pesisir di Indonesia baik yang bermukim di pulau-pulau kecil maupun pesisir. Tengoklah masyarakat Kepulauan Raja Ampat, selain berprofesi sebagai nelayan juga sebagai petani sagu maupun peramu yang diperoleh dari hutan. Makanya, di daerah ini ada tanah adat dan hutan adat. Tapi, ada juga wilayah laut yang dimiliki secara adat dengan model pengelolaan berbasiskan kearifan tradisional. Sayangnya, sekarang pemerintah justru akan memprivatisasi wilayah laut dengan konsep Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) yang amat a-historis. Tidak pernah ada, dalam pengelolaan perairan laut di Nusantara, termasuk di masa kolonial pun, penguasaan laut Nusantara oleh pihak pemilik modal apalagi boleh dialihkan (transferability) dan diperjualbelikan. Sesuatu tanpa akar sejarah adalah “kesesatan”, dan melembagakannya bisa mengundang konflik.

Mengembalikan ”Khitah”
Secara sosio-antropologis, menggambarkan dinamika interaksi antara masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir lebih progresif dibandingkan pedalaman. Dinamika oseanografi perairan laut (gelombang laut, arus, upwilling, dan angin) cenderung mempengaruhi perilaku dan sistem nilai dalam konstelasi budaya politik masyarakat Indonesia. Perilaku yang tegas, jujur, berani, egaliter, terbuka dan menerima pluralisme lebih dominan berkembang dalam masyarakat pesisir. Mereka memosisikan dinamika oseanografi sebagai bentuk tantangan yang membutuhkan keberanian, kejujuran, dan kerja sama antara sesama komunitas. Masyarakat pesisir memiliki interaksi yang tinggi - melalui pelayaran dan perdagangan - dengan komunitas internasional yang beragam entitas budaya, etnik, agama, dan ras. Akibatnya, mereka lebih berpandangan pluralistik ketimbang masyarakat pedalaman. Sebagai masyarakat pelaut, nelayan, dan pedagang, masyarakat pesisir dalam berlayar, berdagang dan menangkap ikan mengutamakan sikap dan budaya keterbukaan, kerja sama, dan egalitarian. Berkembangnya sikap dan budaya ini karena selalu berhadapan dengan bahaya sewaktu-waktu yang bersumber dari alam maupun manusia (bajak laut). Perilaku yang berkembang dalam masyarakat pesisir mirip sistem nilai masyarakat demokrasi dalam negara modern. Dekonstruksi antropologis, historis dan sosiologis tersebut di atas menggambarkan betapa pentingnya ekonomi kelautan yang dibangun secara dual economic. Pola ini tak hanya mempengaruhi dinamika ekonomi masyarakat, tapi juga kebudayaan dan sistem nilainya yang berkembang bahkan sampai kini. Sayangnya, ketika Indonesia merdeka dan di era Orde Baru sampai reformasi kini, pola dual economic yang menopang ekonomi kelautan justru tergerus dari akarnya. Padahal, ia sudah menjadi bagian kebudayaan, dan sistem ekonomi (way of life) yang berkembang secara turun-temurun di bumi Nusantara ini. Diperlukan rekonstruksi bangunan puing-puing dual economic berbasis kelautan sebagai alternatif membangun kekuatan ekonomi bangsa demi mewujudkan ”negara maritim”. Upaya ini membutuhkan dukungan politik yang kuat secara institusional dan struktural. Rekonstruksi ini sekaligus memetakan kekuatan dual economic Indonesia secara geografi dan geo-ekonomi dari wilayah barat sampai timur. Sudah pasti pula mengintegrasikan kekuatan ekonomi terestrial dalam bentuk basis komoditas perdagangan. Inilah kekuatan baru yang secara progresif mengembalikan ”khitah” Indonesia sebagai negara maritim.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.

Nasionalisme Kaum Intelektual

2009-03-03T20:50:00.000+08:00

Nasionalisme Kaum Intelektual
Oleh
Ismatillah A Nu’ad

Di tengah kehidupan negara-bangsa, peranan kaum intelektual sangat dibutuhkan dan kontribusinya begitu besar bagi pertumbuhan perubahan. Revolusi sosial yang diteriakan dan diaktualisasi massa, semula digagas dan ditentukan oleh peranan kaum intelektual. Di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan semua dimensi yang dibutuhkan dalam masyarakat, keterlibatan intensif kaum intelektual didalamnya menjadi semacam kemestian. Kaum intelektual bukanlah sebuah mitos sosial, melainkan realita yang hegemonik. Harry J Benda dalam karyanya Continuity and Change in Southeast Asia (1972) pernah membedakan posisi intelektual didalam masyarakat yang sudah maju dan yang masih berkembang. Menurutnya dalam masyarakat Barat, kaum intelektual tidak membentuk kelas sosial tersendiri. Mereka hidup hanya sebatas pelengkap diantara kelas-kelas lainnya. Sedangkan di masyarakat berkembang, kaum intelektual memperoleh kedudukan dan pengaruh. Mereka membentuk kelas sosial tersendiri dan memegang kekuasaan politik. Menjadi intelektual dalam masyarakat berkembang, berarti melakukan suatu pekerjaan mulia, memenuhi panggilan hidup dengan nilai dan aturan, disiplin serta kode etiknya tersendiri. Meskipun tesis itu dikemukakan Harry J Benda dalam konteks munculnya kaum intelektual di Asia Tenggara pada masa kolonial. Namun untuk membedakan peranan kaum intelektual di masyarakat maju dan berkembang, perlu ada semacam tinjauan ulang, karena pada intinya peranan kaum intelektual hampir tidak ada bedanya baik itu di masyarakat maju atau masyarakat berkembang. Ia tetap menjadi agen perubahan. Justru kemajuan dan budaya tinggi masyarakat Barat pada masa kini, semula karena disemangati dan digagas oleh peranan kaum intelektual, yang bangunannya dapat dirujuk mulai dari jaman Yunani Kuna, masa pertengahan dan masa pencerahan.

Bung Hatta, Bung Sjahrir
Selain itu, secara sosiologis pun kaum intelektual tidak bisa disejajarkan dengan kelas sosial lainnya. Ia tetap menentukan kebijakan strategis, mengarahkan gagasan dan pemikiran. Bahkan dalam konteks negara-bangsa modern, peranan mereka tetap sangat hegemonik. Justru yang harus dipertanyakan adalah, ada semangat, niatan dan obsesi yang dimiliki kaum intelektual.
Tak semua kaum intelektual mengabdikan diri sebagai agen perubahan, yang mendedikasikan kemampuan dan kapabilitasnya demi untuk pengabdian sosial. Di sisi lain, bahkan banyak kaum intelektual yang hanya mementingkan individu serta berkorporasi dengan kekuasaan. Kemajuan atau kemunduran, merdeka atau terbelenggu, dan baik atau rusaknya sebuah negara-bangsa, ditentukan oleh semangat, obsesi serta niatan kaum intelektual. Nampaknya kemudian, harus ada integrasi dan tidak ada kesenjangan antara intelektualisme di satu sisi, dan etika-moral serta idealisme di sisi lainnya. Seharusnya keduanya harus berjalan berkelindan. Pada masa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, begitu banyak kaum intelektual namun hanya sedikit yang mengabdikan diri untuk perjuangan. Umumnya, kaum intelektual pada masa kolonial hanya untuk mengabdi kepada kekuasaan, menjadi pejabat, gubernur, bupati, hingga kepala media massa untuk kepentingan kekuasaan kolonial. Mereka menjadi priyayi-priyayi baru dan mengisi kelas-kelas sosial menengah baru. Sedangkan tujuan mengabdikan diri untuk perjuangan kemerdekaan, mereka cenderung menutup mata. Di situ, proses langgengnya kolonialisme juga ditentukan secara intensif oleh kaum intelektual yang sudah berkorporasi dengan kekuasaan kolonial. Untungnya ketika itu masih ada orang seperti Bung Hatta, Sjahrir, dan sekelasnya, yang tidak menutup mata atas penderitaan dan belenggu yang dialami bangsa Indonesia. Kaum intelektual seperti Sjahrir dan Hatta merupakan intelektual milik publik, yang dedikasi pengetahuan, kapabilitas dan perjuangannya ditujukan bagi terciptanya kemerdekaan Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menjadi intelektual “yang bermasalah” daripada menjadi intelektual yang hidup damai, tenang dan berkecukupan namun di atas penderitaan orang lain. Kaum intelektual seperti Sjahrir dan Hatta, lebih senang hidup di penjara, dibuang dan diasingkan, oleh karena perjuangannya yang tidak disukai kekuasaan kolonial.

Kader
Dari dua tipologi kaum intelektual, antara yang pro terhadap kepentingan nasional dan yang pro terhadap kekuasaan kolonial, sesungguhnya mereka sama-sama berangkat dari masyarakat kelas menengah dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Jika menggunakan struktur sosial masyarakat Jawa ala Geertz, kedua tipologi kaum intelektual itu sama-sama lahir dari kelompok masyarakat priyayi. Mereka mendapatkan pendidikan Barat yang semula sengaja diciptakan Belanda lewat politik etisnya (Ethische Politiek, mulai tahun 1900). Pendidikan Barat yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada generasi priyayi itu semula untuk menciptakan kader yang akan mengisi kekosongan jabatan-jabatan menengah. Banyak dari kader terdidik itu mengabdi pemerintahan kolonial, namun ada sedikit generasi priyayi itu yang membelot dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. (J.D. Legge, Intellectuals and Nationalism in Indonesia, 1993) Spirit dari kaum intelektual yang pro terhadap kepentingan nasional itu semestinya memberi impresi pada generasi kaum intelektual zaman sekarang. Sekarang ini banyak kaum intelektual di Indonesia yang justru menghianati kode etiknya, yang berbuat kontraproduktif dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang masih mengalami kemiskinan, kebodohan, dan penderitaan. Begitu banyak kaum intelektual yang kini hanya memikirkan kepentingan ekonomi individu, mementingkan kepentingan politik kelompok semata dan sebagainya. Kini, kaum intelektual tak hanya lahir dari kelompok priyayi, namun banyak yang lahir dari masyarakat biasa. R William Liddle (1997) mengistilahkannya sebagai “kaum menengah baru” yang termobilisasikan karena peranan intelektualitasnya dalam kehidupan modern dan arus globalisasi. Masyarakat juga banyak yang mengharapkan apakah kaum intelektual semacam itu akan memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil, karena bagaimanapun intelektual jenis itu pernah lahir dan tumbuh dalam masyarakat kecil. Atau justru karena euforianya dalam menikmati kelas masyarakat menengah baru, lantas melupakan masa lalunya, dan bahkan menjadi penindas baru bagi masyarakat karena berselingkuh dengan kekuasaan. Di masa kini, Indonesia membutuhkan kaum intelektual seperti Hatta, Sjahrir, Bung Karno, Tan Malaka, HOS Cokroaminoto, dan sekelasnya. Intelektual yang tak hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak mengebiri masyarakatnya sendiri. Intelektual yang visioner sekaligus revolusioner. Intelektual yang tidak memecahbelah masyarakat seperti keping-keping reruntuhan, tapi mengintegrasikan masyarakat dalam kesatuan. Intelektual yang berkemauan untuk bersama-sama membangun Indonesia dari keterpurukan.

Penulis adalah peminat historiografi Indonesia modern.

Hutan Bakau, Lingkungan Akuatik yang Mulai Rusak

2009-03-03T20:48:00.000+08:00

Hutan Bakau, Lingkungan Akuatik yang Mulai Rusak
Oleh
Teuku Kemal Fasya

Jika Anda penggila wisata kota pesisir, jangan lupakan Langsa. Sejarah Langsa sebagai kota pesisir dikenal lama di semenanjung Lamuri (Aceh), selain Bandar Aceh dan Meulaboh. Secara historis kota ini menjadi batu loncatan islamisasi Sumatera Timur, dengan tokoh utamanya Sultan Muhammad Kampai atau dijuluki Teungku Keramat Panjang. Secara antropologis Langsa terkenal sebagai kota multikultur, karena pembauran pelbagai etnis: Jawa, Batak, Melayu, Tapanuli, China, Tamil, dll, sehingga menjadi satu-satunya “kota yang terberkati” di masa konflik. Satu yang pasti menyenangkan dari Langsa adalah pelabuhannya. Jalan menuju Kuala Langsa dilindungi hutan bakau yang rimbun. Matra iklim pun membalur kenyamanan, karena cuaca yang sering berawan dan hujan. Hidrografi kota pelabuhan yang memiliki dua pintu masuk ini pun cukup tenang. Salah satunya karena hempasan angin darat dan laut di Selat Malaka teredam oleh padatnya hutan. Namun, kini sejarah hutan akuatik itu mulai nelangsa. Bakau yang lebat, tempat bergantungnya ratusan fauna seperti kera, bangau, dan tupai mulai raib. Statusnya sebagai hutan lindung tidak menyurutkan pembabatan massal. Pelakunya masyarakat sekitar. Setahun terakhir hutan bakau Kuala Langsa telah hilang separuhnya. Bandul waktu mengumpulkan satu lagi obituari hutan bakau nusantara, dan satu-satunya rimba bakau potensial di Nanggroe Aceh Darussalam.

Lamurnya Hukum
Jika diteliti lebih jauh, kerusakan hutan bakau di Indonesia bukan hanya disebabkan bergeraknya tangan-tangan globalisasi dalam mengembangkan proyek eksploitasi, seperti hutan darat, la-han gambut, atau terumbu karang, tapi juga problem riil masyarakat pesisir. Menurut lembaga pangan PBB, FAO, pemanfaatan hutan bakau Indonesia memberikan tambahan devisa hingga 2 miliar dolar AS pertahun, tapi tidak berimbas pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil riset Asian Development Bank (ADB), angka kemiskinan absolut di Indonesia sebagian besar diderita ma-syarakat pesisir (80 persen). Hal ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan potensi hutan akuatik di Indonesia tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama ekonomi. Pengalihfungsian hutan bakau menjadi areal pertambakan telah memupuk proses ketergantungan baru. Hampir seluruh pekerjanya adalah masyarakat lokal yang telah menjadi buruh upah murah dari tanah-tanah yang dahulunya mereka miliki. Krisis ekonomi tahun 1997 telah menyebabkan masyarakat menjual tanah-tanah miliknya, dan memanfaatkan hutan adat atau lindung sebagai tempat bergantung. Belum lagi pengalihfung-sian hutan untuk proyek infrastruktur. Kasus korupsi yang sedang merebak saat ini tentang pengalih-fungsian 600 hektar hutan bakau untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Siapi-api, Su-matera Selatan, menunjukkan fenomena kerusakan permanen bagi akuatik hijau yang seharusnya mampu menghadang abrasi dan produsen oksigen murni bagi daerah pesisir. Akibatnya mudah ditebak. Hutan bakau Indonesia yang sebenarnya terluas di dunia mengalami proses deforestasi ekstrem. Dari 8,6 juta hektare hutan bakau di tahun 1986, kini hanya tersisa kurang 2 juta hektar. Peraturan menteri kehutan yang melarang ekspor kayu bakau tidak menyurutkan praktik pedagangan ilegal. Arang bakau meninggalkan efek harum panggangan dan disenangi konsumen Jepang, Hong Kong, dan Amerika. Bukan rahasia, sebagian besar berasal dari black market Indonesia. Kontradiksi antarperaturan yang pro-konservasi versus pro-eksploitasi semakin berkibas-libas. Ini jelas terlihat dari penerapan Perpu No. 1/2004 yang kemudian berubah menjadi UU No. 19/2004 tentang (eksploitasi) hutan. Pemantik bom waktu yang ditinggalkan Megawati di akhir masa pemerintahannya dipercepat ledakannya oleh Yudhoyono melalui peraturan organik (PP No. 2/2008 tentang pendapatan negara bukan pajak dari eksploitasi hutan lindung). Bahkan kini, Menteri ESDM Pur-nomo Yusgiantoro tengah bergiat me-ngeluarkan Keppres yang memperluas kesempatan eksploitasi hutan bagi pemain baru. Apa gunanya peraturan menteri yang melarang ekspor jika secara internal pemerintah tidak mengurangi ego eksploitasinya atas hutan-hutan nusantara?

Mencabut Kemanusiaan
Secara nasional pemerintah seperti tidak memiliki pilihan maknyus, di te-ngah krisis minyak global yang entah kapan usai. Namun efek kerusakan lingkungan dan kebangkrutan ekonomi jangka panjang juga perlu dipertimbangkan. Makanya, alih-fungsi hutan seperti tidak bersanksi tegas, karena pemerintah juga tidak memiliki program berkelanjutan dalam menangani problem kemiskinan masyarakat pesisir.. Sima-la-kama ini hanya akan terpecahkan jika pemerintah kembali memfungsikan hukum adat, menertibkan logika hukum dan mencabut peraturan-peraturan yang melegalkan praktik komersialisasi hutan, serta mengadvokasi problem kemiskinan masyarakat pesisir dengan program berkesinambungan dan pro lingkungan. Prinsip keseimbangan ekologis sebenarnya dimiliki semua komunitas hutan, baik pesisir atau pedalaman. Di Aceh dikenal hukum adat yang dikelola oleh pang laot. Ia tidak hanya mengatur lalu-lintas pelayaran tapi juga pemanfaatan hutan dan biosfer bakau. Prinsip produksi-konsumsi hutan bakau oleh masyarakat pesisir tempo doeloe sebenarnya tidak sampai menganggu ekosistem utama. Sanksi adat yang kuat dan religio-magis dipercaya mencegah tindakan berlebihan atas hutan. Saat ini kebaikan adat tergerus rasionalitas kapital yang menawarkan mimpi perubahan dan hedonisme. Pembangunan fasilitas komersial seperti hotel dan restoran di wilayah hutan bukan hanya mengubah kultur tapi juga perbudakan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat pesisir paling menjadi babu, office boy, dan satpam di tanah nenek moyang mereka. Mereka tuan tanpa tanah dan harga diri. Moralitas adat perlu kembali dihidupkan. Mencabut sebuah pohon bakau tanpa alasan yang jelas sama de-ngan mencabut satu nilai kemanusiaan masyarakat lokal. Sejuta pohon tercabut sama dengan sejuta resiko yang bakal mereka terima. Pelan atau cepat sejarah kerusakan akan terulang, dan pasti meninggalkan tragedi kemanusiaan.

Penulis adalah dosen Antropologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

HPH Harus Sisihkan Kayu untuk Kebutuhan Lokal

2009-03-03T20:46:00.000+08:00

HPH Harus Sisihkan Kayu untuk Kebutuhan Lokal
Selasa, 3 Maret 2009 | 17:30 WIB

Nunukan Zoners Palangkaraya — Pemerintah Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah mengharuskan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH di wilayah itu menyisihkan 5 persen produksi tiap tahunnya untuk kebutuhan lokal. Atas kewajiban itu, pihak pengusaha juga sudah sepakat untuk melakukannya. "Tinggal ditindaklanjuti antara BUMD (badan usaha milik daerah) dan perusahaan HPH bersangkutan," kata Bupati Katingan, Duwel Rawing, di Palangkaraya, Selasa (3/3). BUMD Katingan Jaya Mandiri rencananya akan menampung 5 persen kayu dari HPH tersebut dan mengolahnya menjadi kayu setengah jadi, termasuk menyalurkan kepada masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Meski menyerahkan kayu kepada BUMD, pihak perusahaan, kata Duwel, masih dibebani kewajiban membayar biaya PSDH-DR, sementara biaya angkut dari lokasi penebangan sampai lokasi penumpukan ditanggung oleh BUMD."Perusahaan HPH diminta tidak mengambil keuntungan dari kayu sisihan 5 persen itu agar harga kayu terjangkau oleh masyarakat," katanya. Kesepakatan adanya penyisihan 5 persen kayu tersebut dibuat pada Februari, dan selanjutnya perusahaan HPH akan membuat kontrak dengan BUMD. Diharapkan penyisihan 5 persen kayu dari HPH untuk memenuhi kebutuhan lokal tersebut dapat dimulai Maret ini.

Kaltim Perlu Kerja Keras untuk Ketahanan Pangan

2009-03-03T20:44:00.001+08:00

Kaltim Perlu Kerja Keras untuk Ketahanan Pangan
Selasa, 3 Maret 2009 | 17:55 WIB
Laporan wartawan Ambrosius Harto

Nunukan Zoners Samarinda -Kepala Badan Ketahanan Pangan Kaltim Purwanto mengatakan swasembada pangan bisa tercapai dengan syarat semua pihak bekerja keras. "Khusus untuk kecukupan sumber karbohidrat, Kaltim jangan terpaku pada produksi beras. Ketahanan pangan bi sa dicapai lewat diversifikasi atau memanfaatkan sumber daya setempat misalnya orang Kaltim juga banyak mengonsumsi ubi jalar dan ubi kayu," kata Purwanto, mantan Kepala Dinas Pertanian Kaltim, di Samarind, Selasa (3/3). Purwanto mengatakan, Kaltim sulit untuk memenuhi kebutuhan akan sayur-sayuran. Dengan karakter iklim dan tanahnya, Kaltim belum mampu memproduksi benih seperti lobak dan wortel sehingga perlu dipasok dari daerah lain. Untuk kebutuhan protein hewani, lanjut Purwanto, dia mendukung program Dinas Peternakan Kaltim yang mendesak adanya peternakan di setiap kabupaten dan kota. Peternakan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan warga akan daging, susu, dan telur.Guru besar pertanian pada Universitas Mulawarman, Samarinda, Rianto mengemukakan bahwa kecukupan konsumsi pangan Kalimantan Timur masih rawan. Provinsi ini cuma mampu memenuhi empat dari 14 komoditas yang diperlukan untuk ketahanan pangan. Kecukupan pangan terpenuhi bila daerah mampu menyediakan sumber pangan berkarbohidrat , berprotein nabati, berprotein hewani, dan bervitamin serta mineral. Rianto menghitung bahwa Kaltim cuma mampu menyediakan sumber pangan dari komoditas ubi kayu, ubi jalar, ikan, dan buah-buahan. Yang tidak bisa menyediakan sama sekali ialah susu. Yang ketersediaannya separuh dari kebutuhan ialah kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan telur. Menurut Rianto, daerah-daerah yang patut menjadi perhatian yakni perkotaan, Balikpapan, Samarinda Bontang, dan Tarakan. Perkotaan tidak mampu menyediakan lahan untuk pertanian tanaman pangan sehingga kecukupannya nyaris selalu dipasok daerah lain.

Patok Batas di Kapuas Hulu Berubah Tempat

2009-03-03T20:41:00.000+08:00

Patok Batas di Kapuas Hulu Berubah Tempat
Senin, 2 Maret 2009 | 22:38 WIB

Nunukan Zoners Pontianak- Panglima Kodam (Pangdam) VI/Tanjungpura, Mayjen Tono (TNI) Suratman mengatakan, di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Banua Martinus, Kabupaten Kapuas Hulu, patok-patok batas telah berubah tempat dari posisi semula. Penyebabnya, pembukaan areal perkebunan kelapa sawit oleh pengusaha Malaysia. "Ditemukan perubahan-perubahan patok, bergeser. Tempatnya di Kecamatan Banua Martinus, di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)," ungkap Mayjen Tono Suratman, Senin (2/3), di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pangdam Tono Suratman menambahkan, pihak Malaysia mengatakan tidak ada kerusakan dan hilangnya beberapa patok perbatasan di wilayah Indonesia. Karena, ujar alumnus AKABRI 1975 ini, kawasan tersebut lebih mudah di jangkau di Malaysia. "Mereka (Malaysia) mudah katakan tidak ada kerusakan. Tapi kita lihat ada kerusakan patok patok batas di wilayah Indonesia," jelasnya.Penyebab patok-patok yang rusak dan hilang itu, kata Tono Suratman, adanya pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Banua Martinus. Tanda-tanda itu ada, dengan ditemukannya pembukaan jalan-jalan baru yang bisa dilewati oleh alat-alat berat milik perusahaan kelapa sawit itu. "Jalan yang dibuka (dengan menghilang patok batas negara) sebatas untuk alat-alat berat. Lebarnya sekitar 5-6 meter," katanya di sela-sela serah terima jabatan Ketua Koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dari Gubernur Kalimantan Tengah, A Teras Narang ke Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Sementara itu, Ketua Staf 1 Divisyen Infanteri Malaysia di Sarawak (setingkat Kodam di Indonesia), Kol Zolkifli Hashim, mengatakan kehilangan patok di perbatasan karena tidak ada yang jaga sama sekali oleh tentara. Namun, ujar Ketua Staf 1 Divisyen ini, patok-patok yang hilang atau rusak tersebut, tidak akan bisa menghilangkan garis batas yang telah disepakati kedua negara. Tidak mungkin, lanjutnya, pihak tentera dan Malaysia memindah-mindahkan patok batas dari kedudukan semula. "Kita dapat informasi tentang itu, TDM dan TNI AD, pergi bersama-sama untuk memperbaikinya. Tidak berlaku saling dipindahkan," tegasnya saat menjawab pertanyaan Tribun di Markas 1 Divisyen Malaysia. Sejumlah wartawan cetak dan elektronik dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur diundang oleh divisi tentara yang berpusat di Kuching itu, guna melihat hari ulang tahun Tentera Diraja Malaysia ke-76. "Tidaklah mungkin pula pemerintah membuat batas negara seperti Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dengan Timur. Tidak akan dilakukan," ujarnya. Zulkifli juga membantah adanya polemik antara TNI AD dan TDM tentang garis dan patok batas negara. Jika ditemukan persoalan seperti itu, jelasnya dengan suara agak meninggi, segera diselesaikan saat itu juga. "Tidak dibawa hingga ke Mabes masing-masing, tapi diselesaikan langsung diperbatasan oleh perwira-perwira di sana," ujar perwira menengah keturunan Miangkabau ini. "Sudah jelas sistem dan mekanisme penyelesaiannya. Jangan diapi-apikan masalah ini, sehingga bawa kesan negatif terhadap hubungan kedua negara serumpun ini," pintanya. Namun, untuk patroli bersama menjaga daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami hambatan. Pasalnya, kondisi topografis di sana terkenal berat dengan tingkat kecuraman yang tajam dan berbukit-bukit. "Di daerah Sarawak-Kalimantan Tengah, kita tidak bisa ronda bersama. Daerahnya sulit sekali. Rencananya kita juga akan melakukan ronda bersama,"kata Zulkifli sambil menutup konferensi pers dengan wartawan Indonesia dan Malaysia. (Tribun Pontianak/Fakhrurrodzi)

Keamanan Maritim, Keuntungan Politik dan Bisnis

2009-03-02T23:51:00.000+08:00

Keamanan Maritim, Keuntungan Politik dan Bisnis
Oleh
Alman Helvas Ali

Sulit untuk dibantah bahwa globalisasi dimulai dari laut. Bangsa-bangsa di dunia dari beragam peradaban di masa lalu berinteraksi lewat laut. Interaksi itulah yang merupakan cikal bakal dari globalisasi masa kini. Dalam era globalisasi, ancaman terhadap keamanan maritim merupakan ancaman terhadap globalisasi karena lebih dari 90 persen perniagaan dunia menggunakan moda transportasi laut. Oleh karena itu, dapat dipahami bila masyarakat internasional saat ini sangat khawatir dengan situasi keamanan maritim di perairan Somalia. Pembajakan kapal super tanker MV Sirius Star bertonase 320.000 ton yang bermuatan minyak mentah pada 16 November 2008 sekitar 400 km dari pantai Somalia menunjukkan hal itu merupakan ancaman terhadap perniagaan dunia dan sekaligus stabilitas kawasan. Kasus MV Sirius terjadi saat kasus MV Faina yang bermuatan tank T-72 asal Rusia dengan tujuan Kenya yang dibajak pada awal Oktober 2008 belum dapat diselesaikan. Menyangkut keamanan maritim di perairan Somalia, DK PBB telah menerbitkan resolusi No.1816 pada 2 Juni 2008. Resolusi itu “mendorong” negara-negara lain, khususnya yang memiliki kepentingan dengan rute maritim komersial di lepas pantai Somalia, untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk menangkal perompakan dan pembajakan bersenjata melalui kerjasama dengan Pemerintahan Transisi Federal Somalia. Resolusi itu kemudian diperkuat dengan resolusi DK PBB No.1838 pada 7 Oktober 2008 yang kembali meminta negara-negara berkepentingan untuk menindas pembajakan di perairan Somalia. Perairan Somalia merupakan wilayah tanggung jawab Armada Kelima AS. Selain kapal perang Armada Kelima, di sana kini hadir pula kapal perang dari negara-negara Eropa melalui European Maritime Force (EUROMARFOR), Prancis, Rusia dan India. Kehadiran mereka di sana adalah untuk menindas pembajakan, dalam bentuk melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal niaga. Selain itu, hadir pula Blackwater Inc, sebuah perusahaan keamanan AS yang telah malang melintang di Afghanistan dan Irak. Perusahaan itu memberikan jasa pengawalan kapal niaga di sana dan kegiatan itu direstui oleh para pejabat AS di Washington. Sikap Amerika Serikat Pertanyaannya kemudian, mengapa sampai kini perairan Somalia justru makin terancam keamanannya? Tentu banyak kalangan sulit menalar mengapa pembajakan masih terjadi di depan mata Armada Kelima AS yang sangat superior, baik dari segi daya tembak, mobilitas, pengindaraan maupun C4ISR (komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian). Berdiskusi tentang keamanan maritim, seperti yang dilakukan di Harian Umum Sinar Harapan Kamis 20 November lalu, tidak bisa lepas dari bicara politik dan ekonomi/bisnis. Aspek politik menyangkut kepentingan pihak-pihak yang terkait, baik aktor negara maupun non negara. Dalam kasus Somalia, masa-lah internal Somalia berakar pada isu pertarungan antar-suku untuk menduduki kekuasaan. Meskipun PBB dan Barat telah memberikan asistensi kepada Pemerintahan Transisi Federal Somalia, nyatanya pemerintahan itu nyaris tidak mempunyai kekuatan untuk menegakkan otoritasnya ke seluruh wilayah Somalia. Konflik internal Somalia disinyalir kuat telah mendorong kelompok teroris Al Qaidah untuk membangun basisnya di negeri itu. Kehadiran jaringan tersebut jelas mengkhawatirkan Amerika Serikat, apalagi secara geografis Somalia berada di dekat salah satu choke point strategis dalam dunia pelayaran. Tidak heran bila pasca serangan 11 September 2001, AS segera membentuk Joint Task Force Horn of Africa (JTF HOA) yang berkedudukan di Jibouti, negeri kecil tetangga Somalia yang berhadapan langsung dengan Teluk Aden. Sejak itu pula Armada Kelima AS meningkatkan kehadirannya di perairan Somalia dan sekitarnya. Terkait dengan meningkatnya ancaman pembajakan di sana, menurut hemat penulis, masalahnya bukan terletak pada ketidakmampuan Armada Kelima, tetapi pada komitmen politik AS sendiri. Negeri itu masih mempunyai trauma terhadap Somalia, karena pasukan kebanggaannya yaitu U.S. Delta Force, Rangers dan U.S. Navy Seals babak belur di tangan milisi Farah Aidid dalam Pertempuran Mogadishu, 3-4 Oktober 1993. Penyelesaian masalah pembajakan di Somalia harus menyentuh pada akar masalah yaitu instabilitas di daratan Somalia.

Indonesia, Selat Malaka
AS terkesan melakukan pembiaran terhadap isu keamanan maritim di perairan Somalia, meskipun sudah ada resolusi DK PBB yang justru disponsori olehnya. Keuntungan politik yang didapat AS adalah mereka mempunyai alasan kuat untuk mempertahankan militernya di Afrika Timur. Perlu diketahui bahwa sejak 1 Oktober 2007, AS telah membentuk Komando Afrika AS (U.S. Africa Command) yang wilayah tanggung jawabnya meliputi seluruh benua Afrika, kecuali Mesir.Isu keamanan di Afrika Timur mempunyai keterkaitan dengan isu keamanan di tanah Arab. Dari aspek bisnis, kehadiran Blacwater Inc tidak dapat dilepaskan dari situasi di Afghanistan dan Irak. Perusahaan ini banyak menumpahkan darah masyarakat sipil di kedua wilayah, sehingga kehadiran mereka menyulitkan pemerintah AS sendiri dalam bekerjasama dengan pemerintahan di kedua negara. Kekacauan di perairan Somalia merupakan kesempatan emas bagi Blackwater Inc untuk mencari lahan konflik baru, meskipun keduanya masih terus bercokol di Afghanistan dan Irak. Bisa dibayangkan berapa juta dolar keuntungan yang akan mereka raih dengan mengawal kapal-kapal niaga yang lewat Teluk Aden dan secara hukum mereka sepertinya kebal terhadap tuntutan pengadilan mana pun. Unsur bisnis juga menghinggapi kegiatan pembajakan yang dilaksanakan oleh para aktor non negara di Somalia. Bila tebusan untuk satu kapal niaga saja nilainya jutaan dolar, berapa keuntungan yang mereka raih dalam setahun. Sementara masalah pembajakan di Somalia sudah berlangsung bertahun-tahun dan penyelesaiannya selalu melalui tebusan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari bisnis pembajakan? Apakah hanya terbatas pada orang-orang Somalia ataukah ada keterlibatan pihak lain di luar Somalia? Apakah aspek bisnis ini mempunyai keterkaitan dengan aspek politik seperti yang telah diuraikan? Yang pasti, salah satu pihak yang diuntungkan adalah para pedagang senjata. Preseden pembajakan di Somalia sangat mungkin terjadi di Indonesia, khususnya di Selat Malaka. Beberapa kasus perompakan dan pembajakan di perairan itu bermotif bisnis, artinya ada pihak dengan dukungan finansial kuat yang mendukung kegiatan para perompak dan pembajak. Indonesia tetap harus bekerja keras agar tak ada pihak yang memandang perairan itu dan tiga ALKI sebagai ladang bisnis keamanan maritim.

Penulis adalah analis kekuatan dan keamanan maritim.

Masih Caleg Sudah Melanggar Hukum

2009-03-02T23:49:00.000+08:00

Masih Caleg Sudah Melanggar Hukum
Oleh
Sahala Tua Saragih

Indonesia kini bagaikan negara tanpa pemerintah dan hukum. Lihatlah, selama masa kampanye Pemilihan Umum 2009, mereka yang jadi caleg (calon anggota lembaga legislatif – DPR, DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten, serta DPD), menempelkan poster, selebaran, spanduk, baliho, bendera atau yang sejenisnya di sembarang tempat. Isinya semua sama, cuma promosi tampang, bukan gagasan, apalagi visi dan misi. Dengan biaya yang sangat besar, para caleg itu sibuk mengampanyekan diri dan partai politik masing-masing tanpa mengindahkan hukum atau peraturan daerah (perda) yang berlaku. Maksud hati pastilah mencari simpati rakyat, namun sayang, cara mereka justru sa-ngat tak simpatik. Para calon wakil rakyat justru terang-terangan melabrak hukum nasional dan lokal. Apakah mereka tak tahu perda yang berlaku di kota/daerah di mana mereka mempromosikan diri tersebut? Kita ambil Kota Bandung sebagai ilustrasi. Dinas Pertamanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku kewalahan menertibkan atribut kampanye para caleg dan parpol tersebut. Jumlah petugas penertibannya hanya 30 orang, sedangkan bendera, baliho, spanduk, dan atribut kampanye jumlahnya ribuan, dan semakin meningkat mendekati hari pencoblosan (9 April 2009). Ulah para caleg dan pengurus parpol-parpol tersebut dikeluhkan Dadang Darmawan, Kepala Seksi Dekorasi Kota dan Penertiban, Dinas Pertamanan Pemkot Bandung pada rapat Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bandung di Markas Polwiltabes Bandung, baru-baru ini. Hingga pekan ketiga bulan Januari lalu sekurang-kurangnya 4.000 bendera, 250 spanduk, dan 152 baliho yang dipasang oleh 985 caleg dan 37 parpol mengotori wajah Kota Bandung. Dada Rosada, Wali Kota Bandung dengan tegas memerintahkan petugas Dinas Pertamanan untuk se-gera mencabut dan melenyapkan semua atribut kampanye Pemilu 2009 yang jelas-jelas melanggar Perda Kota Ban-dung No 11/2005 tentang Perubahan atas Perda No 03/2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Perda 3K). “Meskipun ada gambar saya, kalau tidak patuh aturan, cabut saja!” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini (Kompas, 20/1).
Mulai dari Hal Kecil
Akan tetapi, Pemkot Bandung (dalam hal ini Dinas Pertamanan) cuma mencabuti atribut kampanye pemilu yang melanggar Perda 3K. Padahal, seharusnya mereka yang melanggar perda tersebut dihukum. Dasar hukumnya jelas diatur dalam Pasal 49 ayat (lll) Perda 3K, yang menyebutkan larangan menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pelanggarnya diancam hukuman denda Rp 1 juta atau penahanan sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pe-ngumuman di media massa. Semua warga Kota Bandung yang mengetahui isi perda tersebut kini merasa tak bersimpati, bahkan sinis, terhadap para caleg itu. Kalau sewaktu kampanye saja dengan sengaja melanggar hukum, apalagi nanti bila mereka telah duduk di kursi DPR/DPRD. Tak mustahil ulah buruk mereka ini mengurangi, bahkan bisa mematikan nafsu rakyat Kota Bandung untuk mencoblos pada 9 April mendatang. Tak mustahil tindakan anarkistis para caleg itu dapat merangsang sebagian rakyat untuk memilih “Partai Golput” (golongan putih). Ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap hukum pastilah dimulai dari hal-hal kecil. Sebelum melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan semua undang-undang, tiap caleg seharusnya terlebih dahulu menunjukkan ketaatan dan kepatuhan hukum dari pelaksanaan hukum dae-rah (dalam hal ini Perda 3K). Semua orang yang pernah membaca perda itu pasti mengakui, isinya luar biasa bagus. Simaklah bebarapa pasal perda itu: Dilarang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Pelanggarnya dapat didenda Rp 5 juta. Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai. Dilarang membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya. Pelanggarnya terancam hukuman denda Rp 50 juta.

Pilihlah yang Tak Melanggar Hukum
Dilarang menggelandang/mengemis. Dilarang mengamen, mencari upah dari pengelapan mobil di simpang jalan, lampu merah. Pelanggarnya dapat dihukum Rp 250.000. Dilarang membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya. Pelanggarnya dapat dihukum Rp 1 juta. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen bisa kena hukuman denda Rp 50 juta. Dilarang melakukan perbuatan asusila; menyediakan, menghimpun wanita tunasusila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila; menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila; menarik keuntungan dari perbuatan asusila seseorang. Sanksinya Rp 5 juta sampai Rp 50 juta. Para caleg yang mengampanyekan diri di Kota Bandung dan sekitarnya pastilah pernah membaca semua pasal dalam Perda 3K itu. Seharusnya salah satu isi kampanye mereka sekarang begini, “Bila terpilih kelak, mereka segera mendesak atau memaksa Pemkot Bandung untuk memberlakukan perda itu secara murni dan konsekuen, apa pun risikonya.” Mereka dapat menarik simpati para calon pemilih dengan mengkritik pemimpin dan semua anggota DPRD Kota Bandung sekarang (2004-2009) yang gagal atau tak berani memaksa Pemkot Bandung memberlakukan seluruh isi perda tersebut. Tentu ini dapat dilakukan hanya oleh para calon anggota DPRD Kota Bandung yang benar-benar tidak ikut melanggar Perda 3K selama masa kampanye Pemilu 2009. Rakyat Indonesia, pilihlah caleg yang tak melanggar hukum!

Penulis adalah dosen Jurusan Jurnalistik, Fikom Unpad, Jatinangor tinggal di Kota Bandung sejak 1973.

Menantikan Pembangunan Hukum Kelautan

2009-03-02T23:46:00.000+08:00

Menantikan Pembangunan Hukum Kelautan
Oleh
Akhmad Solihin

Sebagai negara kepulauan hingga saat ini Indonesia senantiasa dihadapkan pada kompleksitas permasalahan di wilayah laut. Pada bidang hukum, misalnya, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berujung pada konflik kewenangan antarlembaga. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada masalah adanya kekosongan hukum dalam menciptakan bangunan hukum yang utuh dan terintegrasi. Sementara itu, sebagaimana kita ketahui, pada bulan Oktober yang lalu DPR telah mengesahkan Undang-undang Wilayah Negara dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum terkait dengan permasalahan kewilayahan, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Hal ini sebagaimana tujuan yang termaktub dalam wilayah negara, yaitu menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Keberhasilan pengesahan UU Wilayah Negara adalah salah satu bentuk political will Pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kehadiran UU Wilayah Negara sudah dianggap mampu menuntaskan kompleksitas permasalahan bangsa di wilayah laut? Kompleksitas permasalahan dalam membangun kelautan Indonesia dimulai dari ego-sektoral. Beberapa lembaga negara merasa berhak mengelola laut, sehingga mereka merancang suatu undang-undang untuk dijadikan dasar hukum untuk menjalankan wewenangnya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan menciptakan inefisiensi serta konflik kewenangan antarlembaga. Koordinasi Hanya di Atas Kertas Konflik kewenangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pertama, konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, termasuk pemberian izin pemanfaatan. Contohnya antara Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Departemen Kehutanan (Dephut) yang mempunyai mandat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dephut mendapatkan pengakuan hukum dari UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sementara itu, DKP mendapatkan pengakuan hukum dari UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Selain itu, konflik tata ruang di wilayah pesisir antara UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No 27 Tahun 2007. Belum lagi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang memberi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang ditolak beberapa kelompok masyarakat, khususnya kalangan pemerhati lingkungan hidup. Kedua, setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu TNI AL, Polri, PPNS DKP, PPNS Departemen Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Dephut. Bila dikelompokkan pada batasan wilayah kewenangannya, terdapat tiga kelompok, yaitu (1) lembaga yang memiliki kewenangan hanya terbatas pada wilayah perairan Indonesia atau pada wilayah yang dikelompokkan statusnya kedaulatan negara, seperti Polri, PPNS Dephub, PPNS Dephut; (2) lembaga yang memiliki kewenangan pada wilayah perairan Indonesia yang statusnya kedaulatan negara dan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Landas Kontinen yang statusnya hak berdaulat (sovereign rights) yang tentu saja bersifat spesifk, seperti PPNS DKP, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, dan PPNS Lingkungan Hidup, (3) lembaga yang memiliki kewenangan pada wilayah perairan Indonesia yang statusnya kedaulatan negara dan hak berdaulat, seperti TNI AL. Banyaknya lembaga penegak hukum di wilayah laut, bukan berarti masalah pelanggaran semakin sedikit dan wilayah laut bebas dari segala tindakan ilegal. Masih maraknya tindakan pelanggaran hukum tersebut bukan hanya disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana di antara lembaga penegak hukum, tetapi lebih dari itu. Masing-masing lembaga tersebut dihadapkan pada masalah “koordinasi”. Meskipun beberapa undang-undang telah mengamanatkan dilakukannya koordinasi dalam penegakan hukum, pada praktiknya kata “koordinasi” hanya berlaku di atas kertas.

Pembangunan Hukum
Prof Hasjim Djalal mengatakan ketidakjelasan koordinasi dan pembagian wewenang serta tanggung jawab di antara pejabat yang berwenang di berbagai bidang tersebut akan menimbulkan kerancuan, overlapping jurisdiction dan memungkinkan terjadinya conflicting jurisdiction. Sudah semestinya Pemerintah merancang bangunan hukum di bidang kelautan secara komprehensif dan integralistik. Ketiadaan konsep ini hanya akan menyebabkan wilayah laut menjadi ajang pertarungan kepentingan, yang hanya akan mengorbankan sumber daya laut. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah harus mampu membuat undang-undang yang selama ini tersimpan dalam laci. Strategi dalam menciptakan bangunan hukum di bidang kelautan, di antaranya pertama, harmonisasi hukum. Strategi ini didasarkan pada terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik antarundang-undang maupun antara undang-undang dengan peraturan pelaksana atau peraturan di bawahnya. Tentu saja, harmonisasi tersebut harus mengedepankan asas kedaulatan demi terjaganya NKRI serta asas kenusantaraan dalam menjaga kepentingan seluruh Indonesia. Dengan harmonisasi, diharapkan konflik kewenangan antarlembaga negara, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dapat menjamin pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan.
Kedua, restrukturisasi lembaga penegak hukum. Meskipun sudah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA), benturan di antara lembaga penegak hukum masih kerap terjadi. Oleh karena itu, gagasan beberapa pakar mengenai pembentukan Coast Guard atau Penjaga Laut dan Pantai harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
Ketiga, percepatan penyusunan perundang-undangan. Terkait dengan masih adanya kekosongan hukum, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan. Tentu saja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Dengan kata lain, perlu adanya undang-undang baru yang melengkapi dari undang-undang yang sudah ada, seperti perlunya penyusunan UU Perairan Pedalaman dan UU Zona Tambahan. Selain itu, UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU ini masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang hanya mendasarkan pada kedalaman laut.

Penulis adalah dosen Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIK-IPB dan Staf Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB).

Dephut Tak Dilibatkan Bangun Jalan di Perbatasan

2009-03-02T23:43:00.001+08:00

Dephut Tak Dilibatkan Bangun Jalan di Perbatasan

Nunukan Zoners Pontianak - Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Departemen Pekerjaan Umum sampai sekarang belum pernah melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan, terkait rencana pembangunan jalan lingkar di sepanjang perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan Mashyud, kepada SH, Kamis (26/2), menanggapi rencana pembangunan jalan darat di perbatasan melalui Program Bhakti Sosial TNI Berskala Besar. TNI sekarang tengah melakukan survei dan pengukuran di lapangan, menyangkut kontur tanah, rute yang dilewati, sebagai tindak lanjut surat permohonan Gubernur Kalbar tahun 2003. Sebagian besar lahan di perbatasan berstatus kawasan hutan.Kawasan hutan mencakup Taman Nasional Kayaan Mentarang di Provinsi Kalimantan Timur, Taman Nasional Betung Kerihun di Provinsi Kalbar dengan luas keseluruhan 1 juta hektare. Selebihnya berstatus hutan lindung, suaka margasatwa dan wisata taman alam. Mashyud mengungkapkan, pembangunan jalan darat di sepanjang perbatasan harus tetap konsisten dengan tata ruang. Khusus di wilayah taman nasional dan hutan lindung, prinsipnya tidak bisa dibangun jalan darat. ”Tapi, demi kepentingan pertahanan negara, mesti dilakukan melalui berbagai konsep dan aplikasi yang mengikat, supaya nantinya tidak menyuburkan praktik pembalakan liar,” ujar Mashyud. Ia mengatakan, koordinasi dengan departemen terkait menjadi sangat penting di dalam pembangunan jalan di perbatasan, supaya jika nantinya dihadapkan kepada hal-hal prinsip pengelolaan hutan konservasi yang berlaku secara internasional, tidak menimbulkan masalah sosial berkepanjangan. Menyinggung masalah intensitas praktik pembalakan liar di Kalimantan, Mashyud mengakui, perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Malinau, jauh lebih parah dibandingkan dengan lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan. (aju)

Pindad Serahkan 20 Panser ke Dephan

2009-03-02T23:41:00.000+08:00

Pindad Serahkan 20 Panser ke Dephan

Nunukan Zoners Bandung-PT Pindad menyerahkan 20 panser 6 x 6 kepada Departemen Pertahanan (Dephan). Dengan demikian, sisa panser yang akan diserahkan pada tahap kedua sebanyak 130 panser. Penyerahan secara simbolis dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT Pindad Adik Afianto Sudarsono kepada Direktur Jendral (dirjen) Strategi Pertahanan (strahan) Marsekal Madya (Marsda) Eris Heriyanto di Bandung, Jumat (27/2) pagi. Adik mengatakan, 20 panser yang diserahkan tersebut merupakan realisasi dari pesanan yang diajukan oleh Dephan pada Juni 2008 lalu. Total pesanan sebanyak 150 unit panser jenis 6 x 6 dan jenis intai 4 unit. “Ini berawal dari kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2007,” katanya. Menurut Adik, penyerahan 20 unit ini merupakan momentum penting untuk menumbuhkan kepercayaan serta motivasi dalam menggunakan produk dalam negeri untuk pertahanan negara. Karena itu, Pindad berharap, Dephan dan Mabes TNI ke depan tetap mempercayakan PT Pindad untuk pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) lainnya. Sementara itu Eris menambahkan, produksi 20 panser tersebut merupakan produksi tahap pertama dari dua tahap yang telah ditetapkan. Diharapkan, sisa material kontrak yang selanjutnya tidak terlalu lama untuk direalisasikan guna mendukung tugas TNI Angkatan Darat (AD). Ke depan, kata Eris, Dephan akan mempersiapkan upaya dalam rangka mendukung kemandirian alutsista. Dephan akan menyiapkan perangkat lunak dan menggunakan produksi dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Dalam kesempatan ini, Eris mengatakan, panser buatan Pindad ini sudah lolos uji verifikasi. Verifikasi itu dilakukan pada dokumen uji kesesuaian maupun uji kelaikan dan secara fisik statis maupun dinamis. Adapun untuk pengadaan 130 unit panser lainnya diharapkan akan selesai pada tahun 2009 dan 2010. Namun, pengadaan tersebut sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. “Untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk dalam negeri, maka kami meminta agar PT Pindad meningkatkan kualitasnya, dan menumbuhkan industri kebanggaan bangsa yang mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri,” kata Eris. Biaya talangan (financing) pembuatan 150 unit panser APS itu berasal dari Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI. Satu unit panser APS buatan Pindad harganya Rp 5,5 miliar, sedangkan buatan Prancis seharga Rp10 miliar. Panser APS-2 6X6 memiliki dimensi 6000x2500x2500, berat 11/14 ton, kecepatan 90 km/jam, dengan radius putar 10 meter, dan daya tanjak 31 derajat. Persenjataannya kaliber 7,62 mm dan 12,7 mm (infantri) serta AGL 40 mm (kavaleri). Perlengkapan khususnya adalah alat penglihatan malam dan winch 6 ton. Untuk alat komunikasi terdapat intercom set plus VHF/FM (anti jamming dan hopping) serta GPS. (tutut herlina)

Tiga Pos Lintas Batas Dibuka Tahun Depan

2009-03-02T23:37:00.001+08:00

Tiga Pos Lintas Batas Dibuka Tahun Depan

Nunukan Zoners Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memastikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau di Kabupaten Kapuas Hulu; Aruk, di Kabupaten Sambas; dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, akan dibuka resmi secara serentak akhir tahun 2010. PPLB Badau menghubungkan Indonesia-Distrik Lubok Antu, Sarawak, Malaysia, PPLB Aruk-Distrik Biawak, dan PPLB Jagoi Babang-Distrik Serikin. Proses perampungan sarana pendukung PPLB Aruk dan PPLB Badau, berupa pembangunan ruas jalan beraspal dari dan ke ibu kota masing-masing kabupaten. Kepala Bidang Pengendalian Kantor Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar Syawal Bondorekso kepada SH, Sabtu (21/2), menjelaskan, khusus di Jagoi Babang pembangunan jalan beraspal akses dari dan ke Bengkayang sebagai Ibu Kota Kabupaten Bengkayang, sudah rampung sejak tahun 2006 lalu. ”Sisa waktu satu tahun lebih terhitung 2009 ini, digunakan untuk merampungkan pembangunan fisik PPLB Jagoi Babang. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Syawal.Setelah PPLB Jagoi Babang rampung, Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong pemerintah pusat dan Malaysia melanjutkan pembangunan PPLB di Desa Jasa, Kecamatan Senaning, Kabupaten Sintang yang menghubungkan Indonesia dengan Distrik Sri Aman, Sarawak. Jika PPLB di Desa Jasa rampung dibangun, Provinsi Kalbar bakal memiliki pelabuhan darat internasional sebanyak lima buah, karena PPLB Entikong di Kabupaten Sanggau, sudah resmi beroperasi sejak tahun 1992, yang menghubungkan Indonesia dengan Distrik Tebedu. Kalbar memiliki luas 146.807 km persegi dan dihuni 4,028 juta jiwa yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Negara Bagian Sarawak dihuni 2,376 juta jiwa dengan luas keseluruhan 124.449,51 km persegi. (aju)

Sudah 9 Tahun, Belum Punya RTRW

2009-03-02T02:39:00.001+08:00

Sudah 9 Tahun, Belum Punya RTRW
Bahas RTRW, DPRD Rencanakan Bertemu Bappeda
Kamis, 8 Januari 2009

Nunukan Zoners - DPRD Kabupaten Nunukan merencanakan akan melakukan dengar pendapat dengan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Nunukan. Dengar pendapat itu terkait dengan belum terealisasinya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan.Rencana pembahasan RTRW merupakan gagasan DPRD dan merupakan masukan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wakil Ketua DPRD Nunukan, Abdul Wahab Kiak Kepada Radar Tarakan kemarin, menjelaskan, Nunukan yang sudah berusia 9 tahun namun sampai saat ini belum memiliki RTRW sehingga perlu ada langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah.“Untuk mencapai hal tersebut menurut Wahab perlu adanya pertemuan antara legislatif dan eksekutif serta masukan-masukan dari lembaga swadaya masyarakat,” katanya.Hasil dari pertemuan ini menurut Wahab selanjutnya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat sesuai undang undang No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah pasal 189. Dimana kata Wahab, disebutkan ada 3 raperda sebelum ditetapkan menjadi perda harus dikonsultasikan kepada pemerintah C.q pemerintah yang membidanginya. “Ketiga raperda tersebut adalah raperda tentang pajak daerah, raperda retribusi daerah, raperda tentang tata ruang,” tuturnya.Disebutkan Wahab, Kabupaten Malinau merupakan daerah yang sama-sama merupakan hasil pemekaran telah menetapkan RTRW. Sedangkan Nunukan sampai saat belum ada, padahal Kabupaten Nunukan telah berusia 9 tahun. “RTRW merupakan salah satu bekal kabupaten induk, sebagai pedoman acuan pembangunan,” katanya lagi. Penyebab mendasar yang memungkinkan mengapa RTRW Kabupaten kota dan provinsi sulit terealisasi menurut Wahab lagi, karena Pemprov Kaltim pada masa lalu pernah meminta alih fungsi hutan untuk keperluan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun permohonan alih fungsi hutan untuk keperluan perkebunan. Celakanya, permohonan itu belum dilaporkan kepada pusat tentang penggunaan hasil alih fungsi hutan tersebut.Dampak yang ditimbulkan akibat belum terealisasinya RTRW itu, sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan di Nunukan, terutama jika pembangunan tersebut dilakukan yang ada kaitannya dengan alih fungsi hutan. (ogy)

Melindungi Hutan Alam Terakhir Di Dunia

2009-03-02T01:47:00.001+08:00

Melindungi Hutan Alam Terakhir Di Dunia

Di seluruh dunia, hutan-hutan alami sedang dalam krisis. Tumbuhan dan binatang yang hidup didalamnya terancam punah. Dan banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga sedang terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. Masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan menyelamatkan mereka yang hidup dari hutan. Hutan purba dunia sangat beragam. Hutan-hutan ini meliputi hutan boreal—jenis hutan pinus yang ada di Amerika Utara, hutan hujan tropis, hutan sub tropis dan hutan magrove. Bersama, mereka menjaga sistem lingkungan yang penting bagi kehidupan di bumi. Mereka mempengaruhi cuaca dengan mengontrol curah hujan dan penguapan air dari tanah. Mereka membantu menstabilkan iklim dunia dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang jika tidak tersimpan akan berkontribusi pada perubahan iklim.Hutan-hutan purba ini adalah rumah bagi jutaan orang rimba yang untuk bertahan hidup bergantung dari hutan—baik secara fisik maupun spiritual. Hutan-hutan ini juga merupakan rumah bagi duapertiga dari spesies tanaman dan binatang di dunia. Yang berarti ratusan ribu tanaman dan pohon yang berbeda jenis dan jutaan serangga—masa depan mereka juga tergantung pada hutan-hutan purba. Hutan-hutan purba yang menakjubkan ini berada dalam ancaman. Di Brazil saja, lebih dari 87 kebudayaan manusia telah hilang; pada 10 hingga 20 tahun kedepan dunia nampaknya akan kehilangan ribuan spesies tanaman dan binatang. Tapi ada kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan orang-orang serta spesies yang tergantung padanya.

Greenpeace : Melindungi hutan ASEAN dapat mencegah perubahan iklim

2009-03-02T01:40:00.002+08:00

Greenpeace : Melindungi hutan ASEAN dapat mencegah perubahan iklim

Cha-am, Indonesia — Greenpeace mengkritik para pemimpin ASEAN yang bertemu di Thailand karena tidak segera mengambil tindakan untuk melindungi 283 juta hektar hutan di wilayah ASEAN dan masyarakat yang bergantung padanya serta kekayaan keanekaragaman hayati yang saat ini terancam keberadaannya. Deforestasi pesat dan kebablasan mengakibatkan tingginya emisi gas rumahkaca yang menjadi salah satu penyebab perubahaan iklim. Aktivis Greenpeace melakukan aksi teatrikal di lokasi pertemuan para pemimpin ASEAN, dengan mengenakan topeng berwajah para pemimpin ASEAN dan kostum orangutan. Para aktivis menirukan para pemimpin ASEAN yang berjabat tangan, menyetujui untuk penyelamatkan hutan dan mecegah perubahan iklim – yang lalu di sambut sukacita oleh para orangutan. Kawasan ASEAN melingkupi 16% dari total tutupan hutan tropis dunia. Tetapi laju deforestasi di wilayah ini merupakan salah satu yang tertinggi pada tingkat sekitar 3,1 juta hektar per tahun. Indonesia, negara terbesar di ASEAN, tercatat di buku rekor dunia Guinness sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Greenpeace menuntut para pemimpin ASEAN untuk segera menyatakan moratorium deforestasi dan menyetujui “zero deforestation” atau laju deforestasi nol di ASEAN pada tahun 2020. “Deforestasi global bertanggung jawab atas sekitar 20% emisi gas rumahkaca. Untuk menghentikan bencana perubahan iklim, menghentikan deforestasi adalah hal yang mendesak. Kami berharap karena kepentingan bersama negara-negara Asia Tenggara dalam hal perlindungan hutan dan perubahan iklim, ASEAN dapat mendukung seruan kami agar negara-negara industri memberikan sekitar €30 milyar tiap tahunnya untuk menghentikan deforestasi,” tegas Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. Mekanisme Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara-negara Berkembang (REDD) harus disepakati pada pertemuan UNFCCC di Kopenhagen, yang memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan memasukkan pengakuan hak masyarakat adat; tidak memberi kesempatan bagi emisi industri dan pembiayaan nasional untuk mencapai “zero deforesatation” di negara-negara berkembang di tahun 2020. Pada saat Pertemuan Iklim PBB COP13 di Bali, Greenpeace mengajukan proposal mekanisme pengurangan emisi deforestasi untuk hutan tropis (forest for climate). Pada dasarnya mekanisme ini menawarkan pembiayaan yang berkaitan dengan pasar, yang cara kerjanya akan mempertemukan tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dan memberi kesempatan bagi semua negara-negara berkembang yang mengalami deforestasi untuk berpartisipasi, apapun tingkat kemampuan mereka. Hutan tropis sangan penting untuk kehidupan, menjaga keseimbangan iklim, mengatur tersedianya pasokan air dan memelihara ekosistem termasuk manusia. Hutan tempat tinggal untuk separuh dari kehidupan bumi: orangutan, gajah dan macan hanya sebagian dari hewan hutan tropis. Sekitar 150 juta masyarakat adat tinggal dan bergantung pada hutan, mereka harus mendapatkan masa depan yang terjamin, sehingga mereka dapat tetap menjaga hutan. Jika negara-negara tersebut menyetujui dan menyatakan moratorium deforestasi, keuntungan bersama akan didapatkan bagi masyarakat setempat, masyarakat yang tinggal dalam hutan, iklim dan keanekaragaman hayati dapat terlindungi. “Selama bertahun-tahun negara-negara ASEAN telah mengalami dampak dari perubahan iklim. Karena itu sangat penting untuk para pemimpin negara-negara ASEAN untuk bersama membantu melindungi pereknomian masyarakat dan iklim dari bencana. Proposal yang tetap memelihata perilaku bisnis seperti saat ini hanya akan memberikan peluang bagi negara-negara industri untuk tetap memanggang planet ini – padahal mereka adalah diantara yang paling bertanggung jawab bagi emisi gas rumahkaca,” kata Tara Buakamsri, Manager Kampanye Greenpeace Asia Tenggara.

Untuk informasi lebih lanjut :

Bustar Maitar, Juru Kampanye hutan, Greenpeace Asia tenggara, +6281344666135
Tara Buakamsri, Manager Kampanye, Greenpeace Asia Tenggara, +66894769977
Wiriya Kingwatcharapong, Juru kampanye Media , Greenpeace Asia Tenggara - Thailand,
+66894870678

Tersisa Tujuh Perusahaan Kayu Lapis di Kaltim

2009-03-02T01:37:00.002+08:00

Tersisa Tujuh Perusahaan Kayu Lapis di Kaltim
Minggu, 1 Maret 2009 | 15:07 WIB

Nunukan Zoners Samarinda : Sebanyak dua belas perusahaan kayu lapis masih tercatat di Kalimantan Timur dengan 20.000 pekerja. Namun, cuma tujuh perusahaan yang tetap beroperasi dengan 12.000 pekerja dan berkapasitas produksi 40 persen. Kondisi usaha pada 2005 jauh lebih baik. Tahun itu, ada 25 perusahaan yang beroperasi dengan 60.000 pekerja. Kapasitas produksi 75-80 persen atau rata-rata dua kali lipat dari kondisi saat ini. Ketua Apkindo Kaltim Taufan Tirkaamiana mengatakan itu di Samarinda, Minggu (1/3). Senior Eksekutif PT Intracawood Manufacturing itu kini mengetuai kepengurusan Apkindo Kaltim yang dikukuhkan pada Jumat (27/2). Taufan mengemukakan, tujuh perusahaan yang masih beroperasi ialah Intracawood Manufacturing, Idec Alwi, Sumalindo Lestari Jaya, Tirta Mahakam, Balikpapan Forest Industry, Rimba Raya Lestari, dan Inne Dong Hwa. "Kondisi usaha saat ini mirip suasana sunset," kata Taufan, mantan Sekretaris APHI Kaltim. Terpuruknya industri kehutanan, lanjut Taufan, dampak kelangkaan bahan baku, sulitnya mendapat modal, pesaing dari China dan Malaysia lebih maju, dan banyaknya pungutan resmi bahkan ilegal. Taufan menguraikan, kelangkaan bahan baku terkait kerusakan hutan akibat pembalakan ilegal dan kesalahan manajemen kehutanan. Sulitnya modal terkait keengganan perbankan mengucurkan dana. Perbankan masih menilai industri kehutanan dengan rapor hitam akibat pelbagai kasus keterlibatan dalam kesalahan manajemen di waktu lalu. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Malaysia dan China mampu mengganti mesin-mesin industri berteknologi mutakhir. Kedua negara pesaing itu diyakini memproduksi kayu lapis dengan efisien. Harga jual produk lebih murah sehingga disukai pasar internasional."Sudah bukan rahasia lagi industri kehutanan jadi bulan-bulanan lewat pelbagai pungutan yang bahkan ilegal sehingga keuangan perusahaan tidak aman," kata Taufan. Kondisi tadi diperparah, lanjut Taufan, dengan krisis keuangan global. Pembeli dari Amerika Serikat dan Jepang menghentikan pesanan. Pabrik-pabrik kayu lapis pun terus menurunkan produksi, memangkas biaya operasional, bahkan memberlakukan PHK buruh. Akibat lebih jauh, menurut Ketua APHI Kaltim Ahmad Husry, pesanan bahan baku kayu bulat kepada industri penebangan turun sampai 50 persen. Perusahaan pun mengambil langkah-langkah serupa, seperti dilakukan sektor hilir. Secara terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan untuk mencanangkan hutan tanaman industri (HTI). Program itu untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri kayu lapis. Luas HTI di Kaltim ditargetkan 900.000 hektar.

Belajar dari Sipadan dan Ligitan

2009-03-02T00:48:00.001+08:00

Belajar dari Sipadan dan Ligitan
Oleh: Agus Paterson Sarumaha
(www.apmaha.wordpress.com)

Masih belum hilang dari ingatan kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan, notabene wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperebutkan dengan Malaysia. Hukum internasional akhirnya memutuskan bahwa Malaysia yang menang dalam kepemilikan, padahal di era kepemimpinan Presiden Sukarno kedua pulau tersebut adalah wilayah NKRI. Presiden Sukarno pulalah yang mengusulkan dengan lantang dan cerdas kepada dunia internasional memperjuangkan konsep kesatuan kewilayahan nasional meliputi darat, laut, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya; konsep ini kemudian diakui dalam konvensi hukum laut PBB tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan diberlakukannya kawasan ZEE seluas 200 mil dari pantai terluar, artinya masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan kawasan tersebut secara potensi ekonomi sampai batas 200 mil dari garis dasar perairan pulau terluar, sehingga tidak satupun wilayah perairan NKRI berada pada zona bebas (zona internasional). Sayangnya tidak ada yang dapat mempertahankan wilayah NKRI seutuhnya setelah sepeninggal beliau. Wilayah Nusantara RI merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17504 pulau yang tersebar menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dan diyakini masih banyak pulau yang belum tercatat, tanpa penghuni, khususnya pulau-pulau terluar sangat rawan untuk diperjual belikan kepada pihak asing. Ditahun 2006 santer kasus pulau Bidadari yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lewan Dosky warga negara Inggris menguasai pulau tersebut, dia melarang warga lokal khususnya nelayan untuk mendekat atau memasuki kawasan pulau, karena dia mengklaim bahwa pulau Bidadari dimilikinya sejak lama, sehingga warga lokal dilarang masuk kecuali orang asing yang memang hendak melakukan kunjungan wisata, akibatnya kasus ini mencuat karena laporan masyarakat setempat yang sempat menjadi isu nasional. Kasus ini juga belum jelas hasilnya, pada hal dalam Undang-undang Agraria Indonesia melarang keras seorang warga, apalagi warga negara asing untuk menguasi sebuah pulau dan menjadikannya sebagai hak milik. Bagaimana dengan pulau Nias? Menurut berita Kompas tertanggal 2 April 2007, pulau-pulau terluar Nias dan gugusan pulau-pulau Batu banyak dikuasai oleh orang asing. Pulau-pulau Batu adalah salah satu gugusan pulau terluar yang berada di Selatan Pulau Nias. Kepulauan ini terletak berbatasan dengan perairan laut Sumatera Barat.Pemda Nias dan Nias Selatan sudah seyogiyanya menindak lanjuti adanya laporan dari masyarakat tentang penguasaan pulau-pulau terluar Nias seperti Inako, Asu, dan gugusan pulau-pulau Batu secepat mungkin, dan membawa ke meja hukum siapa saja yang terlibat memperjual belikan pulau-pulau itu kepada seseorang terlebih kepada warga negara asing, supaya dikemudian hari kasus tersebut tidak berkembang yang dikawatirkan dapat menjadi isu nasional bahkan internasional yang mengancam keutuhan wilayah NKRI. Dengan adanya otonomi daerah, kebijakan tentang larangan kepemilikan pulau kepada seseorang warga atau warga negara asing payung hukumnya dapat diatur melalui PERDA. Di Bali, misalnya, warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah menjadi hak milik. Akan tetapi dalam rangka menarik investasi pariwisata, khususnya pembangunan hotel, resort, dan villa, PERDA mengatur kontrak sewa guna tanah maksimum selama 30 tahun, serta komponen tenaga kerja lokal mutlak disediakan minimum 20%. Hal lain, investor asing yang ingin membangun hotel, resort, dan villa harus kongsian dengan penduduk lokal – si pemilik tanah menyediakan lahan yang dikontrak oleh investor asing, setelah masa kontrak berakhir bisa diperpanjang kembali; bila tidak, maka bangunan yang ada pada tanah tersebut akan menjadi hak milik si pemilik tanah, dengan demikian penduduk lokal memperoleh manfaat, secara ekonomi dapat memacu pertumbuhan daerah, dikemudian hari penduduk lokal dapat menjadi pelaku bisnis (entrepreneur) dibidang perhotelan. Kisah pulau Sipadan dan Ligitan hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita ke depan. Tiga alasan pihak Malaysia akhirnya menjadi sang pemilik yakni: secara terus-menerus berada di pulau tersebut, penguasaan efektif pulau, dan perlindungan serta pelestarian ekologis. Bahkan setelah Malaysia sukses memiliki kedua pulau itu, kini mencuat lagi kasus Blok Ambalat yang kaya minyak yang terletak di sekitar laut Sulawesi. Malaysia mengklaim sebagai kawasan ZEE mereka, dengan memakai label konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 yang memberikan hak untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di kawasan perairannya, sesuai dengan peta yang mereka buat sendiri tahun 1979. Ternyata letak wilayah Blok Ambalat berdekatan dengan pulau Sipadan dan Ligitan. Bisa kita bayangkan apabila pulau-pulau terluar Nias dikuasai oleh pihak asing, bisa saja mereka membuat dalil seperti kasus Sipadan dan Ligitan, lalu membawanya ke Mahkamah Internasional dengan isu hak milik (property right), dan lingkungan. Dan bila hukum internasional juga dapat dipelintir, yang benar menjadi salah, dan yang salah bisa menjadi benar, tammatlah riwayat kita. Semoga saja tidak demikian.